Bisnis.com, SURABAYA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah ke 5.390,89 pada perdagangan Senin (8/6/2026).

Pada awal perdagangan hari ini, IHSG bergerak di level terendah 5.370,32 dan sempat duduk di posisi 5.490,11, tercatat hanya 61 saham menguat, dengan 503 saham terkoreksi dan 119 saham stagnan.

Merespons hal tersebut, pengamat Instrumen Investasi Universitas Airlangga (Unair) Gagas Gayuh Aji menilai bahwa fenomena anjloknya IHSG dewasa ini bukan semata-mata karena faktor makroekonomi belaka.

Menurut dia, kondisi saat ini memperlihatkan rapuhnya struktur investor di pasar modal RI, yang disebutnya didominasi oleh trader jangka pendek dan perilaku FOMO (Fear Of Missing Out).

Gagas mengungkapkan koreksi yang dialami IHSG selama beberapa waktu terakhir apabila ditarik dari akhir tahun lalu sebenarnya telah mendekati angka 34%.

Meskipun sempat diprediksi mampu bertahan pada level psikologis 6.100 dalam kondisi ceteris paribus atau asumsi kondisi ekonomi sempurna, ia menjelaskan bahwa pasar saat ini justru berbicara sebaliknya yang disebabkan oleh hantaman berbagai faktor eksternal hingga perilaku finansial masyarakat.

"Secara fundamental, emiten-emiten besar seperti BBCA dan BBRI sebenarnya menunjukkan kinerja yang sangat baik di kuartal pertama. Namun, dalam studi behavior finance, fundamental emiten hanyalah satu bagian kecil. Ada faktor lain yang jauh lebih mempengaruhi, seperti sentimen pasar dan peran dari regulator," beber Gagas, Senin (8/6/2026).

Dia mengakui bahwa saat ini pasar modal Tanah Air tengah mengalami krisis kepercayaan diri. Beberapa lembaga pemeringkat internasional seperti MSCI dan Moody’s, hingga aksi jual para investor global di lantai bursa RI utamanya pada saham-saham berkapitalisasi pasar raksasa (big caps) yang tercatat sampai menyentuh Rp7,38 triliun (net foreign sell), turut menyumbang sentimen negatif terhadap transparansi pasar domestik.

Ditambah lagi, lanjut dia, situasi geopolitik global yang tak kunjung kondusif, seperti negosiasi perdamaian yang berlarut-larut antara Iran dan Amerika Serikat kian mengacaukan stabilitas pasar.

"Banyak investor yang akhirnya memilih cut loss atau mending rugi sedikit, daripada uang mereka hilang sepenuhnya. Akibatnya, volume transaksi terus menurun karena mereka yang sudah menjual sahamnya belum mau kembali ke pasar," ungkapnya.

Gagas pun mengomparasi karakteristik investor RI dengan investor di negara maju seperti di kawasan Skandinavia.

Menurutnya, masyarakat asing telah membagi keuangan ke dalam lima instrumen matang, yakni tabungan, dana operasional, dana darurat, investasi, dan kegiatan sosial (charity).

Uang yang masuk dan bergerak ke lantai bursa negara-negara tersebut sesungguhnya berstatus 'uang dingin'.

Sebaliknya, mayoritas pelaku pasar modal di tanah air tidak memiliki edukasi manajemen risiko seperti itu. Mayoritas dari mereka bertindak sebagai trader yang hanya mengejar keuntungan sesaat dari kenaikan harga instrumen, bukan memposisikan diri sebagai investor jangka panjang yang peduli terhadap nilai kepemilikan perusahaan.

"Ketika harga saham turun akibat sentimen eksternal, para trader ini panik dan langsung keluar massal dari pasar. Padahal secara logika dasar, sebagus apapun fundamental perusahaannya, kalau pasarnya sangat FOMO, indeksnya pasti akan ikut ambruk seperti yang kita lihat saat ini," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — DPP Realestat Indonesia (REI) melaporkan perkembangan terbaru mengenai hambatan investasi properti senilai Rp34 triliun akibat kebijakan pembatasan alih fungsi lahan sawah.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menegaskan pengetatan tersebut pada dasarnya dapat dipahami lantaran terdapat persinggungan antara agenda ketahanan pangan dan target pembangunan 3 juta rumah yang sama-sama menjadi agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Kan memang di sini ada persinggungan kepentingan-kepentingannya. Tapi tidak harus saling meniadakan kan begitu," jelasnya saat ditemui di Jakarta, dikutip Minggu (8/3/2026).

Joko melanjutkan, hingga saat ini terdapat 181 proyek yang telah mengantongi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) kepada Kementerian ATR/BPN. Di mana, data tersebut kini sedang melalui proses pembersihan (cleansing) oleh Kementerian ATR/BPN yang ditargetkan rampung pada Juni mendatang.

Jumlah 181 proyek tersebut baru mencakup proyek dari 10 Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI di seluruh Indonesia. Diharapkan, pemerintah dapat segera memberikan jalan keluar bagi para pelaku industri properti guna memastikan iklim investasi tetap produktif.

Joko menekankan bahwa penghentian proyek yang sudah memiliki izin legal akan memperburuk citra iklim investasi nasional. Hal ini dianggap sebagai bentuk inkonsistensi yang merugikan dunia usaha dan menghambat penyerapan tenaga kerja secara masif.

Lebih lanjut, ketidakjelasan status lahan berizin ini disebut dapat memicu krisis kepercayaan bagi para investor properti. Tanpa perlindungan hukum yang kuat, target pasokan hunian bagi masyarakat dipastikan akan meleset dari target semula.

"Kita berharap pemerintah dalam hal ini juga bisa memberikan koridor yang adil lah. Karena ini kan investasi, ini kan juga serapan tenaga kerja, ini kan juga menyelesaikan backlog," tambahnya.

Sebelumnya, REI mencatat adanya kendala perizinan yang menghambat pengembangan lahan seluas 6.200 hektare (ha). Sebanyak 16 DPD mengeluhkan mandeknya proses perizinan yang membuat nilai investasi Rp34 triliun di atas ribuan hektare tersebut tertahan.

Adapun, mandeknya investasi itu dikarenakan pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN meminta pengembang perumahan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan sawah menjadi area permukiman.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menekankan hal tersebut penting dilakukan guna mendorong perubahan pola pengadaan tanah oleh pelaku industri perumahan agar lebih selaras dengan agenda ketahanan pangan nasional.

"Saya imbau, kalau pengadaan tanah untuk perumahan kalau bisa jangan beli sawah, terutama yang masuk kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan [LP2B],” jelasnya.

Pasalnya, tambah Nusron, Indonesia saat ini membutuhkan penguatan ketahanan pangan yang salah satunya ditopang oleh keberadaan sawah. Dia menjabarkan, penyusutan luas lahan sawah di Indonesia masih terjadi setiap tahun, kisaran antara 60.000 hingga 80.000 hektare per tahun atau sekitar 165 hingga 220 hektare per hari. Angka tersebut diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021.

Bisnis.com, JAKARTA – Pembekuanrebalancingindeks MSCI terhadap saham-saham Tanah Air, dinilai bukan menjadi penyebab utama amblesnya pasar saham Indonesia belakangan. Koreksi tajam yang terjadi dinilai lebih disebabkan oleh tata kelola pasar modal yang membutuhkan lebih banyak perbaikan.
Analis Ekonomi Politik Kusfiardi, menerangkan bahwa kondisi serupa di Tanah Air pernah terjadi sebelumnya, saat lembaga keuangan global sempat memberikan sinyal negatif terhadap pasar modal Indonesia. Hal itu tampak dari penurunan peringkat, rekomendasiunderweight,hingga teranyar kebijakan pengetatan metodologi indeks.
Pada Maret 2025 misalnya, Goldman Sachs memperingkat rating saham Indonesia menjadimarket weightdari semulaoverweight. Sebulan berselang, Morgan Stanley menurunkan rating saham Indonesia ke peringkatunderweight. Pada Juni 2024, kedua lembaga tersebut juga menurunkan rekomendasi ekuitas Indonesia dalam alokasi Asia dan Emerging Markets
Kusfiardi menilai bahwa keputusan MSCI untuk menerapkan interimfreezeterhadap penyesuaian saham Indonesia dalamrebalancinghanya menjadi pemicu dari masalah fundamental pasar saham Tanah Air selama ini, yaitu tata kelola pasar.
“MSCI tidak menyoroti kejadian insidental. Yang disorot adalah isu-isu struktural yang berulang dan belum ditangani secara meyakinkan,” kata Kusfiardi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/1/2026).
Pasalnya, MSCI dalam suratnya berfokus pada tiga persoalan utama, seperti ketidakterangan struktur kepemilikan saham, rendahnyafree floatefektif, hingga indikasi perdagangan terkonsentrasi yang berpotensi mengganggu mekanisme pasar.
Kusfiardi menilai, ketiga isu itu merupakan konsekuensi dari penegakan tata kelola pasar modal yang permisif. Hal itu tampak dari toleransi regulator terhadap emiten denganfree floatyang sangat rendah.
"Fenomena saham berisiko tinggi yang populer disebut saham gorengan berkembang bukan karena ketiadaan regulasi, melainkan akibat pengawasan yang lambat, penegakan yang tidak konsisten, serta sanksi yang gagal menciptakan efek jera," katanya.
Alhasil, koreksi yang terjadi belakangan terhadap IHSG dinilai lebih mencerminkan krisis kepercayaan investor dibandingkan pelemahan kinerja fundamental ekonomi nasional.
Dengan begitu, dia menilai arah pasar modal Tanah Air selanjutnya akan ditentukan oleh tindakan konkret dari regulator, serta perbaikan tata kelola pasar yang terukur.
“Pasca-keputusan MSCI, ruang kompromi terhadap praktik lama praktis telah tertutup. Dalam beberapa bulan ke depan, pasar akan melihat apakah reformasi ini benar-benar mengubah struktur kekuasaan dan insentif di bursa, atau hanya menunda koreksi berikutnya,” ujarnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.