Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memastikan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate tidak memengaruhi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tetap berada di angka 6 persen per tahun.

Airlangga mengatakan bunga KUR ditetapkan melalui skema subsidi pemerintah kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sehingga tidak mengikuti perubahan BI Rate secara langsung.

"Kenaikan BI Rate itu tidak mengubah (bunga) Kredit Usaha Rakyat yang diberikan pemerintah sebesar 6 persen. Jadi 6 persen itu adalah bunga subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM," ujar dia di Gedung Smesco, Jakarta, Senin.

Ia menegaskan pemerintah tetap memberikan subsidi bunga KUR untuk menjaga akses pembiayaan yang terjangkau bagi pelaku UMKM.

Tak hanya itu, Airlangga menyebut pemerintah juga meningkatkan plafon penyaluran KUR khusus untuk sektor perumahan.

"Dan pemerintah malah menambah Kredit Usaha Rakyat khusus misalnya untuk perumahan itu angkanya dinaikkan menjadi Rp50 triliun. Bunganya itu tetap dengan bunga dari subsidi KUR," ujar dia.

KUR merupakan program pembiayaan bersubsidi pemerintah yang ditujukan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM dan sektor produktif.

Kementerian UMKM mencatat secara nasional, hingga 25 Juni 2026 realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp143,2 triliun atau 49,3 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp290 triliun.

Pembiayaan tersebut telah menjangkau sekitar 2,2 juta debitur UMKM, terdiri atas sekitar 1,1 juta debitur baru dan 511 ribu debitur yang telah naik kelas (graduasi).

Sementara itu, porsi penyaluran KUR ke sektor produksi secara nasional telah mencapai 64,1 persen.

Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp290 triliun pada 2026, yang ditujukan bagi 1,3 juta debitur baru serta 1,1 juta debitur graduasi, dengan sedikitnya 65 persen pembiayaan disalurkan ke sektor produksi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bogor (ANTARA) - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza mengajak seluruh lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di kawasan Indonesia Timur yang dinilai masih memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang.

Saat memimpin Rapat Koordinasi KUR Regional Indonesia Timur di Ternate, Maluku Utara, Jumat, Helvi mengatakan hampir seluruh provinsi di kawasan tersebut masih memiliki jumlah debitur KUR yang relatif kecil dibandingkan dengan total populasi UMKM.

"Hampir seluruh provinsi di kawasan Indonesia Timur memiliki jumlah debitur yang masih relatif kecil dibandingkan dengan total populasi UMKM. Artinya, masih banyak pelaku usaha yang belum terhubung dengan pembiayaan formal," katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Bogor, Jumat.

Kementerian UMKM mencatat hingga saat ini realisasi pembiayaan di kawasan Indonesia Timur telah mencapai Rp16,5 triliun yang disalurkan kepada 255.979 debitur UMKM.

Dari jumlah tersebut, sekitar 24 ribu merupakan debitur baru dan 18 ribu telah naik kelas atau menjadi debitur graduasi.

Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan penyaluran KUR terbesar di kawasan Indonesia Timur dengan nilai mencapai Rp8,18 triliun. Posisi berikutnya ditempati Sulawesi Tenggara sebesar Rp2,03 triliun dan Sulawesi Tengah Rp1,90 triliun, sedangkan Maluku Utara mencatatkan penyaluran sebesar Rp315 miliar.

Helvi mengatakan kualitas penyaluran KUR di kawasan Indonesia Timur juga menunjukkan perkembangan positif karena porsi pembiayaan yang disalurkan ke sektor produksi telah mencapai 68,2 persen atau melampaui target nasional sebesar 65 persen.

"Capaian ini menunjukkan bahwa pembiayaan semakin banyak diarahkan ke sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat daya saing usaha, sekaligus membuka lapangan kerja," ujarnya.

Meski demikian, ia menilai masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas penyaluran KUR.

Ia menyebut dari 10 lembaga penyalur KUR di kawasan Indonesia Timur, baru dua yang telah memenuhi target penyaluran ke sektor produksi minimal 65 persen, yakni BRI serta Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Helvi mengajak seluruh lembaga penyalur KUR agar lebih aktif menjangkau pelaku UMKM yang bergerak di sektor-sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, ekonomi kreatif, dan sektor unggulan lainnya di Indonesia Timur.

Untuk mendukung perluasan akses pembiayaan tersebut, pemerintah telah menyempurnakan kebijakan KUR melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Melalui regulasi itu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kini dapat dimanfaatkan sebagai agunan tambahan dalam pengajuan KUR.

Selain itu, pelaku UMKM di sektor produksi dan perdagangan berorientasi ekspor tetap dapat mengakses KUR dengan suku bunga efektif 6 persen tanpa dibatasi frekuensi akad maupun akumulasi pinjaman.

"Artinya, pengusaha UMKM di sektor produksi dan perdagangan berorientasi ekspor dapat mengakses KUR lebih dari satu kali dengan suku bunga tetap sebesar 6 persen. Kebijakan ini diharapkan semakin mendorong ekspansi usaha dan memperkuat daya saing UMKM," ujar Helvi.

Secara nasional, hingga 25 Juni 2026 realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp143,2 triliun atau 49,3 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp290 triliun.

Pembiayaan tersebut telah menjangkau sekitar 2,2 juta debitur UMKM, terdiri atas sekitar 1,1 juta debitur baru dan 511 ribu debitur graduasi.

Sementara itu, porsi penyaluran KUR ke sektor produksi secara nasional telah mencapai 64,1 persen.

Helvi mengingatkan seluruh lembaga penyalur untuk bersama-sama mendukung pencapaian target nasional KUR tahun 2026, yakni penyaluran sebesar Rp290 triliun, porsi pembiayaan ke sektor produksi minimal 65 persen, 1,3 juta debitur baru, dan 1,1 juta debitur graduasi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kerja sama ini merupakan bentuk nyata komitmen Askrindo Syariah dalam mendukung Program KUR sebagai instrumen strategis pemerintah untuk memperkuat sektor UMKM

Jakarta (ANTARA) - PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Askrindo Syariah) memperluas penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah ke Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui penandatanganan kerja sama dengan PT Bank NTB Syariah.

“Kerja sama ini merupakan bentuk nyata komitmen Askrindo Syariah dalam mendukung Program KUR sebagai instrumen strategis pemerintah untuk memperkuat sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM),” kata Plt. Direktur Utama Askrindo Syariah Aviantono Yudihariadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Melalui kerja sama tersebut, Askrindo Syariah akan memberikan dukungan penjaminan atas pembiayaan KUR Syariah yang disalurkan oleh Bank NTB Syariah kepada pelaku UMKM.

Dukungan penjaminan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyaluran pembiayaan, memperkuat mitigasi risiko, serta mendorong lembaga keuangan dalam memperluas jangkauan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi.

“Kami percaya bahwa akses pembiayaan yang didukung oleh sistem penjaminan yang kuat akan memberikan efek berganda bagi pertumbuhan usaha, peningkatan produktivitas, serta penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih lanjut, kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penyaluran pembiayaan KUR Syariah di wilayah NTB sekaligus memperluas jangkauan layanan keuangan syariah bagi masyarakat.

Menurut Aviantono, sinergi dalam kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi syariah yang semakin kuat, kompetitif dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pelaku usaha.

Aviantono menyatakan pihaknya terus memperkuat peran dalam mendukung program-program strategis pemerintah melalui penyediaan layanan penjaminan yang profesional, amanah dan berorientasi pada pengembangan sektor produktif.

Kerja sama dengan Bank NTB Syariah ini disebut mempertegas komitmen perusahaan untuk memperluas kolaborasi dengan berbagai lembaga keuangan syariah dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dan memperkuat daya saing UMKM Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Lembaga perbankan milik pemerintah daerah Bank NTB Syariah kembali mengantongi akses penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR setelah delapan tahun tidak mendapatkan alokasi program tersebut.

"Ini merupakan momentum penting bagi kami untuk memperluas akses pembiayaan kepada pelaku UMKM dan masyarakat produktif di Nusa Tenggara Barat," kata Direktur Utama Bank NTB Syariah Nazaruddin di Mataram, Senin.

Pada 2026, pemerintah pusat melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalokasikan plafon penyaluran KUR sebanyak Rp40 miliar kepada Bank NTB Syariah.

Nazaruddin mengatakan dari total plafon KUR tersebut terdiri dari Rp30 miliar untuk pembiayaan sektor UMKM dan Rp10 miliar untuk pembiayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat.

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan pemerintah merupakan peluang sekaligus amanah untuk semakin memperkuat peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan.

"Kami ingin pembiayaan KUR yang disalurkan mampu mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan daya saing UMKM, serta memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat," ucap Nazaruddin.

Lebih lanjut dia menyampaikan keberadaan KUR dapat memperkuat ekosistem pembiayaan syariah di Nusa Tenggara Barat, terutama bagi sektor produktif yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah mulai dari perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, industri kreatif, hingga jasa.

Adapun KUR bagi pekerjaan migran bertujuan membantu masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri melalui pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan sesuai prinsip syariah.

Nazaruddin menegaskan langkah itu sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia melalui akses pembiayaan yang aman dan legal.

"Kami optimistis penyaluran KUR tahun ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan inklusi keuangan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Barat," pungkas dia.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTB saat ini sedang membangun kolaborasi antara lembaga keuangan daerah dengan lembaga keuangan mitra di Malaysia agar pembiayaan keberangkatan dilakukan secara transparan dan aman.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) mencatat sebanyak 25.062 penduduk Nusa Tenggara Barat berangkat menjadi pekerja migran secara legal sepanjang tahun 2025.

Kontribusi terbesar pekerja migran berasal dari Kabupaten Lombok Timur sebanyak 12.029 orang, lalu diikuti oleh Kabupaten Lombok Tengah 7.156 orang, Lombok Barat 4.625 orang, Lombok Utara 702 orang, dan Kota Mataram 637 orang.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pihaknya berupaya mewujudkan skema pinjaman tanpa biaya bagi setiap calon buruh migran agar tidak terjerat utang demi membiayai akomodasi untuk bekerja ke luar negeri.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kehadiran kembali Bank NTB Syariah diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi UMKM sekaligus memperkuat perekonomian daerah

Jakarta (ANTARA) - Bank NTB Syariah kembali menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) setelah vakum selama tujuh tahun, dan diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik dalam keterangan kementerian yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan Bank NTB Syariah menjadi lembaga penyalur KUR ke-43 secara nasional pada 2026.

"Kehadiran kembali Bank NTB Syariah diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi UMKM sekaligus memperkuat perekonomian daerah," kata Riza.

Adapun Bank NTB Syariah kembali menjadi penyalur KUR ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) KUR antara Kementerian UMKM dan Bank NTB Syariah di Mataram, Jumat (19/6).

Menurut dia, perluasan akses pembiayaan menjadi salah satu langkah penting untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan memperkuat sektor-sektor produktif di daerah.

Pemerintah, lanjutnya, terus mengarahkan penyaluran KUR kepada sektor-sektor yang memiliki dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah ekonomi, seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan pangan, hingga industri kreatif.

“Ketika pembiayaan masuk ke sektor produksi, lapangan kerja akan bertambah dan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan daerah juga semakin besar," ujarnya.

Riza menilai pembiayaan merupakan salah satu pilar penting dalam ekosistem pemberdayaan UMKM.

Namun, akses modal perlu didukung oleh berbagai aspek lain seperti legalitas usaha, pendampingan, digitalisasi, akses pasar, dan penguatan kemitraan usaha.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank NTB Syariah Nazaruddin menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk Bank NTB Syariah sebagai penyalur KUR.

Pada 2026, Bank NTB Syariah memperoleh alokasi KUR sebesar Rp40 miliar, yang terdiri atas Rp30 miliar untuk pembiayaan UMKM dan Rp10 miliar untuk pembiayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Kami ingin pembiayaan ini benar-benar mendorong pertumbuhan sektor produktif dan membantu pengusaha UMKM berkembang secara berkelanjutan," ujar Nazaruddin.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Untuk mereka yang seperti ini, plafon sampai Rp1 juta itu kami abaikan. Artinya tidak menjadi penghalang atau tidak menggugurkan hak dia untuk pinjam KUR

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyatakan pelaku usaha dengan riwayat pinjaman daring (pinjol) di bawah Rp1 juta diperbolehkan untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Departemen Head Product BRI Antonius Bangun Prasetyo mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari relaksasi yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Untuk mereka yang seperti ini, plafon sampai Rp1 juta itu kami abaikan. Artinya tidak menjadi penghalang atau tidak menggugurkan hak dia untuk pinjam KUR,” kata Antonius dalam diskusi yang diselenggarakan Kementerian UMKM di Jakarta, Rabu.

Kebijakan tersebut sejalan dengan relaksasi yang diberikan OJK terkait pencatatan kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Dengan kebijakan tersebut, data SLIK yang ditampilkan hanya mencakup kredit dengan nominal Rp1 juta ke atas sehingga pinjaman dengan nilai di bawah batas tersebut tidak lagi menjadi hambatan bagi masyarakat dalam mengakses pembiayaan perbankan.

Adapun SLIK merupakan sistem yang dikelola OJK untuk menyediakan informasi mengenai riwayat kredit atau pembiayaan debitur. Informasi tersebut digunakan oleh perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses analisis sebelum menyetujui kredit atau pembiayaan.

Meski demikian, Antonius menegaskan bahwa calon debitur tetap harus memenuhi persyaratan dasar KUR yang telah ditetapkan pemerintah dan perbankan.

Ia menyebutkan salah satu syarat utama adalah memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal enam bulan. Selain itu, calon debitur juga harus memiliki legalitas usaha yang dapat dibuktikan melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha.

“Harus punya usaha dulu yang berjalan. Tidak boleh kalau baru berencana membuka usaha,” ujarnya.

Selain legalitas usaha, calon debitur juga wajib memiliki identitas yang valid berupa kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) atau surat keterangan pengurusan KTP yang dapat diverifikasi dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk pengajuan KUR di atas Rp50 juta, calon debitur juga diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang aktif dan valid.

BRI juga melakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) guna memastikan calon debitur tidak sedang menerima KUR atau kredit program pemerintah lainnya.

“Kalau masih menikmati kredit program pemerintah yang lain, yang lama harus dilunasi dulu,” kata Antonius.

Ia menambahkan KUR tidak dapat diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri yang masih aktif. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mereka yang memasuki masa persiapan pensiun atau telah pensiun.

Selain memenuhi persyaratan administratif, Antonius menyebut calon debitur juga akan melalui proses asesmen oleh perbankan, termasuk penilaian terhadap rekam jejak pembayaran kredit sebagai salah satu pertimbangan dalam persetujuan KUR.

Program KUR merupakan skema pembiayaan bersubsidi pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM.

BRI mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sepanjang Januari hingga Mei 2026 telah mencapai Rp84,36 triliun atau setara 46,87 persen dari total alokasi 2026 yang sebesar Rp180 triliun.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Tidak boleh meminta, tidak boleh menerima, dan tidak boleh menahan

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan bahwa pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon hingga Rp100 juta tidak diperlukan adanya agunan tambahan sebagaimana diatur dalam ketentuan pemerintah.

Departemen Head Product BRI Antonius Bangun Prasetyo mengatakan perseroan telah menerapkan ketentuan tersebut dalam penyaluran KUR dan melarang adanya permintaan maupun penerimaan agunan tambahan maupun jaminan fisik untuk pinjaman hingga Rp100 juta.

“Kami ketika menerapkan KUR sampai dengan Rp100 juta sudah melarang permintaan agunan. Tidak boleh meminta, tidak boleh menerima, dan tidak boleh menahan,” kata Antonius dalam diskusi yang diselenggarakan Kementerian UMKM di Jakarta, Rabu.

Ia menyampaikan kepastian tersebut menanggapi adanya laporan dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengaku masih diminta menyerahkan agunan saat mengajukan KUR di bawah Rp100 juta.

Ia memastikan BRI menjalankan aturan yang berlaku dan secara berkala mengingatkan seluruh jajaran agar tidak meminta, menerima, maupun menahan agunan tambahan dalam penyaluran KUR hingga Rp100 juta.

“Kami sudah sangat sering mengingatkan kepada tim kami bahwa tidak boleh menerima, tidak boleh meminta, dan tidak boleh menahan agunan,” katanya.

Selain melakukan sosialisasi internal, Antonius menyampaikan BRI juga melaksanakan audit secara berkala terhadap penyaluran KUR.

Ia menyebut apabila ditemukan adanya agunan yang masih ditahan dalam pembiayaan yang tidak dipersyaratkan menggunakan agunan tambahan, pihak bank akan meminta agar agunan tersebut segera dikembalikan kepada nasabah.

Ia menegaskan ketentuan mengenai KUR hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan tetap berlaku dan dijalankan oleh BRI sebagai salah satu bank penyalur program tersebut.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR menetapkan bahwa KUR dengan plafon sampai Rp100 juta tidak dipersyaratkan agunan tambahan.

Kebijakan tersebut bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil yang belum memiliki aset untuk dijadikan jaminan tambahan dalam memperoleh kredit dari perbankan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

KUR bukan sekadar instrumen pembiayaan, tetapi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat akar rumput

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sepanjang Januari hingga Mei 2026 telah mencapai Rp84,36 triliun atau setara 46,87 persen dari total alokasi 2026 yang sebesar Rp180 triliun.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa mayoritas penyaluran tersebut diarahkan ke sektor-sektor produktif yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, dengan porsi mencapai 67,18 persen dari total KUR yang telah disalurkan

Sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, catat perseroan, sektor pertanian menjadi kontributor terbesar penyaluran KUR BRI dengan nilai pembiayaan mencapai Rp35,91 triliun.

Menurut perseroan, capaian tersebut mencerminkan komitmen dalam mendukung produktivitas petani sekaligus memperkuat sektor yang menjadi fondasi ketahanan pangan dan penggerak ekonomi di berbagai daerah.

Perseroan menyampaikan, penyaluran KUR memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha di berbagai daerah.

Menurut Akhmad, fokus penyaluran KUR pada sektor-sektor produktif sejalan dengan upaya mendukung Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan, mendorong kewirausahaan serta memperkuat pemerataan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM.

“KUR bukan sekadar instrumen pembiayaan, tetapi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat akar rumput,” kata Akhmad.

Ia menambahkan bahwa penyaluran yang diarahkan ke sektor-sektor produktif, khususnya pertanian, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha masyarakat sekaligus memperkuat basis ekonomi daerah dan mendukung agenda ketahanan pangan nasional.

“Melalui akses pembiayaan yang semakin inklusif dan tepat sasaran, UMKM dan pelaku usaha dapat tumbuh lebih kuat, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi perekonomian nasional,” ujar Akhmad.

Adapun secara kumulatif sejak 2015 hingga Mei 2026, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp1.520 triliun kepada lebih dari 48,1 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Menurut perseroan, capaian tersebut merefleksikan konsistensi dalam memperluas inklusi keuangan sekaligus memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Melalui penyaluran KUR, perseroan mengambil peran dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat di berbagai daerah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait menyatakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi daerah di Indonesia dengan capaian tertinggi dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR) perumahan.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Maruarar dalam arahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa Bali yang berlangsung di Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepatihan, Yogyakarta, Kamis.

"Terima kasih Sri Sultan yang sangat membantu mengembangkan daerahnya, sehingga KUR perumahan ini pertama kali dibuat oleh Presiden Prabowo. Ini paling tinggi hari ini, terima kasih Pak Gubernur dukungannya," katanya.

Maruarar menjelaskan, nilai KUR perumahan di DIY mencapai sebesar Rp332 miliar dengan 966 penerima manfaat.

Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan bagi kontraktor sebesar Rp3,7 miliar, developer sebesar Rp80,3 miliar, dan toko bangunan sebesar Rp61,5 miliar.

"Dari sisi suplai, nilai yang tercatat mencapai sebesar Rp145 miliar. Sementara itu, dari sisi permintaan mencapai Rp187 miliar, sehingga total nilai KUR Perumahan di DIY mencapai Rp332 miliar," katanya.

Selain KUR perumahan, kata Menteri PKP, program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni di wilayah DIY juga mengalami peningkatan signifikan.

Dia menyebut, jika pada tahun sebelumnya program tersebut menyasar sebanyak 105 unit rumah, maka pada tahun 2026 jumlah rumah yang disasar meningkat menjadi 2.856 unit rumah.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp65,95 triliun hingga April 2026 untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Pembiayaan tersebut menjangkau sekitar 1,3 juta debitur, termasuk ratusan ribu petani dan nelayan di seluruh Indonesia.

"KUR merupakan instrumen pembiayaan BRI dalam mendukung sektor usaha mikro dan sektor produktif," ujar Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya dalam keterangan resmi, Kamis (28/5/2026).

Dari total penyaluran tersebut, sekitar 66,47% dialokasikan ke sektor produksi seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahan. Sektor pertanian menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp27,95 triliun atau 42,38% dari total KUR.

Dalam empat bulan pertama 2026, KUR BRI telah menjangkau sekitar 558.000 petani dan 23.000 nelayan. Capaian ini mempertegas peran BRI dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Menurut Akhmad, penyaluran KUR tidak hanya berfokus pada akses permodalan, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas usaha, penciptaan lapangan kerja, serta perputaran ekonomi di berbagai daerah.

BRI juga menekankan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini penting untuk menjaga kualitas pembiayaan yang bersumber dari dana masyarakat.

Dari sisi dampak, sebanyak 307.000 debitur atau 31,96% dari target 962.000 debitur tercatat berhasil naik kelas, yang mencerminkan peningkatan kapasitas usaha dan skala bisnis penerima KUR.

Selain itu, akses KUR terhadap rumah tangga terus meningkat. Hingga April 2026, sekitar 19 dari setiap 100 rumah tangga telah memanfaatkan fasilitas KUR BRI, naik dibandingkan 18 rumah tangga pada 2025 dan 17 rumah tangga pada 2024.

BRI menegaskan terus memperluas akses pembiayaan produktif guna memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dan mendorong pertumbuhan usaha mikro yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.

penyaluran KUR tersebut telah menjangkau 558 ribu petani dan 23 ribu nelayan dalam empat bulan pertama tahun 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp65,95 triliun kepada sekitar 1,3 juta debitur di seluruh Indonesia pada periode Januari hingga April 2026.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa perseroan terus memperkuat kontribusi terhadap Program Astacita kedua pemerintah, yakni kemandirian bangsa melalui swasembada pangan.

Menurut perseroan, mayoritas penyaluran KUR tersebut diarahkan ke sektor produksi, meliputi pertanian, perikanan dan industri pengolahan, dengan porsi mencapai 66,47 persen dari total KUR BRI.

Lebih lanjut, sektor pertanian menjadi kontributor terbesar dengan penyaluran yang mencapai Rp27,95 triliun atau setara 42,38 persen dari total KUR yang disalurkan perseroan.

Dari sisi penerima, penyaluran KUR tersebut telah menjangkau 558 ribu petani dan 23 ribu nelayan dalam empat bulan pertama tahun 2026.

Capaian ini, catat perseroan, tidak hanya menunjukkan peran dominan sektor pertanian dalam portofolio KUR BRI, tetapi juga mempertegas posisi perseroan khususnya dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Akhmad mengatakan KUR merupakan instrumen pembiayaan perseroan dalam mendukung sektor usaha mikro dan sektor produktif.

Oleh sebab itu, perseroan menyalurkan KUR dengan memperluas akses permodalan. Langkah ini tidak hanya berdampak pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas usaha serta perputaran ekonomi di berbagai wilayah.

Dalam implementasinya, Akhmad menambahkan bahwa perseroan terus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas.

Menurut dia, hal ini penting mengingat KUR sepenuhnya bersumber dari dana perbankan yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat, sehingga kualitas kredit harus tetap terjaga.

Lebih lanjut, penyaluran KUR oleh perseroan juga diarahkan untuk mendorong pelaku usaha berkembang seiring dengan meningkatnya akses permodalan.

Hal ini tercermin dari kemampuan debitur dalam memperluas skala usaha dan meningkatkan kapasitas bisnis.

Capaian tersebut terlihat dari jumlah debitur yang naik kelas, yakni sebanyak 307 ribu debitur atau mencapai 31,96 persen dari target 962 ribu debitur.

Di sisi lain, catat perseroan, jangkauan KUR terhadap rumah tangga juga menunjukkan tren peningkatan yang konsisten.

Hingga April 2026, sekitar 19 dari setiap 100 rumah tangga telah mengakses fasilitas KUR BRI, meningkat dibandingkan 18 rumah tangga pada 2025 dan 17 rumah tangga pada 2024.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

BALI - Pemerintah terus memperkuat dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada ribuan pengusaha UMKM ekonomi kreatif di Bali. Program tersebut menjadi bagian dari kolaborasi lintas kementerian, perbankan, pemerintah daerah hingga perguruan tinggi dalam memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan kapasitas pelaku usaha kreatif di Indonesia.

Kegiatan “Akad Massal KUR 1.000 UMKM Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan Provinsi Bali 2026” yang digelar di Auditorium Widya Sabha, Universitas Udayana, Jimbaran, Bali pada Rabu (13/5), turut melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sebagai penyalur KUR terbesar di Indonesia.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri UMKM Republik Indonesia Maman Abdurrahman, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta dan Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya, serta para pemangku kepentingan dari unsur kementerian/lembaga, perbankan, akademisi, dan pelaku UMKM.

BRI Consumer Expo 2026 Digelar di JICC, Hadirkan Promo KPR Mulai 1,75%



Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan, bahwa UMKM tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global saat ini. “Melalui BRI dan bank-bank lainnya, pemerintah terus berusaha memberikan akses permodalan dan keuangan kepada para UMKM kita,” ujar Muhaimin.

Muhaimin Iskandar menambahkan bahwa kolaborasi antara kementerian, lembaga keuangan, pemerintah daerah hingga perguruan tinggi perlu terus diperkuat agar pelayanan terhadap UMKM semakin optimal. Menurutnya, Bali menjadi salah satu daerah yang berhasil membangun ekosistem pemberdayaan UMKM yang dapat direplikasi di berbagai wilayah lain di Indonesia.

Selain memperluas akses permodalan, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM menjaga kualitas produk dan jasa kreatif agar mampu bersaing di pasar. “UMKM tidak sekadar difasilitasi, tetapi juga harus tumbuh dengan kemampuan riset. Kampus diharapkan membuka akses riset yang bisa dimanfaatkan UMKM untuk menelusuri langkah sukses,” tambah Muhaimin.

Menko Airlangga Siap Wujudkan Kemauan Prabowo, Bunga KUR 5 Persen



Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan sistem pelayanan terpadu berbasis digital bernama “Sapa UMKM” yang dirancang sebagai layanan satu pintu untuk berbagai kebutuhan pelaku usaha.

“Dalam sistem ini, seluruh UMKM di Indonesia nantinya bisa mendapatkan pelayanan pembiayaan, pemasaran, pelatihan hingga pendampingan usaha dalam satu platform,” ujar Maman Abdurrahman.

Menurutnya, saat ini sistem “Sapa UMKM” telah memasuki tahap uji coba ketiga dan sebagian besar modul layanan telah siap digunakan. Platform tersebut diharapkan mampu mempercepat transformasi layanan dan memperluas akses pemberdayaan UMKM secara nasional.

Di sisi lain, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menilai program akad massal KUR menjadi bukti nyata kolaborasi berbagai pihak dalam memperluas akses pendanaan bagi pelaku UMKM ekonomi kreatif.

Teuku Riefky menambahkan bahwa saat ini terdapat 13 subsektor ekonomi kreatif yang telah masuk dalam skema pembiayaan KUR dari total 21 subsektor ekonomi kreatif nasional. Selain pembiayaan, pemerintah juga terus mendorong penguatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku ekonomi kreatif agar mampu meningkatkan daya saing usaha sekaligus mendukung akses pembiayaan.

Sebagai bank dengan fokus pemberdayaan UMKM, Bank Rakyat Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam menyalurkan pembiayaan produktif melalui KUR. Hingga April 2026, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp65,95 triliun kepada sekitar 1,3 juta debitur di seluruh Indonesia. Mayoritas penyaluran tersebut diarahkan ke sektor produksi dengan porsi mencapai 66,47%, meliputi pertanian, perikanan, dan industri pengolahan.

Direktur Micro BRI , Akhmad Purwakajaya mengatakan bahwa BRI akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di berbagai sektor produktif.

“BRI terus berkomitmen memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM agar mampu tumbuh lebih kuat dan naik kelas. Melalui dukungan pada program Akad Massal KUR ini, kami berharap para pelaku usaha, khususnya di sektor ekonomi kreatif, dapat meningkatkan kapasitas bisnis, memperluas pasar, dan menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar Akhmad.

Akhmad Purwakajaya menambahkan, bahwa KUR menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah.

“KUR merupakan instrumen pembiayaan BRI untuk mendukung sektor usaha mikro dan sektor produktif. BRI senantiasa memperluas akses permodalan yang tidak hanya berdampak pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas usaha serta perputaran ekonomi di berbagai wilayah,” tambah Akhmad Purwakajaya.

Melalui sinergi bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, BRI optimistis UMKM Indonesia mampu semakin kompetitif, inovatif, dan berdaya saing global.