Bisnis.com, JAKARTA – Kraton Kasunanan Surakarta atau Kraton Solo lahir dari konflik dan hampir selalu diselimuti oleh perebutan kekuasaan antara para putra raja. Salah satu peristiwa terbaru terjadi ketika Menteri Kebudayaan Fadli Zon ingin menyerahkan surat keputusan penanggungjawaban Kraton Solo kepada KGPH Panembahan Agung Tedjowulan.

Kubu putra mahkota KGPH Purbaya yang telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono ke XIV menyela acara tersebut. Mereka menilai pemerintah cenderung berat sebelah alias condong ke kubu KGPH Hangabehi, yang merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII yang mangkat belum lama ini. Kejadian inipun mendapat perhatian banyak pihak, tidak terkecuali dari pemerintah pusat.

Fadli Zon sendiri mengakui bahwa konflik di Kraton Solo bukan persoalan baru dan telah berlangsung cukup panjang. Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan, lanjutnya, berupaya memfasilitasi dialog dengan mengundang seluruh pihak.

“Kraton Solo ini konfliknya memang sudah cukup panjang,” ujar Fadli Zon di Komisi II DPR.

Fadli menjelaskan bahwa tidak semua pihak memenuhi undangan tersebut. Sebagian menolak hadir karena mempersoalkan format undangan yang tidak mencantumkan nama raja. “Undangannya inginnya pakai nama rajanya. Padahal rajanya sedang ada dua. Artinya saling mengklaim,” tambahnya.

Pemerintah akhirnya menggunakan pendekatan administratif dengan mengundang pihak-pihak terkait berdasarkan identitas resmi. “Kalau dari pemerintah, kami mengundang atas nama sesuai KTP,” ujarnya.

Fadli pun menegaskan bahwa langkah pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencampuri urusan internal keluarga Kraton, melainkan memastikan pengelolaan hibah negara berjalan akuntabel. Selama ini, Kraton Solo menerima hibah dari Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga APBN.

Ke depan, pemerintah menilai perlu ada penanggung jawab yang jelas atas penggunaan dana hibah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah menunjuk penanggung jawab pelaksana yang mewakili negara. “Kami menunjuk Panembahan Agung Tedjowulan sebagai penanggung jawab pelaksana dan fasilitator musyawarah keluarga,” ujar Fadli.

Asal-usul Gelar Pakubuwono

Gelar Pakubuwono sendiri telah berumur panjang dan mewakili periode yang penuh darah dalam sejarah Jawa. Gelar Pakubuwana I, pertama kali digunakan oleh Pangeran Puger, seorang putra dari Amangkurat I yang otomatis cucu dari Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja paling ekspansif dan berhasil menaklukkan sebagian besar Pulau Jawa.

Asal-usul nama Pakubuwono I sendiri tidak bisa dilepaskan dari geger pemberontakan Pangeran Madura, Trunojoyo yang dibantu oleh gerombolan dari Makassar dan kalangan dari Jawa lainnya yang tidak puas dengan kepemimpinan Amangkurat I. Singkat cerita, Trunojoyo berhasil menguasai Kraton Pleret dan menjarah isinya. Mataram untuk pertama kalinya jatuh.

Sejak pecahnya Pemberontakan Trunojoyo, kendati kemudian berhasil ditumpas dengan bantuan VOC, Jawa tidak lagi menjadi negara yang ekspansif. Para elite kraton berebut kekuasaan. Kondisi politik tidak stabil. Intervensi VOC juga semakin kuat. Gonta-ganti kekuasaan sering terjadi, termasuk ketika Pangeran Puger akhirnya mendeklarasikan diri sebagai penguasa Mataram dengan gelar Pakubuwono I.

Pakubuwono I naik tahta setelah berhasil menyingkirkan keponakannya bergelar Amangkurat III. Setelah tersingkir dari kraton Kartasura, Amangkurat III kemudian melarikan diri dan kalau menurut sejumlah catatan sejarah, termasuk versi MC Ricklefs, bergabung dengan kelompok Untung Surapati. Dia sendiri akhirnya tertangkap dan diasingkan ke Sri Lanka.

Adapun Pakubuwono I memimpin Mataram kurang lebih dari 15 tahun. Dia mulai berupaya menstabilkan kekuasaan Mataram yang terus dilanda peperangan antar faksi politik. Setelah mangkat, Pakubuwana I digantikan oleh putranya bernama Raden Mas Suryaputra.

Menariknya, penerus tahta Pakubuwono I tidak menggunakan gelar tersebut, melainkan memilih gelar sebagai Amangkurat IV. Kelak penerus Amangkurat IV memakai gelar Pakubuwono. Putranya memutuskan untuk menggelar Pakubuwono II. Pada masa Pakubuwono II, pemberontakan terjadi di mana-mana. Dia juga sangat dekat dengan VOC dan menyerahkan wilayah pesisir kepada kelompok dagang Belanda tersebut.

Pakubuwana II Pendiri Kota Solo

Pakubuwana II dalam sejarah digambarkan raja yang tidak memiliki pendirian. Awalnya, Pakubuwana II bersimpati terhadap aksi perlawanan bangsa China dan Jawa terhadap hegemoni VOC. Tetapi kolaborasi antara VOC dengan penguasa Madura, Cakraningrat IV, telah memupus ambisi raja Jawa itu. Perlawanan China-Jawa, mulai berhasil dipatahkan. Pakubuwana kemudian berbalik arah. Dia menarik diri dari perang anti-VOC. Meski demikian, perlawanan terus berlangsung.

M.C Ricklefs (2008) dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 menulis sikap Pakubuwana II memicu beribu-ribu orang Jawa yang telah bergabung dengan orang-orang China, menaruh curiga terhadap sikap raja. Kecurigaan itu menguat setelah Pakubuwana II menjalin lagi persahabatan dengan Belanda.

Perlawanan semakin terkonsolidasi. Posisi pasukan Jawa-China kian kuat. Mereka mengangkat Raden Mas Garendi yang masih berusia 12 tahun, sebagai susuhunan baru pada tahun 1742. Para pangeran Jawa juga bergabung dengan pasukan perlawanan yang anti-VOC dan anti-Pakubuwana II.

Puncak dari kekacauan politik itu, ibu kota Mataram di istana Kartasura takluk. Dinding istana jebol. Pakubuwana II dan sekutunya dari Belanda, Kapten Johan Andriess Baron Van Hohendorff, lari tunggang langgang. Van Hohendorff adalah tentara Belanda yang diutus ke istana Kartasura untuk bernegosiasi dengan Pakubuwana beberapa waktu sebelum kejatuhan Kartasura.

Mereka lari ke arah timur, bersembunyi dari kejaran pasukan koalisi Jawa-China, tepatnya di wilayah Panaraga. Ricklefs mencatat nasib Pakubuwana semakin terkatung-katung. Apalagi dia ditinggal Van Hohendorff lari ke wilayah pesisir. Meski demikian, Pakubuwana II yang terusir dari istana, tetap meminta bantuan dari Belanda untuk mengembalikan tahtanya.

Ricklefs (2002) dalam buku Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792: Sejarah Pembagian Jawa menulis bahwa Pakubuwana II menjanjikan kepada kompeni, untuk menentukan pejabat dan menguasai wilayah pesisir. Sejarawan De Graaf, yang juga telah banyak menulis sejarah tentang pasang surut Kraton Mataram, menggambarkan bahwa tawaran dari Pakubuwana II itu “terdengar bagaikan musik bagi telinga Batavia.”

Tawaran itu merupakan awal dari tercabik-cabiknya kedaulatan Mataram. Kompeni tentu menyambut dengan tangan terbuka permintaan Pakubuwana II. Mereka kemudian membantu Pakubuwana mengembalikan tahtanya. Pasukan koalisi Jawa-China berhasil ditumpas. Para pemimpinnya kemudian diasingkan, ada yang dibuang ke Sri Lanka. VOC mulai bercokol ke wilayah Pesisir dan membangun sejumlah pusat komunitas di sana.

Pindah Ibu Kota dan Terpecahnya Mataram

Kembalinya Pakubuwono II ke tampuk kekuasaan juga ditandai dengan peralihan pusat pemerintahan Mataram. MC Ricklefs dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, Pakubuwono II memutuskan untuk meninggalkan Kartasura dan memilih penggantinya 12 kilometer dari Sungai Sala. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai Kota Surakarta atau Solo.

"Dia mendirikan sebuah istana baru, Surakarta, yang nantinya didiami oleh keturunannya," tulis Ricklefs.

Pemindahan istana raja dari Kartasura ke Surakarta menjadi bukti bahwa ide memindahkan pusat kekuasaan bukan pertama kali terjadi dalam sejarah Indonesia. Pada era klasik atau era kerajaan, pemindahan pusat kerajaan bahkan terjadi berkali-kali.

Umumnya pemindahan itu berkaitan dengan peristiwa besar. Pada masa Medang atau Mataram Kuno, misalnya, pemindahan pusat kerajaan terjadi karena Pralaya atau bencana besar. Sedangkan pada masa Mataram Islam, pemindahan ibu kota biasanya terjadi karena adanya geger, perang, dan konflik antar anggota dinasti. Salah satu episodenya adalah perang suksesi yang memicu pemindahan ibu kota Mataram dari Kartasura ke Surakarta (Solo).

Namun demikian, pemindahan ibu kota tidak selamanya menghilangkan konflik. Kasus Mataram dan pemindahan istana raja dari Kartasura ke Surakarta, rupanya tidak benar-benar menghentikan pertumpahan darah. Raden Mas Said, kelak bergelar Mangkunegara I, dan para pangeran Jawa lainnya tetap melakukan perlawanan.

Pakubuwono II yang terjepit dan lemah menganggap perlawanan Mas Said sebagai ancaman. Namun upaya berupaya meredam perlawanan tidak banyak menghasilkan kemajuan. Ricklefs mencatat bahwa, Raja kemudian membuat sayembara kepada siapapun yang berhasil mengusir Mas Said dari daerah Sukowati (Sragen), akan diberi hadiah berupa tanah sejumlah 3.000 cacah.

Pangeran Mangkubumi, kelak Sultan Hamengkubuwono I, menerima sayembara dari Raja. Dia bersama pasukannya bergerak ke Sukowati. Terjadi pertempuran antara pasukan Mangkubumi dengan Raden Mas Said. Mangkubumi menang dan berhasil mengusir pasukan Mas Said dari daerah tersebut. Dia kemudian menagih janji Pakubuwono II.

Namun janji tinggal janji. Pakubuwono II termakan bujuk rayu dari Patih Pringgalaya musuh bebuyutan Mangkubumi. Dia batal memberikan tanah 3.000 cacah ke Mangkubumi.

Mangkubumi yang marah memimpin pasukannya berjumlah 13.000 prajurit, termasuk 2.500 pasukan kavaleri melakukan perlawanan. Dia memerangi Pakubuwono II dan VOC. Perang suksesi Jawa jilid ke III pecah. Namun di tengah peperangan, Pakubuwono II meninggal dunia. Raja penggantinya, Pakubuwana III harus menghadapi aksi pemberontakan Mangkubumi dan Mas Said.

Perjanjian Giyanti dan Akhir Mataram Islam

Perang dengan Mangkubumi berakhir setelah ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 1755.

Perang Suksesi Jawa III menjadi penanda pecahnya Jawa. Mataram Islam bubar. Wilayah yang dikuasai Pakubuwono III disebut sebagai Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sedangkan wilayah Pangeran Mangkubumi dikenal sebagai Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Mangkubumi kemudian memiliki gelar sebagai Sultan Hamengkubuwono I.

Sejak saat itu Jawa diperintah oleh dua raja. Sultan di Yogyakarta dan Pakubuwono di Surakarta. Meski demikian, dalam episode selanjutnya, dua pecahan kekuasaan Mataram itu masih harus terbagi. Mas Said masih memberontak dan baru menyerah pada tahun 1757. Dua tahun setelah Perjanjian Giyanti. Dia memperoleh sebagian wilayah Kasunanan Surakarta. Dia kemudian bergelar Mangkunegara I.

Kasultanan Yogyakarta juga mengalami nasib serupa. Pada era penjajahan Inggris di bawah Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles 1811-1816, sebagian wilayah Yogyakarta kemudian dihadiahkan kepada Pangeran Notokusumo yang bergelar Paku Alam I. Wilayahnya disebut sebagai Pakualaman. Munculnya Pakualaman adalah konsekuensi dari konflik antara Sultan Hamengkubuwono II dengan penguasa Inggris, Raffles.

Kraton Solo Setelah Kemerdekaan

Pasca proklamasi kemerdekaan, Kraton Kasunanan Surakarta dan Puro Mangkunegaran mengintegrasikan diri dengan pemerintahan Indonesia yang dikendalikan dari Jakarta. Solo dan eks wilayah swaprajanya bahkan pernah menyandang status sebagai Daerah Istimewa Surakarta. Sayangnya, DIS hanya seumur jagung.

Nasib Solo atau Surakarta memang berbanding terbalik dengan Yogyakarta. Yogyakarta tampil secara aktif selama revolusi kemerdekaan. Sri Sultan Hamengkubuwono IX bahkan menjadi tokoh yang cukup penting selama masa tersebut.

Dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Posisi yang kemudian membuatnya menjadi sasaran 'pembunuhan' oleh Westerling. Sultan juga merelakan Yogyakarta menjadi 'pengganti' ibu kota saat Jakarta atau Batavia kembali dikuasai Belanda.

Sementara Solo pasca proklamasi, sering dilanda konflik mulai dari konflik suksesi, revolusi sosial, gerakan anti-swapraja, hingga benturan antar ideologi, kiri dan kanan pada 1948, yang berlangsung cukup keras selama revolusi kemerdekaan berlangsung.

Penulis biografi Tan Malaka, Harry A Poeze, dalam Madiun 1948: PKI Bergerak menyebut bahwa saking tidak stabilnya, Solo disebut oleh banyak pihak, termasuk Jenderal AH Nasution sebagai 'Wild West' wilayah tidak bertuan alias liar. Solo menjadi medan pertempuran. Orang bebas menenteng senjata. Bentrokan dan desingan peluru terjadi saban waktu.

"Kubu kiri [FDR] menganggap sangat penting mempertahankan Solo. Karenanya kota ini akan dibuah menjadi sebuah Wild West," tulis Poeze.

Rentetan peristiwa dan aksi kekerasan tersebut membuat tentu membuat kondisi Solo semakin tidak stabil. Pengaruh Kraton dan sisa-sisa kekuasaan feodal di Surakarta terus meredup. Bekas wilayah kekuasaan yang menjadi penopang utama perekonomian Kraton lenyap.

Padahal Solo dan Yogyakarta pernah memiliki status yang sama sebagai Daerah Istimewa. Penetapan status dilakukan langsung oleh Presiden Soekarno. Namun usia Daerah Istimewa Surakarta (DIS) hanya seumur jagung. Pada tahun 1946, DIS dibubarkan karena konflik dan menguatnya gerakan anti-swapraja.

Gerakan ini dipelopori oleh kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung revolusi sosial dan anti terhadap sisa-sisa kekuasaan feodal. Kelompok yang paling terkenal dalam gerakan ini adalah Barisan Banteng dengan tokohnya dr Moewardi.

Selain Barisan Banteng, Solo atau Surakarta juga menjadi pusat gerakan Persatuan Perjuangan (PP). Salah satu tokoh gerakan itu adalah Tan Malaka. Kelompok ini mengambil jalan oposisi dan menolak praktik kompromistis pemerintahan Sukarno. Salah satu semboyan PP yang terkenal adalah 'Merdeka 100 Persen!"

Elite Kraton Jadi Sasaran Anti-swapraja

Selama gerakan anti-swapraja berkecamuk, para elite Kraton menjadi sasaran kelompok Anti-swapraja. Gerakan ini menculik dan membunuh Patih Sosrodiningrat. Kepatihan dibakar dan hancur lebur. Raja Kasunanan yang masih muda, Pakubuwono XII juga tak luput menjadi sasaran penculikan.

Ada banyak pendapat tentang alasan penculikan tersebut. Campur tangan para pangeran atau elite kraton yang tersisih selama proses suksesi dari Pakubuwono XI ke Pakubuwono XII dianggap berperan cukup penting dalam gegeran di Solo pada waktu itu.

Sementara itu, salah satu publikasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yang menukil buku seri Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia karya Jenderal Abdul Haris Nasution memaparkan kisruh di Solo terjadi karena raja-raja Surakarta membelot dan mengkhianati republik saat terjadi Agresi Militer Belanda II tahun 1948-1949.

Pada waktu itu, pihak TNI bahkan telah menyiapkan Kolonel Djatikoesoemo (KSAD pertama), putra Pakubuwana X, diangkat menjadi Susuhunan yang baru dan Letkol Suryo Sularso diangkat menjadi Mangkunegara yang baru. Namun rupanya waktu itu, rakyat dan tentara justru ingin menghapus kekuasaan monarki sama sekali.

Akhirnya Mayor Akhmadi, penguasa militer kota Surakarta, diberi tugas untuk langsung berhubungan dengan istana-istana monarki Surakarta. Dia meminta para raja secara tegas memihak republik. "Jika raja-raja tersebut menolak, akan diambil tindakan sesuai Instruksi Non-Koperasi," demikian dikutip dari publikasi itu.

Karena kondisi yang tidak kondusif, pemerintah pusat kemudian mengambil inisiatif untuk membubarkan DIS. Statusnya menjadi daerah biasa. Pada 1950, bekas daerah tersebut kemudian masuk wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah.

Sejak saat itu jalan sejarah penerus wangsa Mataram Islam itu berubah. Peran Kasunanan sebagai pusat politik dan kebudayaan Jawa yang cukup berpengaruh, terutama saat kepemimpinan Pakubuwono X, menjadi sebatas simbol budaya itupun semakin meredup karena konflik keluarga yang nyaris tidak berkesudahan.

Pemegang Kekuasaan Solo Setelah DIS Bubar

Setelah era DIS bubar, Surakarta mulai dipimpin oleh pemimpin-pemimpin berlatar belakang politisi dan militer, tidak lagi harus ningrat. Pada tahun Mei - Juli 1946, misalnya, Wali Kota Solo dijabat oleh RT Sindoeredjo. Sindoeredjo kemudian digantikan oleh politikus PNI, Iskak Tjokroadisurjo. Iskak hanya memimpin Solo selama 4 bulan yakni dari bulan Juli - November 1946.

Setelah kemelut perang kemerdekaan dan berbagai macam huru hara politik, Solo kemudian dipimpin oleh politikus Masyumi, Sjamsoeridjal. Dia memimpin Solo selama hampir 3 tahun yakni dari 1946-1949. Namun demikian, seiring dengan memanasnya tensi politik terutama pasca peristiwa Madiun 1948, Sjamsoeridjal kemudian digantikan oleh wali kota yang berlatar belakang militer.

Wali kota militer pertama adalah Soedjatmo Soemperdojo (Januari 1949 - Juli 1949), Soeharto Soerjopranoto, hingga Muhammad Saleh Wedisatro. Saleh Werdisastro adalah salah satu pejuang perintis kemerdekaan asal Sumenep, Madura. Dia memimpin Solo pada tahun 1951-1955.

Setelah Saleh, Wali Kota Solo dipegang oleh Oetomo Ramlan. Sosok Oetomo penuh kontroversi. Dia adalah politikus PKI. Oetomo barangkali menjadi salah satu Wali Kota Solo yang dipilih melalui proses pemilihan umum atau pemilu, meskipun tidak langsung.

Sekadar catatan, pada tahun 1957-1958, setelah sukses menggelar pemilihan umum pertama pada tahun 1955, pemerintah menggelar Pemilihan Legislatif Daerah untuk memilih anggota DPRD tingkat 1 maupun DPRD tingkat 2. PKI menjadi partai yang memenangkan Pemilu Legislatif Daerah di Kota Surakarta dan setelah proses pemilihan di DPRD, Oetomo Ramlan terpilih sebagai Wali Kota Surakarta.

Salah satu kebijakan Oetomo Ramlan, mengutip Solopos, adalah membangun Lokalisasi Silir, yang pada tahun 1998 diubah menjadi Pasar Klitikan. Posisinya sebagai politikus PKI dan aktivis Lekra kemudian membuatnya menjadi korban pembersihan oleh pemerintaha militer yang berkuasa pasca G30S 1965. Oetomo Ramlan, meninggal tahun 1967. Dia divonis mati oleh Mahmilub karena dugaan keterlibatannya dalam G30S 1965.

Setelah Oetomo Ramlan dan pembubaran PKI, Solo dimpimpin oleh Wali Kota berlatar militer dan sipil. Setelah Soeharto tumbang, jabatan Wali Kota Solo dipegang oleh PDIP, mulai dari Joko Widodo (Jokowi), FX Hadi Rudyatmo, Gibran Rakabuming Raka, Teguh Prakosa, hingga Respati Ardi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat mulai mengambil langkah untuk merespons konflik internal yang berkepanjangan di Kraton Solo. Perselisihan yang telah berlangsung lama tersebut dinilai berdampak langsung pada pengelolaan aset budaya dan akuntabilitas hibah negara.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/6/2026).

Fadli Zon mengatakan konflik di Kraton Solo bukan persoalan baru dan telah berlangsung cukup panjang. Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan, lanjutnya, berupaya memfasilitasi dialog dengan mengundang seluruh pihak.

“Kraton Solo ini konfliknya memang sudah cukup panjang,” ujar Fadli Zon di Komisi II DPR.

Fadli menjelaskan bahwa tidak semua pihak memenuhi undangan tersebut. Sebagian menolak hadir karena mempersoalkan format undangan yang tidak mencantumkan nama raja.

“Undangannya inginnya pakai nama rajanya. Padahal rajanya sedang ada dua. Artinya saling mengklaim,” tambahnya.

Pemerintah akhirnya menggunakan pendekatan administratif dengan mengundang pihak-pihak terkait berdasarkan identitas resmi.

“Kalau dari pemerintah, kami mengundang atas nama sesuai KTP,” ujarnya.

Fadli pun menegaskan bahwa langkah pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencampuri urusan internal keluarga Kraton, melainkan memastikan pengelolaan hibah negara berjalan akuntabel. Selama ini, Kraton Solo menerima hibah dari Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga APBN.

Ke depan, pemerintah menilai perlu ada penanggung jawab yang jelas atas penggunaan dana hibah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah menunjuk penanggung jawab pelaksana yang mewakili negara.

“Kami menunjuk Panembahan Agung Tejo Ulan sebagai penanggung jawab pelaksana dan fasilitator musyawarah keluarga,” ujar Fadli.

Politisi Gerindra itu menambahkan keputusan terkait kepemimpinan Keraton tetap menjadi ranah internal keluarga.

Menurutnya, konflik internal telah berdampak pada kondisi fisik Kraton Solo yang berstatus cagar budaya nasional dengan luas sekitar 8,5 hektare. Sejumlah bangunan dilaporkan tidak terawat akibat aksi saling menggembok antar pihak.

“Saya sudah melihat langsung kondisi Keraton Solo. Bangunan-bangunan di belakang itu tidak terawat karena ada aksi saling menggembok,” jelasnya.

Ia juga menyinggung proyek revitalisasi museum yang baru terealisasi sekitar 25%, namun kembali terhenti. Kondisi tersebut membuat negara perlu hadir melalui intervensi terbatas. Namun, ia menegaskan batas intervensi tersebut.

“Kami berusaha untuk intervensi agar negara tidak dianggap membiarkan. Tapi intervensi ini khusus untuk perlindungan cagar budaya, bukan untuk urusan internal keluarga Keraton,” tegas Fadli.

Pemerintah pusat akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Surakarta dalam penanganan Kraton Solo.

Bisnis.com, SOLO - Berikut adalah duduk perkara ribut-ribut terbaru di Kraton Solo.

Viral di media sosial konflik Kraton Solo yang masih memanas. Kali ini, melibatkan kakak tertua dari Paku Buwono (PB) XIV Purboyo, GKRP Timoer Rumbai.

Dilansir dari Solopos, GKRP Timoer Rumbai menyebut keberatan atas SK dari Kemenbud. Alasannya, pihaknya tidak dilibatkan dalam proses musyawarah penerbitan SK tersebut.

“Pak Menteri masuk ke rumah orang tanpa izin dari pemilik rumah dalam hal ini PB XIV. Kami berharap setelah ini ada kebijaksanaan Pak Menteri untuk meninjau ulang SK tersebut,” kata dia kepada wartawan.

Sementara itu, berdasarkan penelusuran Espos, dalam SK tersebut diketahui bahwa SK yang ditetapkan pada 12 Januari 2026 dan setidaknya berisi tujuh keputusan beserta turunannya.

Putusan pertama menunjuk KGPHPA Tedjowulan sebagai pelaksana pelindung, pengembangan, dan atau pemanfaatan kawasan cagar budaya.

Keputusan lainnya menyebut tugas lain yang harus dilakukan KGPHPA Tedjowulan seperti melakukan musyawarah rekonsiliasi dengan kerabat Keraton Solo, melakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan di tingkat daerah hingga pusat, dan sebagainya.

Menbud dan SK

Sebagaimana diketahui, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Menbud Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Karaton Kasunanan Hadiningrat sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional di Keraton Solo, Minggu (18/1/2026).

Bersamaan dengan itu diserahkan pula Surat Keputusan (SK) Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi kepada Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

SK tersebut menetapkan KGPHPA Tedjowulan sebagai pelaksana pelindung, pengembangan, dan atau pemanfaatan kawasan cagar budaya Keraton Solo.

Acara penyerahan digelar di Sasana Parasdya Keraton Solo.

Meskipun sempat terhenti dan ada keributan, penyerahan bisa dilakukan hingga selesai secara simbolis.

Kepada awak media, Menteri Fadli menyebut SK itu sebagai bagian upaya pemerintah dalam merawat warisan budaya yang ada di Keraton Solo.

“Pemerintah, melalui rapat lintas kementerian dan lembaga, telah bersepakat menunjuk Panembahan Agung Tedjowulan sebagai pelaksana. Beliau figur senior yang sarat pengalaman. Kami yakin beliau bisa menjadi bagian dari solusi untuk menyelesaikan persoalan di internal keraton,” kata Menteri Fadli.

Menteri Fadli menegaskan tugas utama KGPHPA Tedjowulan adalah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap bangunan-bangunan yang mendesak untuk direvitalisasi.

Dalam menjalankan tugasnya, pelaksana diwajibkan bekerja sama dengan lembaga adat, keluarga besar keraton, serta pemerintah daerah.

Bisnis.com, JAKARTA -- Konflik tahta Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat semakin memanas. Dua putra almarhum Pakubuwono ke XIII yakni putra mahkota KGAA Hamangkunegoro dan KGPH Hangebehi (dulu bernama Mangkubumi), saling mengklaim sebagai pewaris sah tahta kraton pecahan Kasultanan Mataram Islam tersebut.

Kubu Putra Mahkota bahkan telah merencanakan untuk menggelar acara penobatan alias jumenengan pada Sabtu (15/11/2025) mendatang. Sebaliknya, dengan didukung oleh putra putri Pakubuwono XII, termasuk Mahamentri Tedjowulan, Mangkubumi atau Hangebehi telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono ke XIV. Gelar yang menandakan sebagai penguasa Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Acara deklarasi Hangebehi sebagai Pakubuwono XIV berlangsung pada Kamis (13/11/2025). Video yang beredar di platform media sosial merekam detik-detik pelantikan tersebut. Saling klaim antara dua putra PB XIII, ini menambah daftar panjang ontran-ontran di Kraton Solo.

Kalau merunut sejarah, keberadaan Kasunanan Surakarta juga tidak bisa dilepaskan dari episode perang suksesi di antara penurus Wangsa Mataram. Episode perang itu dikenal sebagai perang suksesi Jawa 1, Perang Suksesi Jawa 2 dan Perang Suksesi Jawa 3. Perang yang terakhir kemudian menjadi akhir dari Kasultanan Mataram. Negara dibagi dua, Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat.

Asal-usul Gelar Pakubuwono

Gelar Pakubuwono sendiri telah berumur panjang dan mewakili periode yang penuh darah dalam sejarah Jawa. Gelar Pakubuwana I, pertama kali digunakan oleh Pangeran Puger, seorang putra dari Amangkurat I yang otomatis cucu dari Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja paling ekspansif dan berhasil menaklukkan sebagian besar Pulau Jawa.

Asal-usul nama Pakubuwono I sendiri tidak bisa dilepaskan dari geger pemberontakan Pangeran Madura, Trunojoyo yang dibantu oleh gerombolan dari Makassar dan kalangan dari Jawa lainnya yang tidak puas dengan kepemimpinan Amangkurat I. Singkat cerita, Trunojoyo berhasil menguasai Kraton Pleret dan menjarah isinya. Mataram untuk pertama kalinya jatuh.

Sejak pecahnya Pemberontakan Trunojoyo, kendati kemudian berhasil ditumpas dengan bantuan VOC, Jawa tidak lagi menjadi negara yang ekspansif. Para elite kraton berebut kekuasaan. Kondisi politik tidak stabil. Intervensi VOC juga semakin kuat. Gonta-ganti kekuasaan sering terjadi, termasuk ketika Pangeran Puger akhirnya mendeklarasikan diri sebagai penguasa Mataram dengan gelar Pakubuwono I.

Pakubuwono I naik tahta setelah berhasil menyingkirkan keponakannya bergelar Amangkurat III. Setelah tersingkir dari kraton Kartasura, Amangkurat III kemudian melarikan diri dan kalau menurut sejumlah catatan sejarah, termasuk versi MC Ricklefs, bergabung dengan kelompok Untung Surapati. Dia sendiri akhirnya tertangkap dan diasingkan ke Sri Lanka.

Adapun Pakubuwono I memimpin Mataram kurang lebih dari 15 tahun. Dia mulai berupaya menstabilkan kekuasaan Mataram yang terus dilanda peperangan antar faksi politik. Setelah mangkat, Pakubuwana I digantikan oleh putranya bernama Raden Mas Suryaputra.

Menariknya, penerus tahta Pakubuwono I tidak menggunakan gelar tersebut, melainkan memilih gelar sebagai Amangkurat IV. Kelak penerus Amangkurat IV memakai gelar Pakubuwono. Putranya memutuskan untuk menggelar Pakubuwono II. Pada masa Pakubuwono II, pemberontakan terjadi di mana-mana. Dia juga sangat dekat dengan VOC dan menyerahkan wilayah pesisir kepada kelompok dagang Belanda tersebut.

Pakubuwana II dan Terpecahnya Mataram

Pakubuwana II dalam sejarah digambarkan raja yang tidak memiliki pendirian. Awalnya, Pakubuwana II bersimpati terhadap aksi perlawanan bangsa China dan Jawa terhadap hegemoni VOC. Tetapi kolaborasi antara VOC dengan penguasa Madura, Cakraningrat IV, telah memupus ambisi raja Jawa itu. Perlawanan China-Jawa, mulai berhasil dipatahkan. Pakubuwana kemudian berbalik arah. Dia menarik diri dari perang anti-VOC. Meski demikian, perlawanan terus berlangsung.

M.C Ricklefs (2008) dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 menulis sikap Pakubuwana II memicu beribu-ribu orang Jawa yang telah bergabung dengan orang-orang China, menaruh curiga terhadap sikap raja. Kecurigaan itu menguat setelah Pakubuwana II menjalin lagi persahabatan dengan Belanda.

Perlawanan semakin terkonsolidasi. Posisi pasukan Jawa-China kian kuat. Mereka mengangkat Raden Mas Garendi yang masih berusia 12 tahun, sebagai susuhunan baru pada tahun 1742. Para pangeran Jawa juga bergabung dengan pasukan perlawanan yang anti-VOC dan anti-Pakubuwana II.

Puncak dari kekacauan politik itu, ibu kota Mataram di istana Kartasura takluk. Dinding istana jebol. Pakubuwana II dan sekutunya dari Belanda, Kapten Johan Andriess Baron Van Hohendorff, lari tunggang langgang. Van Hohendorff adalah tentara Belanda yang diutus ke istana Kartasura untuk bernegosiasi dengan Pakubuwana beberapa waktu sebelum kejatuhan Kartasura.

Mereka lari ke arah timur, bersembunyi dari kejaran pasukan koalisi Jawa-China, tepatnya di wilayah Panaraga. Ricklefs mencatat nasib Pakubuwana semakin terkatung-katung. Apalagi dia ditinggal Van Hohendorff lari ke wilayah pesisir. Meski demikian, Pakubuwana II yang terusir dari istana, tetap meminta bantuan dari Belanda untuk mengembalikan tahtanya.

Ricklefs (2002) dalam buku Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792: Sejarah Pembagian Jawa menulis bahwa Pakubuwana II menjanjikan kepada kompeni, untuk menentukan pejabat dan menguasai wilayah pesisir. Sejarawan De Graaf, yang juga telah banyak menulis sejarah tentang pasang surut Kraton Mataram, menggambarkan bahwa tawaran dari Pakubuwana II itu “terdengar bagaikan musik bagi telinga Batavia.”

Tawaran itu merupakan awal dari tercabik-cabiknya kedaulatan Mataram. Kompeni tentu menyambut dengan tangan terbuka permintaan Pakubuwana II. Mereka kemudian membantu Pakubuwana mengembalikan tahtanya. Pasukan koalisi Jawa-China berhasil ditumpas. Para pemimpinnya kemudian diasingkan, ada yang dibuang ke Sri Lanka. VOC mulai bercokol ke wilayah Pesisir dan membangun sejumlah pusat komunitas di sana.

Pindah Ibu Kota dan Terpecahnya Mataram

Kembalinya Pakubuwono II ke tampuk kekuasaan juga ditandai dengan peralihan pusat pemerintahan Mataram. MC Ricklefs dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, Pakubuwono II memutuskan untuk meninggalkan Kartasura dan memilih penggantinya 12 kilometer dari Sungai Sala. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai Kota Surakarta atau Solo.

"Dia mendirikan sebuah istana baru, Surakarta, yang nantinya didiami oleh keturunannya," tulis Ricklefs.

Pemindahan istana raja dari Kartasura ke Surakarta menjadi bukti bahwa ide memindahkan pusat kekuasaan bukan pertama kali terjadi dalam sejarah Indonesia. Pada era klasik atau era kerajaan, pemindahan pusat kerajaan bahkan terjadi berkali-kali.

Umumnya pemindahan itu berkaitan dengan peristiwa besar. Pada masa Medang atau Mataram Kuno, misalnya, pemindahan pusat kerajaan terjadi karena Pralaya atau bencana besar. Sedangkan pada masa Mataram Islam, pemindahan ibu kota biasanya terjadi karena adanya geger, perang, dan konflik antar anggota dinasti. Salah satu episodenya adalah perang suksesi yang memicu pemindahan ibu kota Mataram dari Kartasura ke Surakarta (Solo).

Namun demikian, pemindahan ibu kota tidak selamanya menghilangkan konflik. Kasus Mataram dan pemindahan istana raja dari Kartasura ke Surakarta, rupanya tidak benar-benar menghentikan pertumpahan darah. Raden Mas Said, kelak bergelar Mangkunegara I, dan para pangeran Jawa lainnya tetap melakukan perlawanan.

Pakubuwono II yang terjepit dan lemah menganggap perlawanan Mas Said sebagai ancaman. Namun upaya berupaya meredam perlawanan tidak banyak menghasilkan kemajuan. Ricklefs mencatat bahwa, Raja kemudian membuat sayembara kepada siapapun yang berhasil mengusir Mas Said dari daerah Sukowati (Sragen), akan diberi hadiah berupa tanah sejumlah 3.000 cacah.

Pangeran Mangkubumi, kelak Sultan Hamengkubuwono I, menerima sayembara dari Raja. Dia bersama pasukannya bergerak ke Sukowati. Terjadi pertempuran antara pasukan Mangkubumi dengan Raden Mas Said. Mangkubumi menang dan berhasil mengusir pasukan Mas Said dari daerah tersebut. Dia kemudian menagih janji Pakubuwono II.

Namun janji tinggal janji. Pakubuwono II termakan bujuk rayu dari Patih Pringgalaya musuh bebuyutan Mangkubumi. Dia batal memberikan tanah 3.000 cacah ke Mangkubumi.

Mangkubumi yang marah memimpin pasukannya berjumlah 13.000 prajurit, termasuk 2.500 pasukan kavaleri melakukan perlawanan. Dia memerangi Pakubuwono II dan VOC. Perang suksesi Jawa jilid ke III pecah. Namun di tengah peperangan, Pakubuwono II meninggal dunia. Raja penggantinya, Pakubuwana III harus menghadapi aksi pemberontakan Mangkubumi dan Mas Said.

Perjanjian Giyanti dan Akhir Mataram Islam

Perang dengan Mangkubumi berakhir setelah ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 1755.

Perang Suksesi Jawa III menjadi penanda pecahnya Jawa. Mataram Islam bubar. Wilayah yang dikuasai Pakubuwono III disebut sebagai Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sedangkan wilayah Pangeran Mangkubumi dikenal sebagai Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Mangkubumi kemudian memiliki gelar sebagai Sultan Hamengkubuwono I.

Sejak saat itu Jawa diperintah oleh dua raja. Sultan di Yogyakarta dan Pakubuwono di Surakarta. Meski demikian, dalam episode selanjutnya, dua pecahan kekuasaan Mataram itu masih harus terbagi. Mas Said masih memberontak dan baru menyerah pada tahun 1757. Dua tahun setelah Perjanjian Giyanti. Dia memperoleh sebagian wilayah Kasunanan Surakarta. Dia kemudian bergelar Mangkunegara I.

Kasultanan Yogyakarta juga mengalami nasib serupa. Pada era penjajahan Inggris di bawah Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles 1811-1816, sebagian wilayah Yogyakarta kemudian dihadiahkan kepada Pangeran Notokusumo yang bergelar Paku Alam I. Wilayahnya disebut sebagai Pakualaman. Munculnya Pakualaman adalah konsekuensi dari konflik antara Sultan Hamengkubuwono II dengan penguasa Inggris, Raffles.

Bisnis.com, SOLO - Berikut adalah daftar raja-raja Kraton Solo dari masa ke masa, setelah Pakubuwono (PB) XIII wafat.

Sebagaimana diketahui, Paku Buwono XIII wafat pada Minggu 2 November 2025 pagi.

Akan tetapi, jenazah baru dibawa ke Makam Raja-Raja di Imogiri, Bantul, Yogyakarta pada hari ini, Rabu 5 November 2025.

Dilansir dari Solopos, berikut daftar nama raja-raja berikut masa pemerintahannya di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menurut buku Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta dan Pengabdiannya yang ditulis Dwi Ratna Nurhajarini, Tugas Triwahyono, dan Restu Gunawan (1999) serta wikipedia dan sumber lain.

PB XIII Wafat, Berikut Daftar Raja Solo dari Masa ke Masa

1. Paku Buwono II: Raden Mas Prabasuyasa (1726-1749)

2. Paku Buwono III: Raden Mas Suryadi (1749-1788)

3. Paku Buwono IV: Raden Mas Subadya (1788-1820)

4. Paku Buwono V: Raden Mas Sugandi (1820-1823)

5. Paku Buwono VI: Raden Mas Sapardan (1823-1830)

6. Paku buwono VII: Raden Mas Malikis Solikin (1830-1858)

7. Paku Buwono VIII: Raden Mas Kuseni (1858-1861)

8. Paku Buwono IX: Raden Mas Suryo Duksina (1861-1893)

9. Paku Buwono X: Raden Mas Sayiddin Malikul Kusno (1893-1939)

10. Paku Buwono XI: Raden Mas Ontoseno (1939-1945)

11. Paku Buwono XII: Raden Mas Suryo Guritno (1945-2004)

12. Paku Buwono XIII: Raden Mas Suryo Partono (2004-2025)

Siapa calon kuat Paku Buwono XIV? (lanjut halaman 2)

Siapa calon kuat Paku Buwono XIV

Total PB XIII memiliki tujuh anak dari tiga kali pernikahannya. Selain Puruboyo, ada satu lagi anak laki-laki PB XIII yang bernama GRM Suryo Suharto atau KGPH Mangkubumi.

Sedangkan lima anak lainnya perempuan yakni GRAy Rumbai Kusuma Dewayani atau GKR Timur, GRAy Devi lelyana, GRAy Ratih Widyasari, BRAy Sugih Oceani, dan GRAy Putri Purnaningrum.

Pada 27 Februari 2022, PB XIII telah menobatkan putra bungsunya, KGPH Purboyo sebagai putra mahkota.

Saat itu, PB XIII sekaligus menetapkan Asih Winarni sebagai Gusti Kanjeng Ratu Paku Buwono XIII yang merupakan permaisuri keraton.

Di laman Instagram pribadinya, KGPAA Hamangkunegoro juga menuliskan bahwa dirinya adalah "Putra Mahkota Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat".

Nama lengkap putra mahkota Solo yakni Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (K.G.P.A.A.) Hamangkunegoro Sudibyo Rajaputra Narendra Mataram.

KGPAA Hamangkunegoro lahir tahun 2003 dan merupakan putra dari Sunan PB XIII, hasil pernikahannya dengan Asih Winarni atau Kanjeng Raden Ayu (KRAy) Pradapaningsih atau Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pakubuwana.

Nama kecil Putra Mahkota Solo adalah Gusti Raden Mas (GRM) Suryo Mustiko.

Kemudian menjadi Gusti Pangeran Haryo (GPH) Puruboyo, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Purbaya, hingga KGPAA Hamangkunegoro.

KGPAA Hamangkunegoro dinobatkan sebagai Putra Mahkota Solo pada 27 Februari 2022, bertepatan dengan Ulang Tahun Kenaikan Takhta atau Tingalan Dalem Jumenengan ke-18 SISKS PB XIII.

Saat dinobatkan sebagai putra mahkota, Purboyo masih berusia 20 tahun dan tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melayat ke Kraton Kasunanan Hadiningrat untuk menyampaikan duka cita atas meninggalnya Pakubuwono XIII alias PB XIII.

Momen Jokowi dan Gibran melayat diunggah oleh akun resmi instagram Karaton Surakarta Hadingrat. Hanya saja bapak dan anak itu tidak datang secara bersamaan.

Gibran datang terlebih dahulu. Saat tiba di Kraton Kasunanan, dia didampingi oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Selain itu tampak pula sosok Mangkunegara X.

Tidak lama setelah Gibran meninggalkan kraton, Jokowi datang melayat. Dia tampak mengenakan batik lengan panjang dan peci warna hitam. Jokowi sempat berbincang dengan keluarga PB XIII.

Sebelumnya, kabar duka datang dari Kraton Solo, Raja Solo Sinuhun Pakubuwono XIII meninggal dunia pada Minggu 2 November 2025 pagi.

Sinuhun meninggal dunia pada usia 77 tahun.

Dilansir Solopos, kabar tersebut dikonfirmasi oleh Istri KGPH Adipati Dipokusumo, Raden Ayu (RAy ) Febri Hapsari Dipokusumo.

Dalam keterangan tertulisnya ia mengonfirmasi sang raja telah berpulang pada Minggu pukul 07.00 WIB.

Raja Keraton Surakarta itu mengembuskan napas terakhir di RS Indriati Solo Baru setelah beberapa waktu terakhir dikabarkan mengalami penurunan kondisi kesehatan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pengumuman resmi terkait surat kabar duka, lokasi jenazah disemayamkan, maupun rencana pemakaman almarhum.

Akan tetapi, pihak Keraton Surakarta sebenarnya telah menjadwalkan jumpa pers untuk memberikan keterangan resmi mengenai kondisi kesehatan PB XIII pada Minggu (2/11/2025) pukul 10.00 WIB di Kantor Badan Pengelola Karaton Surakarta Hadiningrat, depan Kamandungan sisi timur.

Pakubuwono XIII memiliki nama lengkap Sri Susuhunan Pakubuwana Senapati ing Alaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng kaping Tiga Welas ing Nagari Surakarta Hadiningra

Bisnis.com, SOLO - Berikut adalah profil lengkap KPGAA Hamangkunegoro yang merupakan putra mahkota Kraton Surakarta Hadiningrat (Solo).

Sebagaimana diketahui, kabar duka datang dari Kraton Solo, Raja Solo Sinuhun Pakubuwono XIII meninggal dunia pada Minggu 2 November 2025 pagi.

Sinuhun meninggal dunia pada usia 77 tahun.

Dilansir Solopos, kabar tersebut dikonfirmasi oleh Istri KGPH Adipati Dipokusumo, Raden Ayu (RAy ) Febri Hapsari Dipokusumo.

Dalam keterangan tertulisnya ia mengonfirmasi sang raja telah berpulang pada Minggu pukul 07.00 WIB.

Mengacu pada alasan tersebut, sosok putra mahkota Solo menjadi cukup dicari.

Penobatan Putra Mahkota

Pada 27 Februari 2022, PB XIII telah menobatkan putranya KGPH Purboyo sebagai putra mahkota.

Saat itu, PB XIII sekaligus menetapkan Asih Winarni sebagai Gusti Kanjeng Ratu Paku Buwono XIII yang merupakan permaisuri keraton.

Di laman Instagram pribadinya, KGPAA Hamangkunegoro juga menuliskan bahwa dirinya adalah "Putra Mahkota Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat".

Nama lengkap putra mahkota Solo yakni Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (K.G.P.A.A.) Hamangkunegoro Sudibyo Rajaputra Narendra Mataram.

KGPAA Hamangkunegoro lahir tahun 2003 dan merupakan putra dari Sunan PB XIII, hasil pernikahannya dengan Asih Winarni atau Kanjeng Raden Ayu (KRAy) Pradapaningsih atau Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pakubuwana.

Nama kecil Putra Mahkota Solo adalah Gusti Raden Mas (GRM) Suryo Mustiko.

Kemudian menjadi Gusti Pangeran Haryo (GPH) Puruboyo, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Purbaya, hingga KGPAA Hamangkunegoro.

KGPAA Hamangkunegoro dinobatkan sebagai Putra Mahkota Solo pada 27 Februari 2022, bertepatan dengan Ulang Tahun Kenaikan Takhta atau Tingalan Dalem Jumenengan ke-18 SISKS PB XIII.

Saat dinobatkan sebagai putra mahkota, Purboyo masih berusia 20 tahun dan tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Sang putra mahkota itu tercatat sebagai mahasiswa baru di program studi S1 Hukum di universitas tersebut.