Bisnis.com, DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster menyebut Bali berkontribusi 54,5% terhadap pariwisata nasional, dengan jumlah kedatangan wisatawan yang mencapai 6,3 juta orang.

Pariwisata juga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Bali saat ini yang tumbuh 5,48%, bahkan naik menjadi 5,88% pada triwulan III. Tingkat kemiskinan terus menurun menjadi 3,7%, sementara tingkat pengangguran berada pada level sangat rendah yaitu 1,7%.

Koster menekankan pentingnya menjaga karakter pariwisata Bali yang berbasis budaya.

Kita harus bersyukur diberikan pariwisata di Bali. Jangan coba-coba mengabaikan pariwisata budaya yang menjadi roh Bali. Karena itu kita harus merawat pariwisata ini dengan baik,” jelas Koster di Musda PHRI dikutip Jumat (5/12/2025).

Menurutnya, pelaku usaha pariwisata sering kali "asyik sendiri", padahal tantangan pariwisata ke depan semakin kompleks dan memerlukan tindakan yang tegas, cepat, serta terkoordinasi.

“Saya akan tegas di periode kedua ini dalam menangani berbagai tantangan pariwisata. Tidak bisa lagi berjalan parsial, semua harus solid dan berkolaborasi," ujar Koster.

Terkait tata ruang dan keberlanjutan, Gubernur menegaskan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan, dimana tidak ada lagi lahan produktif yang digunakan untuk membangun hotel, terutama lahan persawahan.

Isu lingkungan seperti pengelolaan sampah dan kemacetan juga menjadi perhatian serius. Gubernur meminta seluruh hotel, restoran, dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah serta mendukung penataan transportasi dan pengurangan kemacetan di kawasan wisata.

Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster kembali menekankan PHRI harus solid, dan menjadi pelopor utama dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali.

Ketua BPP PHRI, Hariyadi B.S. Sukamdani, menyampaikan apresiasi mendalam kepada PHRI Bali yang disebutnya sebagai tulang punggung PHRI Nasional. Menurutnya kontribusi Bali sangat signifikan bagi promosi pariwisata Indonesia karena citra pariwisata nasional banyak diperkuat oleh reputasi Bali di mata dunia.

Hariyadi menegaskan sebagian besar jasa akomodasi resmi di Bali dimiliki oleh pengusaha lokal Bali dan nasional, sementara unit akomodasi tidak berizin umumnya berasal dari pihak asing yang beroperasi melalui platform ekonomi berbagi. Kondisi ini, menurutnya, harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan dengan persaingan usaha sehat, legalitas, serta penerimaan pajak daerah.

Terkait isu lingkungan dan transformasi pariwisata, Hariyadi menggarisbawahi pentingnya arah pembangunan pariwisata nasional yang berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam kebijakan pemerintah.

"Fenomena sharing economy disebutnya tidak dapat dihindari, namun perlu penyelarasan agar memberikan manfaat ekonomi yang adil melalui kepastian izin dan kepatuhan pajak," kata Hadiyadi.

Ia menyampaikan dukungan terhadap penyusunan panduan bersama mengenai model pengelolaan pariwisata nasional, peta jalan keberlanjutan, peningkatan kualitas SDM pariwisata, serta percepatan digitalisasi layanan.

Hariyadi menegaskan PHRI secara nasional akan terus mendukung kemajuan Bali sebagai pusat daya tarik pariwisata Indonesia dan motor penggerak pertumbuhan sektor hospitality.