Melalui kerja sama ini, pelaku UMKM diharapkan tidak lagi merasa khawatir dalam menghadapi kewajiban perpajakan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menggandeng Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) untuk menyediakan layanan edukasi, konsultasi dan pendampingan perpajakan bagi para pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan UMKM memiliki peran strategis dalam memperluas basis pajak secara organik seiring dengan peningkatan kapasitas dan kualitas usaha.

“Ketika pengusaha UMKM telah naik kelas, memiliki legalitas usaha, terintegrasi dalam rantai pasok, serta menerapkan pencatatan usaha yang baik, kepatuhan pajak akan tumbuh secara alami, tanpa harus menambah beban tarif atau menciptakan instrumen pajak baru,” kata Temmy dalam keterangan kementerian di Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan kehadiran Kementerian UMKM dalam kegiatan tersebut merupakan wujud keberpihakan pemerintah terhadap pertumbuhan dan pengembangan UMKM, termasuk melalui penyediaan layanan pendampingan yang dibutuhkan pengusaha UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat, mudah dan berkeadilan.

Temmy menjelaskan kerja sama ini diarahkan pada tiga layanan utama. Pertama, layanan edukasi dan konsultasi terkait ketentuan perpajakan terbaru serta berbagai insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha UMKM.

Kedua, layanan pendampingan dalam pemenuhan dan penataan dokumen perpajakan.

Ketiga, layanan pendampingan dalam menghadapi proses pemeriksaan pajak.

Ia menyampaikan bahwa kementerian siap memberikan bantuan dan pendampingan yang diperlukan oleh pengusaha UMKM di seluruh Indonesia.

Melalui kolaborasi dengan IKPI yang memiliki ribuan anggota di berbagai daerah, ia berharap ketiga layanan tersebut dapat dihadirkan secara merata dan mudah diakses oleh pengusaha UMKM di seluruh wilayah.

Ia menambahkan upaya optimalisasi penerimaan negara tidak boleh menjadi penghambat bagi pertumbuhan UMKM.

Melalui kerja sama ini, pelaku UMKM diharapkan tidak lagi merasa khawatir dalam menghadapi kewajiban perpajakan, sehingga dapat lebih fokus mengembangkan usaha agar semakin produktif, berdaya saing dan berkontribusi bagi perekonomian nasional.

“Ini merupakan esensi keadilan fiskal yang ingin dibangun bersama oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, yaitu menciptakan sistem perpajakan yang mendukung pertumbuhan, memberikan kepastian, serta memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi bangsa,” kata Temmy.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) mengumumkan penyesuaian layanan dan fasilitas BSI Prioritas. Penyesuaian berlaku efektif pada 1 Maret 2026.

Melalui laman resminya, bank syariah terbesar di Indonesia ini menyampaikan sejumlah penyesuaian pada layanan dan fasilitas BSI Prioritas.

“Dalam rangka penyelarasan fasilitas nasabah BSI Prioritas, bersama ini kami sampaikan bahwa terhitung sejak tanggal 1 Maret 2026 akan dilakukan penyesuaian,” tulis BSI, dikutip pada Minggu (18/1/2026).

Pertama, untuk fasilitas Airport Transfer akan berlaku untuk nasabah dengan Fund Under Management (FUM) minimal Rp5 miliar dengan kuota penggunaan dua kali per tahun.

Sebagai informasi, FUM merupakan jumlah aset nasabah BSI Prioritas yang terdiri dari dana pihak ketiga (DPK) yang dikelola di bank berupa deposito, tabungan, dan giro serta Asset Under Management (AUM) berupa produk investasi antara lain Sukuk, Bancassurance, Reksa Dana Syariah, dan Emas.

Kedua, fasilitas Medical Check Up berlaku untuk nasabah dengan ketentuan penggunaan 1 pax per tahun untuk FUM Rp5 miliar sampai dengan di bawah Rp10 miliar dan penggunaan 2 pax per tahun untuk FUM di atas Rp10 miliar.

Selanjutnya, fasilitas Konsultasi Pajak berlaku untuk nasabah dengan FUM Rp5 miliar - < Rp10 miliar dengan kuota penggunaan 1 kali per tahun. Pilihan layanan berupa tax planning dan general tax consultation.

Sementara, FUM ≥ Rp10 miliar diberikan kuota penggunaan 1 kali per tahun atau 1 SPT per tahun khusus tax compliance, dengan pilihan layanan tax planning, general tax consultation, dan tax compliance (pembuatan SPT).

Penyesuaian juga dilakukan pada fasilitas Hadiah Ulang Tahun. BSI menuturkan, nasabah yang berhak mendapatkan fasilitas ini adalah nasabah yang telah terdaftar sebagai nasabah BSI Prioritas dengan minimal FUM Rp1 miliar dan harus menjaga posisi dana tersebut selama 2 bulan.

Terakhir, yakni fasilitas Konsultasi ZISWAF dan Waris. Manajemen menuturkan, fasilitas ini berlaku bagi nasabah BSI Prioritas dengan posisi FUM akhir bulan sebesar minimal Rp500 juta sebelum melakukan reservasi.

Seiring dengan adanya penyesuaian ini, BSI mengimbau nasabah untuk selalu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan BSI. “BSI tidak pernah meminta PIN, OTP, password, maupun data rahasia lainnya,” tegas manajemen.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pemanggilan wajib pajak (WP) kaya alias crazy rich adalah sebatas klarifikasi dan pencocokkan data.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pada prinsipnya pemanggilan high wealth individual (HWI) secara prinsip adalah tugas rutin pihaknya.

Klarifikasi yang dilakukan, terang Bimo, dilakukan dengan mencocokkan laporan yang disampaikan WP melalui SPT dan data yang dimiliki oleh otoritas pajak. Tidak hanya data Ditjen Pajak, namun juga data dari sekitar 170 instansi, lembaga, asosiasi serta pemerintah daerah (pemda).

"Kemudian data yang kami peroleh dari sistem dan data-data pihak ketiga yang sudah kami peroleh dari mekanisme pertukaran data termasuk data inbound dari Automatic Exchange of Information [AEoI]," terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Anak buah Menteri Keuangan Purbaya itu menyampaikan pendekatan yang dilakukan dalam upaya klarifikasi itu bersifat edukatif, persuasif dan konsultatif. Dia menyebut pihaknya memberikan kesempatan bagi WP untuk menjelaskan dan melakukan pembetulan SPT mereka secara sukarela.

"Dan memastikan pemenuhan kewajiban perpajakannya sudah dilakukan secara benar dan sesuai ketentuan," ujar Bimo.

Pada kesempatan terpisah, Bimo sempat mengungkap pihaknya pemanggilan WP kaya, atau high wealth individual (HWI), itu dalam rangka konsultasi berkaitan dengan data-data yang dinilai olehnya belum terkomunikasikan dengan baik.

Dia menyinggung bahwa beberapa WP kaya belum mengetahui bahwa otoritas pajak bisa memantau kepatuhan mereka berdasarkan data dari instansi lain, yakni data kepemilikan manfaat atau beneficial ownership.

"Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak, terkadang wajib pajak mungkin merasa kami enggak punya akses terhadap data tersebut, sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan," ungkapnya sebagaimana dikutip dari YouTube Pusdiklat Pajak, Kamis (11/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pemanggilan wajib pajak (WP) kaya alias crazy rich adalah sebatas klarifikasi dan pencocokkan data.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pada prinsipnya pemanggilan high wealth individual (HWI) secara prinsip adalah tugas rutin pihaknya.

Klarifikasi yang dilakukan, terang Bimo, dilakukan dengan mencocokkan laporan yang disampaikan WP melalui SPT dan data yang dimiliki oleh otoritas pajak. Tidak hanya data Ditjen Pajak, namun juga data dari sekitar 170 instansi, lembaga, asosiasi serta pemerintah daerah (pemda).

"Kemudian data yang kami peroleh dari sistem dan data-data pihak ketiga yang sudah kami peroleh dari mekanisme pertukaran data termasuk data inbound dari Automatic Exchange of Information [AEoI]," terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Anak buah Menteri Keuangan Purbaya itu menyampaikan pendekatan yang dilakukan dalam upaya klarifikasi itu bersifat edukatif, persuasif dan konsultatif. Dia menyebut pihaknya memberikan kesempatan bagi WP untuk menjelaskan dan melakukan pembetulan SPT mereka secara sukarela.

"Dan memastikan pemenuhan kewajiban perpajakannya sudah dilakukan secara benar dan sesuai ketentuan," ujar Bimo.

Pada kesempatan terpisah, Bimo sempat mengungkap pihaknya pemanggilan WP kaya, atau high wealth individual (HWI), itu dalam rangka konsultasi berkaitan dengan data-data yang dinilai olehnya belum terkomunikasikan dengan baik.

Dia menyinggung bahwa beberapa WP kaya belum mengetahui bahwa otoritas pajak bisa memantau kepatuhan mereka berdasarkan data dari instansi lain, yakni data kepemilikan manfaat atau beneficial ownership.

"Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak, terkadang wajib pajak mungkin merasa kami enggak punya akses terhadap data tersebut, sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan," ungkapnya sebagaimana dikutip dari YouTube Pusdiklat Pajak, Kamis (11/12/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia-Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berinisial HS dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dalam perkara tindak pidana perpajakan. Terpidana juga dikenakan denda Rp4.755.146.932 atau empat kali jumlah pajak terutang.

HS dipidana karena tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan kayu oleh CV Titian Hijrah kepada PT MEI dan PT KMI pada tahun 2019.

"Dalam praktiknya, terdakwa tidak menyetorkan seluruhnya PPN yang telah dipungut, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp1.188.786.733,00," jelas Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku (Kanwil DJP Papabrama), Taufik Seno Anggoro dalam siaran pers, dikutip Jumat (31/10/2025)

Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Sebelum dilakukan penyidikan, pihak Kanwil DJP Papabrama telah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi pajak yang terutang secara persuasif. Hingga batas waktu yang ditentukan, kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Oleh karena itu, dilakukan penyidikan sebagai langkah penegakan hukum terakhir oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Papabrama, bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku.

Kepala Kanwil DJP Papabrama, Dudi Edendi Karnawidjaya, menyampaikan bahwa putusan ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat dan wajib pajak, khususnya di wilayah tanah Papua dan Maluku, untuk selalu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan jujur dan sukarela.

"Apabila wajib pajak belum sepenuhnya memahami ketentuan perpajakan, kami mengimbau agar tidak ragu untuk melakukan konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat," ujar Dudi.