Kolaka (ANTARA) - Dinas Koperasi dan UMKM Kolaka, bersama BUMN PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) UBP Nikel Kolaka menggelar pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan produk tali rajut dan kain mantik di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kolaka Agus Salim Pamus saat ditemui di Kolaka, Rabu, mengatakan bahwa pelatihan tersebut diikuti oleh 30 peserta dari Kecamatan Pomalaa dan Kecamatan Kolaka dan berlangsung selama tiga pekan di Aula Gedung Huko-Huko, Kompleks PT ANTAM UBP Nikel Kolaka.

"Materi yang diberikan meliputi teknik pewarnaan alami, pengembangan motif Kain Mantik khas Kolaka, hingga pembuatan produk turunan berbahan tali rajut seperti tas, dompet, dan aksesori," kata Agus Salim.

Dia menyebutkan bahwa program ini bertujuan memperkuat kapasitas pelaku UMKM agar produk lokal memiliki daya saing lebih tinggi.

“Kolaborasi ini penting untuk mendorong produk lokal agar memiliki daya saing yang tinggi, baik di pasar digital maupun pasar wisata nasional. Kami harap kegiatan ini terus berlanjut dan produk-produk yang kita latih ini bisa masuk di pasar-pasar,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa fokus pelatihan pada ibu-ibu perajin diharapkan dapat meningkatkan kreativitas sekaligus membuka peluang usaha berkelanjutan. Hasil karya peserta akan dipromosikan melalui pameran di Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai tindak lanjut program.

Di tempat yang sama, salah seorang peserta asal Kecamatan Pomalaa, Amanda Lusiana, mengaku sangat terbantu dengan adanya pelatihan ini, terutama dalam memahami teknik pewarnaan alami, hingga pengembangan motif Kain Mantik agar terlihat lebih modern namun tetap mempertahankan ciri khas Kolaka.

Ia berharap pelatihan pengembangan produk Kain Mantik dan Tali Rajut ini terus berlanjut, dan ke depan ada pendampingan lanjutan agar produk tas rajut dan kain yang mereka buat bisa dipasarkan secara konsisten.

Sementara itu, Kolaka Region, CSR & ER Sub Division Head PT ANTAM UBP Nikel Kolaka, Muhammad Rusdan, mengatakan bahwa pelatihan tersebut merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

"Pelatihan Kain Mantik dan Tali Rajut ini merupakan salah satu program CSR PT ANTAM untuk memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang memiliki minat di bidang menenun maupun merajut agar dapat meningkatkan kemampuan serta menghasilkan produk yang lebih inovatif dan memiliki kreatif yang tinggi sehingga memiliki nilai jual," kata Rusdan.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/Andika
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Dari sisi keindahan alam, potensi wisata Kolaka tidak kalah bersaing dengan daerah lain seperti Bali

Kolaka (ANTARA) - Dinas Pariwisata (Dispar) Kolaka, menyiapkan 17 destinasi wisata bahari untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung menjelang masa libur sekolah 2026 di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kepala Dinas Pariwisata Kolaka Andi Pangoriseng saat ditemui di Kolaka, Senin, mengatakan bahwa 17 wisata bahari tersebut, yaitu Pantai Kalomang, Pantai Kembar, Watubangga Beach, Poturua, Ambira, Lestari, Sweedy Beach, Pantai Karamba, dan Pantai Harapan.

Kemudian, Pantai Tanjung Kayu Angin, Pantai Indah Kapu, Pantai Shaka, Pantai Kei-Kei, Pantai Malaha, Pantai Pelangi, Pantai Tanjung Karang, hingga Pantai Tamborasi.

​"Menghadapi libur sekolah ini, kami mengharapkan seluruh pengelola destinasi betul-betul menyiapkan diri dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pengunjung," katanya.

​Menurut dia, berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, Pantai Tamborasi dan Pantai Kalomang diprediksi tetap menjadi dua destinasi favorit yang paling padat dikunjungi wisatawan, meskipun letaknya relatif membutuhkan waktu perjalanan yang lebih lama dibandingkan pantai yang dekat dengan pusat kota seperti Pantai Shaka, Malaaha, dan Kayu Angin.

"Yang selalu paling ramai ini dua, Pantai Tamborasi dengan Kalomang. Dibandingkan dengan yang dekat-dekat di sini," ujarnya.

​Andi menjelaskan bahwa saat ini Dispar Kolaka fokus melakukan intervensi pada penataan sarana dan prasarana pendukung di objek tersebut guna meningkatkan kenyamanan wisatawan.

​"Intervensi kita lebih kepada pemenuhan amenitas pelayanan wisatawan, mulai dari penataan loket masuk, gazebo, pondok wisata (cottage), fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus), tempat ganti pakaian, mushala, termasuk kuliner," tutur Andi.

Selain fasilitas sarana dan prasarana, Dispar Kolaka juga telah berkoordinasi dengan lintas sektor, seperti Babinsa, Bhabinkamtibmas, pemerintah desa/kelurahan, serta Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) setempat untuk keamanan dan keselamatan wisatawan selama musim liburan.

​"Kami juga mengimbau pengelola menyiapkan petugas khusus untuk mengarahkan wisatawan, memetakan titik-titik yang aman, serta mencegah terjadinya kecelakaan di lokasi wisata," kata Andi.

​Ke depan, lanjut dia, Dispar Kolaka akan terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sektor pariwisata melalui berbagai pelatihan agar pariwisata di daerah ini lebih maju.

"Dari sisi keindahan alam, potensi wisata Kolaka tidak kalah bersaing dengan daerah lain seperti Bali," tuturnya.

Ia juga berharap kepada wisatawan yang hendak berlibur ke pantai agar menjaga kebersihan pesisir dengan membudayakan perilaku tertib sampah, terutama meminimalisasi sampah plastik di area wisata.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/Andika
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjen Perkebunan) menggelar Gerakan Tanam Serentak Komoditas Perkebunan di 30 kabupaten dari 12 provinsi di Indonesia pada Rabu (3/6/2026) sebagai upaya percepatan capaian swasembada pangan.

Agenda yang dipusatkan di Desa Pasirbungur, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat itu menjadi langkah konkret pemerintah dalam mempercepat pencapaian swasembada pangan serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional berbasis sektor perkebunan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan percepatan pengembangan komoditas perkebunan strategis menjadi prioritas nasional, khususnya untuk melepas ketergantungan pada produk impor turunannya. Dia menyebut Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk bisa swasembada pangan.

"Indonesia memiliki lahan, sumber daya manusia, dan semangat yang kuat untuk mencapai swasembada. Tanam serentak ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius mendorong peningkatan produksi nasional," ujar Amran.

Ada 4 komoditas strategis perkebunan yang ditanam serentak pada gelaran kemarin yang dinilai berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, energi, maupun peningkatan kesejahteraan pekebun. Keempat komoditas itu yakni tebu, kopi, kakao, dan kelapa.

Amran mengatakan Tanam Serentak Komoditas Perkebunan merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui penguatan sektor pangan dan energi.

Di Desa Pasirbungur yang merupakan sentra tanaman tebu di Subang, Jawa Barat, pada agenda tersebut dilakukan tanam serentak tebu. Hal ini diharapkan dapat mengurangi impor gula tebu ke depannya.

"Saya minta seluruh jajaran, baik pusat maupun daerah, bergerak cepat, kompak, dan memastikan setiap hektare lahan yang telah dialokasikan benar-benar ditanami serta dipantau perkembangannya," ujar Amran.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Ali Jamil mengatakan Ditjen Perkebunan terus mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing sektor perkebunan.

Ali Jamil menjelaskan hilirisasi perkebunan menjadi instrumen penting dalam menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan pekebun.

"Hilirisasi dalam jangka panjang dapat menekan kemiskinan, mengurangi ketergantungan produk impor, serta memperkuat kinerja ekspor nasional," ujarnya.

Adapun sejumlah daerah yang ikut kegiatan Tanam Serentak Komoditas Perkebunan oleh Kementan Rabu kemarin antara lain Tanam Serentak Tebu di Subang (Jawa Barat), Pekalongan dan Pati (Jawa Tengah), Sleman (DIY), hingga Malang dan Sidoarjo (Jawa Timur),

Sedangkan Tanam Serentak Kopi dilakukan oleh petani di Simalungun (Sumatra Utara), Tanam Serentak Kelapa di Tasikmalaya (Jawa Barat), serta Tanam Serentak Kakao dilakukan di Kolaka Utara (Sulawesi Tenggara).

Ali Jamil mengatakan Ditjen Perkebunan mengalokasikan pengembangan kawasan tebu nasional seluas 97.970 hektare di tahun 2026.

Dari jumlah tersebut, Provinsi Jawa Barat memperoleh alokasi seluas 8.000 hektare, sementara Kabupaten Subang mendapat porsi seluas 2.013 hektare, terdiri dari kegiatan bongkar ratoon seluas 1.763 hektare dan perluasan areal baru seluas 250 hektare.

Kabupaten Subang saat ini memiliki areal tebu eksisting seluas 3.595 hektare yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan produksi gula nasional.

Pada gerakan tanam serentak Rabu kemarin, penanaman perdana dilakukan di lahan seluas 4,9 hektare yang merupakan bagian dari program perluasan areal tebu seluas 250 hektare. Setiap hektare lahan mendapatkan dukungan benih sebanyak 60.000 mata tunas.

Varietas yang digunakan ialah varietas PSJT 941 yang memiliki potensi produksi hingga 98,4 ton per hektare dengan rendemen gula mencapai 9,64%, sehingga dinilai cocok untuk pengembangan tebu di wilayah Subang.

Selain itu, diberikan pula bantuan biaya operasional pekebun setara 40 Hari Orang Kerja (HOK).

Mentan Amran berharap melalui gerakan ini sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan pekebun semakin kuat.

"Kolaborasi menjadi faktor kunci dalam memenuhi kebutuhan gula nasional, meningkatkan kesejahteraan pekebun, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional," tandasnya.

JAKARTA - Jenazah Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Haerul Saleh akan dimakamkan di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Jenazah Haerul disemayamkan di rumah duka Kartika Utama, Jakarta Selatan.

"Jenazah saat ini disemayamkan di Rumah Duka Jl Kartika Utama, Jakarta Selatan, dan rencananya akan dimakamkan di Kolaka, Sulawesi Tenggara," bunyi pernyataan Biro Humas dan Kerja Sama Internasional pada BPK, Jumat (8/5/2026).

BPK menyampaikan dukacita atas meninggalnya Haerul Saleh dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di rumah Jalan TB Simatupang Nomor 3, RT3/RW2, Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026) pagi.

“BPK berdukacita atas berpulangnya Anggota IV BPK. BPK dengan ini menyampaikan bahwa Anggota IV BPK, Haerul Saleh, telah berpulang pada hari Jumat, 8 Mei 2026 di Jakarta, pada usia 44 tahun. Almarhum menjabat sebagai Anggota IV BPK sejak April 2022," ujarnya.

Pimpinan dan keluarga besar BPK menyampaikan penghormatan atas pengabdian Haerul selama ini. BPK mendoakan Haerul mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

"Pimpinan dan segenap keluarga besar BPK menyampaikan penghormatan atas pengabdian almarhum. Semoga Almarhum mendapat tempat terbaik di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan," ungkapnya.

Diketahui, kebakaran itu dilaporkan oleh masyarakat pada pukul 07.53 WIB tadi. Petugas kemudian melakukan pemadaman pukul 08.07 WIB. Tak berselang lama, pukul 08.15 WIB api berhasil dilokalisir.

Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan Asril Rizal menjelaskan kebakaran itu diduga akibat dari sisa-sisa tiner bekas renovasi rumah. Informasi itu didapatkan dari keterangan RT setempat.

“Berdasarkan informasi dari RT setempat melihat asap hitam mengepul dari lantai 3 rumah yang terbakar, diduga api berasal dari sisa-sisa tiner bekas renovasi rumah. Kemudian bapak RT langsung menghubungi petugas damkar untuk meminta bantuan,” ujar dia.

Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Haerul Saleh meninggal dunia akibat musibah kebakaran yang terjadi di kediamannya.

Informasi duka tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Jumat (8/5).

Berdasarkan pernyataan itu, Haerul meninggal setelah kebakaran terjadi saat proses renovasi rumah berlangsung. Api disebut muncul secara tiba-tiba dan cepat membesar hingga menimbulkan asap hitam pekat.

"Mentan Amran mendengarkan kronologis singkat kejadian kebakaran dari asisten rumah tangga, kejadian begitu cepat tatkala korban sedang mengawasi beberapa orang yang sedang memproses renovasi. Tetiba api membesar dan asap hitam tidak dapat dihindarkan," demikian isi pernyataan tersebut.

Amran mengaku langsung menuju rumah sakit usai menerima kabar wafatnya Haerul. Ia juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya anggota BPK tersebut.

"Kami keluarga besar Kementerian Pertanian turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Haerul Saleh. Beliau adalah pribadi yang baik, tenang, sederhana, dan memiliki komitmen besar dalam menjaga integritas serta tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Amran.

[Gambas:Youtube]

Menurut Amran, Haerul dikenal sebagai sosok yang menjunjung profesionalisme dan memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas negara.

"Beliau sosok yang sangat menghargai kerja keras dan selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Kami kehilangan salah satu putra terbaik bangsa yang telah banyak mengabdikan diri untuk Indonesia," katanya.

Haerul Saleh menjabat sebagai Anggota IV BPK RI sejak April 2022. Sebelum masuk BPK, ia merupakan anggota Komisi XI DPR RI periode 2014-2022.

Pria kelahiran Kolaka itu juga aktif di berbagai organisasi, di antaranya sebagai anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah serta pengurus Pemuda Tani Indonesia.

Dari sisi pendidikan, Haerul merupakan lulusan S1 Hukum Universitas Satria Makassar dan tengah menempuh pendidikan S2 Manajemen di Universitas Moestopo.

Pasar murah sangat diperlukan untuk meringankan beban masyarakat, terutama bagi mereka yang pendapatannya di bawah rata-rata,

Kolaka (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bahtra Banong, mengecek stok beras di Gudang Perum Bulog Kolaka, guna memastikan ketersediaan cadangan beras nasional (CBP) dan stabilitas harga pangan di wilayah itu.

​"Kami mendapatkan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengecek gudang-gudang Bulog. Tujuannya memastikan stok pangan aman di tengah situasi global yang memicu kenaikan harga komoditas," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong saat melakukan kunjungan kerja di Bulog Kolaka, Jumat.

​Bahtra menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir atau melakukan aksi borong (panic buying), sebab cadangan pangan nasional dipastikan tersedia untuk proyeksi beberapa tahun ke depan.

​"Alhamdulillah, stok pangan kita melimpah, terutama di Kolaka Raya ini. Jadi yang paling penting adalah kami ingin sampaikan ke masyarakat bahwa dalam situasi begini tidak perlu panik. Ketersediaan pangan kita terjamin," ujarnya.

​Selain stok, ia juga menyoroti pentingnya efektivitas jalur distribusi agar tidak terjadi hambatan di tingkat konsumen.

Bahtra juga mendorong Bulog Kolaka melahirkan inovasi, seperti penyelenggaraan pasar murah secara berkala di titik strategis di wilayah itu.

​"Pasar murah sangat diperlukan untuk meringankan beban masyarakat, terutama bagi mereka yang pendapatannya di bawah rata-rata," tambah Bahtra.

Sementara itu, Kepala Bulog Cabang Kolaka Ardiansyah mengungkapkan bahwa saat ini tersedia stok beras sebanyak 18.793 ton di gudang mereka. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah seiring dengan masa panen.

​"Ketahanan stok kami mencapai 24 bulan ke depan. Selain beras, stok komoditas penting lainnya seperti gula pasir dan minyak goreng juga dalam kondisi aman di wilayah Kolaka Raya," jelasnya.

Ardiansyah menyebutkan bahwa ​terkait stabilitas harga, pihaknya terus menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan serta TNI-Polri untuk menggelar pasar murah secara berkala di titik-titik strategis.

​Pihaknya juga rutin menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta minyak goreng ke pasar tradisional maupun pedagang di luar pasar.

Program SPHP dinilai efektif menekan laju inflasi karena pedagang diwajibkan menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

"Sejauh ini SPHP menjadi program yang berhasil menstabilkan harga, karena pedagang menjual beras SPHP tidak melebihi HET yang ditetapkan," jelasnya.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/Andika
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kolaka (ANTARA) - Direktorat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dan Pemerintah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan sertifikasi terhadap enam pulau kecil, guna memperkuat legalitas aset negara dan membuka pintu investasi di sektor pariwisata bahari.

Ahli Madya Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Direktorat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP Rido Miduk Sugandi Batubara saat ditemui di Kolaka, Rabu, mengatakan proses sertifikasi ini merupakan bagian dari upaya pendayagunaan pulau-pulau kecil secara terukur dan sesuai aturan hukum.

​"Sertifikasi ini sangat berguna untuk memastikan legalisasi aset pulau-pulau kecil di Kolaka. Setelah ditetapkan oleh kawan-kawan Kantah (Kantor Pertanahan), maka pemerintah daerah maupun pusat dapat mendorong pelaku usaha untuk mendayagunakan pulau tersebut," kata Sugandi.

Adapun enam pulau yang menjadi sasaran sertifikasi meliputi Pulau Lambasina Kecil seluas 56,98 hektare, Pulau Buaya 51,67 hektare, Pulau Laburoko 26,09 hektare, Pulau Kukusan 22,94 hektare, Pulau Lemo 21,80 hektare, dan Pulau Pisang 4,12 hektare.

Ia menekankan bahwa pemanfaatan pulau-pulau tersebut nantinya wajib merujuk pada peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yakni di bidang pertanian, perkebunan, dan pariwisata.

​Sugandi menjelaskan bahwa status keenam pulau tersebut saat ini masih merupakan Area Penggunaan Lain (APL) dan tidak berpenduduk. Proses pengukuran dan pemetaan lapangan dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai Kamis (23/4) hingga Sabtu (25/4) mendatang.

​"Pemanfaatannya harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yakni untuk pertanian, pariwisata, dan perkebunan. Dampaknya tentu memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat pesisir di sekitar pulau," ujarnya.

​Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kolaka Akbar menyambut baik langkah taktis KKP. Menurutnya, sertifikasi ini menjadi pintu masuk bagi pengembangan potensi daerah secara terencana dan berkelanjutan.

​"Ini respon yang sangat bagus agar pemanfaatan pulau lebih tertib. Jika ada investor yang masuk, kita sudah memiliki dasar hukum yang kuat sehingga tidak ada masalah di kemudian hari," kata Akbar.

​Ia menilai sektor pariwisata memiliki potensi paling besar untuk dikembangkan di wilayah tersebut, mengingat tingginya kebutuhan sarana rekreasi bagi masyarakat Kolaka, termasuk para pekerja sektor pertambangan di waktu libur.

​"Setelah sertifikasi selesai, kami akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk memetakan potensi spesifik di tiap pulau, misalnya di Pulau Laburoko apa yang paling cocok dikembangkan. Dengan begitu, Pemda bisa lebih leluasa menawarkan peluang ini kepada pengembang yang berminat," jelasnya.

​Ia berharap program ini mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan keindahan alam di kawasan pesisir Kolaka.

Diketahui, beberapa instansi yang terlibat dalam pertemuan tersebut, antara lain Direktorat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP RI, Pemkab, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/Andika
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai Indonesia berada dalam posisi berbeda dibandingkan negara lain yang khawatir ancaman krisis pangan global.

Di tengah situasi tersebut, ia menilai kondisi pangan nasional justru relatif kuat hingga membuka peluang ekspor.

"Krisis pangan dunia dihadapi karena ada El Nino Godzilla. Tulis judulnya Indonesia Alhamdulillah. Indonesia Alhamdulillah orang (negara lain) was-was," ujar Amran di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).

Ia menyebut kondisi tersebut tak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam menjaga produksi dan stok pangan nasional.

Dengan cadangan beras yang hampir menyentuh 6 juta ton, pemerintah membuka peluang untuk menyalurkan kelebihan produksi ke pasar internasional.

"Kalau ini bisa kita atasi dua-tiga bulan ke depan, nah itu bisa kita ekspor ke negara lain," katanya.

Amran menjelaskan pemerintah mulai menjajaki ekspor beras melalui Perum Bulog, termasuk rencana pengiriman ke Malaysia sebanyak 200 ribu ton dalam waktu dekat.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi memanfaatkan momentum kelebihan produksi dalam negeri.

Ia menegaskan rencana ekspor dilakukan karena kondisi stok dalam negeri yang melimpah. Bahkan, menurutnya, pemerintah hingga harus menyewa gudang tambahan untuk menampung cadangan beras.

Berdasarkan penjelasannya, stok beras nasional saat ini mendekati 6 juta ton, jauh di atas rata-rata historis. Kondisi ini dinilai berbeda dibandingkan periode sebelumnya, ketika kapasitas gudang bahkan tidak terisi penuh.

Di sisi lain, Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu menyoroti dinamika global seperti konflik geopolitik justru dapat membuka peluang bagi sektor pertanian nasional. Ia menyebut kenaikan ekspor menjadi salah satu dampak positif yang berhasil dimanfaatkan Indonesia.

"Kalau ada geopolitik memanas atau apapun, kondisi kalau ada reaksi-reaksi, kalau ada krisis atau apapun, pasti ada sisi positifnya. Manfaatkan sisi positifnya. Nah, itulah pertanian, memanfaatkan momentum ini. Mumpung harganya bagus, kita genjot ekspor," jelasnya.

Menurutnya, kinerja ekspor sektor pertanian menunjukkan peningkatan signifikan dengan nilai mencapai lebih dari Rp160 triliun, sementara impor justru mengalami penurunan sekitar Rp41 triliun.

Tren ini disebut sebagai indikasi penguatan sektor pangan nasional di tengah tekanan global.

Amran juga menyinggung adanya fenomena menarik di tingkat daerah, di mana peningkatan ekspor membuat sebagian pelaku merasa diuntungkan dari kondisi krisis global.

"Bahkan yang aku lucu, dari kampungnya, Konsel (Konawe Selatan), Kolaka, Sulawesi Tenggara, ada yang bertanya, 'Pak, kapan lagi krisis?' Ngerti maksudku? Karena ekspor ini digenjot, betul," tutur dia.

Di tingkat global, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mengingatkan risiko krisis pangan masih membayangi, terutama akibat gangguan rantai pasok dan kenaikan harga input pertanian.

FAO menyoroti pentingnya kelancaran distribusi komoditas dan pupuk, termasuk melalui jalur strategis seperti Selat Hormuz.

Gangguan distribusi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga pangan global dan menekan produksi di berbagai negara. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat berdampak pada inflasi pangan dan perlambatan ekonomi global dalam beberapa tahun ke depan.

FAO juga mengingatkan kombinasi gangguan pasokan, kebijakan pembatasan ekspor, serta potensi fenomena iklim ekstrem seperti El Nino dapat menciptakan tekanan yang lebih besar terhadap sistem pangan dunia.

Oleh karena itu, langkah antisipatif dan koordinasi antarnegara dinilai krusial untuk mencegah krisis yang lebih dalam.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menunda pengalihan sementara lintasan penyeberangan Bajoe-Kolaka ke Siwa-Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang semula direncanakan berlaku mulai 10 April 2026 menjadi berlaku pada 1 Mei hingga 1 Juni 2026.

Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo mengatakan, penundaan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional secara menyeluruh, sekaligus menjaga kelancaran layanan bagi pengguna jasa.

"Kami ingin memastikan pengalihan lintasan nantinya tidak mengganggu arus penyeberangan maupun distribusi logistik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (12/4/2026).

Dia menegaskan, penundaan bukanlah langkah mundur, melainkan strategi untuk memastikan setiap proses berjalan optimal dan minim risiko.

Sebab, pihaknya mempertimbangkan aspek keselamatan, kelancaran layanan, dan kondisi operasional di lapangan, termasuk tingginya arus kendaraan pasca Lebaran 2026.

Dengan tingginya volume kendaraan pasca Lebaran terutama angkutan logistik, berpotensi menimbulkan kepadatan yang dapat menghambat mobilitas masyarakat.

ASDP mencatat, sepanjang Januari 2025 hingga Maret 2026, Pelabuhan Bajoe melayani sekitar 31.000 penumpang dan 62.000 unit kendaraan. Tingginya volume tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong perlunya pengelolaan arus secara lebih matang.

"Penyesuaian jadwal ini kami lakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kesiapan teknis dan kondisi operasional di lapangan," ucapnya.

General Manager ASDP Cabang Bajoe Anom Sedayu menambahkan, selama penundaan, operasional lintasan Bajoe-Kolaka dipastikan tetap berjalan normal untuk menjaga kesinambungan layanan bagi masyarakat.

Di sisi lain, ASDP juga menyiapkan penerapan sistem digitalisasi melalui platform Ferizy pada lintasan Siwa–Kolaka. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan serta memperbaiki akurasi data penyeberangan.

"Untuk mendukung kelancaran layanan ke depan, kami akan menerapkan sistem digitalisasi melalui Ferizy pada lintasan Siwa-Kolaka," kata Anom.

Selanjutnya ASDP akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pengalihan lintasan dapat berjalan lancar tanpa mengganggu mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik antarwilayah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kolaka (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), mencatat realisasi investasi pada periode tahun 2025 di wilayah itu mencapai Rp19,36 triliun.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMPTSP Muhammad Sabar Lompi saat ditemui di Kolaka, Jumat, mengatakan bahwa realisasi tersebut meningkat secara signifikan, jika dibandingkan pada tahun 2024 sebesar Rp2,40 triliun.

"Jadi, selisih kenaikan itu sekitar Rp16,96 triliun atau persentase peningkatannya sebesar 706,67 persen dari realisasi investasi tahun 2024 ke 2025," katanya.

Ia menyebutkan bahwa realisasi Rp19,36 triliun tersebut terbagi atas dua jenis investasi, yakni Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

"Untuk PMA sebesar Rp17,01 triliun. Sedangkan untuk PMD-nya sebesar Rp2,35 triliun realisasi investasinya," ujarnya.

Sabar menuturkan untuk PMA itu dari sektor industri logam dasar, perumahan, kawasan industri dan perkantoran, pertambangan, perdagangan dan reparasi, listrik, gas dan air, serta industri mineral non logam.

Sedangkan untuk PMDN itu dari sektor industri logam dasar, pertambangan, tanaman pangan, perkebunan dan peternakan, listrik, gas dan air, perdagangan dan reparasi, jasa lainnya, konstruksi, industri makanan, transportasi, gudang dan telekomunikasi, perumahan, kawasan industri dan perkantoran, dan beberapa sektor lainnya.

Ia juga menjelaskan realisasi investasi tahun 2025 di Kolaka juga telah melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian yang sangat signifikan. Dari target awal Rp4,9 triliun, realisasi investasi berhasil mencapai Rp19,36 triliun.

Faktor utama yang menyebabkan realisasi investasi melampaui target itu, karena adanya tiga Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor industri dan kawasan di Kolaka, yaitu PT Ceria, PT Vale, dan IPIP.

"Ketiga perusahaan ini memiliki target yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk proyek strategis nasional, sehingga mereka mempercepat realisasi investasi di daerah tersebut," tambahnya.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/Andika
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA—PT Berdikari Pondasi PerkasaTbk. (BDKR) bekerja sama dengan PT Masterpancang Pondasi dalam memperluas akses dan meningkatkan partisipasi dalam proyek-proyek konstruksi berskala besar, khususnya di kawasan industri Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Direktur Operasi BDKR Tan Franciscus menyampaikan kolaborasi antara perseroan dengan Masterpancang sudah disepakati dalam kerangka kerja sama operasi (KSO). Tujuan KSO untuk memperkuat posisi bisnis BDKR di tengah peningkatan aktivitas pembangunan kawasan industri berbasis hilir sumber daya alam.

“Kerja sama tersebut menjadi momentum positif bagi BDKR yang dikenal sebagai perusahaan spesialis pondasi, ground improvement, marine and jetty construction, dan heavy lift and crane rental. Melalui sinergi ini, perseroan tidak hanya memperluas jejaring proyek, tetapi juga meningkatkan daya saing dalam menghadapi sejumlah proyek kompleks yang membutuhkan kapasitas teknis,” paparnya dalam keterangan resmi, Senin (22/12/2025).

Seperti diketahui, kawasan industri IPIP Kolaka diproyeksikan berkembang pesat seiring dengan adanya dorongan pemerintah terhadap program hilirisasi nikel dan penguatan rantai pasok industri baterai kendaraan listrik nasional. Kondisi ini membuka peluang bagi kontraktor pondasi dan konstruksi sipil berat untuk terlibat dalam pembangunan.

Kerja sama BDKR dengan Masterpancang juga memberikan nilai strategis dari sisi akses jejaring profesional. Masterpancang memiliki hubungan kerja dengan para pemangku kepentingan yang berperan dalam pengembangan kawasan industri IPIP Kolaka, sehingga membuka peluang partisipasi BDKR dalam rantai proyek yang sedang berkembang.

Jejaring tersebut memungkinkan akses komunikasi yang lebih cepat dengan pengembang kawasan, sekaligus memberikan pemahaman awal terhadap kebutuhan konstruksi, jadwal pembangunan, dan standar teknis yang akan diterapkan. Dengan dukungan ini, posisi BDKR semakin kuat untuk terlibat sejak tahap perencanaan proyek.

Kolaborasi tersebut pada akhirnya memperkuat posisi BDKR sebagai calon preferred contractor di kawasan strategis IPIP Kolaka. Hal itu sejalan dengan strategi perseroan dalam membidik proyek-proyek bernilai besar dan berkelanjutan.

Franciscus menilai, kerjasama dengan Masterpancang merupakan langkah taktis perseroan untuk menjawab tantangan proyek berskala besar di kawasan industri baru, seperti IPIP Kolaka. Perlu diketahui, Masterpancang dikenal sebagai perusahaan yang memiliki pengalaman dalam layanan pondasi, konstruksi sipil berat dan pekerjaan teknik terintegrasi di berbagai proyek strategis.

Sementara itu, IPIP Kolaka merupakan kawasan industri terpadu yang dikembangkan dan dikelola oleh Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd sebagai salah satu investor utama dari China. Kawasan ini dirancang sebagai pusat produksi nikel-kobalt dan bahan baterai untuk mendukung industri kendaraan listrik (EV) global melalui pengolahan mineral lokal.

Huayou Cobalt dikenal sebagai raksasa bisnis di sektor bahan baterai dan pemain global pada rantai pasok baterai EV yang memiliki berbagai proyek pertambangan dan pengolahan di seluruh dunia.

“Dengan demikian, melalui KSO antara BDKR dan Masterpancang akan menggabungkan kompetensi teknis dalam pekerjaan pondasi dan rekayasa tanah, pengalaman menangani proyek industrial dan ketersediaan alat berat maupun peralatan spesialis,” ujarnya.

Frans optimistis, kerja sama strategis tersebut bisa memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan BDKR dalam beberapa tahun ke depan. Dengan terbukanya akses ke proyek-proyek di IPIP Kolaka, perseroan dapat mengamankan kontrak bernilai besar yang mampu menopang pertumbuhan top line secara berkelanjutan.

Bahkan, lanjut dia, BDKR juga berpotensi mengalami peningkatan laba bersih dari kolaborasi dengan Masterpancang. Efisiensi biaya operasional melalui berbagi sumber daya, optimalisasi penggunaan alat berat dan pembagian risiko proyek dalam skema KSO juga diyakini mampu menjaga kesehatan margin keuntungan BDKR.

Manajemen BDKR memandang bahwa kawasan industri IPIP Kolaka sebagai pasar strategis jangka panjang dan keberlanjutan, pengembangan kawasan industri ini akan menciptakan kebutuhan konstruksi berulang, mulai dari fase awal pembangunan hingga ekspansi fasilitas industri di masa mendatang.

Optimisme terhadap prospek tersebut juga didukung oleh tren investasi industri pengolahan dan pemurnian mineral yang terus meningkat. Kawasan industri berbasis nikel menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di Sulawesi Tenggara, seiring dengan meningkatnya permintaan global terhadap bahan baku baterai kendaraan listrik.

Dengan adanya KSO dengan Masterpancang, maka hal ini menunjukkan kesiapan BDKR untuk mengambil peran lebih besar pada pembangunan infrastruktur industri nasional. Sinergi ini tidak hanya memperkuat fondasi bisnis perseroan, tetapi juga menjadi pijakan penting dalam mendorong pertumbuhan pendapatan dan laba bersih secara jangka panjang.

Selama 9 bulan 2025, BDKR membukukan pendapatan sebesar Rp282,7 miliar dengan jumlah laba bersih Rp10,9 miliar. Pada sisi neraca, hingga akhir September 2025 perseroan tercatat berhasil menekan liabilitas hingga 31,5% (year-to-date) menjadi Rp391,71 miliar, dengan jumlah ekuitas Rp753,35 miliar.

KOLAKA TIMUR - Kolaborasi TNI dan Pemkab Kolata Timur melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) berhasil menyelesaikan sejumlah pembangunan infrastruktur, mulai dari perbaikan jalan dan jembatan hingga pembuatan sumur bor. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Program TMMD ke-126 Tahun 2025 di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, dilaksanakan selama satu bulan, sejak 8 Oktober hingga 6 November di Desa Alaha, Desa Tonggauna, dan Desa Purau, Kecamatan Ueesi.

Komandan Kodim 1412/Kolaka, Letkol Infanteri Choky Gunawan, menjelaskan pihaknya bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat berhasil menyelesaikan pengaspalan jalan sepanjang 10,5 kilometer.

“Kemudian di sepanjang ruas jalan tersebut kami juga membangun 12 unit deker untuk mengatasi kerusakan jalan yang cukup parah di wilayah itu. Dengan adanya deker, aliran air dari lereng kanan dan kiri dapat dialirkan ke samping, sehingga usia pakai jalan menjadi lebih panjang dibandingkan sebelumnya,” ujar Choky dalam Kartika Podcast TNI AD, dikutip Senin (15/12/2025).

Choky mengungkapkan, penetapan tiga desa di Kecamatan Ueesa sebagai lokasi TMMD berawal dari kunjungannya bersama Bupati Kolaka Timur Yosep Sahaka saat meninjau calon lokasi Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP) di Desa Tonggauna.

“Desa Tonggauna berada di ujung kecamatan dan merupakan daerah yang sangat terpencil. Saat kami meninjau lokasi, kami harus melewati lebih dari 100 kilometer jalan dengan kondisi rusak. Ketika musim kemarau sangat berdebu, sementara saat hujan berubah menjadi berlumpur dan sulit dilalui kendaraan. Bahkan ada jembatan yang putus sehingga harus menyeberang menggunakan pincara atau rakit,” jelasnya.

Kondisi tersebut yang melatarbelakangi TMMD diarahkan ke wilayah tersebut, dengan harapan program ini dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur.

Choky menambahkan, buruknya infrastruktur di kawasan tersebut berdampak langsung pada tingginya biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok. Ia mencontohkan harga beras yang di wilayah perkotaan sekitar Rp600 ribu per 50 kilogram, namun di desa-desa terpencil ini bisa mencapai Rp1 juta.

“Biaya transportasi dari desa ke kota sekali jalan bisa mencapai Rp100 ribu hingga Rp150 ribu. Jika pulang pergi, dalam sehari bisa menghabiskan sekitar Rp300 ribu. Inilah pentingnya pembangunan jalan dan jembatan menuju tiga desa di wilayah ujung tersebut,” ujar Choky.

Selain pengaspalan jalan, TMMD ke-126 juga merehabilitasi jembatan penghubung Desa Alaha dan Desa Tonggauna yang sebelumnya hampir roboh. Kini, jembatan tersebut sudah dapat dilalui kembali secara normal. Choky mengaku terharu melihat partisipasi masyarakat dalam proses perbaikan jembatan tersebut.

“Hampir seluruh masyarakat Desa Alaha, Tonggauna, dan Purau datang membantu tanpa diminta. Mereka bersama prajurit TNI bahkan menginap di sekitar jembatan. Kayu-kayu besar untuk landasan jembatan diangkat bersama-sama dari hutan. Ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat,” tutur Choky.

Tak hanya pembangunan fisik, TMMD di Kolaka Timur juga melaksanakan berbagai kegiatan nonfisik, seperti penyuluhan stunting, kesehatan, bahaya narkoba, hingga pembinaan wawasan kebangsaan.

“Kami membangun lima sumur bor untuk kebutuhan air bersih, merehabilitasi dua unit rumah tidak layak huni (RTLH), serta memberikan penyuluhan-penyuluhan,” jelasnya.

Bupati Kolaka Timur Yosep Sahaka menyampaikan apresiasi atas keberhasilan program TMMD ke-126 dan berharap program tersebut dapat kembali dilaksanakan di wilayahnya pada tahun mendatang.

“Sekarang masyarakat di sana sudah tersenyum ketika melintas di wilayah tersebut. Daerah yang sebelumnya sering tergenang air kini sudah tidak lagi. Jembatan menuju kawasan transmigrasi yang hampir roboh juga kini sudah bisa dilalui dengan normal,” ujar Yosep.

Pembangunan Jembatan Gantung Jadi Prioritas TNI

Letkol Inf. Choky Gunawan menegaskan bahwa pembangunan jembatan gantung di sejumlah wilayah terpencil Kabupaten Kolaka Timur menjadi prioritas lanjutan setelah keberhasilan pelaksanaan TMMD ke-126. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membuka akses anak-anak menuju sekolah melalui pembangunan jembatan gantung di wilayah-wilayah tertentu di daerah-daerah terpencil.

“Kemudian baru-baru ini juga ada program jembatan gantung untuk anak sekolah di Kolaka Timur. Ada beberapa sungai yang perlu kita perhatikan untuk buat jembatan gantung. Jadi, kita berpedoman kepada tugas pokok dulu, dan kita kolaborasi sinergi untuk bisa segera action dan hasilnya berdampak ke masyarakat langsung,” ujar Choky.

Choky menjelaskan bahwa TMMD ke-126 yang berlangsung selama satu bulan telah menyelesaikan sejumlah pekerjaan besar, termasuk pengerasan jalan 10,5 kilometer, pembangunan 12 deker, rehab jembatan, lima sumur bor, hingga perbaikan rumah tidak layak huni.

Seluruh capaian itu membawa Kodim 1412 Kolaka meraih tiga penghargaan, yakni Dansatgas Terbaik, Lomba Karya Jurnalistik (LKJ) Terbaik, dan Wartawan Elektronik Terbaik.

Namun, ia menegaskan bahwa masih banyak kebutuhan infrastruktur yang harus dikejar. Salah satu yang paling mendesak adalah akses aman bagi pelajar di pedalaman Kolaka Timur. Dia menilai jembatan gantung menjadi solusi ideal untuk wilayah dengan kontur sungai lebar, curam, dan rawan banjir.

“Jadi, kami tambahkan kondisi di sana karena memang daerah terpencil, jauh dari kota 100 km lebih, kemudian kontur medannya naik turun juga, jalannya rusak, sehingga harga di desa-desa tersebut tinggi,” ungkapnya.

Choky turut menjelaskan bahwa kondisi jalan rusak membuat biaya hidup masyarakat sangat tinggi. Karena itu, pembangunan jembatan gantung dan peningkatan akses desa dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

“Contoh beras di kota Kolaka Timur mungkin Rp 600 ribu, di sana sudah sampai Rp 1 juta. Dan semua bahan makanan juga tinggi, sehingga mereka bertanam untuk makan sendiri. Ongkos mereka untuk naik turun dari desa tersebut ke kota, itu satu kali jalan Rp 100 ribu sampai Rp150 ribu,” katanya.

Ke depannya, dia berharap ada dari kementerian dan pihak lain untuk ikut membantu perbaikan jalan.

Choky juga menceritakan bagaimana masyarakat ikut terlibat penuh selama pembangunan jembatan dan jalan. Keterlibatan masyarakat ini menjadi bukti kuat kemanunggalan TNI dan rakyat dalam membangun desa.