Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup per hari ini, Senin (8/12/2025), mulai memanggil delapan (8) entitas yang terindikasi memperparah banjir Sumatra karena aktivitas bisnisnya.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa pemerintah telah menghentikan operasional empat dari delapan entitas yang dipanggil tersebut.

“Hari ini kami juga memulai penyelidikan terkait dengan bencana banjir di Sumatra Utara. Hari ini kami memanggil empat entitas di Sumatra Utara dan besok empat lagi yang memiliki wilayah konsesi,” kata Hanif di sela-sela penyerahan bantuan sarana prasarana pengelolaan sampah dan banjir Sumatra di Jakarta, Senin (8/12/2025).

KLH memang telah menghentikan seluruh operasional empat perusahaan di hulu daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru per 6 Desember 2025. Tiga di antara empat entitas tersebut adalah PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) yang merupakan pengembang PLTA Batang Toru.

Selain penghentian operasional, KLH juga mewajibkan audit lingkungan sebagai langkah pengendalian tekanan ekologis di hulu DAS yang memiliki fungsi vital bagi masyarakat.

“Kemarin kami juga sudah menghentikan kegiatan di lapangan pada empat entitas utama. Jadi ini segera dilakukan langkah-langkah penyelidikan oleh Tim Gakkum untuk memberikan langkah-langkah penyelesaian dari kasus bencana yang kita hadapi,” imbuh Hanif.

Dalam keterangan resmi, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Rizal Irawan, menambahkan bahwa hasil pantauan udara menunjukkan adanya pembukaan lahan masif yang memperbesar tekanan pada DAS.

“Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatra Utara,” kata Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan memanggil 8 perusahaan untuk menyelidiki kayu gelondongan yang tersapu banjir di Sumatra sehingga memperparah kerusakan infrastruktur dan banyaknya korban jiwa.

"Kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan data sementara dari citra satelit, perusahaan berkontribusi memperparah dari bencana banjir ini," kata Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq di DPR RI, Rabu (3/12/2025).

Hanif menyampaikan bahwa pihaknya telah menyurati perusahaan tersebut dan rencananya pemeriksaan dilakukan mulai hari Senin pekan depan.

Dia mengimbau kepada perusahaan yang dipanggil untuk hadir dalam pemeriksaaan.

Hanif menegaskan, jika ditemukannya unsur pidana dan terbukti melakukan pembalakan liar, maka izin pengelolaan lingkungan akan dicabut.

"Mulai dari sisi korporasi tentu kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana," jelasnya.

Tak hanya perusahaan, Hanif juga memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang memberikan izin atau kebijakan pengelolaan lingkungan.

Upaya ditempuh untuk memberikan efek jera dan keadilan agar kedepannya pihak terkait mengedepankan prinsip kehati-hatian

Dari hasil temuan sementara, katanya, ditemukan 50 ribu hektare dari 340 ribu hektare yang dijadikan lahan kering. Pasalnya, lahan kering menganggu penyerapan air hujan dengan intensitas tinggi.

Hanif menuturkan akan meninjau langsung sejumlah titik yang dilanda bencana pekan ini.

Selain itu, dia menggaet sejumlah universitas di wilayah tersebut untuk mengetahui kajian-kajian guna menangani dan memitigasi bencana ke depannya.

"Seluruh universitas yang ada di daerah bencana untuk melakukan kajian detil terkait dengan upaya pemulihan dan penanganan, setelah analisis bencana ini kepada kami," ujarnya.

Polri Bakal Usut Pelaku

Penyelidikan gelonggongan kayu juga telah diumumkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dia menegaskan akan mengusut perihal kayu gelondongan sisa banjir yang menjadi perhatian publik.

Kapolri akan melakukan langkah penegakan hukum bersama dengan Kementerian Kehutanan jika ditemukan pelanggaran hukum perlindungan hutan.

Kapolri bersama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akan melakukan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan penyelidikan temuan gelondongan kayu yang sudah terkelupas.

Hal itu disampaikan Kapolri dalam konferensi pers bersama di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Rabu (03/12/2025)

“Penegakan hukum terkait masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menhut dan kami akan besok melaksanakan rapat untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah entitas bisnis terancam sanksi pidana dan denda pemulihan lingkungan serta ganti rugi atas bencana banjir yang melanda sejumlah kawasan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Kementerian Lingkungan Hidup berencana memanggil 8 perusahaan sebagai bagian dari proses penyelidikan bencana alam yang memakan korban jiwa lebih dari 700 orang tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memaparkan sanksi hukum tersebut sesuai dengan prinsip polluters pay yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam prinsip ini, semua pihak yang terbukti menyebabkan pencemaran diwajibkan membayar ganti rugi.

Implementasi prinsip ini dalam hukum Indonesia terefleksi melalui penegakan administrasi, penyelesaian sengketa lingkungan, dan pidana. Hanif menjelaskan pidana diterapkan apabila terdapat korban jiwa. Sementara dalam sengketa lingkungan, pelaku wajib bertanggung jawab atas dua hal yang meliputi kerusakan lingkungan dan biaya pemulihan lingkungan.

“Hingga saat ini, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah sebagai implementasi prinsip ini mencapai sekitar Rp18 triliun,” kata Hanif di Komunikasi Hasil COP30 di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Hanif menambahkan bahwa UU No. 32/2009 juga mengenal konsep strict liability. Dia memberi contoh dalam kasus tertentu seperti kebakaran hutan dan lahan di dalam konsesi, pemegang konsesi tetap bertanggung jawab meskipun mengaku tidak mengetahui kejadian.

“Jika di dalam konsesinya terbakar 1.000 hektare, maka ia wajib membayar biaya kerusakan dan pemulihan berdasarkan luas tersebut. Regulasi ini memang lebih tegas dibandingkan undang-undang lainnya,” tambahnya.

Sejauh ini, Kementerian Lingkungan Hidup belum memerinci nama-nama perusahaan yang akan dipanggil terkait banjir Sumatra dan temuan kayu gelondongan di daerah terdampak bencana. Namun Hanif mengatakan operasional bisnis perusahaan-perusahaan ini mencakup pelaku hutan tanaman industri, pengelola pembangkit listrik tenaga air (PLTA), perkebunan sawit, dan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).

“Kami melihat dari citra satelit bahwa terdapat perubahan lanskap yang signifikan. Di beberapa titik bahkan tampak tumpukan kayu sebelum kejadian banjir. Dokumen dan citra ini menjadi bahan awal bagi kami,” paparnya.

Pemanggilan perusahaan-perusahaan ini akan dilakukan pada Senin pekan depan (8/12/2025). Sementara itu, Hanif sendiri berencana meninjau langsung lokasi terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra untuk memperoleh gambaran lebih jelas di lapangan.

Citra satelit yang dihimpun KLH memperlihatkan adanya perubahan lanskap daerah hulu menjadi wilayah dengan pola pertanian kering, dengan citra perkebunan sawit pada bagian lainnya.

“Polanya sesuai dengan visual yang sempat beredar di media, tampaknya dari Walhi, yang menunjukkan struktur lanskap terkini. Citra yang kami miliki memperlihatkan hal yang sama. Kami sedang menelusuri data itu secara lebih mendalam, namun indikasi awal sudah terlihat cukup jelas,” kata Hanif.

Dia menambahkan bahwa proses penyelidikan pemicu banjir Sumatra tidaklah sama dengan penyelidikan sebelumnya di Bekasi atau daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung. Kawasan yang sempat dilanda banjir pada Maret 2025 tersebut, lanjut Hanif, menghadapi permasalahan dan kondisi yang heterogen, mulai dari pembangunan vila hingga perubahan tata guna lahan. Hal itu membuat identifikasi sumber penyebab banjir sulit dilakukan.

“Namun, kasus di Batang Toru [Sumatra Utara] lebih jelas. Asal-usul perubahan lanskap, termasuk kayu-kayu yang terlihat, dapat ditelusuri dengan lebih pasti melalui citra satelit. Jadi karakter kasusnya berbeda,” kata Hanif.

Hanif sendiri membidik penyelidikan penyebab banjir Sumatra dapat dirampungkan dalam kurun tiga bulan demi memastikan fokus tetap kuat.

“Lebih dari itu [waktu penyelidikan] biasanya fokus publik melemah, dan ketika tanah sudah mengering, orang cenderung lupa bencana yang terjadi,” kata dia.