Penajam Paser Utara (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebut pembangunan IKN di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tidak hanya di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) tetapi juga diarahkan ke sembilan wilayah perencanaan.

"Pembangunan tidak hanya berlangsung di KIPP saja, tapi juga diarahkan melalui sembilan wilayah perencanaan," ujar Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw ketika ditanya menyangkut perkembangan pembangunan ibu kota baru Indonesia di Sepaku, Penajam Paser Utara, Jumat.

Wilayah perencanaan tersebut antara lain pusat pemerintahan, pusat ekonomi, bisnis dan kesehatan, energi baru terbarukan, kawasan hiburan, pusat pendidikan, riset dan inovasi, hingga industri pangan.

Arah sembilan wilayah perencanaan itu sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Samarinda, dan berbagai wilayah lainnya di Provinsi Kalimantan Timur, katanya menjelaskan.

Pembangunan IKN terus berjalan melalui tiga skema pendanaan yakni anggaran pendapatan belanja negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta

Hingga kini, lanjutnya, sejumlah perkembangan di kawasan ibu kota baru Indonesia, antara lain pembangunan akses jalan, fasilitas kesehatan, klaster perbankan, institusi pendidikan, fasilitas ibadah, hingga penataan kawasan Sepaku.

Otorita IKN, menurut dia, terus berkomitmen mendorong penguatan pada aspek sosial, budaya, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pengelolaan lingkungan, serta layanan pendukung bagi masyarakat, kemudian arah besar pembangunan melalui gagasan Superhub Ekonomi Nusantara.

Sehingga IKN tidak hanya dibangun sebagai pusat pemerintahan, kata dia, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan baru yang terhubung dengan sejumlah wilayah sekitar di Provinsi Kalimantan Timur.

Superhub Ekonomi Nusantara adalah arah pengembangan ekonomi IKN yang menghubungkan klaster-klaster strategis untuk menciptakan pertumbuhan baru yang inovatif, dengan tujuan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di Indonesia.

Menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), menurut dia, sama sekali tidak membatalkan IKN sebagai ibu kota negara, melainkan justru menguatkan koridor hukum perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN

Sesuai ketentuan undang-undang, penetapan resmi perpindahan ibu kota dilakukan melalui keputusan kepala negara yang menjadi kewenangan Presiden Republik Indonesia, demikian Troy Pantouw.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap kelanjutan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dilaporkan membutuhkan total anggaran mencapai Rp20 triliun.

Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pengembangan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN tersebut masuk dalam kategori pembangunan Batch 2 dan dikerjakan melalui skema kontrak tahun jamak (multi-years contract) periode 2025–2027.

Dalam laporannya, konstruksi kawasan legislatif dan yudikatif tersebut mencakup pembangunan gedung perkantoran utama serta seluruh ekosistem pendukungnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Langkah ini menjadi fase krusial dalam melengkapi fasilitas lembaga negara di luar eksekutif.

“Kebutuhan anggaran untuk pekerjaan konstruksi pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif serta ekosistem pendukungnya dengan skema kontrak tahun jamak tahun 2025-2027 sebesar Rp20 triliun yang telah kita kode kan dengan batch ke-2,” kata Basuki dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Senin (30/3/2026).

Basuki menjelaskan bahwa implementasi konstruksi batch 2 telah bergulir sejak 2025 dengan alokasi dana sebesar Rp3,68 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai 25 paket pekerjaan yang terdiri atas 15 paket pengerjaan fisik dan 13 paket supervisi atau manajemen konstruksi.

Secara teknis, paket pekerjaan fisik meliputi pembangunan gedung kantor legislatif dan judikatif, jaringan jalan, serta Multi-Utility Tunnel (MUT). Selain itu, pengerjaan infrastruktur dasar seperti embung, kolam retensi, hingga jaringan perpipaan air minum juga masuk dalam paket ini.

“Kemudian pada tahun 2026 sebagai tahun kedua kontrak tahun jamak tersebut, pembangunan batch ke-2 ini dilanjutkan dengan alokasi yang telah kami siapkan dalam Dipa tahun 2026 sebesar Rp3,7 triliun,” ujarnya.

Sebelumnya, Basuki juga menjelaskan bahwa pembangunan IKN terus mengandalkan skema pembiayaan kolaboratif yang mencakup APBN, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta murni.

Berdasarkan catatan Bisnis, terdapat 17 calon pemrakarsa dengan estimasi investasi mencapai Rp158,73 triliun, mencakup sektor hunian, jalan, dan Multi Utility Tunnel (MUT).

Selain itu, OIKN juga menyebut terdapat 50 investor swasta dan lembaga telah menandatangani kerja sama di berbagai sektor strategis, dengan nilai investasi sekitar Rp66 triliun. Sektor yang digarap antara lain pendidikan, kesehatan, komersial, perbankan, hingga residensial.

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyiapkan jalan akses utama Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupeten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, menyambut aktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah ibu kota baru Indonesia itu.

"Infrastruktur jalan utama penghubung bagian penting ekosistem pemerintahan baru yang terintegrasi dan berkelanjutan," ujar Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Otorita IKN Troy Pantouw, ketika ditanya menyangkut kesiapan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kamis.

Menurut dia, dengan mulai difungsikan jalan akses utama, pergerakan pegawai di kawasan IKN menjadi lebih efisien karena dapat menggunakan jalur internal KIPP tanpa harus melalui jalan nasional Sepaku Raya.

Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan kesiapan infrastruktur dasar terus dipacu, seiring penyediaan pelayanan dasar bagi ASN dan keluarga yang akan bermukim di IKN.

Sebanyak 16 kementerian/lembaga negara dijadwalkan melakukan aktivitas rutin di KIPP IKN yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang ditargetkan aktivasi IKN sebagai pusat kerja pemerintahan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026.

Jalan akses utama di KIPP IKN yang mulai difungsikan, yaitu jalan kawasan Precinct Core dan Sumbu Tripraja, menjadi akses yang mempermudah mobilitas atau pergerakan ASN dari rumah susun (rusun) hunian menuju perkantoran pemerintahan.

Kendati baru difungsikan pada satu jalur, jelas dia, jalan Precinct Core dan Sumbu Tripraja telah dapat dilalui kendaraan mempermudah pergerakan masyarakat, terutama pegawai di KIPP IKN.

Pekerjaan fisik jalan sepanjang 4,72 kilometer yang menghubungkan Rusun ASN-3, kawasan perkantoran Otorita IKN, Hotel Swissotel hingga fasilitas kesehatan Rumah Sakit (RS) Hermina Nusantara dan berada di koridor yang sama dengan kawasan Istana Wakil Presiden tersebut, saat ini mencapai 69,08 persen.

Jalan akses utama yang menghubungkan ke Jalan Sumbu Timur KIPP IKN itu juga terhubung dengan kawasan pertahanan dan keamanan (Hankam), kawasan hutan produksi konversi (HPK), serta hunian Rusun ASN BIN-Polri, memperkuat jaringan transportasi internal di KIPP, kata Troy Pantouw.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026