Bisnis.com, MALANG — Piutang pembiayaan di wilayah kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang menurun sebesar 2,88% year-on-year (yoy) dari Rp7,29 triliun pada September 2024 menjadi Rp 7,08 triliun pada September 2025.

Kepala Kantor OJK Malang, Farid Faletehan, mengatakan risiko lembaga pembiayaan terjaga dengan rasio Non Performing Financing (NPF) tercatat sebesar 3,38 % (Agustus 2025: 3,47%)

"Pembiayaan modal ventura pada September 2025 tumbuh pesat sebesar 25% (yoy) dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp439 miliar (Agustus 2025: Rp 433 miliar)," katanya, Kamis (13/11/2025).

Pinjaman yang disalurkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), tumbuh 12,52% year-to-date (ytd) dari Rp10,53 miliar per 31 Desember 2024 menjadi Rp11,85 miliar per 30 September 2025

Menurutnya, kinerja asuransi komersial menurun. Pendapatan premi pada periode Juli 2025 sebesar Rp982 miliar atau menurun 20,39% (yoy).

Penurunan terdiri atas premi asuransi jiwa yang menurun sebesar 21,57% (yoy) dengan nilai Rp674 miliar dan premi asuransi umum menurun 17,68% (yoy) dengan nilai Rp308 miliar.

"Pada sektor dana pensiun, aset dana pensiun di wilayah kerja OJK Malang tumbuh 3,93% (yoy) dengan nilai aset sebesar Rp233,06 miliar," ujarnya.

Jumlah investasi tumbuh 3,01% yoy dengan total nilai investasi sebesar Rp216 miliar.

"Per 31 Juli 2025 industri asuransi mencatatkan penurunan premi. Di sisi lain, jumlah investasi perusahaan dana pensiun di wilayah kerja OJK Malang menunjukkan pertumbuhan positif," ucapnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai peningkatan pembiayaan oleh lembaga ventura, LKM, maupun dana pensiun semakin menambah amunisi untuk perekonomian lebih bergeliat menjelang akhir 2025.

Namun demikian, pembinaan secara berkelanjutan pada kreditur dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan tetap harus dijaga.

Di sisi lain, menurunnya pendapatan premi asuransi dapat disebabkan oleh tertundanya pembayaran premi oleh masyarakat yang memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan dasar dan kemungkinan juga untuk kebutuhan ekspansi usaha.

Saat ini, Joko menilai, masyarakat belum banyak yang memprioritaskan asuransi di luar BPJS. Hal ini diperkuat dengan data LPS yang menunjukkan baru pada kisaran 14% penduduk yang tercatat memiliki polis asuransi.