Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa Jakarta Barat menjadi wilayah dengan konsentrasi rumah tidak layak huni (RTLH) atau kawasan kumuh tertinggi di DKI Jakarta.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa jumlah rumah tangga dengan kondisi hunian yang belum memenuhi standar kelayakan di seluruh Jakarta mencapai 834.000.

Dari total angka tersebut, wilayah Jakarta Barat menyumbang porsi paling masif dibandingkan dengan lima kota administrasi lainnya di Jakarta.

"Paling banyak itu ada di Jakarta Barat, di mana lokasi Jakarta Barat ini ada 262.000 rumah tangga yang rumahnya tidak layak huni," ujar Amalia dalam keterangannya, saat ditemui di Kawasan Tambora, dikutip Rabu (17/6/2026).

Sementara itu, Amalia menambahkan bahwa wilayah Jakarta Timur membuntuti di posisi kedua sebagai kawasan dengan pemukiman padat dan tidak layak terbesar di Jakarta. BPS mencatat, jumlah rumah tangga dengan hunian tidak layak di Jakarta Timur saat ini mencapai kisaran 198.000 rumah tangga.

Tingginya angka RTLH ini berbanding lurus dengan tingginya tingkat ketimpangan atau rasio gini (Gini Ratio) di provinsi dengan roda ekonomi terbesar di Indonesia tersebut.

“Bahwa DKI Jakarta ini tingkat ketimpangannya relatif tinggi, dan jauh lebih tinggi, dari rata-rata nasional. DKI Jakarta Gini Ratio-nya sebagai ukuran ketimpangan adalah 0,441,” tambahnya.

Guna menekan angka ketimpangan dan membenahi kawasan kumuh tersebut, BPS menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh akurasi data program intervensi hunian milik pemerintah. Salah satunya melalui pemberian dukungan data terhadap Program 3 Juta Rumah.

"Tugas BPS adalah menyediakan dan mendukung dengan data-data statistik, sehingga nanti kebijakannya menjadi tepat sekali," pungkas Amalia.