Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai target penciptaan lapangan kerja formal yang ditetapkan pemerintah harus diiringi dengan adanya kepastian kebijakan yang mampu memulihkan kepercayaan dunia usaha.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan dunia usaha saat ini masih menghadapi tekanan berat, mulai dari kenaikan biaya produksi, pelemahan daya beli masyarakat, volatilitas nilai tukar, tingginya biaya logistik dan energi, hingga ketidakpastian perdagangan global.

Menurutnya, berbagai indikator industri juga menunjukkan pelemahan yang masih berlangsung. PMI manufaktur Indonesia pada April 2026 kembali masuk fase kontraksi untuk pertama kalinya dalam sembilan bulan terakhir, rupiah masih tertekan di kisaran Rp17.600 per dolar AS, sementara tren Indeks Kepercayaan Industri (IKI) terus melemah sejak awal tahun.

"Kondisi ini tentu memengaruhi tingkat confidence pelaku usaha, terutama industri yang masih memiliki ketergantungan terhadap impor bahan baku dan barang modal," kata Shinta kepada Bisnis, Kamis (21/5/2026).

Dia memandang penciptaan lapangan kerja formal tidak bisa hanya bertumpu pada target pemerintah semata, melainkan harus ditopang kebijakan yang memperkuat daya saing dan ketahanan sektor industri nasional.

Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu memastikan kebijakan fiskal, perizinan, ketenagakerjaan, perdagangan, energi, logistik, hingga pembiayaan bergerak dalam arah yang sama untuk menciptakan ekosistem usaha yang efisien dan memiliki kepastian hukum.

Menurut Shinta, keputusan dunia usaha untuk berekspansi dan merekrut pekerja formal sangat dipengaruhi tingkat keyakinan terhadap prospek ekonomi dan iklim investasi ke depan.

"Ketika biaya usaha lebih efisien, investasi bergerak, akses pembiayaan lebih kompetitif, dan hubungan industrial tetap kondusif, maka ruang bagi perusahaan untuk menciptakan lapangan kerja formal akan semakin terbuka dan berkelanjutan," ujarnya.

Dia menegaskan, pekerjaan formal yang berkualitas menjadi fondasi penting bagi penguatan daya beli masyarakat, perluasan kelas menengah, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pembukaan lapangan kerja besar-besaran dan peningkatan serapan kerja formal sebagai salah satu sasaran pembangunan yang akan ditempuh pemerintah pada 2027.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

"Kita juga akan membuka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81% di tahun 2027 dari sebelumnya 35% di tahun 2026, atau naik 5,81%," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga perak pada hari ini, Senin (19/1/2026) mengikuti kenaikan harga emas dan mencapai level tinggi, imbas memanasnya isu perebutan Greenland.

Dilansir Bloomberg, harga perak menguat 3,2% ke level US$93,0211 per ons dan menyentuh sempat menyentuh rekor US$94,1213. Sementara di pasar spot, pada pukul 8.11 am waktu Singapura harga emas naik 1,6% ke level US$4.668,76 per ounce. Logam lain, seperti platinum dan palladium juga dilaporkan mengalami kenaikan.

Penguatan harga logam mulia tersebut seiring dengan upaya Presiden AS Donald Trump yang semakin intensif untuk merebut Greenland. Hal ini memicu kekhawatiran akan perang dagang yang berisiko merusak hubungan AS dengan Eropa.

Trump mengatakan dia akan mengenakan tarif pada delapan negara Eropa, termasuk Prancis, Jerman, dan Inggris, yang menentang rencananya untuk mengakuisisi Greenland. Tarif 10% akan berlaku mulai 1 Februari dan naik menjadi 25% pada Juni 2026. Langkah ini pun mendorong permintaan aset aman berupa logam mulia.

Para pemimpin Eropa akan mengadakan pertemuan darurat dalam beberapa hari mendatang untuk menjajaki kemungkinan tindakan balasan. Negara-negara anggota sedang membahas beberapa opsi untuk menanggapi hal ini, termasuk mengenakan tarif balasan pada barang-barang AS senilai €93 miliar (US$108 miliar), menurut orang-orang yang mengetahui pembicaraan tersebut.

Presiden Prancis Emmanuel Macron kemungkinan akan meminta aktivasi instrumen anti-koersi Uni Eropa, menurut laporan Bloomberg. ACI adalah alat pembalasan paling ampuh di blok tersebut, dan memungkinkan Uni Eropa untuk menerapkan serangkaian langkah sebagai respons terhadap tindakan perdagangan yang bersifat memaksa.

“Risiko geopolitik terus meningkat. Ketidakpastian perdagangan yang baru melemahkan prospek pertumbuhan dan kebijakan luar negeri AS mengikis kepercayaan terhadap dolar AS. Ini adalah kombinasi sempurna untuk emas dan perak,” kata Kyle Rodda, seorang analis di Capital.com di Melbourne.

Adapun, harga logam mulia telah melonjak tajam tahun ini, menyusul kenaikan dramatis pada 2025, ketika AS menangkap pemimpin Venezuela dan kemudian meningkatkan ancaman untuk merebut Greenland.

Pemerintahan Trump juga memperbarui serangan terhadap Federal Reserve, yang meningkatkan kekhawatiran atas independensi bank sentral dan memicu perdagangan pelemahan nilai mata uang, di mana investor menghindari mata uang dan obligasi pemerintah karena kekhawatiran atas tingkat utang.

Bisnis.com, JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproyeksikan perekonomian global tetap lesu pada 2026 akibat ketidakpastian perdagangan dan tensi geopolitik yang menahan investasi serta menekan fiskal banyak negara.

Hal tersebut tertuang dalam laporan terbaru Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) yang dirilis di Jenewa pada Selasa (3/12/2025).

Lembaga PBB itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melemah menjadi 2,6% pada 2025 dan tetap berada pada level yang sama pada 2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan 2024 sebesar 2,9%, serta 0,4% di bawah rata-rata pra-pandemi.

Sekretaris Jenderal UNCTAD Rebeca Grynspan mengatakan perekonomian dan perdagangan global memang menunjukkan ketahanan sepanjang 2024 dan 2025, namun kondisi itu dinilai belum cukup menopang akselerasi pertumbuhan dalam jangka panjang.

“Ekonomi dan perdagangan global terbukti cukup tangguh pada 2024 dan 2025. Namun, fondasi ketahanan itu tidak akan berkelanjutan jika ketidakpastian tidak ditekan dan iklim investasi tidak kembali dapat diprediksi,” ujar Grynspan dilansir dari Bloomberg.

Laporan setebal hampir 200 halaman tersebut menyoroti sejumlah risiko signifikan bagi ekonomi dan pasar keuangan dunia, di luar arah kebijakan tarif Amerika Serikat yang terus berubah di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

Negara-negara berkembang dinilai masih rentan terhadap volatilitas nilai tukar serta tekanan tarif tinggi atas ekspor ke pasar AS.

UNCTAD juga mencatat adanya kesenjangan yang mengkhawatirkan antara negara-negara ekonomi Global South—yang menyumbang lebih dari 40% PDB global, sekitar 50% arus investasi asing langsung, dan sekitar 45% perdagangan barang dunia—namun tetap berada di pinggiran pasar saham dan obligasi global yang menjadi sumber pendanaan pembangunan jangka panjang.

Meskipun sekitar 72% perdagangan global masih diatur melalui prinsip most-favored nation Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), sistem pembiayaan yang menopang 90% aktivitas perdagangan internasional justru jauh lebih terkonsentrasi.

UNCTAD menilai sistem keuangan global masih sangat bergantung pada praktik pasar lama, arbitrase regulasi, serta pelimpahan fungsi tertentu kepada otoritas swasta.

“Dalam jangka pendek, interdependensi ini dapat membantu mencegah fragmentasi dan memberikan sinyal bagi kalibrasi kebijakan, seperti yang terjadi pada April 2025,” tulis laporan tersebut, merujuk pada gejolak pasar ketika Trump mengumumkan tarif resiprokal paling agresif pada 2 April, serta reli pasar setelah kebijakan tarif tersebut dilunakkan, terutama terhadap China.

Namun dalam jangka panjang, UNCTAD menilai ketimpangan antara sistem perdagangan global berbasis aturan (rule-based) dan sistem keuangan global yang terpusat mencerminkan ketidakseimbangan struktural yang lebih dalam dalam perekonomian dunia.

Salah satu sorotan utama laporan tersebut adalah dominasi dolar Amerika Serikat dalam sistem moneter global. Meski pangsa dolar dalam cadangan devisa internasional terus menurun, hingga kini belum muncul mata uang yang dinilai mampu menjadi alternatif yang sepadan.

UNCTAD menyebut, kendati mengalami penurunan signifikan, dolar AS masih menguasai porsi cadangan devisa bank sentral global jauh lebih besar dibandingkan mata uang lainnya.

“Meski tren diversifikasi dari dolar dalam cadangan devisa resmi semakin jelas, belum terlihat indikasi munculnya mata uang lain yang berpotensi menjadi pengganti,” jelasnya.

Washington: IMF mengatakan pada Kamis, 10 Juli 2025 waktu setempat bahwa pihaknya memantau dengan cermat pengumuman tarif baru AS.

Lembaga keuangan internasional itu menyatakan ketidakpastian tentang prospek ekonomi global tetap tinggi dan mendesak negara-negara untuk bekerja secara konstruktif guna memfasilitasi lingkungan perdagangan yang stabil.

Melansir Channel News Asia, Jumat, 11 Juli 2025, IMF mengatakan akan memberikan rincian lebih lanjut saat merilis pembaruan Laporan Prospek Ekonomi Global April pada akhir Juli, sebelum batas waktu negosiasi perdagangan baru pada 1 Agustus.

Presiden AS Donald Trump pada Rabu memperluas perang dagang global dengan tarif 50 persen baru untuk impor tembaga AS dan bea masuk 50 persen untuk barang dari Brasil, keduanya berlaku mulai 1 Agustus. Ia juga mengumumkan tarif lebih tinggi untuk 21 negara lain.

“Perkembangan terkait perdagangan terus berkembang dan ketidakpastian tetap tinggi,” kata juru bicara IMF menanggapi pertanyaan dari Reuters.

“Negara-negara harus terus bekerja secara konstruktif untuk memfasilitasi lingkungan perdagangan yang stabil dan mengatasi tantangan bersama," imbuhnya.

Ketidakpastian bagi pabrik AS, Asia, dan Eropa

Kekhawatiran tentang tarif AS di masa depan mengaburkan prospek pabrik-pabrik di sebagian besar AS, Asia, dan Eropa, menurut survei yang dirilis pada Selasa, meskipun beberapa di antaranya mampu mengabaikan ketidakpastian dan terus tumbuh.

Analis mengatakan kelemahan mendasar dalam survei menyoroti tantangan yang dihadapi bisnis dan pembuat kebijakan saat mereka berusaha menavigasi langkah-langkah Trump untuk mengguncang tatanan perdagangan global.

Pejabat administrasi Trump berargumen bahwa tarif yang diberlakukan sejauh ini tidak memicu inflasi, dan mengatakan undang-undang pemotongan pajak yang disetujui pekan lalu akan lebih dari cukup untuk mengimbangi dampak negatif sementara dari tarif tambahan yang diberlakukan pada perdagangan.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi

IMF pada April memangkas proyeksi pertumbuhannya untuk Amerika Serikat, Tiongkok, dan sebagian besar negara, mengutip dampak tarif AS yang kini mencapai level tertinggi dalam 100 tahun dan memperingatkan bahwa ketegangan perdagangan yang meningkat akan semakin memperlambat pertumbuhan.

Aktivitas ekonomi telah meningkat sejak saat itu di tengah penimbunan barang sebelum tarif diberlakukan, dan AS dan Tiongkok telah mengurungkan tarif balasan yang tajam, yang dapat menandakan revisi naik yang sedikit, meskipun sementara. Para ekonom mengatakan ketidakpastian tetap tinggi dan tarif yang lebih tinggi akan berdampak lebih berat pada paruh kedua tahun ini.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)