Bisnis.com, JAKARTA — Perlindungan hak cipta di sektor seni rupa dan teater dinilai masih belum memberikan manfaat ekonomi yang memadai bagi para pelaku seni. Kondisi tersebut membuat banyak pekerja kreatif belum memperoleh pengakuan dan imbal hasil yang sepadan atas kontribusi mereka.

Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional mencapai Rp1.611,2 triliun atau sekitar 7,28% pada 2024 serta menyerap lebih dari 26 juta tenaga kerja.

Besarnya kontribusi tersebut menempatkan ekonomi kreatif sebagai salah satu mesin pertumbuhan baru. Di tengah transformasi digital, karya kini dapat diproduksi, didistribusikan, dan diperdagangkan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Di sektor seni rupa, karya para seniman Indonesia semakin mendapat pengakuan di tingkat nasional maupun internasional. Pasar seni juga terus berkembang dan nilai transaksinya meningkat.

Namun, kenaikan nilai karya belum otomatis meningkatkan kesejahteraan para perupa. Banyak seniman tidak menikmati keuntungan ketika karya mereka dijual kembali di pasar sekunder.

Perupa Fiametta Gabriela mengaku harus menghadapi beragam skema kerja sama dan negosiasi yang tidak selalu berpihak kepada seniman. Menurut dia, tidak ada standar yang konsisten dalam hubungan antara perupa dan galeri, termasuk dalam pembagian hasil penjualan serta dukungan biaya produksi.

"Kalau balik modal untuk hanya penjualan karya, yang aku rasakan belum balik modal," katanya.

Persoalan serupa juga ditemukan di sektor teater. Peneliti hak cipta teater Selira Dian menemukan praktik penggunaan naskah tanpa izin, perubahan karya tanpa persetujuan pencipta, hingga budaya fotokopi naskah yang masih berlangsung luas.

“Dalam 17 tahun berteater, saya tidak pernah sekalipun mendengar istilah hak cipta," katanya.

Pendiri dan Manajer Teater Koma Ratna Riantiarno mengakui perhatian terhadap hak cipta selama ini memang belum menjadi prioritas di dunia teater.

"Pemahaman mengenai hak cipta dan perlindungan kekayaan intelektual tidak pernah mengakar sebagai nilai mendasar dalam kehidupan berkesenian kita," ujarnya.

Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta Yustiansyah Lesmana menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari basis komunitas yang menjadi fondasi perkembangan teater di Indonesia. Menurut dia, loyalitas dan semangat berkesenian selama ini lebih dominan dibandingkan pertimbangan ekonomi.

"Sebagian besar praktisi teater di Jakarta itu semua berangkat dari basis komunitas. Yang dominan biasanya loyalitas, militansi, dan ukuran-ukuran yang nonmaterial," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perlindungan hak cipta di sektor seni rupa dan teater dinilai masih belum memberikan manfaat ekonomi yang memadai bagi para pelaku seni. Kondisi tersebut membuat banyak pekerja kreatif belum memperoleh pengakuan dan imbal hasil yang sepadan atas kontribusi mereka.

Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional mencapai Rp1.611,2 triliun atau sekitar 7,28% pada 2024 serta menyerap lebih dari 26 juta tenaga kerja.

Besarnya kontribusi tersebut menempatkan ekonomi kreatif sebagai salah satu mesin pertumbuhan baru. Di tengah transformasi digital, karya kini dapat diproduksi, didistribusikan, dan diperdagangkan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Di sektor seni rupa, karya para seniman Indonesia semakin mendapat pengakuan di tingkat nasional maupun internasional. Pasar seni juga terus berkembang dan nilai transaksinya meningkat.

Namun, kenaikan nilai karya belum otomatis meningkatkan kesejahteraan para perupa. Banyak seniman tidak menikmati keuntungan ketika karya mereka dijual kembali di pasar sekunder.

Perupa Fiametta Gabriela mengaku harus menghadapi beragam skema kerja sama dan negosiasi yang tidak selalu berpihak kepada seniman. Menurut dia, tidak ada standar yang konsisten dalam hubungan antara perupa dan galeri, termasuk dalam pembagian hasil penjualan serta dukungan biaya produksi.

"Kalau balik modal untuk hanya penjualan karya, yang aku rasakan belum balik modal," katanya.

Persoalan serupa juga ditemukan di sektor teater. Peneliti hak cipta teater Selira Dian menemukan praktik penggunaan naskah tanpa izin, perubahan karya tanpa persetujuan pencipta, hingga budaya fotokopi naskah yang masih berlangsung luas.

“Dalam 17 tahun berteater, saya tidak pernah sekalipun mendengar istilah hak cipta," katanya.

Pendiri dan Manajer Teater Koma Ratna Riantiarno mengakui perhatian terhadap hak cipta selama ini memang belum menjadi prioritas di dunia teater.

"Pemahaman mengenai hak cipta dan perlindungan kekayaan intelektual tidak pernah mengakar sebagai nilai mendasar dalam kehidupan berkesenian kita," ujarnya.

Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta Yustiansyah Lesmana menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari basis komunitas yang menjadi fondasi perkembangan teater di Indonesia. Menurut dia, loyalitas dan semangat berkesenian selama ini lebih dominan dibandingkan pertimbangan ekonomi.

"Sebagian besar praktisi teater di Jakarta itu semua berangkat dari basis komunitas. Yang dominan biasanya loyalitas, militansi, dan ukuran-ukuran yang nonmaterial," ujarnya.