Bisnis.com, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan siap turun langsung menangani persoalan di Bandung Zoo menyusul kabar kematian Huru dan Hara, harimau Benggala yang baru berusia 8 bulan

Dedi mengaku prihatin atas kejadian tersebut dan menegaskan tidak ingin ada lagi korban hewan berikutnya di Bandung Zoo.

Dia mengatakan akan segera melakukan penanganan teknis untuk memastikan kondisi satwa dan operasional pengelolaan kebun binatang berjalan lebih baik.

“Saya tidak mau lagi ada korban berikutnya,” kata Dedi di Gedung Sate, Bandung, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap membantu jika pengelola Bandung Zoo mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan logistik, terutama pakan hewan dan kesejahteraan para pegawai yang merawat satwa.

Dedi menjelaskan, bantuan tersebut dapat diberikan apabila memang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup satwa di kebun binatang tersebut.

“Kalau kemudian seluruh hewan itu memerlukan bantuan logistik untuk kebutuhan pangan mereka dan pegawainya yang penting bisa bekerja, kita bersedia,” ujarnya.

Dia menambahkan, pemerintah daerah bahkan siap membantu kebutuhan rutin bulanan bagi para pengurus hewan jika kondisi keuangan pengelola kebun binatang tidak memungkinkan.

“Misalnya ada berapa pengurus hewan di situ, kita tidak ada pendapatan, kita bersedia membantu dalam setiap bulan,” kata dia.

Selain itu, Dedi juga memastikan kesiapan Pemprov Jabar untuk membantu kebutuhan pakan hewan, termasuk daging untuk satwa karnivora seperti harimau.

“Ada berapa kebutuhan untuk hewan itu makan? Kita bersedia membantu,” tuturnya.

Dedi juga mengungkapkan bahwa sebelumnya ia sempat menawarkan solusi alternatif apabila kondisi di kebun binatang tidak memungkinkan untuk merawat satwa secara optimal.

“Bahkan saya dulu sampai menawarkan, kalau mau dititipkan di tempat saya, titipkan dulu. Saya bikinkan, saya kasih makan tiap hari dengan baik,” ucapnya.

Dia mengaku memiliki perhatian besar terhadap isu lingkungan dan ekologi sehingga merasa sedih atas kejadian kematian satwa tersebut.

Sebagai langkah awal, Dedi meminta agar segera dilakukan pendataan menyeluruh terkait kondisi operasional di Bandung Zoo, mulai dari jumlah pegawai hingga kebutuhan pakan satwa setiap harinya.

“Saya hari ini mau minta untuk segera diidentifikasi pegawainya berapa, gajinya dalam setiap bulan berapa, ada berapa orang, kemudian kebutuhan dagingnya berapa dalam setiap hari,” katanya.

Pendataan tersebut, menurut Dedi, diperlukan agar pemerintah dapat menentukan bentuk bantuan yang tepat guna memastikan kesejahteraan satwa dan keberlangsungan operasional kebun binatang.

“Ini harus segera dilakukan hari ini,” pungkasnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali menghentikan pertunjukan gajah di Mason Elephant Park Bali.

Kepala Balai KSDA Bali Ratna Hendratmoko menjelaskan penghentian tersebut sebagai bagian dari penegakan kebijakan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal KSDAE Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penghentian Peragaan Gajah Tunggang di Lembaga Konservasi (LK), Balai KSDA Bali telah melakukan sosialisasi, pembinaan, dan monitoring ke seluruh LK di Bali yang mengelola satwa gajah.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemantauan implementasi SE tersebut, serta tindak lanjut atas Surat Peringatan Pertama (SP I), pada 13 Januari 2026, PT.Wisatareksa Gajah Perdana (Mason Elephant Park & Lodge) belum sepenuhnya menghentikan kegiatan peragaan gajah tunggang sampai dengan 21 Januari 2026, sebagaimana diwajibkan.

Sebagai langkah tegas lanjutan, pada 21 Januari 2026, Direktur Jenderal KSDAE telah menerbitkan Surat Peringatan Kedua (SP II) kepada LK tersebut. SP II ini menegaskan kembali kewajiban LK untuk menghentikan seluruh bentuk peragaan gajah tunggang tanpa pengecualian.

"Pada tahap ini, Balai KSDA Bali menegaskan bahwa apabila PT. Wisatareksa Gajah Perdana tidak melaksanakan kewajiban penghentian total atas peragaan gajah tunggang, maka akan diterbitkan Surat Peringatan Ketiga (SP III), yang menjadi dasar untuk proses pencabutan izin LK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Hendratmoko dikutip dari keterangan pers, Senin (26/1/2026).

Menindaklanjuti SP II tersebut, pada 25 Januari 2025, PT. Wisatareksa Gajah Perdana menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama, Made Yanie Mason, yang menyampaikan secara resmi menghentikan seluruh aktivitas gajah tunggang per 25 Januari 2026, bagi wisatawan maupun kepentingan komersial lainnya.

Guna memastikan implementasi atas Surat Pernyataan tersebut, pada Sabtu (25/1/2026), Balai KSDA Bali melakukan monitoring langsung ke lokasi. Berdasarkan hasil pemantauan pada pukul 16.00 Wita, diketahui sudah tidak ditemukan adanya peragaan gajah tunggang di lembaga konservasi tersebut.

“Balai KSDA Bali menegaskan bahwa seluruh lembaga konservasi wajib menghentikan gajah tunggang dan bertransformasi menuju wisata satwa yang edukatif dan beretika. Kami mengapresiasi dukungan publik yang terus menjadi dorongan bagi kami dalam memastikan pengelolaan gajah di Bali berjalan sesuai prinsip konservasi dan kesejahteraan satwa.” kata Hendratmoko.

Bisnis.com, DENPASAR – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) menghentikan atraksi tunggangan Gajah Sumatra di kawasan Bali Zoo, Gianyar usai viral di media sosial.

Kepala Balai KSDA Bali, Ratna Hendratmoko menjelaskan penghentian sesuai dengan Surat Edaran (SE) Dirjen KSDA Nomor 6 Tahun 2025 tentang penghentian peragaan Gajah Tunggang di lembaga konservasi.

Kebijakan ini sebagai upaya pengelolaan Gajah Sumatra pada lembaga konservasi di Bali. Bahwa pengelolaan Gajah tetap sejalan dengan prinsip konservasi yang tetap mengedepankan etika kesejahteraan satwa, perlindungan satwa liar, dan praktik perawatan yang bertanggung jawab.

"Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Kehutanan telah mengambil kebijakan menghentikan peragaan gajah tunggang di lembaga konservasi," kata Hendratmoko dikutip dari keterangan pers, Kamis (15/1/2026).

Hendratmoko menyebut SE tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga konservasi yang mengelola Gajah di Indonesia. BKSDA Bali telah melakukan sosialisasi kepada seluruh lembaga konservasi di Provinsi Bali, dan terus melakukan monitoring terhadap implementasi SE Dirjen KSDAE tersebut untuk dipatuhi.

Dari total 13 lembaga konservasi di Bali, terdapat 5 lembaga konservasi yang mengelola gajah, dengan total 83 ekor. Sebagai tindak lanjut SE Dirjen KSDAE tersebut, salah satu lembaga konservasi yakni CV. Salah satu lembaga konservasi, Bali Harmoni (Bali Zoo) telah mengumumkan pemberhentian peragaan gajah tunggang sejak tanggal 1 Januari 2026.

BKSDA menegaskan seluruh lembaga konservasi lain di Provinsi Bali yang mengelola satwa Gajah, agar mematuhi SE Dirjen KSDAE, dan terhadap lembaga konservasi yang tidak mengindahkan SE tersebut, maka Kementerian Kehutanan akan mengambil sikap tegas, berupa surat peringatan hingga pencabutan izin sesuai ketentuan perundang - undangan.

"Balai KSDA Bali terus memonitor implementasi SE Dirjen KSDAE tersebut dan melaporkan secara berkala kepada pimpinan. Sebagai langkah tegas terkait dengan implementasi SE Dirjen KSDAE tersebut, Dirjen KSDAE telah menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SP I), kepada PT. Wisatareksa Gajah Perdana (Mason Elephant Park and Lodge), pada tanggal 13 Januari 2026," kata Hendratmoko.