JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Kehadiran Presiden Lukashenko ke Indonesia merupakan kedua kalinya setelah sebelumnya berkunjung pada 2013.

Sebelumnya, Prabowo dan Lukashenko juga pernah bertemu pada Selasa, 15 Juli 2025. Pertemuan tersebut digelar di kediaman Presiden Lukashenko, Ozyorny, yang terletak di luar ibu kota Minsk.

Kala itu, Prabowo dan Lukashenko bertemu selama tiga jam dalam suasana yang santai dan bersahabat ini mencerminkan kedekatan dan rasa hormat antara kedua pemimpin negara. Prabowo merupakan presiden kedua setelah Presiden Rusia Vladimir Putin yang datang ke kediaman Presiden Lukashenko setelah direstorasi.

Diketahui, Lukashenko tiba di Jakarta, pada Rabu (1/7/2026). Pesawat yang membawa rombongan Presiden Lukashenko tiba melalui Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma. Kedatangan Lukashenko disambut oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafri Sjamsoeddin yang mewakili Prabowo.

"Saya mewakili Presiden RI menyambut kehadiran Presiden Republik Belarus H.E. Alexander Lukashenko di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta," tulis Sjafri yang dibagikan lewat akun media sosial Instagram miliknya @sjafrie.sjamsoeddin.

Sementara itu, Sjafrie mengungkapkan bahwa kehadiran Presiden Belarus menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan persahabatan Indonesia-Belarus. "Sekaligus membuka ruang penguatan kerja sama strategis yang saling menghormati dan saling berkontribusi bagi kemajuan kedua bangsa," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko tiba di Jakarta, pada Rabu (1/7/2026). Pesawat yang membawa rombongan Presiden Lukashenko tiba melalui Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma.

Kedatangan Presiden Lukashenko disambut oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafri Sjamsoeddin yang mewakili Presiden Prabowo Subianto.

"Saya mewakili Presiden RI menyambut kehadiran Presiden Republik Belarus H.E. Alexander Lukashenko di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta," tulis Sjafri yang dibagikan lewat akun media sosial Instagram miliknya @sjafrie.sjamsoeddin.

Diagendakan, Presiden Lukashenko akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo pada keesokan harinya, pada Kamis (2/7/2026).

Sementara itu, Sjafrie mengungkapkan bahwa kehadiran Presiden Belarus menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan persahabatan Indonesia-Belarus.

"Sekaligus membuka ruang penguatan kerja sama strategis yang saling menghormati dan saling berkontribusi bagi kemajuan kedua bangsa," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah Indonesia ingin memperluas peluang kerja bagi warga negara Indonesia (WNI) di Jerman, termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi. Hal itu disampaikan Prabowo dalam konferensi pers bersama Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/5/2026).

"Di bidang tenaga kerja kesehatan, kami sangat apresiasi penandatanganan Letter of Intent mengenai Global Skills Partnership di bidang keperawatan. Indonesia juga ingin memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi," kata Prabowo.

Selain membahas kerja sama ketenagakerjaan, Prabowo mengatakan dirinya dan Presiden Steinmeier memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui jalur perundingan. Menurutnya, Indonesia dan Jerman akan terus bekerja sama dalam bidang diplomasi guna menjaga perdamaian dan stabilitas global.

"Presiden Steinmeier dan saya juga sependapat bahwa semua konflik harus diselesaikan melalui perundingan dan kita bekerja sama di bidang diplomasi untuk meningkatkan dan memastikan perdamaian dan stabilitas global," ujarnya.

Prabowo juga menilai Jerman perlu memainkan peran yang lebih aktif dan lebih penting dalam berbagai isu internasional. Ia menegaskan Indonesia membutuhkan kemitraan yang erat dengan Jerman dan negara-negara Eropa.

"Saudara-saudara sekalian, saya sangat berkeyakinan bahwa Jerman harus memainkan peran yang lebih aktif dan lebih penting karena kami butuh kemitraan yang baik dengan Jerman dan dengan Eropa. Kunjungan Presiden Jerman kali ini adalah tanda bahwa hubungan itu sangat penting. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier tiba di Indonesia. Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Steinmeier tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (15/6/2026) sekitar pukul 09.30 WIB.

Berdasarkan pantauan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Steinmeier tiba disambut oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Selain itu, ketibaan Steinmeier dan istri Elke Büdenbender juga disambut tarian tradisional.

Dalam kunjungan kenegaraan ke Indonesia ini, Presiden Steinmeier bakal bertemu Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan rilis Kantor Presiden Federal Jerman, Steinmeier akan disambut Prabowo melalui upacara militer di Istana Merdeka.

Kedua kepala negara akan membahas upaya memperkuat kerja sama dan hubungan bilateral di berbagai sektor strategis. Beberapa di antaranya di bidang ekonomi dan bisnis, energi, iklim, perekrutan tenaga kerja terampil, serta kebudayaan.

Selain itu, Indonesia dan Jerman juga akan menegaskan komitmen bersama dalam mendukung demokrasi, tatanan internasional berbasis aturan, serta penguatan kerja sama multilateral di kawasan Indo-Pasifik.

Setelah agenda kenegaraan di Istana Merdeka, Steinmeier dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal. Di lokasi tersebut, Steinmeier akan berkeliling kompleks masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Steinmeier juga akan melintasi Terowongan Silaturahmi menuju Gereja Katedral Jakarta yang berada tepat di seberang Masjid Istiqlal

Kunjungan ke dua rumah ibadah tersebut untuk melihat nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama yang menjadi salah satu ciri kehidupan masyarakat Indonesia. Agenda itu juga menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi antaragama dalam hubungan kedua negara.

Selanjutnya, Steinmeier akan mengikuti forum diskusi bersama para peneliti dan perwakilan lembaga kajian Indonesia. Pertemuan itu akan membahas peran negara-negara berkekuatan menengah atau middle powers dalam menghadapi dinamika perubahan tatanan global.

Lawatan Presiden Steinmeier ini menjadi momentum penting untuk mempererat kemitraan strategis Indonesia dan Jerman yang selama ini berkembang di berbagai bidang. Mulai dari ekonomi, investasi, energi hijau, pendidikan, hingga kebudayaan. Dalam kunjungan tersebut, Steinmeier turut didampingi delegasi yang terdiri atas pelaku usaha dan kalangan peneliti.

Setelah menuntaskan seluruh agenda di Jakarta, Presiden Steinmeier dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Manila, Filipina sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerjanya di kawasan Asia Tenggara.

JAKARTA - Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) menggelar perayaan 250 tahun kemerdekaan AS di Kediaman Duta Besar AS, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Momentum tersebut sekaligus menjadi penegasan komitmen untuk memperkuat hubungan strategis dengan Indonesia.

US Embassy Charge d’Affaires Peter M. Haymond menegaskan, Indonesia adalah salah satu mitra penting Amerika Serikat sejak awal masa kemerdekaannya. Menurutnya, kedua negara memiliki kesamaan nilai sebagai negara demokrasi.

Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama menjunjung tinggi kebebasan rakyat, kedaulatan negara, serta pembangunan kesejahteraan masyarakat. “Ketika Indonesia merayakan kemerdekaan ke-80 tahun dan saya juga bangga sekali bahwa Amerika telah menjadi mitra Indonesia sejak saat itu,” ujar Haymond dalam sambutannya.



Haymond mengatakan, kerja sama antara Indonesia dan AS akan terus diperkuat, mulai dari sektor keamanan, perdagangan, investasi, hingga penanganan kejahatan lintas negara yang berkembang di era digital.

“Kita akan melanjutkan upaya kita mendukung keamanan para mitra kita di kawasan ini, termasuk di Indonesia. Kita akan dukung upaya negara mitra kita dalam memerangi kejahatan transnasional, termasuk kejahatan online, dan juga akan mendukung perdagangan serta investasi untuk pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Haymond juga menjelaskan bahwa kedua negara telah menyepakati Comprehensive Strategic Partnership pada 2023. Salah satu fokus utamanya adalah penguatan sektor ekonomi, khususnya teknologi baru, mineral kritis, investasi, dan perdagangan.

Selain ekonomi, kerja sama keamanan juga menjadi prioritas. Haymond menyoroti tantangan baru berupa judi online, penipuan digital, hingga penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) yang membutuhkan kolaborasi lintas negara.

“AI merupakan hal yang bagus jika digunakan secara positif, namun akan berbahaya jika digunakan untuk kejahatan. Itulah sebabnya kita harus bermitra untuk menanggulangi masalah-masalah ini,” katanya.

Tak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu pondasi hubungan kedua negara. Amerika Serikat ingin memperluas peluang pelajar Indonesia untuk belajar di AS.

Menurut Haymond, masa depan pemuda sangat penting bagi negara. Sehingga ia membahas kemungkinan program pendidikan bersama antara institusi pendidikan kedua negara.

“Kedua negara kita sangat peduli dengan para pemuda demi masa depan negara kita. Mereka adalah masa depan negara kita,” ujar Haymond.

Muh Jusrianto

(Direktur Eksekutif Reform Syndicate)

MANUVER diplomatik yang diorkestrasi Presiden Prabowo, sejak dilantik Oktober 2024 hingga Mei 2026, mencatat rekor fantastis dalam lawatan resmi kenegaraan ke berbagai negara Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin. Intensitas ini menunjukkan lanskap politik bebas aktif yang semakin dinamis dan ekspansif sebagai pengejawantahan konkret dari konsep heavy strategic hedging (Gindarsah, 2026).

Namun, aktivitas diplomatik yang intens rupanya memicu gelombang kritik domestik, di tengah narasi efisiensi anggaran yang selalu digaungkan pemerintah. Sehingga mobilitas presiden hanya dianggap sebagai pemborosan. Dinamika ini akhirnya berimplikasi pada tereduksinya substansi dibalik kunjungan yang melahirkan berbagai kesepakatan bilateral.

Secara analitis, intensitas diplomasi Prabowo menyerupai sebuah “otot” yang kokoh dan energik, namun secara implisit memiliki kelemahan fundamental. Pasalnya, menguatnya leadership-driven diplomacy, dalam jangka panjang rentan menciptakan personifikasi politik luar negeri yang substansinya lemah secara institusional sehingga kebijakan menjadi tidak sustainable.

Agar peluang emas di balik gaya diplomasi masif Prabowo tidak berkulminasi ke dalam kesia-siaan lantaran cenderung berpijak pada energi satu orang, maka diperlukan suatu rekonstruksi diplomasi dengan mengedepankan penguatan kelembagaan lewat institusi profesional dan sekama follow-up yang rigid. Rekonstruksi ini dimaksudkan agar model diplomasi Indonesia tetap berpijak pada institution-driven.

Otot Diplomasi Prabowo

Selama masa jabatannya, frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo mengalami lonjakan drastis, yang secara komparatif, melampaui kunjungan Joko Widodo pada periode serupa. Manuver diplomatik ini tergolong unik karena intensitas kunjungan berulang ke mitra-mitra yang dianggap strategis, seperti Malaysia (lima kali), Uni Emirat Arab serta Perancis yang tercatat sudah empat kali.

Langgam diplomatik ini bukan sekadar eksposure bilateral, melainkan instrumen agenda setting dan locking-in kepentingan nasional jangka panjang, yang saat ini terbukti efektif dalam melahirkan kerja sama konkret yang bernilai jumbo. Paling tidak tercatat, hingga awal 2026, total komitmen investasi yang diperoleh dari intensitas manuver diplomatik kurang lebih mencapai US$90 miliar.

Selain capaian investasi, diplomasi ofensif yang diorkestrasi turut menorehkan capaian lain, berupa penurunan tarif dagang Amerika Serikat, kemajuan perundingan IEU-CEPA, penguatan ketahanan energi domestik serta perluasan kemitraan pertahanan strategis. Artinya kerja sama pertahanan, hilirisasi, dan energi bukan lagi berhenti pada level menteri, tapi naik ke meja pemimpin.

Realitas ini menegaskan bahwa diplomasi luar negeri yang dinavigasi secara ofensif oleh pemimpin, pada batas tertentu, memiliki efektifitas dan relevansi di tengah konfigurasi geopolitik global yang antagonistik dan volatil. Meski demikian, efektifitas dan relevansi dibalik model “otot” diplomasi Prabowo cenderung bersyarat: optimal untuk penetrasi awal, namun beresiko terjebak personalisasi.

Corak diplomasi tersebut jika hanya bergantung pada energi pemimpin, maka kebijakan berpotensi terputus ketika tampuk kepemimpinan berganti. Begitu pula diplomasi yang tidak diperkuat dengan mekanisme kelembagaan dan tindak lanjut teknokratis, beresiko menggerus trust mitra. Dari lensa realisme, memang sosok pemimpin yang berkarakter menjadi kunci dalam menciptakan peluang dan menjaga national interest (Morgenthau, 1948). Namun, hasil dari semua ini ditentukan oleh kapasitas kelembagaan.

Kelemahan Leadership-Driven

Kebijakan luar negeri yang terkonsentrasi pada persona dan energi pemimpinan bukan tanpa konsekuensi. Ketergantungan ekstrim dengan mekanisme leadership-driven dapat menciptakan risiko struktural berupa kerapuhan, inkonsistensi, instabilitas institusional dalam menghadapi dinamika ekonomi dan politik yang volatil. Konsekuensi dari semua ini adalah sustainability gap.

Kendati miliaran dolar investasi dan ratusan Nota Kesepahaman (MoU) berhasil dicapai melalui perundingan di tingkat pemimpin negara dan pemerintahan. Namun, tantangan terbesarnya adalah bagaimana memastikan tidak terjadi disparitas antara retorika dan realisasi lapangan. Apalagi ego sektoral, patologi birokrasi serta koordinasi yang lemah seringkali menjadi hambatan eksekusi kebijakan.

Oleh karena itu, efektivitas diplomasi pemerintahan Prabowo tidak dapat dinilai secara reduksionis hanya berdasarkan kuantitas komitmen investasi dan kesepakatan bilateral, melainkan secara krusial harus diukur dari kemampuan negara dalam mengonversi apa yang dicapai menjadi hasil yang lebih konkret yang berdampak pada kepentingan publik dan negara.

Dalam konteks inilah, politik luar negeri yang cenderung bergantung kepada mekanisme leadership-driven menyisakan kelemahan fundamental. Pasalnya, kapasitas institusional merupakan prasyarat penting dalam menjembatani, antara capaian diplomatik dengan eksekusi kebijakan. Jika kapasitas institusi direduksi menjadi kapasitas pemimpin maka konsekuensi struktural menjadi tidak terelakkan.

Bagaimanapun juga, kepentingan nasional dalam konstruksi realisme, harus diupayakan secara prudent dan rasional. Bukan malah digerakkan semangat personal (Morgenthau, 1948). Posisi pemimpin tetap penting sebagai penetrasi awal untuk membuka peluang, namun bukan berarti pada tahapan selanjutnya, semuanya diserahkan pada improvisasi individu yang mengabaikan logika kelembagaan.

Prinsipnya, tanpa dukungan sistemik, diplomasi bebas aktif yang dinamis dan ekspansif yang diorkestrasi Presiden Prabowo beresiko melahirkan jebakan transformasional dari instrumen strategis menjadi beban keuangan dan manuver politik yang kontraproduktif. Kondisi saat ini yang terpotret dari kritik publik sejatinya menggambarkan persoalan di mana, tendensi leadership-driven yang dominan telah mengaburkan capaian substansial dari setiap kunjungan Presiden.

Penguatan Kelembagaan

Rekonstruksi terhadap pendekatan leadership-driven diplomacy yang mendapat kritikan lantaran dinilai paradoks dengan narasi efisiensi, seharusnya tidak dilakukan lewat pola pengkerdilan peranan Presiden, melainkan harus melalui penguatan institusi diplomasi secara sistematis. Diperlukan keseimbangan antara energi personal dengan mekanisme institusi yang berpijak pada rasionalitas teknokratis.

Kedudukan Kementerian Luar Negeri serta lembaga-lembaga lain, yang terkait langsung dengan tujuan kerja sama, mesti diletakkan sebagai motor penggerak di dalam panggung diplomasi. Keberadaan lembaga ini tidak boleh dilihat normatif, melainkan peranan dan fungsinya harus dikonstruksi selaku arsitek sekaligus eksekutor yang ikut menyusun peta jalan dalam proses negosiasi.

Jika diilustrasi maka posisi Presiden adalah ujung tombak yang memegang kendali pada isu-isu high-stakes, baik dalam konteks kesepakatan energi strategis maupun negosiasi pertahanan, sementara untuk kunjungan teknis dan follow-up rutin tetap diserahkan ke lembaga terkait. Pembagian kerja ini bukan hanya relevan dalam logika efisiensi, namun penting bagi keberlanjutan dan kredibilitas diplomasi.

Dalam upaya mencegah risiko terjadinya gap antara retorika dan realisasi, membangun mekanisme pengawasan guna memantau perkembangan realisasi terhadap kesepakatan diplomatik, dengan indikator kinerja yang komprehensif, menjadi keharusan. Dengan ini semuanya menjadi lebih transparan dan akuntabel sehingga skeptisme yang mengendap di balik kritik akan runtuh.

Tentu, rekonstruksi ini bukan dimaksudkan untuk mengamputasi ruang gerak Presiden dalam arena diplomasi, melainkan upaya strategis untuk penguatan national interest ala konsepsi realisme. Dengan menempatkan Presiden sebagai aktor-rasional yang berpijak dalam kalkulasi kelembagaan, maka proses diplomasi jauh lebih konsisten, adaptif serta berkelanjutan.

Proses yang demikian melambangkan bahwa politik Indonesia - terlepas dari siapapun pemimpinnya - harus berpijak dan merepresentasikan preferensi kepentingan nasional, bukan sebaliknya: pilihan personal. Pelembagaan atas proses diplomasi memungkinkan negara bergerak sesuai hukum objektif politik luar negeri dalam mengartikulasi kepentingan nasional secara jangka panjang di tengah sistem yang anarkis.

Harryanto Aryodiguno, Ph.D.

Ass. Prof. International Relations, President University

Penandatanganan Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) antara Indonesia dan Amerika Serikat bukan sekadar peristiwa bilateral dalam bidang pertahanan. Ia mencerminkan dinamika yang lebih luas dalam politik global, khususnya bagaimana regionalisme di Asia berkembang dan berfungsi. Dalam banyak literatur hubungan internasional, regionalisme Asia tidak mengikuti pola integratif seperti Uni Eropa. Sebaliknya, ia berkembang dalam bentuk yang terfragmentasi, saling tumpang tindih, dan berlapis-lapis—atau yang dapat disebut sebagai layered regionalism.

Kawasan Asia-Pasifik hari ini dipenuhi oleh berbagai kerangka kerja regional yang berjalan secara paralel. ASEAN menjadi fondasi utama kerja sama kawasan Asia Tenggara, sementara APEC menghubungkan ekonomi lintas kawasan. Di sisi lain, mekanisme seperti ASEAN+3 dan kerangka Indo-Pasifik menghadirkan konfigurasi yang berbeda dengan aktor dan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Dalam konteks ini, tidak ada satu arsitektur regional tunggal yang dominan, melainkan banyak lapisan kerja sama yang saling beririsan.

Implikasi dari kondisi ini terlihat jelas dalam kasus MDCP. Kerja sama pertahanan Indonesia–Amerika Serikat tidak dapat dipahami hanya sebagai hubungan bilateral, melainkan sebagai bagian dari lapisan regionalisme Indo-Pasifik yang lebih luas. Indonesia tetap menjadi bagian dari ASEAN, tetapi pada saat yang sama juga masuk ke dalam orbit kerja sama keamanan yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Yang menarik, keterlibatan ini tidak mengharuskan Indonesia keluar dari struktur regional lainnya. Fenomena ini dikenal sebagai overlapping regional commitments, di mana negara berpartisipasi dalam berbagai kerangka kerja sekaligus tanpa komitmen eksklusif.

Dalam perspektif teoritis, hal ini sejalan dengan pandangan Andrew Hurrell yang menekankan bahwa regionalisme sering kali bukan alternatif dari tatanan global, melainkan reproduksi dari tatanan tersebut. Dalam konteks Asia-Pasifik, Amerika Serikat tetap berperan sebagai penyedia keamanan utama (security provider), dan berbagai inisiatif regional, termasuk Indo-Pasifik, dapat dipahami sebagai ekstensi dari sistem global yang berpusat pada Amerika. Dengan demikian, MDCP tidak menunjukkan bahwa Indonesia keluar dari sistem tersebut, melainkan bahwa Indonesia sedang mengadaptasi posisinya di dalamnya.

Di sinilah relevansi pernyataan bahwa Asia tidak sedang menjadi independen, tetapi beradaptasi dalam struktur global yang ada. Negara-negara di kawasan ini tidak berupaya memutus hubungan dengan kekuatan besar, melainkan mencari cara untuk menavigasi dan memanfaatkan hubungan tersebut demi kepentingan nasional mereka.

Strategi Indonesia dalam konteks ini dapat dipahami sebagai bentuk strategic hedging. Asia-Pasifik dikenal sebagai kawasan di mana negara-negara tidak memilih satu blok secara tegas, tidak membentuk aliansi militer yang kaku, tetapi juga tidak sepenuhnya netral. Indonesia, misalnya, menjalin kerja sama militer dengan Amerika Serikat, tetapi pada saat yang sama tetap menjaga hubungan ekonomi dan politik dengan Tiongkok. Lebih jauh lagi, Indonesia secara tegas menolak memberikan akses bebas bagi pesawat militer asing ke wilayah udaranya. Sikap ini mencerminkan strategi “berpartisipasi tanpa berkomitmen penuh,” sebuah pendekatan yang memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika geopolitik.

Namun demikian, praktik ini juga mengungkap ketegangan mendasar dalam regionalisme Asia, yaitu antara prinsip ASEAN centrality dan penetrasi kekuatan eksternal. Di satu sisi, ASEAN berupaya mempertahankan otonomi kawasan dan menjadi pusat arsitektur regional. Di sisi lain, realitas geopolitik menunjukkan bahwa kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok tetap memiliki pengaruh yang signifikan. MDCP menunjukkan bahwa ASEAN belum cukup kuat untuk menjadi kerangka keamanan yang sepenuhnya mandiri, sehingga negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia, masih membutuhkan kerja sama eksternal untuk menjaga keseimbangan kekuatan.

Meski demikian, satu hal yang tetap menjadi garis merah dalam kebijakan Indonesia adalah kedaulatan. Pemerintah secara konsisten menegaskan bahwa setiap kerja sama harus melalui evaluasi ketat dan tidak boleh mengorbankan prinsip kedaulatan nasional. Dalam teori regionalisme, pendekatan ini dikenal sebagai sovereignty-sensitive regionalism, yaitu bentuk kerja sama yang tetap mempertahankan kontrol penuh negara terhadap kebijakan domestik dan keamanan nasional. Berbeda dengan model integrasi Eropa yang rela mengorbankan sebagian kedaulatan demi integrasi yang lebih dalam, Asia memilih jalur yang lebih berhati-hati dan pragmatis.

Akhirnya, regionalisme di Asia-Pasifik juga tidak dapat dilepaskan dari konteks kompetisi kekuatan besar. Kawasan ini menjadi arena di mana Amerika Serikat dan Tiongkok berupaya memperluas pengaruhnya. Dalam kerangka ini, MDCP dapat dilihat sebagai bagian dari strategi Amerika Serikat untuk memperkuat posisinya di Indo-Pasifik, termasuk dengan menarik Indonesia lebih dekat dalam kerja sama keamanan. Namun, Indonesia tidak serta-merta menerima atau menolak sepenuhnya. Sebaliknya, Indonesia memilih untuk mempertahankan ambiguitas strategis sebagai instrumen kebijakan.

Dengan demikian, MDCP bukanlah tanda bahwa Indonesia sedang memilih pihak, melainkan cerminan dari strategi yang lebih kompleks. Indonesia berpartisipasi dalam struktur global, tetapi tidak sepenuhnya tunduk; bekerja sama dengan kekuatan besar, tetapi tetap menjaga jarak. Inilah wajah regionalisme Asia kontemporer—bukan tentang kemandirian absolut, melainkan tentang kemampuan untuk beradaptasi, menavigasi, dan mempertahankan ruang otonomi di tengah tekanan sistem global.

JAKARTA - Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan bertemu Presiden Lee Jae Myung menghasilkan 10 kerja sama di sektor prioritas, mulai dari ekonomi, energi, digital, hingga kesehatan dan industri masa depan. Presiden Prabowo pun menyaksikan secara langsung pengumuman dan pertukaran 10 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang dihasilkan antara Republik Indonesia dan Republik Korea dalam kunjungan kenegaraannya di Istana Kepresidenan Republik Korea, Cheong Wa Dae (Blue House), pada Rabu (1/4/2026).

Pertukaran MoU ini menjadi wujud konkret penguatan kemitraan strategis kedua negara yang terus berkembang dan berorientasi jangka panjang.

Adapun sepuluh MoU yang dipertukarkan meliputi:

1. Nota Kesepahaman tentang Pembentukan Dialog Strategis Komprehensif Khusus

2. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Ekonomi 2.0

3. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Kemitraan Mineral Kritis

4. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Pengembangan Digital

5. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di bidang AI untuk Kesehatan Dasar dan Pembangunan Manusia

6. Nota Kesepahaman tentang Penguatan Kerja Sama di Bidang Energi Bersih

7. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (CCS)

8. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Industri Jasa Pembangkit Lepas Pantai

9. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Perlindungan dan Penegakan Hak Kekayaan Intelektual

10. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Keuangan (Danantara–Exim Bank of Korea)

Pemerintah menegaskan bahwa kerja sama ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun masa depan yang tangguh melalui kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat ketahanan industri, serta mempercepat transformasi menuju ekonomi berbasis teknologi dan energi bersih.

Instrumen kerja sama tersebut juga menjadi langkah nyata dalam memperdalam hubungan bilateral Indonesia–Republik Korea, sekaligus memperkuat posisi kedua negara sebagai mitra strategis dalam menghadapi tantangan global.

Melalui kerja sama ini, Indonesia dan Korea Selatan menegaskan arah bersama menuju pembangunan berkelanjutan, peningkatan daya saing industri, serta kolaborasi jangka panjang yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

JAKARTA - Raja Abdullah II ibn Al Hussein menyebut Yordania sebagai “rumah kedua” bagi Presiden Prabowo Subianto saat menerima kunjungan bilateral di Istana Basman, Amman, Rabu (25/2/2026). Pernyataan tersebut mencerminkan kedekatan hubungan personal maupun diplomatik antara kedua pemimpin serta eratnya persahabatan Indonesia dan Kerajaan Yordania Hasyimiah.

“Selalu menyenangkan bertemu Anda, khususnya di rumah kedua Anda di Yordania. Saya tahu bahwa orang-orang saya, orang-orang Anda, tahu bahwa kita memiliki hubungan persaudaraan yang sangat istimewa di antara kami berdua selama bertahun-tahun,” ujar Raja Abdullah II.

Raja Abdullah II juga memuji komitmen Indonesia dalam memperjuangkan solusi dua negara dalam konflik global. “Peran bangsa anda, saya pikir, dalam semua tantangan di wilayah itu sangat penting. Saya tahu betapa Anda berkomitmen pada solusi dua negara, betapa Anda menghargai masa depan orang-orang positif,” ucap Raja Abdullah II.



Raja Abdullah II menekankan bahwa upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk menciptakan perdamaian merupakan langkah yang sangat penting. Hal tersebut, lebih lanjut, memberikan makna mendalam bagi rakyat Yordania.

“Ini adalah sesuatu, jelas, yang menghangatkan hati kita. Saya tahu bahwa Anda berkomitmen untuk kedamaian dan ketenangan yang besar. Dan sekali lagi, komitmen Anda yang sungguh-sungguh untuk melindungi orang-orang, kita semua, saya pikir, sangat penting,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Raja Abdullah II juga menyampaikan kesiapan Yordania untuk mendukung peran Indonesia dalam upaya tersebut. Menurutnya, Indonesia memiliki posisi strategis baik secara politik maupun ekonomi.

“Saya menantikan diskusi ini tentang bagaimana kita dapat membantu saudara dan saudari kita dalam usaha ini,” tandasnya.

Irman Gusman

Ketua DPD RI (2009-2016)

Senator RI asal Sumatera Barat (2024-2029)

KEHADIRAN Presiden Prabowo Subianto di Konferensi Tingkat Tinggi Board of Peace pada 19 Februari 2026 menuai pujian sekaligus kritikan dalam masyarakat Indonesia. Yang memuji langkah diplomasi Presiden tampaknya mengakui bahwa dalam kondisi dunia yang semakin tidak menentu, Presiden telah berhasil membawa negara kita ke dalam kondisi baru yang diistilahkan sebagai Golden Age alias masa keemasan dalam “alliance” kedua negara.

Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump menandatangani Joint Statement alias Pernyataan Bersama dengan judul: Implementation of the Agreement Toward a New Golden Age for the US-Indonesia Alliance. Dalam kamus diplomasi antarnegara, istilah “alliance” itu lebih sering digunakan untuk persekutuan militer seperti NATO, di mana anggota “alliance” itu disebut “allies” atau sekutu.

Untuk kerja sama ekonomi antarnegara, istilah yang sering dipakai adalah “partnership” atau kemitraan — yang serasi dengan posisi Indonesia sebagai negara Non-Blok dengan politik bebas aktif; negara yang tidak akan menjadi sekutu dalam blok militer mana pun. Tapi mungkin saja kedua kepala negara menggunakan istilah alliance untuk menegaskan kedekatan hubungan kedua pemimpin yang semakin akrab menuju masa keemasan yang dibayangkan itu.

Pernyataan Bersama itu memayungi satu perjanjian antara pemerintah kedua negara yang disebut US-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade (ART) alias Perjanjian Perdagangan Timbal Balik antara Amerika Serikat dan Indonesia; serta 11 nota kesepahaman sektoral yang bernilai total USD38,4 miliar antara perusahaan-perusahaan dari kedua negara—yang ditandatangani di hadapan Presiden pada 18 Februari.

Yang mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat adalah US-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade (ART) karena dianggap bisa menjebak negara kita di berbagai bidang. Namun demikian, kita perlu melihat ART ini secara jernih, karena perjanjian ini baru akan diberlakukan 60 hari setelah ditandatangani, karena harus mendapat persetujuan dari — dan diratifikasi oleh — Kongres Amerika Serikat dan Parlemen Indonesia. Apabila telah diratifikasi, maka ART ini baru akan diberlakukan pada 20 April 2026.

Secara garis besar, penurunan tarif impor Amerika untuk komoditas dan produk Indonesia ke 19% dari ancaman 32% — dengan 1.829 produk mendapat tarif nol persen termasuk minyak kelapa sawit, kopi, rempah-rempah, karet, coklat, tekstil (bahan dasar kapas Amerika), dan pakaian jadi, dan akan ditambahkan 1.700 jenis produk lagi — adalah kabar gembira buat Indonesia, karena membuat kita bisa bersaing dengan kompetitor dari negara lain di pasar dalam negeri Amerika.

Pengurangan ini menghindari sanksi yang lebih berat yang diberlakukan Trump terhadap negara-negara yang dianggap tidak patuh. Tarif yang lebih rendah itu juga akan meningkatkan daya tarik iklim investasi Indonesia sehingga menarik lebih banyak relokasi industri dari negara-negara lain dan dapat membuka lapangan kerja baru.

Imbalannya, antara lain, Indonesia menghapus 99% tarif untuk ekspor Amerika dalam bidang pertanian, teknologi, otomotif, farmasi dan lain-lain, selain membeli kedelai, daging sapi, dan produk energi, menggunakan standar kualitas Amerika, serta membeli pesawat Boeing.

ART ini juga memberikan ruang bagi investor Amerika untuk berinvestasi di bidang mineral jarang, miniteral kritis, dan sektor energi yang akan memberi manfaat bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah berpendapat bahwa 90% dari usulan tarif resiprokal Indonesia diterima baik oleh Amerika dan sudah tercakup dalam perjanjian tersebut.

Namun demikian, kita juga menyaksikan pertarungan legal yang sedang terjadi di Amerika. Pada 20 Februari Mahkamah Agung membatalkan kebijakan tarif global yang diberlakukan Presiden Trump karena menurut Ketua Mahkamah Agung John Roberts, tanpa mandat dari Kongres, Trump telah bertindak sendiri, bahkan telah melampaui wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) tahun 1977.

Keputusan tersebut membatalkan tarif senilai lebih dari USD130 miliar dan memicu gugatan untuk pengembalian dana, meskipun pengadilan tidak secara eksplisit memutuskan masalah pengembalian dana tersebut. Tapi Trump menanggapi dengan memberlakukan tarif sementara 10-15% berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974, yang berlaku terbatas selama 150 hari tanpa perpanjangan dari Kongres.

Kongres yang dikendalikan Partai Republik kemungkinan besar tidak akan menyetujui atau mendukung putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kebijakan tarif Presiden Trump. Tapi Partai Republik kini terpecah. Ketua DPR Mike Johnson — tokoh Partai Republik asal Louisiana yang sudah bertugas di Kongres selama lima masa jabatan — menyatakan bahwa konsensus tentang pengesahan atau perpanjangan tarif itu cukup "menantang," di tengah tekanan menghadapi pemilihan paruh waktu, sementara jajak pendapat menunjukkan penolakan pemilih 2 banding 1.

Beberapa anggota Partai Republik seperti Senator Bernie Moreno (Ohio), mendesak legislasi untuk mengembalikan tarif melalui rekonsiliasi, tetapi para kritikus termasuk Senator Rand Paul dan Senator Mitch McConnell — keduanya politisi Partai Republik mewakili Kentucky — mendukung pembatasan kekuasaan eksekutif sesuai putusan Mahkamah Agung.

Sementara itu, Partai Demokrat yang dipimpin Senator Chuck Schumer (New York), merayakan putusan Mahkamah Agung sebagai penyeimbang terhadap tindakan presiden yang telah melampaui batas sehingga Partai Demokrat menentang kebijakan tarif itu.

Perpecahan di tubuh Kongres Amerika memberikan ruang bagi parlemen dan pemerintah Indonesia untuk mempelajari kembali perjanjian ART tersebut demi memperkuat posisi tawar kita; bahkan jika ada aspek-aspek yang menabrak aturan perundang-undangan RI, maka perlu dilakukan revisi.

Perlu juga dipertegas exit clauses yang terdapat dalam ART itu demi mengamankan kepentingan jangka panjang Indonesia. Sebab, ketika terjadi pergantian kepemimpinan nasional di Amerika, bisa saja diberlakukan kebijakan baru yang lebih tidak menguntungkan Indonesia.

Dalam beberapa hari terakhir ini publik Indonesia dihebohkan dengan penandatangan perjanjian ART itu, terlebih lagi setelah Mahkamah Agung Amerika membatalkan keputusan tarif Trump. Saya pun mendapat banyak masukan kritis dari berbagai kalangan yang mempersoalkan rincian perjanjian ART dimaksud, yang dianggap bukan saja kurang menguntungkan, tetapi bahkan mereduksi kedaulatan kita dan membahayakan perekonomian nasional.

Padahal, tujuan Presiden Prabowo sebetulnya mulia, yaitu demi mengamankan kepentingan nasional, termasuk di bidang investasi dan perdagangan serta penciptaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, maka Presiden perlu memberikan penjelasan yang komprehensif kepada parlemen dan mengumumkannya kepada rakyat.

Apabila seandainya DPR tidak dapat menerima penjelasan pemerintah tentang perjanjian ATR dimaksud, maka atas nama kedaulatan bangsa dan negara, pemerintah perlu mengusulkan revisi terhadap perjanjian dimaksud, agar dapat diamandemen dan dilaksanakan dengan tidak mengorbankan kepentingan jangka panjang Indonesia.

Satu prinsip penting yang tak boleh ditawar adalah posisi politik luar negeri Indonesia sebagai negara Non-Blok yang bebas aktif. Prinsip bebas aktif itu juga berarti bebas dari tekanan negara mana pun, karena sejak era Presiden Soekarno, kita diajarkan untuk Berdikari: berdiri di atas kaki sendiri. Bahkan di era Presiden Prabowo, kita bertekad menciptakan kemandirian pangan dan kemandirian energi — suatu visi mulia yang perlu terus diperjuangkan.

Andaikan saja perjanjian ART itu dapat secara meyakinkan menghasilkan kemandirian seperti itu, tentu saja rakyat akan menyambut gembira. Karena itu pemerintah perlu memastikan agar tidak terjadi sebaliknya. Sebab harapan rakyat yang tinggi terhadap Presiden perlu dijaga agar tidak berbalik arah, jika seandainya perjanjian ART itu tidak membuahkan hasil yang diinginkan rakyat.

Selain perjanjian ART, 11 nota kesepahaman sektoral yang ditandatangani perusahaan-perusahaan Indonesia dan Amerika diharapkan dapat membuka banyak lapangan kerja baru, selain meningkatkan volume investasi dan perdagangan. Tentunya yang diharapkan berbagai daerah di Indonesia adalah agar langkah diplomasi tingkat tinggi ini akan bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Perjanjian dagang Indonesia dengan Amerika Serikat juga tak boleh menimbulkan kesan yang keliru, seolah-olah negara-negara yang dijadikan lawan oleh Amerika harus menjadi lawan Indonesia juga, sehingga kita dibatasi untuk memperluas hubungan dengan mereka. Di situlah kedaulatan bangsa dan negara kita diuji.

Saya ingat perkataan Nelson Mandela bahwa “Kesalahan terbesar negara besar adalah menganggap bahwa musuhnya harus menjadi musuh kita juga. Bersahabat dengan suatu negara tidak harus berarti bermusuhan dengan musuh negara itu.”

Sebab bagi Indonesia, seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Orang Minang bilang: Duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang. Duduk sendiri terasa sempit, duduk bersama terasa lapang.

Maknanya: Ketika seseorang duduk sendiri atau menghadapi masalah sendirian, ia hanya megandalkan otaknya dengan satu sudut pandang. Masalah kecil sekalipun bisa terasa berat dan menghimpit. Tapi ketika duduk bersama, masalah besar pun bisa terasa ringan. Ketika kita membuka diri terhadap pendapat orang lain, maka peluang dan solusi akan terbuka lebar.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer menyepakati kerja sama di bidang maritim. Kerja sama itu berupa proyek pembangunan kapal tangkap ikan bagi nelayan Indonesia.

“Kerja sama pembangunan 1.582 kapal nelayan,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di London, Inggris, Rabu (21/1/2026) waktu setempat.

Teddy menjelaskan proyek pembangunan kapal ini diprediksi bisa menyerap 600.000 tenaga kerja di dalam negeri. Rinciannya, 30.000 orang awak kapal, 400.000 orang pekerja produksi, dan 170.000 orang yang akan merasakan multiplier effect (efek pengganda) dari aktivitas ini.

“Yang menarik begini, kapal ini menurut Menteri Kelautan Perikanan akan memperkerjakan sekitar 600.000 orang. Karena nanti diproduksinya, dirakitnya di Indonesia,” ujar dia.

Ia menambahkan Inggris juga berkomitmen untuk berinvestasi di Indonesia sebesar 4 miliar Pound Sterling atau sekitar Rp90 triliun. “Ada komitmen investasi sebesar 4 miliar Pound Sterling, itu sekitar Rp90 triliun,” katanya.

Hubungan diplomatik Indonesia dan Inggris sudah terjalin sejak Desember 1949 atau lebih dari tujuh dekade. Selama itu, hubungan dirawat dengan perjanjian hingga kepentingan strategis.

Adapun Prabowo bertemu dengan PM Starmer pada Selasa (20/1) di kantor Perdana Menteri Inggris, Downing Street Nomor 10, London. Mereka membahas penguatan kemitraan strategis Indonesia-Inggris, termasuk kerja sama ekonomi, pembangunan manusia, pertahanan dan politik luar negeri, ekonomi biru, serta transisi energi.

JAKARTA - Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Austria merangkap Republik Slovenia Damos Dumoli Agusman, melantik Mag.(FH) Stefan Düss sebagai Konsul Kehormatan Republik Indonesia di Graz. Adapun wilayah kerjanya meliputi negara bagian Styria dan Carinthia.

Pelantikan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Indonesia untuk memperluas jangkauan diplomasi dan memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Austria di tingkat regional.

Dalam sambutannya, Dubes RI untuk Austria Damos Dumoli Agusman menekankan bahwa penunjukan Konsul Kehormatan membawa pesan penting.

“Kami ingin kehadiran yang lebih kuat, hubungan yang lebih dekat, dan pintu yang lebih terbuka bagi hubungan bermakna di antara Indonesia dengan Austria,” ujarnya dalam upacara pelantikan yang diselenggarakan di Kantor Konsul Kehormata RI di EEE Austria di Graz, Rabu (17/12/2025).

Stefan Düss memiliki rekam jejak panjang dalam mengenal Indonesia, khususnya melalui keterlibatannya dalam program pelatihan vokasi dan pengembangan sumber daya manusia yang melibatkan berbagai institusi Indonesia.

Stefan Düss berkomitmen menjalankan tugas barunya sebagai Konsul Kehormatan RI dalam menjembatani kerja sama di wilayah Styria dan Carinthia.

“Tidak hanya dalam membangun hubungan ekonomi dan bisnis, tetapi juga dalam mempromosikan budaya dan pelayanan terhadap warga negara Indonesia,” ucapnya.