Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah yang hendak melakukan reformasi di sektor pasar modal.

Kadin menilai fokus pada penguatan aspek integritas dan transparansi merupakan prasyarat mutlak untuk memulihkan kepercayaan investor global maupun domestik.

Wakil Ketua Umum Bidang BUMN Kadin Indonesia, Kartika Wirjoatmodjo, mengatakan perbaikan tersebut perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan likuiditas, salah satunya melalui aturan free float hingga keterbukaan informasi kepemilikan saham yang lebih mendetail.

“Jadi saya rasa yang pertama adalah integritas, kedua transparansi. Jadi saya rasa itu langkah yang baik, dan kita sangat mendukung langkah pemerintah, OJK, dan BI untuk menambah transparansi, likuiditas melalui free float, dan juga integritas perdagangan,” ujarnya saat ditemui di Menara Kadin, Senin (2/2/2026).

Pria yang akrab disapa Tiko ini mencontohkan transformasi di tubuh BUMN selama satu dekade terakhir sebagai salah satu model keberhasilan. Saat ini, perusahaan pelat merah diwajibkan melakukan disclosure laporan keuangan secara rinci, termasuk memetakan porsi kepemilikan modal dalam negeri maupun luar negeri guna menjaga akuntabilitas pasar.

Kartika memproyeksikan, dengan standarisasi pelaporan yang lebih lengkap sebagaimana dijalankan BUMN, aliran dana (flow of funds) baik melalui investasi langsung (foreign direct investment/FDI) maupun private equity akan kembali mengalir lancar.

“Meski tentu akan ada periode penyesuaian, tetapi saya yakin dengan perbaikan-perbaikan ini, dunia usaha akan mendapat manfaat yang baik dalam jangka panjang,” pungkas Tiko.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap delapan rencana aksi untuk mempercepat reformasi integritas pasar modal Indonesia, usai sejumlah pejabatnya memutuskan untuk mengundurkan diri secara serempak pada Jumat (30/1/2026).

Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat likuiditas, tata kelola, transparansi, serta sinergi antarpemangku kepentingan guna meningkatkan daya saing pasar modal nasional.

Pertama, dari sisi likuiditas, OJK mendorong kebijakan baru terkait porsi kepemilikan saham publik atau free float.

Dalam rencana tersebut, batas minimum free float emiten akan dinaikkan menjadi 15%, sejalan dengan praktik dan standar pasar modal global.

“Kebijakan ini diharapkan dapat memperbesar saham yang beredar di publik dan meningkatkan likuiditas perdagangan,” ujar Friderica di Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (1/2/2026).

Adapun ketentuan free float minimum 15% tersebut akan diberlakukan bagi perusahaan yang akan melantai di bursa melalui penawaran umum perdana saham (IPO). Sementara itu, bagi emiten yang telah tercatat, regulator akan memberikan masa transisi agar penyesuaian dapat dilakukan secara wajar dan tidak mengganggu stabilitas pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana kenaikan batas minimal free float saham perdana menjadi 10% dinilai bakal sulit terealisasikan. Pasalnya, saat ini saja banyak emiten yang belum mampu memenuhi aturan free float minimal 7,5% yang berlaku di pasar modal Indonesia.

Pengamat Pasar Modal Teguh Hidayat mengatakan menilai persentase kepemilikan saham publik di beberapa emiten hanya berada di kisaran 4% –5 %.

Kondisi ini menandakan bahwa masih banyak perusahaan yang harus diperbaiki struktur kepemilikan sahamnya sebelum regulasi dinaikkan.

"Sebelum batasnya dinaikkan, lebih baik OJK atau BEI fokus dulu pada perusahaan yang sudah ada karena banyak yang belum mencapai 7,5%," ujarnya kepada Bisnis baru-baru ini.

Menurutnya persoalan menjadi lebih kompleks karena sebagian porsi free float justru masih dikuasai pihak satu grup, bukan investor publik murni.

"Harus dicek lagi juga. Beberapa yang sudah memenuhi juga pemegang saham publiknya masih sesama grupnya. Itu harus diperbaiki dulu,” imbuhnya.

Lebih jauh, pasar juga masih melihat kuatnya peran pemodal besar atau “bandar” dalam menentukan arah harga saham. Meski secara teori peningkatan free float akan menambah kedalaman pasar, kenyataannya distribusi saham bisa berjalan tidak seragam.

Tak hanya itu pelepasan kepemilikan juga harus dilakukan secara bertahap supaya Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG tidak langsung jeblok.

Teguh menilai pasar saham Indonesia juga masih kesulitan untuk menyerap pelepasan saham tersebut. Hal ini dengan melihat komposisi investor domestik yang menjadi penopang IHSG. Sementara investor asing masih melakukan aksi keluar pasar.

"Nilainya Rp21 triliun bagi investor asing mungkin kecil tapi kalau bagi investor domestik yang mendominasi itu berat," imbuhnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.