Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) global sejak awal tahun mulai menekan stabilitas harga minyak goreng domestik.

Di tengah pasokan sawit nasional yang melimpah, pemerintah kembali menghadapi dilema lama antara menjaga momentum ekspor dan memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.

Tekanan itu mulai terlihat pada April 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat minyak goreng menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi bulanan dengan andil 0,05%.

Pada saat yang sama, harga referensi CPO untuk penetapan bea keluar dan pungutan ekspor periode Mei 2026 naik menjadi US$1.049,58 per metrik ton, meningkat 6,06% dibandingkan April sebesar US$989,63 per metrik ton.

Kenaikan tersebut memperpanjang tren penguatan harga sawit internasional sejak awal tahun.

Bagi pasar domestik, situasi ini berarti ongkos bahan baku minyak goreng ikut meningkat, terutama ketika produsen memiliki insentif lebih besar menyalurkan produk ke pasar ekspor yang menawarkan margin lebih tinggi.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kenaikan harga CPO global memang tidak sepenuhnya otomatis diteruskan ke harga minyak goreng domestik. Namun dalam praktiknya, transmisi harga tetap sulit dihindari.

Menurut dia, Indonesia sebenarnya memiliki instrumen untuk meredam gejolak harga, seperti domestic market obligation (DMO) dan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita. Persoalannya, implementasi kebijakan itu dinilai belum optimal.

“Realisasi DMO yang masih rendah membuat pasokan ke dalam negeri tidak cukup kuat menahan kenaikan harga. Akibatnya, harga Minyakita yang seharusnya menjadi penyangga justru ikut naik di atas HET,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Artinya, lonjakan harga minyak goreng saat ini bukan semata akibat pasar global. Ada persoalan struktural di dalam negeri berupa distribusi yang belum efisien dan pengawasan pasokan yang belum efektif.

Secara statistik, kontribusi langsung minyak goreng terhadap inflasi memang relatif terbatas. Namun, dampak lanjutannya dinilai jauh lebih luas karena minyak goreng merupakan input penting bagi rumah tangga dan pelaku usaha makanan.

Ketika harga minyak goreng naik, pedagang makanan jadi cenderung menyesuaikan harga jual. Dampaknya kemudian merambat ke warung makan, industri rumahan, hingga usaha mikro yang bergantung pada produk gorengan dan makanan siap saji.

“Jadi meskipun kontribusi langsungnya kecil, efek rambatannya bisa lebih luas,” kata Yusuf.

Tekanan paling besar akan dirasakan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Pada kelompok ini, porsi belanja pangan pokok termasuk minyak goreng jauh lebih besar dibanding rumah tangga menengah atas. Kenaikan harga akan langsung menggerus ruang konsumsi mereka.

Dalam kondisi daya beli yang belum pulih penuh, rumah tangga rentan berpotensi menyesuaikan pola konsumsi dengan menekan kualitas makanan atau mengurangi frekuensi belanja. Risiko itu membuat persoalan minyak goreng tidak lagi sekadar isu inflasi, tetapi juga menyangkut kesejahteraan dan kualitas konsumsi masyarakat.

Di lapangan, pedagang pasar melihat minyak goreng masih menjadi komoditas paling bermasalah di tengah harga pangan lain yang relatif stabil.

Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan mengatakan mayoritas komoditas pangan saat ini masih terkendali. Harga beras masih bergerak di sekitar HET, sementara sejumlah komoditas hortikultura mulai turun di kawasan Jabodetabek.

Namun, Minyakita justru menjadi anomali. Harga minyak goreng rakyat itu masih bertahan di kisaran Rp22.000 hingga Rp22.500 per liter, jauh di atas HET yang ditetapkan pemerintah.

“Minyakita ini masih relatif tinggi dan tidak menuju HET maka harus ada solusi alternatif,” katanya.

Menurut Reynaldi, salah satu faktor penekan harga berasal dari biaya produksi, termasuk kemasan yang masih bergantung pada bahan baku impor. Kenaikan harga kemasan membuat ruang penurunan harga di tingkat konsumen semakin sempit.

Kondisi itu terjadi ketika perilaku belanja masyarakat justru masih cenderung hati-hati. Konsumen membeli sesuai kebutuhan harian dan belum menunjukkan lonjakan permintaan yang signifikan. Dengan kata lain, tingginya harga minyak goreng bukan didorong konsumsi berlebih, melainkan masalah biaya dan distribusi.

Ke depan, tekanan terhadap harga CPO diperkirakan belum cepat mereda. Produksi global yang tidak tumbuh signifikan, peningkatan serapan domestik untuk biodiesel B50, serta keterkaitan dengan harga energi dunia menjadi faktor utama yang menopang harga sawit di level tinggi.

Jika situasi itu berlanjut, ruang penurunan harga minyak goreng domestik akan semakin terbatas.

Yusuf menilai pemerintah perlu memprioritaskan tiga langkah. Pertama, memperbaiki implementasi DMO agar pasokan domestik benar-benar terjamin. Kedua, mengevaluasi berkala kebijakan biodiesel agar keseimbangan antara energi dan pangan tetap terjaga. Ketiga, memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan melalui bantuan yang lebih terarah.

Sementara itu, Ikappi meminta distribusi minyak goreng diperkuat di wilayah konsumsi besar seperti Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjelang Iduladha.

“Minyakita perlu dilakukan suplai yang cukup masif di beberapa titik yang rawan,” ujar Reynaldi.

Tanpa pembenahan pasokan dan distribusi, kenaikan harga CPO global berisiko terus diterjemahkan menjadi mahalnya minyak goreng di dalam negeri. Ketika itu terjadi, beban inflasi pangan akan kembali jatuh ke rumah tangga yang paling sensitif terhadap harga.

HR CPO naik karena ada kenaikan permintaan, sementara produksinya turun akibat libur Idul Fitri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut kenaikan harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) pada Mei 2026 dipengaruhi oleh menurunnya produksi saat libur Idul Fitri/Lebaran 2026.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengatakan HR CPO untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) untuk periode 1-31 Mei 2026 ditetapkan sebesar 1.049,58 dolar AS per metrik ton (MT). Nilai tersebut naik sebesar 59,95 dolar AS atau 6,06 persen dari HR CPO periode 1-30 April 2026, yang tercatat sebesar 989,63 dolar AS per MT.

"HR CPO naik karena ada kenaikan permintaan, sementara produksinya turun akibat libur Idul Fitri. Selain itu, naiknya harga minyak mentah yang akibat situasi geopolitik di Timur Tengah turut memicu kenaikan HR CPO," kata Tommy dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

HR CPO Mei 2026 naik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku, maka untuk periode Mei 2026, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar 178 dolar AS per MT dan PE CPO sebesar 12,5 persen dari HR CPO periode Mei 2026, yaitu 131,1978 dolar AS per MT.

Penetapan HR CPO diperoleh dari rata-rata harga periode 20 Maret-19 April 2026 pada Bursa CPO Indonesia sebesar 955,79 dolar AS per MT, Bursa CPO Malaysia sebesar 1.143,37 dolar AS per MT, dan Harga Port CPO Rotterdam sebesar 1.475,07 dolar AS per MT.

Merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2025, jika selisih harga rata-rata dari tiga sumber harga melebihi 40 dolar AS, HR CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan terdekat dari median.

"Maka, HR CPO bersumber dari Bursa CPO
Malaysia dan Bursa CPO Indonesia. Berdasarkan perhitungan tersebut, HR CPO ditetapkan sebesar
1.049,58 dolar AS per MT," kata Tommy.

Selanjutnya, minyak goreng (Refined, Bleached, and Deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan neto ≤ 25 kg dikenakan BK sebesar 48 dolar AS per MT.

Penetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1029 Tahun 2026 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 Kg.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sampoerna Agro Tbk. (SGRO) menyampaikan telah menyerap belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp230 miliar sampai periode sembilan bulan 2025.

Direktur Sampoerna Agro Heri Harjanto menjelaskan tahun ini perseroan menganggarkan belanja modal pada kisaran Rp400 miliar hingga Rp500 miliar.

“Sampai September kami sudah realisasikan sebesar Rp230 miliar. Kami lihat, kami mungkin akan bisa merealisasikan capex sekitar Rp400 miliar sampai akhir tahun ini,” ujar Heri dalam paparan publik SGRO di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Sementara itu, untuk belanja modal tahun depan, menurut Heri anggaran capex tersebut masih berada dalam tahap finalisasi. Namun, menurutnya capex tahun depan akan lebih tinggi dibandingkan tahun ini. Selain itu, lanjutnya, SGRO juga belum menentukan panduan kinerja untuk tahun 2026 mendatang.

Sampai September 2025, total pendapatan SGRO naik 37% secara tahunan menjadi Rp4,6 triliun. Pendapatan dari CPO melonjak sebesar 28% menjadi Rp3,5 triliun secara tahunan, didukung oleh kenaikan harga jual rata-rata (ASP) CPO sebesar 15% yoy menjadi Rp14.457/kg dan volume penjualan CPO yang naik 11% yoy.

Pendapatan dari palm kernel (PK), sebagai kontributor terbesar pendapatan kedua, meningkat sebesar 111% yoy yang disebabkan oleh kenaikan ASP PK sebesar 73% yoy menjadi Rp12.495/kg dan volume PK yang lebih tinggi.

Adapun total produksi TBS SGRO mengalami perbaikan sebesar 13% yoy menjadi 1,2 juta ton pada sembilan bulan 2025 berkat meredanya dampak El-Nino yang terjadi pada semester kedua 2023, yang menyebabkan penurunan produksi pada 2024.

Produksi TBS dari kebun inti meningkat 12% yoy menjadi 846.810 ton, sedangkan produksi TBS dari pihak eksternal atau plasma dan pihak ketiga meningkat 16% yoy menjadi 402.820 ton.

SGRO memperkirakan harga CPO akan tetap solid dalam enam bulan ke depan, yang akan didorong oleh ekspektasi permintaan yang kuat menjelang periode Ramadan di kuartal I/2026 serta musim produksi CPO yang lemah pada kuartal awal 2026. Selain itu, implementasi lanjutan dari B50 di Indonesia juga diperkirakan akan membantu menopang harga CPO.

Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Universitas Indonesia (UI) mengungkapkan harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) bakal naik Rp3.666,65 per kilogram (kg) jika implementasi B50 berlaku.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam penelitian bertajuk 'Produksi Sawit, Dinamika Pasar, serta Keseimbangan Biodiesel di Indonesia'.

Salah seorang peneliti UI, Surjadi, mengatakan, peningkatan mandatori biodiesel sebesar 10% dari B40 menjadi B50 mendorong kenaikan harga CPO domestik.

"Peningkatan mandatory blending sebesar 10% dapat mendorong kenaikan harga CPO domestik sebesar Rp3.666,65 per kilogram, itu kalau naiknya 10%," kata Surjadi dalam acara Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Menurutnya, kenaikan harga itu terjadi lantaran kebutuhan CPO bakal meningkat. Menurut data yang dia paparkan, kebutuhan CPO untuk B50 mencapai 54 juta ton. Sementara, produksi CPO diprediksi mencapai 49,5 juta ton.

Selain itu, kenaikan mandatori B40 menjadi B50 berpotensi mendorong kenaikan harga CPO internasional sebesar US$159,32 per metrik ton.

"Kalau kami hitung, naik dari B40 ke B50 itu bisa meningkatkan harga CPO internasional US$159,32 per metrik ton. Nah ini yang ditimbulkan apabila kita meningkatkan dari B40 ke B50," ucap Surjadi.

Dia menyebut, peningkatan blending pada tingkat yang lebih tinggi (10%) menimbulkan market shock terhadap pasar global CPO melalui mekanisme kenaikan harga.

Selain itu, implementasi B50 juga berpotensi mengerek harga tandan buah segar (TBS) hingga Rp618 per kg. Kendati, kehati-hatian diperlukan karena Dampak positif terhadap harga TBS dapat tereduksi jika kenaikan mandatori disertai kenaikan pungutan ekspor atau PE.

Menurut Surjadi, setiap kenaikan PE sebesar 1% menurunkan harga TBS sekitar Rp333,67 per kg. Apalagi, skenario mandatori B50 membutuhkan PE sebesar 15,17%. Angka itu naik dibanding tarif saat ini, yakni 10%. Oleh karena itu, menyebabkan penurunan kumulatif harga TBS hingga Rp1.725 per kg.

"Penurunan harga ini paling dirasakan oleh petani kelapa sawit swadaya, yang berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan petani secara signifikan," tutur Surjadi.

Tak hanya itu, implementasi B50 juga berpotensi menaikkan harga minyak goreng sebesar Rp1.899 per liter. Surjadi mengatakan, dengan asumsi harga dasar minyak goreng pada Agustus 2025, yaitu rata-rata Rp21.000 per liter maka program B50 diperkirakan dapat mendorong kenaikan harga minyak goreng hingga 9%.

"Jadi kalau B40 menjadi B50, itu berisiko meningkatkan harga minyak goreng sebesar Rp1.899 atau kalau kita hitung persentasenya terhadap Rp21.000 per liter itu adalah 9%," jelas Surjadi.

Lebih lanjut, Surjadi pun merekomendasikan sejumlah kebijakan untuk pemerintah dalam mengimplementasikan mandatori B50.

Menurutnya, kebijakan mandatori biodiesel perlu dijalankan secara fleksibel agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan antara energi, pangan, ekspor, dan fiskal. Berdasarkan penelitian ini, tingkat blending optimum adalah 37,8%.

Selanjutnya, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan batas atas dan batas bawah untuk tingkat campuran yang optimal. Selain itu, pemerintah perlu tetap menjaga ketahanan energi, ekspor, harga minyak goreng, stabilitas TBS, dan keberlanjutan fiskal BPDP. Di samping itu, pungutan ekspor sebaiknya tidak dinaikkan karena setiap kenaikan akan menekan harga TBS.

"Dampak paling besar dirasakan petani swadaya yang berisiko mengalami penurunan kesejahteraan," imbuhnya.

Surjadi menambahkan bahwa peningkatan produksi CPO harus menjadi prioritas nasional. Pemerintah juga perlu mengevaluasi regulasi yang menghambat pertumbuhan produksi sawit dan peremajaan sawit rakyat.