JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyebut mempertahankan harga Pertamax di bawah harga keekonomian berpotensi membebani anggaran negara . Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk berbagai program publik dikhawatirkan terserap untuk menutup selisih harga bahan bakar minyak (BBM) .

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya mengatakan, kenaikan harga Pertamax tidak terlepas dari dinamika harga minyak dunia yang dipengaruhi ketegangan geopolitik dan gangguan pasokan energi global.

"Banyak yang bertanya mengapa harga Pertamax naik? Karena Indonesia tidak hidup sendirian. Harga minyak dunia naik akibat ketegangan geopolitik dan gangguan pasokan energi global. Sebagai BBM non-subsidi, Pertamax memang mengikuti harga pasar," kata Fifi dikutip dari akun Instagram @ditjenkpm, Minggu (14/6/2026).

Menurut Fifi, apabila harga Pertamax terus ditahan di bawah harga keekonomian, negara harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk menutup selisih harga tersebut. Padahal, anggaran negara juga dibutuhkan untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga pembangunan.

"Jika harga Pertamax terus ditahan di bawah harga keekonomian, negara harus mengeluarkan anggaran yang semakin besar. Artinya, uang yang seharusnya bisa digunakan untuk sekolah, rumah sakit, bantuan sosial maupun pembangunan lainnya, akhirnya habis untuk menutup selisih harga BBM," tutur Fifi.

Ia menambahkan, harga Pertamax di Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, harga bensin setara RON 92 di Filipina berada di kisaran Rp22.000 per liter, Laos lebih dari Rp31.000 per liter, Thailand hampir Rp29.000 per liter, Myanmar sekitar Rp25.000 per liter, dan Singapura mendekati Rp43.000 per liter.

Lebih lanjut, Fifi mengatakan pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi agar tidak mengalami kenaikan. Saat ini, harga Pertalite masih dipatok Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter.

Menakar Efek Domino Pertamax Rp16.250: Waspada Ancaman Inflasi



"Yang juga penting, pemerintah tidak menaikkan BBM subsidi. Pertalite tetap Rp10.000 dan biosolar tetap Rp6.800 per liter. Perlindungan kepada masyarakat yang paling membutuhkan tetap dijaga. Kepentingan warga selalu menjadi dasar pengambilan kebijakan," ujarnya.

Karena itu, Fifi menilai pembahasan mengenai subsidi yang tepat sasaran semakin penting agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Di sinilah pembicaraan tentang subsidi yang tepat sasaran justru semakin relevan, agar bantuan negara benar-benar dinikmati mereka yang berhak, bukan mereka yang mampu," tandasnya.

SURABAYA - Sosialisasi dan pendaftaran Program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Aula Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jumat (12/6/2026) dipenuhi ratusan warga yang antusias mengikuti kegiatan tersebut. W arga berdatangan sejak pagi untuk memperoleh informasi sekaligus mencoba langsung Portal Perlinsos yang memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri agar terdata dalam sistem perlindungan sosial nasional.

Kegiatan yang diikuti sekitar 200 warga itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial agar berbagai program perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dalam kunjungan jurnalistik yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), awak media juga diajak menyaksikan langsung proses sosialisasi, demonstrasi penggunaan Portal Perlinsos, hingga pendaftaran warga di lapangan.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya menjelaskan bahwa digitalisasi Perlinsos merupakan ikhtiar pemerintah memastikan tidak ada warga yang berhak menerima bantuan negara namun luput dari pendataan. “Kalau memang berhak mendapatkan bantuan pemerintah, jangan sampai ada yang terlewat. Digitalisasi Perlinsos hadir untuk membantu negara mengenali kondisi warganya dengan lebih baik sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” kata Fifi.



Dia pun mengingatkan masyarakat agar menjaga keamanan data pribadi dan mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial. Masyarakat diminta tidak memberikan data pribadi, kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak yang tidak dikenal serta tidak percaya kepada pihak yang meminta imbalan dengan alasan mempercepat pencairan bantuan.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico menambahkan, perbaikan dan integrasi data menjadi salah satu agenda penting pemerintah dalam reformasi sistem perlindungan sosial nasional. Dikatakan Robben, pemerintah saat ini tengah mengonsolidasikan berbagai sumber data yang selama ini terpisah, termasuk DTKS, Regsosek, dan P3KE, menjadi basis data yang lebih terpadu sehingga kebijakan bantuan sosial dapat disusun berdasarkan kondisi riil masyarakat.

Dia membeberkan masih terdapat sekitar 365.348 warga Surabaya yang belum terklaster dalam desil kesejahteraan. Kondisi itu perlu segera diselesaikan agar berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan program pemberdayaan seperti Sekolah Rakyat, dapat menjangkau kelompok sasaran secara lebih tepat.

“Data yang semakin akurat akan membuat intervensi pemerintah menjadi lebih tepat. Karena itu diperlukan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping, dan masyarakat untuk memastikan setiap warga terpetakan dengan baik,” ujar Robben.

Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Rahmat Andika menjelaskan bahwa Portal Perlinsos dirancang untuk mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi masyarakat melalui pemanfaatan identitas digital serta pertukaran data antar-kementerian dan lembaga yang terintegrasi. “Portal Perlinsos memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri secara langsung sehingga proses verifikasi dapat berlangsung lebih cepat dengan dukungan interoperabilitas data antarlembaga,” jelas Rahmat.

Kota Surabaya menjadi salah satu dari 42 daerah percontohan implementasi Program Digitalisasi Perlinsos bersama 41 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Sebelum pelaksanaan uji coba, Pemerintah Kota Surabaya telah menjalankan berbagai tahapan persiapan, mulai dari sosialisasi kepada perangkat daerah hingga pelatihan bagi agen Perlinsos.

Capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masyarakat Kota Surabaya tercatat mencapai 99,67 persen, sementara aktivasi IKD agen Perlinsos Digital telah mencapai 100 persen. Melalui Program Digitalisasi Perlinsos, pemerintah berharap proses pendataan masyarakat menjadi semakin akurat, transparan, dan inklusif sehingga bantuan sosial serta berbagai program kesejahteraan dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.

Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, media, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan transformasi digital perlindungan sosial yang berorientasi pada kebutuhan warga.

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang terus mendorong Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) melakukan penilaian mandiri (self-assessment). Hal itu merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak atau yang dikenal dengan PP Tunas .

Menurut Nurul, kepatuhan platform digital terhadap PP Tunas merupakan langkah penting dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia di tengah semakin tingginya aktivitas masyarakat di dunia digital.

"Saya mengapresiasi langkah Komdigi yang secara konsisten mengawal pelaksanaan PP Tunas. Perlindungan anak di ruang digital tidak bisa ditawar karena tantangan yang dihadapi saat ini semakin kompleks, mulai dari paparan konten negatif, perundungan siber, hingga risiko kecanduan digital," kata Nurul Arifin di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Berdasarkan data Komdigi, hingga 9 Juni 2026 tercatat 64 PSE dengan sekitar 175 platform layanan digital telah menyampaikan hasil self-assessment. Sejumlah platform besar yang telah mengikuti proses tersebut antara lain Netflix, PUBG, Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Dana, GoPay, Grab, hingga ChatGPT.

Nurul menilai capaian tersebut merupakan awal yang baik, tetapi masih perlu ditingkatkan mengingat jumlah platform digital yang beroperasi di Indonesia sangat besar.

"Kita tentu menyambut baik karena sudah ada puluhan PSE yang menyesuaikan diri dengan ketentuan PP Tunas. Namun saya berharap jumlah ini terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga semakin banyak platform yang menunjukkan komitmen nyata terhadap perlindungan anak," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan bahwa kepatuhan terhadap PP Tunas tidak seharusnya dipandang sebagai beban regulasi, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk membangun ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab.

Ia juga mendukung langkah Komdigi yang akan melakukan verifikasi terhadap hasil self-assessment yang disampaikan oleh para penyelenggara platform digital. Menurutnya, proses evaluasi yang komprehensif diperlukan agar klasifikasi risiko setiap platform benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.

"Kita ingin memastikan bahwa perlindungan anak tidak hanya berhenti pada laporan administrasi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk verifikasi usia yang efektif, moderasi konten yang baik, serta tersedianya fitur pengawasan orang tua yang memadai," katanya.

Nurul berharap platform-platform yang hingga kini belum menyampaikan penilaian mandiri dapat segera memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

"Semakin cepat platform melakukan penyesuaian dan memenuhi kewajiban PP Tunas, semakin cepat pula kita dapat menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan ramah anak. Ini adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri, dan masyarakat," tuturnya.

JAKARTA - Mulai 1 Juli 2026, proses registrasi SIM Card wajib melalui sistem biometrik bagi pengguna baru (new registration). Proses tersebut sudah bisa dilakukan di seluruh Indonesia dengan cara yang cukup sederhana dan tidak memakan banyak waktu.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, proses registrasi SIM Card berbasis biometrik ini hanya memakan waktu satu sekitar satu menit. “Semuanya bisa web based ataupun berbagai macam. Dan rata-rata di bawah satu menit prosesnya,” kata Edwin dalam konferensi pers di Garuda Spark Innovation Hall Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2026).

Ia menjelaskan, proses registrasi itu cukup sederhana. Para pengguna baru atau new registration bisa membeli SIM Card dimana saja baik gerai maupun outlet resmi. Kemudian para pengguna bisa langsung mengunjungi website atau aplikasi yang disediakan oleh operator seluler untuk melakukan registrasi berbasis biometrik.

“Prosesnya sederhana, tetapi ada beda beda sedikit. Pembeli nomor baru bisa membelinya di mana saja, baik di gerai maupun di lapak penjualan biasa. Kemudian kita ada web-based. Jika menggunakan Telkomsel, bisa lewat situs mereka, jika Indosat atau XL, bisa menggunakan apps masing-masing,” ucap dia.

Setelah itu, para pengguna tinggal memilih opsi registrasi baru dan memasukkan nomor telepon dari SIM Card yang telah dibeli serta nomor KTP atau NIK. Kemudian, sistem akan mengirimkan nomor OTP dan memulai sistem biometrik dengan mengambil foto wajah pengguna.

Nantinya, foto wajah tersebut akan diselaraskan dengan data yang tercatat di pihak Kependudukan dan Catatan Sipil. Jika tingkat keselarasan mencapai 96 persen, maka sistem dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan memberikan respon dan pengguna berhasil terverifikasi. Setelah proses tersebut maka SIM Card yang dibeli sudah aktif dan bisa digunakan.

“Kemudian new SIM Card registrasi kartu SIM baru, masukkan nomor teleponnya, masukkan nomor KTP-nya kemudian keluar OTP. Setelah OK, baru masuk ke tahap biometrik. Ambil foto wajah, lalu dikirim, foto wajah ini dicocokkan dengan tingkat akurasi Level lima itu 96 persen akurasi,” tutur Edwin.

Terakhir, ia memastikan bahwa data yang telah dikirim oleh pengguna saat registrasi dalam keadaan aman. Sebab, data tersebut tidak dipegang oleh pihak operator seluler melainkan oleh pihak Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Perlu dicatat, tidak ada operator seluler yang menyimpan data kependudukan Anda. Data kependudukan bapak-bapak dan ibu-ibu yang melakukan biometrik sepenuhnya menjadi hak Dukcapil, bukan operator seluler. Tidak ada data wajah bapak-ibu yang disimpan di operator seluler. Operator seluler hanya mengenkripsi data wajah, kemudian mengirimkannya ke Dukcapil untuk dicocokkan,” pungkas dia.

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai menerapkan registrasi SIM Card berbasis biometrik untuk pengguna baru mulai 1 Juli 2026. Hal tersebut dilakukan guna memastikan tidak ada nomor SIM Card yang digunakan secara ilegal dan tidak sesuai dengan nama pengguna, termasuk mencegah adanya kejahatan digital yang saat ini masih marak terjadi di kalangan masyarakat.

Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah dalam konferensi pers di Garuda Spark Innovation Hall Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2026). Edwin mengatakan, sebelumnya pemerintah sendiri telah melakukan uji coba sistem tersebut sejak awal 2026.

“Registrasi SIM secara biometrik untuk new registration sudah bisa dimulai efektif secara penuh nasional, tidak ada lagi kelonggaran, per 1 Juli 2026. Sejak Januari kita sudah mulai trial penggunaan teknologi. Tiga operator seluler, Telkomsel, Indosat, XL Axiata,” kata Edwin.

Ia menuturkan, penerapan registrasi SIM Card berbasis biometrik ini juga lantaran adanya dampak positif yang terlihat setelah masa uji coba selama lima bulan terakhir. Dimulai dari registrasi yang bisa dilakukan di seluruh Indonesia, waktu registrasi yang cukup singkat dan hanya memakan waktu sekitar satu menit, lebih mudah dibandingkan registrasi menggunakan NIK.

“Dari sini kita melihat dari pengamatan langsung maupun dari laporan, alhamdulillah proses registrasi ini jauh lebih cepat ketimbang harus menggunakan NIK. Semuanya bisa web based ataupun berbagai macam. Dan rata-rata di bawah 1 menit prosesnya. Jadi dari experience juga sudah didapatkan,” ucap dia.

Selain itu, dampak positif lainnya adalah pencegahan terhadap kejahatan digital serta penggunaan nomor secara ilegal dan tidak sesuai dengan nama pengguna. Melalui registrasi berbasis biometrik ini, masyarakat bisa melaporkan jika NIK atau nomor kartu keluarga mereka digunakan untuk registrasi SIM Card secara ilegal.

“Mereka bisa lakukan dan mereka bisa memanfaatkan itu, fasilitas itu untuk segera mengatakan, ‘Ini bukan punya saya, tolong ini dimatikan’. Nah, ini experience yang sudah kita dapat, baik dari customer dan juga dari operator seluler sendiri yang mengatakan bahwa secara image mereka juga membaik,” tutur Edwin.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dalam masa uji coba per bulan April 2026 sudah ada 300.000 registrasi nomor baru menggunakan biometrik per harinya. Maka dari itu, ia juga menargetkan dalam masa penerapan secara menyeluruh pada awal Juli mendatang juga ada 300.000 registrasi setiap harinya.

“Kemarin, untuk new registration pergerakannya cukup masif. Saya kasi gambaran aja new registrasi daily pada bulan April 2026 rata-rata mencapai 300.000. Jadi, sekarang sasarannya adalah 300.000 registrasi baru per hari. Dengan 300.000 daily ini, saya kira operator seluler sudah siap sistemnya,” pungkasnya.

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan bahwa keberadaan pers sangat penting sebagai benteng pertahanan dalam melawan hoaks dan disinformasi di tengah derasnya arus informasi di masyarakat. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Komdigi Fifi Aleyda Yahya.

"Kami memandang rekan-rekan pers sebagai benteng pertahanan melawan hoaks dan disinformasi," kata Fifi dalam sambutannya di acara Fun Walk yang digelar Dewan Pers bersama Insan Pers dalam rangka 'World Press Freedom 2026', Minggu (10/5/2026).

Menurut dia, para jurnalis memegang peran kunci penting dalam rangka menjaga kebenaran di tengah arus informasi yang semakin cepat dan belum tentu terverifikasi. "Di era digital, kecepatan tidak boleh mengalahkan akurasi," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Fifi, Pemerintah bersama insan pers memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan kualitas informasi yang beredar di ruang publik.

"Produk jurnalistik harus berorientasi pada kepentingan dan memberikan manfaat bagi publik di tengah tekanan kecepatan produksi informasi," tuturnya.

JAKARTA - Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais bicara tentang video pernyataannya soal Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang viral di media sosial ( medsos ). Amien menyinggung hak kebebasan berpendapat seseorang di dalam negara penganut sistem demokrasi.

"Jadi saya begini, saya pertama yakin demokrasi itu berjalan baik. Kalo kebebasan menggunakan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita itu tidak dibatasi, tidak diberangus," kata Amien di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikutip Senin (4/5/2026).

Kemudian, Amien juga menyebut bahwa dalam demokrasi seseorang boleh berpendapat terkait dengan hal yang bertentangan dengan penguasa. "Tetapi jadi point of conflict-nya itu, point of perbedaannya itu adalah, yang bersangkutan dengan nasib bangsa," ujarnya

Amien pun mengklaim dirinya sangat dekat dengan Presiden Prabowo Subianto. 'Nah saya melihat, bahwa kalau Pak Prabowo itu saya kenal sudah sekian tahun yang lalu. Saya sering nginap di Hambalang, saya sering di Kertanegara, pada malam saya baru pulang dan lain-lain, ngopi bersama," kata Amien.

Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pihaknya hanya melakukan take down video Amien Rais yang belakangan ramai diperbincangkan. "Jadi salah satunya adalah melakukan take down. Jadi melakukan take down itu adalah juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdigi," kata Meutya kepada wartawan, Minggu (3/5/2026).

Meutya pun buka suara perihal narasi pihaknya akan melakukan gugatan. Ia menegaskan, hal itu tidak benar. "Tentu yang akan kita lakukan ini, kan ada beberapa media yang bukan media ya, mungkin saya enggak tahu media atau bukan, tapi seolah-olah akan ada gugatan dan lain-lain ya, tidak benar itu, bukan kewenangan Komdigi," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Meutya Hafid menegaskan tuduhan Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais yang dialamatkan kepada Presiden Prabowo Subianto merupakan hoaks dan mengandung unsur fitnah serta ujaran kebencian. Pemerintah menilai konten tersebut berpotensi memicu kegaduhan publik dan memecah belah masyarakat.

Meutya menyatakan pihaknya telah mengidentifikasi video yang beredar di media sosial tersebut. Menurutnya, isi video memuat serangan personal dan tidak memiliki dasar fakta. "Komdigi menegaskan bahwa isi video tersebut adalah hoaks, fitnah serta mengandung ujaran kebencian,” kata Meutya dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).

Komdigi menilai narasi yang dibangun dalam video tersebut merupakan bentuk provokasi yang berpotensi memecah belah bangsa. Pemerintah menegaskan ruang digital seharusnya menjadi tempat adu gagasan yang sehat, bukan sarana penyebaran kebencian dan serangan terhadap martabat individu.

Lebih lanjut, Komdigi akan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang terlibat dalam pembuatan maupun distribusi konten tersebut. Tindakan tersebut dinilai melanggar Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk menjaga ruang digital tetap sehat, produktif, dan aman. Selain itu, publik diimbau untuk meningkatkan literasi digital agar kebebasan berekspresi tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab.

DENPASAR - Ruang siber menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Internet tak lagi hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga ruang aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, hingga layanan publik.

Akan tetapi, di balik manfaat tersebut, ruang digital juga menghadirkan tantangan serius berupa kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, konten negatif, kecanduan gim daring, judi online, hingga eksploitasi anak di ruang digital.

Merespons kompleksitas tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Penegakan Hukum dan Perlindungan Ruang Digital Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Bali, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan ini menjadi forum koordinasi lintas sektor antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola serta penegakan hukum di ruang digital.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Ismail menegaskan bahwa ruang digital kini telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat.

Aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, hingga budaya semakin bergantung pada internet. Namun, ruang digital juga membawa risiko baru yang membutuhkan respons hukum secara cepat dan terkoordinasi.

Ia mengungkapkan, berdasarkan survei, waktu layar atau screen time anak-anak telah mencapai lebih dari delapan jam per hari, baik melalui telepon genggam, tablet, maupun komputer. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat semakin bergantung pada ruang digital.

Namun, ketergantungan itu juga membawa konsekuensi serius. Ruang digital tidak hanya menjadi sarana produktivitas dan peningkatan daya saing nasional, tetapi juga dapat menjadi medium terjadinya berbagai tindak pidana baru.

“Berbagai macam tindak pidana yang dilakukan di ruang digital sekarang makin banyak, variasinya bermacam-macam, dan bisa memberikan efek yang cukup signifikan bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat,” kata Ismail.

Menurutnya, Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta sejumlah perubahannya. Namun, UU ITE tidak dapat berjalan sendiri, terutama setelah disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang membawa implikasi terhadap pengaturan pidana di ruang siber.

Karena itu, diperlukan koordinasi dan harmonisasi agar penegakan hukum di ruang digital tidak menimbulkan tumpang tindih norma, inkonsistensi pengaturan, maupun ketidakpastian hukum.

Forum tersebut menghadirkan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Alexander Sabar, sebagai salah satu narasumber utama.

Alexander dihadirkan untuk memberikan perspektif mengenai arah kebijakan pengawasan ruang digital serta kebutuhan penguatan sinergi lintas sektor dalam menangani berbagai pelanggaran dan tindak pidana di ruang digital. Alexander mengungkapkan bahwa penegakan hukum digital saat ini berada dalam fase penting seiring transformasi kerangka hukum pidana Indonesia.

Menurutnya, terdapat empat instrumen hukum utama yang saling terkait, yakni KUHP, KUHAP, Undang-Undang Penyesuaian Pidana, serta Undang-Undang ITE yang telah mengalami perubahan kedua. KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana yang berlaku serentak pada 1 Januari 2026 membentuk sistem hukum pidana nasional yang lebih terintegrasi, mulai dari pengaturan pidana materiil, prosedur penegakan hukum, hingga penyesuaian ketentuan dengan perkembangan hukum terkini.

“Dalam konteks ini terdapat beberapa irisan pengaturan yang perlu kita cermati bersama, khususnya antara Undang-Undang ITE dengan kerangka KUHP dan KUHAP baru, baik dari aspek materiil terkait norma pidananya maupun aspek formil terkait mekanisme penegakan hukumnya,” ujar Alexander.

Ia menambahkan, salah satu aspek yang perlu dipahami bersama adalah mekanisme pemblokiran atau take down konten digital. Menurut Alexander, publik kerap memahami tugas Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital hanya sebatas melakukan pemblokiran, padahal langkah tersebut harus berada dalam koridor hukum yang jelas.

Selain itu, kegiatan juga menghadirkan Yohanes Priyana, Hakim Agung Kamar Pidana pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam sesi tersebut, Yohanes memberikan pandangan dari perspektif peradilan, terutama terkait penerapan UU ITE dan peraturan pelaksanaannya dalam hubungannya dengan KUHP.

Melalui diskusi tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital berharap terdapat kesamaan pemahaman antara regulator, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan dalam menangani perkara di ruang digital. Kesamaan perspektif ini penting agar penegakan hukum tidak hanya berjalan tegas, tetapi juga konsisten, proporsional, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

BANDUNG - Transformasi digital telah mengubah secara fundamental cara masyarakat mengonsumsi informasi, menuntut humas pemerintah untuk tidak lagi sekadar menyampaikan pesan, tetapi mampu mengemasnya secara kreatif, sederhana, dan relevan. Hal ini ditegaskan oleh perwakilan Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Ditjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Angki Kusumadewi dalam kegiatan Aksi Bakohumas Masterclass Pengelolaan Konten: Seni Mengemas Pesan Publik menjadi Konten Kreatif yang diselenggarakan di Bandung pada Senin (27/4/2026).

Dalam sambutannya, Angki menegaskan bahwa kegiatan bimbingan teknis ini merupakan bagian dari kontribusi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) dalam meningkatkan kapasitas humas pemerintah di seluruh Indonesia, baik di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. “Kegiatan ini merupakan upaya kami untuk mengakomodasi kebutuhan peningkatan kapasitas humas di tengah perkembangan teknologi digital yang sangat cepat. Humas masa kini dituntut mampu mengolah data menjadi pesan publik yang lebih kreatif, sederhana, relevan, dan mudah dipahami,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa perubahan perilaku audiens, khususnya di era digital, menuntut pendekatan komunikasi yang berbeda. Masyarakat kini cenderung mengonsumsi informasi secara cepat, melakukan scanning, serta lebih menyukai konten audiovisual dibandingkan teks panjang.

Dalam konteks ini, humas tidak cukup hanya mengandalkan validitas data, tetapi juga harus mampu memastikan pesan tersebut menarik perhatian dan membangun keterlibatan publik. “Intinya bagaimana humas bisa kreatif di tengah terpaan konten digital yang begitu masif, sehingga informasi yang disampaikan tidak hanya sampai, tetapi juga bisa diterima dan dipahami oleh masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan yang diikuti oleh insan humas dari berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah ini berlangsung secara luring dan daring, sekaligus menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat kompetensi komunikasi publik di tengah tantangan disrupsi digital yang semakin kompleks.

Kegiatan ini menekankan bahwa tujuan utama komunikasi publik tetap sama, yaitu memastikan pesan tersampaikan secara efektif, terlepas dari bentuk medianya. Namun, dalam konteks digital saat ini, keberhasilan tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan humas dalam menggabungkan validitas data dengan kreativitas penyajian.

Melalui Aksi Bakohumas, pemerintah mendorong transformasi peran humas sebagai jembatan strategis antara negara dan masyarakat, tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai kreator pesan publik yang adaptif, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan komunikasi di era digital. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh peserta, sekaligus memperkuat kualitas komunikasi publik pemerintah agar lebih efektif, inklusif, dan berdampak luas bagi masyarakat.

JAKARTA - Pakar Hukum Perlindungan Data Pribadi dari Universitas Bhayangkara Awaludin Marwan merespons rencana pemblokiran Wikimedia oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) jika Wikimedia masih tidak mematuhi untuk mendaftar. Hal ini adalah konsekuensi logis dari penerapan kedaulatan digital, di mana negara harus memastikan tanggungjawab pengendali data.

Awaludin menyampaikan bahwa hal ini sudah dimulai sejak November 2025 di mana bentuk kepatuhan ini sudah disampaikan sebelumnya oleh Komdigi ke Wikimedia Foundation. Menurutnya, UU No 1/2024, perubahan kedua atas UU ITE, mempertegas bahwa setiap penyelenggaraan sistem elektronik harus tunduk pada kepentingan nasional dan perlindungan masyarakat.

Pemerintah, melalui Komdigi, mengetuk Wikimedia merujuk pada PP 71/2019 (PP PSTE). “Aturan ini adalah titah bagi setiap tamu digital, Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pendaftaran. Namun, permintaan itu seperti dilempar ke dalam sumur tak berdasar. Wikimedia meminta waktu, lalu meminta lagi—sebuah tarian penundaan yang disambut pemerintah dengan kesabaran luar biasa, hingga diskresi mencapai batas finalnya pada 20 Januari 2026,” ujar Awaludin di Jakarta Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, relaksasi yang ditawarkan oleh Permenkominfo No 10/2021 seolah diabaikan. Aturan ini sebenarnya hadir sebagai tangan terbuka—memberikan kemudahan pendaftaran bagi PSE Lingkup Privat melalui sistem OSS, namun sekaligus membawa pedang sanksi yang tajam bagi mereka yang ingkar.

“Maka wajar ketika batas waktu 20 Januari dilewati tanpa berkas yang masuk, kesabaran birokrasi pun habis. Surat rencana pemblokiran meluncur pada 28 Januari, sebuah sinyal bahwa kedaulatan digital tidak bisa ditawar dengan alasan kebebasan akses semata. Namun, hingga 25 Februari 2026, yang terdengar hanyalah kesunyian,” jelasnya.

Awaludin berpandangan, di balik drama surat-menyurat ini, terdapat esensi yang lebih mendalam, yaitu kedaulatan Pelindungan Data Pribadi (PDP). Saat Wikimedia enggan mendaftarkan dirinya sesuai mandat Permenkominfo 10/2021, mereka seolah membangun benteng yang tak tertembus oleh yurisdiksi Indonesia.

“Padahal, pendaftaran adalah pintu masuk bagi negara untuk memastikan tanggung jawab pengendali data. Tanpa itu, platform ini menjadi entitas hantu,” pungkas Awaludin.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mengancam pemblokiran Wikimedia Foundation selaku pengelola Wikipedia. Namun, ia meminta Komdigi untuk mengedepankan oendrkatan komunikatif dan persuasif.

Dave menegaskan bahwa tata kelola ruang digital di Indonesia harus dijalankan dengan tertib dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Regulasi mengenai kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dinilai instrumen penting yang dirancang untuk memastikan keteraturan, akuntabilitas, serta perlindungan kepentingan masyarakat.

"Oleh karena itu, setiap platform digital, baik lokal maupun internasional, termasuk Wikimedia Foundation sebagai pengelola Wikipedia, perlu menghormati dan mematuhi ketentuan tersebut sebagai wujud penghargaan terhadap kedaulatan hukum Indonesia," kata Dave dikutip, Minggu (19/4/2026).

Di sisi lain, Dave melihat bahwa Wikipedia memiliki peran yang sangat strategis sebagai sumber pengetahuan terbuka yang digunakan oleh jutaan masyarakat Indonesia. Ia menilai, Wikipedia telah menjadi rujukan utama dalam pendidikan, penelitian, maupun kebutuhan informasi sehari-hari.

Untuk itu,ia menilai, mengurangi akses terhadap layanan ini tentu dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi masyarakat, khususnya dalam hal literasi dan keterbukaan informasi.

"Karena itu, kami menilai langkah yang ditempuh pemerintah sebaiknya dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Komidigi perlu mengedepankan pendekatan yang komunikatif dan persuasif, dengan membuka ruang dialog bersama Wikimedia Foundation," ujar Dave.

"Penjelasan yang transparan mengenai tujuan regulasi, disertai kesediaan untuk mendengarkan masukan dari pihak terkait, akan membantu tercapainya kepatuhan tanpa menimbulkan kesan adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital," imbuhnya.

Terlepas dari itu, Dave menyatakan dukungan ke Pemerintah untuk tetap konsisten menegakkan aturan, namun juga bijak dalam memilih langkah. Ia berkata, kepatuhan terhadap hukum adalah kewajiban, tetapi menjaga akses publik terhadap pengetahuan merupakan tanggung jawab bersama.

"Dengan pendekatan yang tegas sekaligus solutif, kami percaya bahwa tata kelola digital di Indonesia dapat berjalan sesuai aturan, sekaligus tetap menjamin ruang digital yang terbuka, sehat, dan bermanfaat bagi masyarakat luas," pungkasnya.

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memutuskan untuk menghentikan sementara penerapan sistem klasifikasi konten permainan atau Indonesia Game Rating System (IGRS). Keputusan ini diambil menyusul dugaan kebocoran data pada game yang belum dirilis, serta implementasi IGRS yang belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang diharapkan.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi, Sonny Hendra Sudaryana, mengatakan pihaknya telah membentuk tim khusus sejak awal munculnya insiden untuk menelusuri berbagai aspek, mulai dari sistem hingga tata kelola.

“Kami sudah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi masalah ini secara menyeluruh,” ujar Sonny dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, dikutip Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, proses investigasi dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai masukan dari asosiasi dan pelaku industri game. Komdigi juga membuka ruang diskusi guna memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga dapat diterapkan di lapangan.

Ia menegaskan, IGRS pada dasarnya disusun untuk kepentingan publik, khususnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama anak-anak, sekaligus mendukung pelaku industri game di Indonesia.

“Saya ingin menegaskan kembali, IGRS ini kita bangun murni demi kepentingan publik,” imbuhnya.

Sebagai tindak lanjut dari proses evaluasi, Komdigi memutuskan untuk menunda sementara seluruh proses rating dalam sistem IGRS.

“Sambil menunggu semua proses investigasi dan evaluasi selesai, kami memutuskan untuk menunda sementara proses rating IGRS secara keseluruhan. Saya tegaskan sekali lagi, penundaan ini sifatnya hanya sementara,” katanya.

Sonny menambahkan, langkah tersebut diambil agar ke depan sistem IGRS dapat berjalan lebih kuat, kredibel, dan dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Game Indonesia (AGI), Shafiq Husein menyambut langkah evaluasi ini sebagai momentum untuk memperbaiki sistem bersama.

“Dengan adanya kejadian ini, kita jadi membuka pintu komunikasi juga supaya sistem ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ia berharap regulasi yang disusun tetap berpihak pada pelaku industri game nasional dan tidak menjadi hambatan bagi pertumbuhan industri. Pelaku industri yang turut hadir juga mengimbau agar kondisi ini tidak membuat calon pengembang game ragu untuk berkarya.

“Semoga teman-teman calon pelaku industri, terutama industri game Indonesia, tidak usah takut untuk menjadi developer game,” ujarnya.