JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong industri untuk mengutamakan penggunaan kemasan guna ulang serta meningkatkan pemanfaatan material daur ulang pada kemasan produk.

Hal itu sebagai salah satu inovasi di tengah mahalnya harga plastik akibat efek domino krisis energi global dan gangguan pasokan dari Timur Tengah.

“Pemerintah pada prinsipnya mendukung berbagai inovasi yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan industri dengan upaya pelestarian lingkungan. Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong industri untuk mengutamakan penggunaan kemasan guna ulang serta meningkatkan pemanfaatan material daur ulang pada kemasan produk,” ujar Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri saat dihubungi Kompas.com, Senin (18/5/2026).

KOMPAS.com/AZWA SAFRINA Para penjual plastik di Pasar Pucang Anom, Surabaya yang mengeluhkan kenaikan harga melambung.

Meski begitu menurut Febri, penerapan kemasan plastik guna ulang pada produk pangan olahan perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kesiapan infrastruktur, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Dia menjelaskan, kemasan plastik guna ulang harus memenuhi standar food grade dan dipastikan tidak menimbulkan kontaminasi maupun migrasi senyawa kimia berbahaya ke dalam produk pangan.

Selain itu, material yang digunakan juga harus memiliki ketahanan yang baik.

Hal itu agar tidak mengalami perubahan fisik maupun struktur meskipun telah melalui proses pencucian, sterilisasi, pengisian ulang, dan distribusi secara berulang.

Ketentuan ini sejalan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta regulasi BPOM terkait kemasan pangan, termasuk Peraturan Kepala BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan.

DOK. KEMENPERIN Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief

Kemudian untuk penerapan sistem kemasan guna ulang, keberadaan infrastruktur logistik terbalik (reverse logistics) menjadi faktor yang sangat penting.

Febri menyebutkan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dalam Permenperin Nomor 75 Tahun 2010.

Dalam aturan itu, industri wajib menjaga kebersihan sarana produksi, sanitasi peralatan, pengendalian kontaminasi, serta menjamin keamanan pangan pada seluruh rantai produksi.

“Oleh karena itu, diperlukan sistem pengembalian kemasan yang efisien, seperti penyediaan titik konsolidasi (hub) maupun penerapan backhauling, yaitu integrasi antara distribusi produk baru dengan pengambilan kembali kemasan kosong dari konsumen. Selain meningkatkan efisiensi logistik, sistem ini juga dapat membantu menekan emisi karbon dan mendukung keberlanjutan lingkungan,” jelas dia.

Febri menyatakan Kemenperin juga mendukung penggunaan plastik guna ulang sebagai bagian dari upaya percepatan ekonomi sirkular sekaligus mendukung implementasi Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Selain penggunaan kemasan guna ulang, lanjut Febri, pemanfaatan plastik daur ulang, khususnya recycled PET (rPET), untuk produk pangan olahan juga perlu memperhatikan beberapa aspek penting.

Salah satunya adalah penggunaan bahan baku rPET yang harus berasal dari sumber yang jelas serta diproses melalui teknologi daur ulang yang aman untuk kontak pangan (food grade).

Proses recycling harus mampu menghilangkan kontaminan kimia maupun biologis yang mungkin berasal dari penggunaan sebelumnya.

“Oleh karena itu, pengawasan terhadap teknologi recycling dan kualitas resin rPET menjadi sangat penting guna menjamin keamanan produk pangan yang dikemas,” katanya.

Selain itu, industri yang menggunakan rPET wajib menerapkan sistem keamanan pangan seperti Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Good Manufacturing Practices (GMP), serta Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

Penerapan standar tersebut diperlukan untuk memastikan kemasan hasil daur ulang tetap higienis, aman digunakan, dan tidak menimbulkan migrasi zat berbahaya ke dalam produk pangan maupun minuman.

“Secara umum, penggunaan plastik guna ulang maupun rPET dapat menjadi bagian dari solusi pengelolaan sampah namun, implementasinya perlu dilakukan secara bertahap dan terukur dengan tetap menjaga keseimbangan antara aspek keberlanjutan lingkungan, perlindungan kesehatan konsumen, serta daya saing industri nasional,” pungkasnya.

Sebagai informasi, lonjakan harga plastik tidak terlepas dari konflik Iran yang mengganggu distribusi energi global, terutama di Selat Hormuz.

Dikutip dari Reuters, Jumat (10/4/2026), gangguan pasokan minyak dan petrokimia melalui jalur tersebut telah memperketat pasokan bahan kimia global dan mendorong harga plastik dan polimer ke level tertinggi dalam sekitar empat tahun terakhir.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kenaikan harga bahan baku plastik dalam beberapa bulan terakhir mulai menekan berbagai sektor industri di dalam negeri.

Lonjakan harga plastik ini dipicu oleh tekanan harga minyak global, gangguan rantai pasok, serta ketidakpastian geopolitik yang masih berlangsung.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh industri manufaktur dan kemasan, tetapi juga merambah ke produsen makanan dan minuman hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada penggunaan plastik.

KOMPAS.com/AZWA SAFRINA Para penjual plastik di Pasar Pucang Anom, Surabaya yang mengeluhkan harga plastik melambung tinggi.

Pelaku usaha mulai merasakan peningkatan signifikan pada biaya kemasan, yang pada akhirnya berpotensi mendorong kenaikan harga produk di tingkat konsumen.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan biaya produksi.

Di sisi lain, persoalan lingkungan terkait sampah plastik juga terus menjadi perhatian pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Volume sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan konsumsi memperparah beban pengelolaan sampah nasional.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mencatat, timbunan sampah plastik menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2019, jumlah sampah plastik tercatat sekitar 9 juta hingga 10 juta ton. Angka tersebut meningkat menjadi 10,8 juta ton pada 2020, kemudian 11,6 juta ton pada 2022, 12 juta ton pada 2023, dan diperkirakan mencapai 12,4 juta ton pada 2025.

PIXABAY/STEFAN SCHWEIHOFER Ilustrasi sampah plastik, pengelolaan limbah.

Dengan demikian, terjadi peningkatan sekitar 20 sampai 30 persen dalam kurun waktu lima tahun.

Pertumbuhan volume sampah ini disebut lebih cepat dibandingkan dengan kapasitas sistem pengelolaannya.

Secara keseluruhan, data SIPSN menunjukkan bahwa pengelolaan sampah baru mencapai 25 persen dari total 524 tempat pembuangan akhir (TPA) yang tercatat. Artinya, sekitar 75 persen sampah masih belum terkelola secara optimal.

Dalam konteks tersebut, kemasan guna ulang mulai dilihat sebagai salah satu alternatif solusi. Produk seperti galon guna ulang atau kemasan isi ulang untuk kebutuhan rumah tangga dinilai memiliki keunggulan dari sisi biaya dan dampak lingkungan.

Praktisi Komunikasi dan Dosen Periklanan Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia), Andre Donas, menyebutkan preferensi konsumen terhadap kemasan guna ulang masih terjaga.

"Sejumlah pengamatan menunjukkan bahwa konsumen tetap memilih galon guna ulang dalam aktivitas sehari-hari untuk kebutuhan rumah tangga dan tempat kerja," kata Andre dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026).

Ia menjelaskan, konsumen kini tidak hanya mempertimbangkan aspek keamanan dan higienitas air minum, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan. Menurut dia, penggunaan galon guna ulang menjadi relevan di tengah kenaikan harga plastik yang cukup tinggi.

"Pemakaian galon guna ulang dinilai menjadi solusi bagi kondisi yang terjadi saat ini di saat harga plastik mengalami kenaikan yang tinggi," ujarnya.

Tren peningkatan penggunaan kemasan guna ulang juga tercermin dalam hasil survei Pusat Riset Konsumen Ganesha (PRKG).

Peneliti Senior PRKG, Aan Rusdianto, mengatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap galon guna ulang berbahan polikarbonat terus meningkat.

DOK. Shutterstock. Ilustrasi galon isi ulang.

Aan mengungkapkan, survei yang dilakukan terhadap organisasi media, perusahaan, dan institusi pemerintah menunjukkan tingkat penggunaan galon guna ulang di wilayah Jakarta, Bekasi, Depok, dan Tangerang mencapai 89,36 persen.

Sementara itu, hanya 5,32 persen responden yang masih menggunakan galon sekali pakai.

"Umumnya alasan mereka memakai galon guna ulang karena aman, praktis, tidak menimbulkan sampah tambahan dan tidak pernah ada keluhan selama bertahun-tahun menggunakan," kata Aan.

Sementara itu, lonjakan harga plastik di Indonesia tercatat mencapai 50 hingga 100 persen per April 2026. Kenaikan tersebut berdampak langsung pada biaya produksi barang, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap harga jual di tingkat konsumen.

Sejumlah pelaku usaha mulai mencari alternatif kemasan yang lebih ramah lingkungan untuk menekan biaya sekaligus merespons isu keberlanjutan. Upaya ini juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), misalnya, melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk beralih ke kemasan ramah lingkungan.

Program ini mencakup skema pembelian kolektif langsung ke produsen lokal guna memotong rantai distribusi, serta pemanfaatan bahan berbasis serat alam.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY, Yuna Pancawati, mengatakan bahwa pihaknya mendorong penggunaan material lokal sebagai pengganti plastik.

"Kami mendorong penggunaan kemasan berbasis kearifan lokal seperti serat alam seperti mendong, pandan, kelapa yang melimpah di DIY sebagai pengganti plastik pelapis atau wadah," kata Yuna.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya untuk mengurangi ketergantungan pada plastik sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya lokal yang tersedia.