Bisnis.com, JAKARTA — Momentum akselerasi belanja masyarakat selama Ramadan 2026 diiringi oleh tren dissaving alias fenomena 'makan tabungan'. Pertumbuhan tabungan masyarakat justru melambat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan Economic Update: Akselerasi Belanja Pasca Pencairan THR dari Office of Chief Economist Bank Mandiri, aktivitas belanja masyarakat terakselerasi berkat momentum pencairan THR.

Berdasarkan data Mandiri Spending Index (MSI), tingkat belanja meningkat 0,9% secara mingguan (week on week/WoW) ke level 123,5 selama minggu ketiga Ramadan 2026 atau sepekan sebelum Lebaran.

Kenaikan ini melampaui dari pekan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,6% WoW. Sementara secara tahunan, belanja pada periode yang bertepatan dengan pencairan THR ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,7% (year on year/YoY), lebih tinggi dari laju pertumbuhan pada 2025 yang berada di level 7,2% YoY.

Di sisi lain, pencairan THR memang terbukti menjaga penyangga keuangan bagi masyarakat di lapisan bawah dan menengah. Data Mandiri Saving Index per minggu ketiga Ramadan 2026 menunjukkan bahwa tingkat tabungan kelompok bawah meningkat ke level 73,6 dibandingkan dengan 72,8 pada Februari.

Pola serupa terjadi pada kelompok menengah yang tabungannya naik ke level 102,1 dari 100,4 pada bulan sebelumnya. Disebutkan, pergerakan ini mengindikasikan adanya tambahan pendapatan yang diinjeksi ke kantong masyarakat pascapencairan THR.

Berbanding terbalik dengan dua kelompok tersebut, tingkat tabungan kelompok masyarakat atas justru terkontraksi ke level 89,7 dari posisi 94,3 pada bulan Februari.

Kendati tabungan kelompok bawah dan menengah secara bulanan merangkak naik, tim ekonom Bank Mandiri memberikan catatan: laju pertumbuhan tahunan tabungan di seluruh kelompok pada Ramadan 2026 ini tercatat lebih rendah apabila disandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu.

"Hal ini menunjukkan proses dissaving atau makan tabungan, terutama dalam menopang belanja Ramadan, masih terus berlanjut," tulis Office of Chief Economist Bank Mandiri dalam laporannya, dikutip Minggu (29/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom memandang pemerintah perlu mendorong pembiayaan ultramikro lebih masif sebagai bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan yang menjadi program prioritas Kabinet Merah Putih.

Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip mengatakan model pembiayaan ultramikro mengisi ceruk ekonomi yang tidak dijangkau oleh sumber pendanaan dengan pendekatan konvensional seperti bank.

Fokus lembaga pembiayaan ultramikro memang pada segmen kelompok masyarakat yang unbankable. Ceruk itu, kata dia, selama ini diisi oleh keberadaan rentenir yang justru kerap memberikan dampak negatif kepada masyarakat.

Peran pembiayaan ultramikro seperti yang dijalankan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) juga memiliki misi pemberdayaan kepada kelompok bawah tidak sekadar menyalurkan pembiayaan.

“Terbukti, banyak pelaku ekonomi dari kelompok masyarakat miskin yang kini berhasil ‘mentas’ dari status sebagai keluarga prasejahtera menjadi sejahtera bahkan di atasnya,” katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Sunarsip menilai lembaga dengan model bisnis seperti PNM perlu didorong agar memiliki lingkup ukuran usaha (size) pembiayaan yang lebih besar.

“Perannya sebagai lembaga pembiayaan ultra mikro yang fokus pada pemberdayaan tetap perlu dan harus dipertahankan. Namun, size-nya harus dinaikkan,” kata ekonom senior tersebut.

Suara senada datang dari Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto. Menurutnya, secara umum pembiayaan ultramikro menjadi satu pilihan cara untuk mendorong perbaikan ekonomi kalangan bawah.

Namun, plafon kredit ultramikro yang menyesuaikan dengan kemampuan membayar peminjam, menurut Eko, perlu dukungan kebijakan pemerintah di tingkat makro.

“Kredit ultramikro penting untuk akses mereka yang berada di ekonomi bawah dan belum bankable. Ini sekaligus mendidik mereka lebih bisa mengelola keuangan seiring pertumbuhan usaha mikronya,” katanya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan komitmennya memutus mata rantai kemiskinan dengan pendekatan holistik. Berbagai kebijakan dan program pun disiapkan. Demi memastikan program tepat sasaran, pemerintah membentuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Beberapa program yang sudah berjalan antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Merah Putih, membangun Sekolah Rakyat, program renovasi rumah dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Kita bersyukur juga angka kemiskinan turun ke 8,47%. Saya diberitahu oleh para pakar, ini angka terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia,” kata Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Oktober 2025, bertepatan 1 tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Sebagai gambaran, ada dua institusi yang menjadi pelopor penyaluran kredit ultramikro yakni BRAC dan Grameen Bank. Dua lembaga nonpemerintah yang lahir di Bangladesh itu sudah membuktikan kiprah mereka dalam menekan angka kemiskinan.

BRAC, salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) terbesar di dunia, berdiri sejak 1972. Semula lembaga ini hanya ‘bermain’ di negara Bangladesh, singkatan dari Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee (BRAC).

Ketika mulai menyalurkan pinjaman ultramikro, BRAC berganti nama menjadi Bangladesh Rural Advancement Committee. Program itu diduplikasi ke beberapa negara yakni Pakistan, Tanzania, Uganda, Sierra Leone, Liberia, dan Myanmar.

“Pembiayaan ultramikro strategi sangat ampuh membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Itulah sebabnya selama lebih dari empat dekade, layanan itu menjadi inti pendekatan holistik BRAC dalam pembangunan,” ungkap Sir Fazle Hasan Abe, pendiri BRAC di situs lembaga itu.

Grameen Bank mulai beroperasi pada 1983. Lembaga yang dibidani oleh ekonom Dr. Muhammad Yunus mengusung tagline Bank untuk Orang Miskin. Situs Grameen Bank mengklaim telah menyalurkan pembiayaan kepada 10,77 juta nasabah.

Pada 2006, Yunus dan Grameen Bank menerima Nobel Perdamaian sebagai apresiasi atas upayanya menciptakan pembangunan ekonomi dan sosial melalui kredit ultramikro dalam memerangi kemiskinan.

Di dalam negeri ada PT Permodalan Nasional Madani (PNM), BUMN yang dibentuk pada 1999 semasa pemerintahan Presiden BJ Habibie.

Pada 2016, PNM merilis pembiayaan ultramikro berupa program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). PNM kemudian tergabung dalam holding ultramikro—dibentuk pada September 2021—dengan BRI sebagai induk dan satu anggota lain yakni PT Pegadaian.

Meski baru muncul beberapa dekade setelah BRAC dan Grameen Bank, Mekaar berkembang pesat melampaui dua lembaga itu dari sisi jumlah nasabah. Hingga semester pertama 2025, sekitar 22,4 juta nasabah di 6.165 kecamatan di Indonesia menikmati pembiayaan ultramikro dari PNM. Seluruh penerima adalah perempuan.

Selama 2025, perusahaan pelat merah ini membidik nasabah aktif Mekaar sebanyak 16 juta orang. Selama 2024, jumlah pembiayaan Mekaar secara konsolidasi mencapai Rp73,93 triliun.

"Nasabah kami berasal dari kelompok ekonomi desil I sampai desil III. Yang masuk kemiskinan ekstrem sekitar 6 juta nasabah. Jadi PNM dari sejak digagas dan dilahirkan sejalan dengan upaya pemerintah menekan angka kemiskinan," ujar Dirut PNM Arief Mulyadi dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum pada Juli 2025.