Singapura: AMRO hari ini merilis Buletin Fiskal Triwulanan ASEAN+3 perdana, sebuah pembaruan triwulanan untuk Laporan Kebijakan Fiskal ASEAN+3 (AFPR).

Buletin ini menemukan bahwa posisi fiskal kawasan ini secara umum tetap tangguh pada kuartal pertama tahun 2026, meskipun muncul tekanan pengeluaran dan kondisi pembiayaan yang lebih ketat menyusul eskalasi konflik Timur Tengah.

Hasil pendapatan kuartal pertama secara umum tetap kuat di seluruh kawasan, dengan sebagian besar ekonomi mencatat pertumbuhan pendapatan positif sepanjang tahun, didukung oleh penerimaan pajak berbasis pendapatan dan konsumsi yang kuat.

Namun, pendapatan terkait sumber daya menurun di antara eksportir minyak, menunjukkan manfaat pendapatan dari harga komoditas yang lebih tinggi belum sepenuhnya terwujud.

Sementara itu, tekanan pengeluaran mulai meningkat, terutama di negara-negara dengan rezim subsidi bahan bakar yang luas, sementara imbal hasil obligasi pemerintah regional jangka 10 tahun naik setelah pecahnya konflik pada Februari 2026.

“Keuangan publik ASEAN+3 tetap tangguh pada kuartal pertama. Namun, tanda-tanda awal tekanan mulai muncul,” kata Wakil Direktur AMRO Abdurohman (Pengawasan Fungsional dan Penelitian).

“Biaya energi dan subsidi yang lebih tinggi, bersama dengan biaya fiskal dari langkah-langkah kebijakan yang baru diperkenalkan, diperkirakan akan membebani posisi fiskal. Pada saat yang sama, kondisi pembiayaan yang lebih ketat meningkatkan risiko penurunan prospek fiskal. Dampak fiskal diperkirakan akan menjadi lebih jelas pada hasil fiskal kuartal kedua.” tambah dia.

Langkah-langkah fiskal telah menjadi inti dari respons pemerintah ASEAN+3 terhadap konflik tersebut.

Sejak awal konflik, total 59 langkah fiskal langsung dan 15 langkah kuasi-fiskal telah diperkenalkan, dengan semua negara menerapkan setidaknya satu langkah. Dukungan terutama difokuskan pada pembatasan dampak kenaikan harga energi, mengurangi tekanan biaya hidup, dan mendukung sektor-sektor yang paling terdampak oleh kenaikan biaya bahan bakar dan input.

Sebagian besar negara mengandalkan subsidi bahan bakar dan mekanisme stabilisasi harga yang ada untuk membatasi dampak penuh kenaikan biaya energi. Lebih dari dua pertiga dari langkah-langkah tersebut bersifat terbuka dan tidak memiliki tanggal berakhir yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga meningkatkan risiko biaya fiskal yang terus meningkat dan berkelanjutan jika guncangan tersebut terbukti berkepanjangan.

“Dukungan fiskal di seluruh wilayah telah tepat waktu dan responsif, tetapi seiring perkembangan kondisi, kebijakan perlu dikalibrasi ulang dengan cermat untuk menyeimbangkan dukungan jangka pendek dengan keberlanjutan fiskal jangka menengah,” tambah Abdurohman.

“Otoritas negara anggota harus memprioritaskan langkah-langkah yang tepat sasaran dan sementara. Komunikasi yang jelas dan strategi fiskal jangka menengah yang kredibel akan sangat penting untuk menstabilkan ekspektasi dan menahan peningkatan risiko fiskal.”

Detail lebih lanjut tersedia dalam edisi Juni 2026 dari Buletin Fiskal Triwulanan. Pembaruan berikutnya dijadwalkan akan dirilis pada September 2026.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan belum mengambil keputusan final terkait pembukaan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada tahun 2026. Hingga saat ini, proses perumusan masih berlangsung dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan riil dan kemampuan anggaran negara.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengawakan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

“Belum, sedang kita, kita finalkan, kita rumuskan,” ujar Prasetyo saat ditanya mengenai kepastian pembukaan rekrutmen CASN tahun ini.

Dia menjelaskan, secara umum seluruh kementerian yang hadir dalam rapat telah menyampaikan kebutuhan pegawai. Namun, pemerintah belum dapat mengumumkan angka pasti karena masih harus menyusun prioritas secara bertahap.

“Kami belum bisa menyampaikan angka secara detail karena tadi diskusinya kemudian berkembang ya, bahwa mungkin ada prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kita penuhi karena bagaimanapun juga kita harus mempertimbangkan juga kondisi kemampuan kita secara fiskal,” tuturnya.

Menurutnya, penentuan jumlah formasi tidak hanya berdasarkan kebutuhan, tetapi juga harus disesuaikan dengan kondisi keuangan negara agar tetap terjaga keseimbangannya.

Kendati demikian, Prasetyo menegaskan bahwa kebutuhan pegawai di setiap kementerian dan lembaga memang ada. Untuk itu, pemerintah tengah melakukan pemetaan secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Ibu Menpan-RB juga sudah berkirim surat kepada seluruh K/L ya, untuk dan pemerintah daerah juga untuk melakukan semacam pemetaan gitu. Meskipun sebenarnya secara terpisah kita di pusat juga melakukan pemetaan terhadap seluruh ASN yang sudah existing gitu,” katanya.

Proses pemetaan tersebut mencakup evaluasi terhadap ASN yang sudah ada saat ini serta kebutuhan tambahan di berbagai sektor. Hasil dari sinkronisasi data inilah yang nantinya akan menjadi dasar penentuan jumlah formasi CASN.

Pemerintah menargetkan kebijakan rekrutmen ASN ke depan lebih tepat sasaran, efektif, serta mampu mendukung pelaksanaan program prioritas nasional secara optimal tanpa membebani fiskal negara.

“Jadi ini sedang dicari titik temunya nanti kalau bicaranya masalah jumlah,” tandas Prasetyo.