Indonesia sedang melakukan transformasi nilai ekonomi karbon dari hutan-hutannya menjadi penggerak ekonomi hijau

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menyebut Pemerintah Indonesia terus mengembangkan potensi solusi berbasis alam (nature based solutions/NbS) dari sektor kehutanan Indonesia dalam implementasi nilai ekonomi karbon untuk mendukung ekonomi hijau.

"Indonesia sedang melakukan transformasi nilai ekonomi karbon dari hutan-hutannya menjadi penggerak ekonomi hijau. Saya ingin menekankan bahwa Indonesia membuka potensi dari solusi berbasis alam," kata Wamenhut Rohmat Marzuki ketika membuka Global Carbon Summit Indonesia 2025 yang diadakan di Jakarta, Rabu.

Dia menyoroti bahwa solusi yang dikejar oleh Indonesia tidak hanya dalam aktivitas pengurangan emisi karbon tapi juga penyerapan karbon dengan langkah-langkah aforestasi, reforestasi dan revegetasi dengan total luas yang ingin dicapai sekitar 12 juta hektare.

Di saat yang bersamaan, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sendiri memiliki program Perhutanan Sosial dengan luas 8,3 juta hektare, didukung dengan manajemen hutan berkelanjutan, termasuk memberdayakan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai penjaga hutan sejati.

Indonesia menargetkan dapat mencapai penetapan hutan adat hingga 1,4 juta hektare dalam empat tahun ke depan.

Menyoroti data BloombergNEF, dia mengatakan potensi nilai karbon di Indonesia untuk sektor kehutanan pada 2024 dan 2050 berkisar 13,4 juta miliar ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e).

"Angka itu memperlihatkan bahwa hutan di Indonesia dapat menjadi sumber kredit karbon hutan paling diminati di dunia," katanya.

Untuk itu, Indonesia sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk memastikan implementasi perdagangan karbon berjalan dengan baik dan berintegritas. Termasuk kerja sama dengan Integrity Council for theVoluntary Carbon Market (ICVCM) dan International EmissionsTrading Association (IETA).

Dia memastikan regulasi juga disiapkan untuk menjamin kelancaran perdagangan karbon di Indonesia termasuk dengan terbitnya regulasi terbaru Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025