Saat ini banyak kapal sudah diikat karena tidak mampu membeli BBM nonsubsidi dengan harga keekonomian industri

Semarang (ANTARA) - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah menyebutkan bahwa saat ini banyak kapal nelayan di Juwana, Kabupaten Pati, tak lagi melaut imbas dari kenaikan harga solar industri.

"Di Juwana ada sekitar 1.600 kapal ukuran di atas 30 GT. Saat ini banyak kapal sudah diikat karena tidak mampu membeli BBM nonsubsidi dengan harga keekonomian industri," kata Ketua HNSI Jateng Riswanto, di Semarang, Jumat.

Hal tersebut disampaikan saat beraudiensi dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi terkait aspirasi nelayan yang kesulitan sebagai dampak kenaikan harga solar industri.

Menurut dia, nelayan yang terpaksa tidak melaut itu untuk kapas di atas 30 GT (Gross Tonnage) yang tidak diperkenankan menggunakan solar bersubsidi.

Pada awal Januari 2026, harga solar biodiesel B40 nonsubsidi untuk wilayah Sumatra, Jawa, Bali, dan Madura masih Rp20.750 per liter, tetapi saat ini sudah tembus di kisaran Rp28.000 hingga Rp30.000 per liter di berbagai wilayah.

Berdasarkan data, jumlah kapal perikanan aktif di Jateng dengan ukuran di atas 30 GT mencapai 2.224 unit yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan menggunakan BBM solar industri.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191/2014 dan perubahan terakhir melalui Perpres Nomor 117 Tahun 2021, kapal maksimal 30 GT masih berhak memperoleh solar subsidi, sedangkan kapal di atas 30 GT diwajibkan menggunakan solar industri.

Karena itu, mereka mengapresiasi Gubernur Jateng yang telah memfasilitasi audiensi dan bersedia mengawal aspirasi nelayan ke pemerintah pusat.

Ia berharap usulan adanya harga khusus BBM solar nonsubsidi untuk nelayan kapal di atas 30 GT segera mendapatkan jawaban dari pemerintah pusat.

"Kami akan menunggu arahan dari Pak Gubernur ke depan seperti apa. Harapannya persoalan ini bisa mendapat pendampingan sampai tuntas sehingga operasional kapal nelayan bisa kembali berjalan," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi akan mengawal aspirasi nelayan terkait kenaikan harga BBM solar nonsubsidi untuk kapal perikanan di atas 30 GT ke pemerintah pusat.

"Sudah kita terima terkait aspirasinya di seluruh Jawa Tengah. Mereka mewakili teman-teman yang kapalnya di atas 30 GT, di mana kapal itu menggunakan BBM nonsubsidi," katanya.

Diakuinya, kenaikan harga solar industri yang sekarang ini menjadi Rp25.000-30.000 ribu per liter sangat memberatkan operasional nelayan.

"Semua aspirasinya kita tampung, kemudian kita akan bikin surat, kita kawal ke Kementerian KKP, kemudian ke Kementerian ESDM, kalau perlu ke Kementerian Keuangan agar yang nonsubsidi juga mendapatkan relaksasi supaya mereka bisa melaut," katanya.

Menurut dia, persoalan tersebut harus segera dicarikan solusi karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha nelayan dan ekonomi masyarakat pesisir.

"Kalau nelayan sampai tidak bisa melaut, implikasinya sangat luas: produksi ikan terganggu, harga ikan bisa naik, inflasi bisa terdampak, dan ekosistem ekonomi di kawasan pelabuhan juga ikut terganggu," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR Asep Wahyuwijaya menyampaikan kapal nelayan berukuran kecil dengan kapasitas maksimal 30 gross ton (GT) berhak menggunakan solar subsidi sebagai bentuk keberpihakan negara.

"Perlu dipahami bersama, nelayan kecil dengan kapal hingga 30 GT tetap mendapatkan haknya atas BBM subsidi jenis solar. Ini bentuk keberpihakan negara kepada nelayan tradisional dan skala kecil," kata Asep dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Asep menjelaskan, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak telah menetapkan batasan yang jelas terkait penerima BBM subsidi.

Dalam aturan tersebut, kapal nelayan dengan kapasitas maksimal 30 gross ton (GT) tetap berhak menggunakan solar subsidi.

Berdasarkan Perpres 191 Tahun 2014 tersebut, kata Asep, kapal-kapal dengan kapasitas di atas 30 GT diwajibkan menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamina Dex dan Dexlite.

Kebijakan ini diyakininya agar subsidi energi tidak salah sasaran dan benar-benar dinikmati oleh kelompok yang paling membutuhkan.

"Untuk kapal di atas 30 GT, sesuai regulasi memang tidak lagi menggunakan BBM subsidi. Di sinilah pentingnya edukasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan," ujarnya.

Sementara itu, PT Pertamina memastikan BBM jenis solar bersubsidi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tersedia aman karena keandalan stoknya mencapai 2,7 kali lipat dari konsumsi harian normal.

"Demikian halnya kondisi penyaluran dan stok bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Jateng dan DIY dalam kondisi aman dan tercukupi. Karena untuk stok BBM solar subsidi di Jateng dan DIY keandalan pasokan mencapai 17,1 kali lipat dari konsumsi normal," kata Pjs Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Rizky Diba Avrita menanggapi aksi demo nelayan di Pati, Senin (4/5/2026).

Dengan demikian, kata dia, stok solar subsidi yang ada di Kabupaten Pati mampu mencukupi kebutuhan masyarakat, termasuk di dalamnya nelayan kecil.

Menurut dia, nelayan dengan kapal di bawah 30 GT berhak memperoleh BBM solar subsidi dengan melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat.

Sementara itu, untuk nelayan dalam kategori di atas 30 GT diwajibkan menggunakan BBM nonsubsidi sesuai ketentuan yang berlaku, karena masuk dalam kategori usaha industri.

Rizky menambahkan pihaknya terus menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar hingga ke masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kemenhub menyiapkan kapal negara di berbagai wilayah untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang yang tidak tertampung kapal komersial

Banjarmasin (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta warga masyarakat merencanakan perjalanan mudik lebih awal guna menghindari lonjakan jumlah penumpang saat puncak arus mudik dan balik Lebaran 2026, khususnya pada angkutan laut di sejumlah wilayah Indonesia.

“Kemenhub menyiapkan sejumlah kapal negara di berbagai wilayah untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan penumpang yang tidak dapat tertampung oleh kapal komersial,” kata Kasubdit Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub Alwan Rasyid dalam keterangannya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat.

Ia menyebutkan kebijakan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kelancaran serta keselamatan pelayaran selama periode mudik dan balik Lebaran 2026.

“Kapal negara disiagakan sebagai dukungan apabila terjadi peningkatan permintaan penumpang yang tidak dapat sepenuhnya tertampung oleh kapal komersial,” ucapnya.

Ia menegaskan perencanaan perjalanan oleh masyarakat sejak jauh hari menjadi faktor penting dalam mengendalikan lonjakan penumpang di pelabuhan.

Menurut dia, lonjakan jumlah penumpang yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menimbulkan penumpukan di pelabuhan dan dapat berdampak pada aspek keselamatan pelayaran.

Oleh karena itu, Kemenhub mendorong masyarakat untuk membeli tiket lebih awal serta menyesuaikan jadwal perjalanan dengan ketersediaan kapasitas angkut kapal.

Selain menyiapkan kapal negara, Kemenhub juga membuka kemungkinan pemberian dispensasi pengangkutan penumpang dalam kondisi tertentu.

Namun, Alwan menegaskan dispensasi hanya dapat diberikan dengan syarat seluruh ketentuan keselamatan dipenuhi secara ketat oleh operator kapal.

“Kapal tetap harus beroperasi sesuai standar teknis dan kapasitas maksimum yang diizinkan,” katanya.

Ia menambahkan pengawasan terhadap pelaksanaan angkutan laut Lebaran akan terus dilakukan oleh jajaran kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan di daerah.

“Kami berharap kombinasi kesiapan armada, pengawasan berlapis, serta kesadaran masyarakat dapat memastikan angkutan laut Lebaran 2026 berjalan aman, tertib, dan lancar,” ujar Alwan.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Saya sudah minta Dirjen Perikanan Tangkap tidak boleh berbelit, harus secepat mungkin. Kalau seluruh persyaratan terpenuhi, paling lama satu minggu sudah selesai,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan percepatan penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.

Pernyataan tersebut disampaikan Trenggono merespons keluhan pemilik kapal saat meninjau kepadatan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke, Jakarta, Selasa.

“Saya sudah minta Dirjen Perikanan Tangkap tidak boleh berbelit, harus secepat mungkin. Kalau seluruh persyaratan terpenuhi, paling lama satu minggu sudah selesai,” ujarnya dalam keterangan pers KKP.

Trenggono mengunjungi PPN Muara Angke untuk melihat langsung kondisi kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan tersebut sekaligus berdialog dengan pemilik kapal dan nakhoda.

Belakangan, nelayan dan pemilik kapal mengeluhkan penumpukan kapal di pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Trenggono menambahkan untuk mengurai kepadatan, sebanyak 67 kapal yang mangkrak akan segera dipindahkan ke lokasi lain dengan berkoordinasi bersama Pemprov DKI Jakarta.

“Ini kapasitasnya sudah tidak memadai, di sisi lain manajemen pengelolaannya juga harus dibenahi,” ujarnya.

Ia juga berencana bertemu dengan pemilik kapal untuk membahas proses pemindahan serta solusi jangka panjang agar penumpukan kapal tidak terulang.

“Kapal rusak sebaiknya memang tidak ada di area bongkar muat, karena akan mengganggu kapal yang keluar masuk,” katanya.

KKP mencatat kepadatan kapal perikanan di PPN Muara Angke tidak hanya disebabkan oleh tingginya jumlah kapal yang bersandar, tetapi juga dipengaruhi kondisi cuaca ekstrem yang membuat banyak kapal menunda melaut. Akibatnya, kapal-kapal menumpuk di dermaga dan memperparah situasi.

Pelabuhan Muara Angke sejatinya hanya mampu menampung sekitar 500 kapal. Namun, jumlah kapal yang datang mencapai ribuan sehingga kapasitas kolam pelabuhan jauh terlampaui.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto meminta Pemprov DKI Jakarta bersinergi dengan KKP dalam mengurai kepadatan kapal.

Ia menekankan kapal rusak yang mangkrak harus segera dikeluarkan karena berpotensi menimbulkan kerugian dan bahaya kebakaran.

“Saya melihat ada kapal bekas terbakar masih ada di sini, juga kapal yang tidak bisa jalan … Walau pemiliknya masih bayar sewa, kerugian yang ditimbulkan lebih besar bagi nelayan,” kata Titiek.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa kepadatan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke, Jakarta, bukan disebabkan oleh masalah perizinan.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif, dalam keterangan di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa faktor utama kepadatan kapal adalah jumlah kapal yang melebihi kapasitas kolam, cuaca buruk, serta pengaturan arus keluar masuk dan tambat labuh yang masih perlu diperbaiki.

Ia menyebutkan dari sekitar 2.506 kapal yang memiliki izin pusat dan berpangkalan di Muara Angke, sebanyak 2.092 kapal sudah memperpanjang izin untuk musim penangkapan 2026. Namun mayoritas belum melaut karena kondisi cuaca yang tidak mendukung dan sisanya masih dalam proses perpanjangan izin karena belum memenuhi sejumlah persyaratan.

“Sehingga isu yang menyebutkan bahwa masalah perizinan menjadi kendala sebenarnya tidak tepat,” ucap Latif.

Ia menambahkan armada di Muara Angke didominasi kapal berukuran 5–30 gros ton (GT) yang jumlahnya relatif lebih banyak dibandingkan kapal besar di atas 100 GT seperti di Pelabuhan Nizam Zachman.

Untuk mencegah kepadatan semakin parah, Latif menyebut KKP sejak Januari telah menerapkan moratorium pemberian pelabuhan pangkalan baru di Muara Angke.

Berdasarkan koordinasi dengan pemerintah daerah, ia menyampaikan sebanyak 365 kapal akan direlokasi untuk membuka alur pelayaran dan menjaga keselamatan serta kelancaran bongkar muat.

Latif juga menekankan perlunya penertiban kapal rusak dan mangkrak yang masih berada di area pelabuhan.

“Kapal yang sudah rusak harus segera ditarik keluar, apakah akan dimusnahkan atau diperbaiki. Yang jelas tidak boleh mengganggu jalur operasional,” ujarnya.

Sebagai langkah penanganan, Latif menyatakan KKP telah meminta pemerintah daerah melakukan sensus ulang data kapal, menetapkan zonasi tambat labuh, serta mengatur alur olah gerak kapal.

Ia juga memastikan konsolidasi dengan pemilik kapal juga sedang dilakukan untuk penataan bersama.

Latif menambahkan kepadatan kapal di Muara Angke menunjukkan urgensi penerapan penuh kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

Ia menyebutkan dari total kapal yang berpangkalan di Angke, 517 kapal atau sekitar 21 persen melakukan penangkapan ikan di luar wilayah yang seharusnya menjadi zona tangkap Muara Angke, yaitu Zona 06 (WPP 712–713).

Dalam kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, setiap kapal harus berpangkalan di pelabuhan perikanan yang sesuai dengan zona tangkapnya. Artinya, kapal yang menangkap ikan di luar Zona 06 tidak boleh menjadikan Muara Angke sebagai pelabuhan pangkalan.

“Jika PIT diberlakukan secara penuh seharusnya kapal-kapal tersebut tidak berpangkalan di Angke tetapi di pelabuhan perikanan sesuai zona tangkapnya. Dengan demikian, kepadatan Angke akan menurun dan pertumbuhan ekonomi pun akan lebih merata,” tuturnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bitung, Sulawesi Utara (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menekankan pentingnya pengawasan (monitoring) suplai dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bagi kebutuhan kapal nelayan.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya di Bitung, Sulawesi Utara, Kamis, mengatakan upaya monitoring kegiatan penjualan BBM untuk nelayan di berbagai wilayah harus dilakukan sesuai regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kita cek mengenai surat rekomendasi, kita cek tentang sertifikasi kapal dan layak beroperasi semua, termasuk bagaimana melakukan serah terima BBM antara SPBB (seperti) di Pelabuhan Samudera Bitung kepada para nelayan," katanya.

"Alat metering BBM telah tersertifikasi dan layak uji alat ukur yang telah ditetapkan, berlaku sampai dengan 16 Juni 2026 jadi masih layak untuk dijalankan," ujarnya menambahkan.

Dalam kunjungan BPH Migas di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB) Pelabuhan Perikanan Samudera, Bitung, Wahyudi turut berdiskusi dengan para nelayan.

Ia mengatakan para nelayan merasa subsidi BBM sangat membantu meringankan biaya operasional mereka.

"Pemerintah hadir menyiapkan subsidi yang benar-benar dapat membantu nelayan mencari nafkah untuk keluarganya," ujar Wahyudi.

Tak hanya melakukan kunjungan ke SPBB, BPH Migas juga melakukan monitoring ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

BPH Migas melakukan uji petik dan memastikan kualitas bahan bakar memenuhi spesifikasi yang ditetapkan pemerintah.

Selain itu, BPH Migas juga melakukan uji coba penggunaan kode QR (QR code) pada kendaraan pribadi yang membeli solar dan terbukti nomor kendaraan sesuai dengan data di kepolisian.

Wahyudi juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bitung yang mengeluarkan surat edaran tentang tata cara penyaluran BBM subsidi.

"Di mana setiap transaksi pembeliannya harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan QR code, serta mencocokkannya. Apabila STNK dan QR code tidak sesuai maka konsumen tidak akan dilayani," kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026