JAKARTA - Pembubaran forum diskusi bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia yang berlangsung di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) disayangkan oleh Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) Herianto. Dia menilai tindakan pembubaran tersebut bertentangan dengan semangat demokrasi, kebebasan akademik, dan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi dialog serta persatuan di tengah perbedaan pandangan.

“Forum yang mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia seharusnya menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai perspektif, memperkaya gagasan, dan memperkuat komitmen kebangsaan. Karena itu, sangat disayangkan ketika forum tersebut tidak diberi kesempatan untuk berlangsung secara utuh,” ujar Herianto dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).

Dia menjelaskan, kampus merupakan ruang intelektual yang dibangun di atas tradisi diskusi, perdebatan, dan pertukaran gagasan. Dia menambahkan, kehadiran pejabat negara sebagai narasumber dalam forum tersebut seharusnya menjadi momentum bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan kritik, pertanyaan, maupun pandangan yang berbeda secara terbuka.

“Jika ada ketidaksetujuan terhadap narasumber atau materi yang disampaikan, jawabannya bukan membubarkan forum. Gunakan kesempatan itu untuk menguji gagasan, mempertanyakan kebijakan yang dianggap bermasalah, dan menyampaikan kritik dengan data serta argumentasi yang kuat. Itulah esensi kehidupan akademik dan kedewasaan dalam berdemokrasi,” jelasnya.

Herianto menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya memberikan hak untuk berbicara, tetapi juga mengajarkan pentingnya menghormati hak orang lain untuk didengar. Menurutnya, pemaksaan kehendak, intimidasi, maupun tindakan yang menghalangi berlangsungnya dialog hanya akan mempersempit ruang demokrasi dan menghilangkan kesempatan publik untuk memperoleh klarifikasi langsung dari para pengambil kebijakan.

“Mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual yang kritis dan berani menyuarakan kebenaran. Karena itu, kritik harus tetap hidup dan terus disampaikan. Namun, kritik yang paling kuat adalah kritik yang disampaikan melalui argumentasi, adu data, dan dialog terbuka, bukan melalui pembubaran forum atau tindakan represif,” ujarnya.

Dia juga berharap peristiwa tersebut menjadi refleksi bersama bahwa perbedaan pandangan tidak boleh berujung pada pembungkaman. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam membangun ruang dialog yang sehat, beradab, dan saling menghormati.

“Pancasila mengajarkan kita untuk bermusyawarah, berdialog, dan mencari titik temu dalam setiap perbedaan. Karena itu, mari menjaga kampus sebagai ruang pertarungan gagasan, bukan arena untuk saling meniadakan. Semakin terbuka ruang diskusi, semakin kuat pula demokrasi dan persatuan bangsa yang kita cita-citakan bersama,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan keterlibatan pemuda Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) penting dalam regenerasi petani dan penguatan produktivitas daerah guna memperkokoh ketahanan, kedaulatan serta menjaga swasembada pangan nasional.

"Kolaborasi antara PP KAMMI dan Kementerian Pertanian menjadi bagian dari dukungan terhadap program swasembada pangan Presiden Republik Indonesia (Prabowo Subianto), sekaligus strategi memperkuat ketahanan nasional di tengah tantangan krisis pangan global," kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (21/2).

Upaya swasembada pangan nasional mendapat dukungan konkret dari generasi muda. Brigade Pangan KAMMI Bersambut di Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berhasil menghasilkan beras yang diserahkan langsung kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta.

Penyerahan sampel Beras Sambas oleh Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI Ahmad Jundi Khalifatullah dan Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PP KAMMI Aulia Furqon menjadi simbol keterlibatan aktif organisasi kepemudaan dalam mendukung peningkatan produksi nasional dan agenda besar swasembada pangan.

Mentan menyambut baik inisiatif tersebut dan mendorong penguatan sinergi antara pemerintah dan generasi muda dalam mempercepat capaian produksi nasional.

Menurut Amran, keterlibatan pemuda menjadi bagian penting dalam regenerasi petani serta penguatan produktivitas daerah sebagai fondasi ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

PP KAMMI menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Menteri Amran yang dinilai progresif dalam mendorong peningkatan produksi nasional, percepatan modernisasi pertanian, serta keberpihakan nyata kepada petani dan generasi muda sebagai motor regenerasi sektor pertanian.

“Ketahanan pangan bukan sekadar program pemerintah, tetapi agenda strategis bangsa. Mahasiswa harus turun langsung menjadi bagian dari solusi. Apa yang kami lakukan di Sambas adalah bukti bahwa pemuda mampu menjadi motor penggerak produktivitas pertanian dan kemandirian daerah," kata Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI Ahmad Jundi Khalifatullah.

Jundi mengatakan sebelumnya dirinya memimpin langsung panen raya di lokasi tersebut sebagai bagian dari pembinaan Brigade Pangan berbasis pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi lahan pertanian di daerah.

Ia juga menekankan pentingnya modernisasi pertanian berbasis pemberdayaan masyarakat. Menurutnya modernisasi alat pertanian di Brigade Pangan bukan hanya soal teknologi, tetapi soal keberpihakan.

"Ketika petani dimudahkan dalam pengolahan lahan, produktivitas meningkat, kesejahteraan naik, dan daerah menjadi kuat. Inilah fondasi kedaulatan pangan nasional,” ujarnya

Sementara itu, Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PP KAMMI Aulia Furqon menilai Andi Amran Sulaiman merupakan Menteri Pertanian pertama yang secara konsisten memberikan perhatian khusus serta ruang strategis bagi keterlibatan pemuda dalam pembangunan sektor pertanian nasional.

Menurutnya, komitmen tersebut membuka babak baru kolaborasi antara pemerintah dan gerakan mahasiswa dalam memperkuat ketahanan serta kedaulatan pangan Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menegaskan pentingnya peran pemuda dalam mengisi agenda reformasi dan pembangunan umat. Pemuda berperan dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan dan demokrasi.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Hubungan Luar Negeri PP KAMMI Ridwan pada Kongres Pemuda Islam Banglades atau Bangladesh Islami Chhatrashibir yang digelar di Dhaka.

Ridwan menjadi satu-satunya perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia yang hadir dalam forum internasional tersebut. Kongres ini dihadiri sekitar 7.000 peserta dari berbagai kota di Bangladesh, serta delegasi dari enam negara, yakni Indonesia, Malaysia, Inggris, Palestina, Turkiye, dan Sri Lanka.

Dalam sambutannya, Ridwan memperkenalkan KAMMI sebagai organisasi kepemudaan yang lahir dari rahim reformasi Indonesia. Ridwan berbagi pengalaman perjuangan KAMMI serta menyerukan urgensi peran pemuda dalam mengawal nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan pembangunan bangsa di masa pasca-reformasi.

"KAMMI sebagai organisasi anak kandung reformasi siap berbagi nilai dan pengalaman bersama Bangladesh Islami Chhatrashibir dalam mencetak pemimpin muda, menyuarakan keadilan dan kebenaran, serta menguatkan kerja-kerja sosial kemanusiaan di tengah masyarakat,” katanya, Senin (19/1/2026).

Dalam kongres tersebut, Jihadul Islam selaku ketua yang mengakhiri masa jabatannya (purna amanah) menyampaikan pidato pamungkas. dia menyerukan kepada seluruh anggota agar mengambil peran yang lebih besar dan konkret dalam mengisi hari-hari pasca-reformasi dengan agenda perjuangan yang nyata dan berdampak.

PP KAMMI turut menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Jihadul Islam di tubuh Bangladesh Islami Chhatrashibir, termasuk atas keterbukaannya dalam mengundang berbagai organisasi kepemudaan Islam dari mancanegara.

KAMMI juga menyampaikan ucapan selamat kepada Nurul Islam yang terpilih sebagai ketua baru dan dilantik langsung di lokasi acara oleh Amir Shafiqur Rahman, Ketua Umum Bangladesh Jamaat-e-Islami.

"Kepada ketua terpilih, PP KAMMI berkomitmen siap membangun kolaborasi strategis dalam mengembangkan potensi pemuda, meningkatkan kualitas kepemimpinan generasi muda, serta mengawal isu-isu keumatan di tingkat regional dan internasional ke depan," ucapnya.

KOMPAS.com - Pimpinan Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP Kammi) menyoroti pelantikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Kammi menilai, langkah tersebut memiliki implikasi besar terhadap arah tata kelola pangan nasional, sehingga independensi dan keberlanjutan kebijakan pangan perlu dijaga agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar-lembaga.

Ketua Umum PP Kammi Ahmad Jundi mengatakan, momentum pelantikan ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat peran Bapanas sebagai pengendali, pengkoordinasi, dan pengawas kebijakan pangan nasional, bukan sekadar pelengkap dalam struktur pertanian.

“Kami berharap pelantikan ini tidak mengaburkan fungsi Bapanas sebagai pengendali kebijakan pangan lintas sektor. Justru sebaliknya, harus menjadi momentum memperkuat koordinasi antarlembaga agar kebijakan pangan tidak tumpang tindih dan lebih berpihak pada rakyat,” ujar Jundi dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (15/10/2025).

Menurutnya, Bapanas memiliki mandat penting untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, serta stabilitas harga pangan nasional melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Oleh karena itu, meski jabatan Kepala Bapanas kini dirangkap oleh Menteri Pertanian, Jundi menegaskan pentingnya menjaga fungsi kontrol dan independensi antar-sektor agar kebijakan tetap objektif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Pangan bukan sekadar urusan tanam dan panen. Ini soal tata kelola, distribusi, dan keadilan ekonomi bagi petani kecil. Bila Bapanas tidak mampu menjaga keseimbangan ini, maka rakyat tetap akan menjadi korban fluktuasi harga dan kebijakan jangka pendek,” tegasnya.

PP Kammi menilai bahwa penguatan kelembagaan dan transparansi data pangan menjadi kunci dalam mewujudkan kedaulatan pangan sejati.

Pemerintah juga perlu memperkuat sinergi antar-kementerian dan membuka ruang partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan pangan.

Menurut Jundi, Gerakan mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal agar kebijakan pangan berjalan sesuai amanat konstitusi yaitu menyejahterakan petani dan memenuhi kebutuhan rakyat secara berkeadilan.

“Pelantikan ini harus dibaca bukan sebagai penyatuan kekuasaan, melainkan sebagai ujian bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen pada tata kelola pangan yang profesional, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PP Kammi Aulia Furqon menambahkan, keberlanjutan kebijakan pangan juga harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Ia mengingatkan, kedaulatan pangan tidak akan tercapai bila kebijakan yang diambil justru mendorong eksploitasi lahan dan sumber daya alam secara berlebihan.

“Kedaulatan pangan tidak bisa dicapai jika alam terus dieksploitasi tanpa kendali,” ujar Aulia.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang