Bisnis.com, JAKARTA - Muhammadiyah melaksanakan Hari Raya Idulfitri 1447 H pada Jumat (20/3/2026). Berbeda dari pemerintah yang menetapkan pada Sabtu (21/3/2026). Perbedaan ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan perbedaan penetapan hari raya Lebaran tidak perlu menjadi sumber permasalahan di tengah masyarakat dan menekankan perbedaan adalah hal yang wajar.

“Tidak perlu kita mempertajam perbedaan, apalagi mencari pembenaran diri dengan menyalahkan pihak lain. Baik dalam konteks kewargaan maupun pemerintahan, semua pihak harus menahan diri,” ujarnya saat menyampaikan khutbah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), pada Jumat (20/3/2026), dikutip dari Muhammadiyah.or.id.

Haedar mengajak tokoh maupun elite mengindari pernyataan yang dapat memperkeruh suasana. Sebab, katanya, Idulfitri merupakan momentum ibadah yang dijalankan dengan optimal dan memberikan kejernihan jiwa serta pikiran.

Dia meyakini bahwa masyarakat Indonesia dapat menyikapi secara dewasa perbedaan yang terjadi dan berharap ke depannya kalender global tunggal digunakan masif untuk meminimalisasi perbedaan penetapan hari besar keagamaan.

Terpisah, Ketua PP Muhammadiyah bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy menilai perbedaan penetapan Lebaran tetap taat kepada pemerintah, tetapi pelaksanaan tidak harus sama.

Dia memahami dinamika perbedaan pelaksanaan Lebaran yang kerap terjadi. Dia menilai terdapat kecenderungan di masyarakat bahwa pihak yang tidak lebaran mengikuti aturan pemerintah maka tidak taat kepada pemerintah.

"Jadi ini kan kita sudah biasa berbeda gitu dan jangan diinterpretasikan yang penting yang dimaksud taat kepada pemerintah itu bukan berarti lebarannya sama gitu ya," katanya di Jakarta Pusat.