PTPN mengambil langkah jalan tengah agar semua pihak itu mengetahui PTPN tuh sebetulnya tidak punya niatan untuk menghukum seseorang

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I menjadikan kasus Kakek Mujiran di Lampung sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat komunikasi perusahaan dengan masyarakat sekitar wilayah operasional perkebunan ke depan.

Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo mengatakan perusahaan selama ini pada prinsipnya terus menjalankan pembinaan kepada masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan ekonomi.

"Terkait dengan case kemarin, memang PTPN mengambil langkah jalan tengah agar semua pihak itu mengetahui PTPN tuh sebetulnya tidak punya niatan untuk menghukum seseorang apabila memang orang tersebut tidak bersalah atau merugikan PTPN," kata Aris dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Senin malam.

Menurut dia, hubungan tersebut juga diwujudkan melalui kemitraan dengan petani setempat, termasuk pembelian hasil produksi masyarakat dengan harga yang dinilai memberikan keuntungan ekonomi yang layak.

Aris menjelaskan langkah restorative justice (RJ) yang ditempuh dalam kasus tersebut menjadi jalan tengah untuk menjaga kondusivitas sekaligus menunjukkan bahwa perusahaan tidak berniat merugikan masyarakat.

Ia menilai penyelesaian perkara tersebut memberikan pelajaran penting bagi perusahaan mengenai perlunya meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan.

Ke depan, PTPN I berencana memperkuat berbagai program pembinaan ekonomi agar masyarakat semakin memahami manfaat keberadaan perusahaan bagi kehidupan sosial dan perekonomian daerah.

"Setelah dengan adanya RJ ini, tentu ini akan menjadi salah satu pelajaran baru bagi PTPN bahwa ternyata kita mungkin perlu semakin meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat," ujarnya.

Kemudian pembinaan-pembinaan secara ekonomi sehingga masyarakat semakin memahami jika keberadaan kebun PTPN memberikan multiplier effect positif bagi warga setempat.

Menurut Aris, operasional kebun karet memberikan dampak ekonomi langsung melalui penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penyadapan dan pemeliharaan tanaman.

Selain di tingkat kebun, aktivitas industri pengolahan karet juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang terlibat dalam proses produksi dan pengelolaan hasil perkebunan.

Manfaat ekonomi lainnya turut dirasakan sektor transportasi karena distribusi hasil produksi perusahaan melibatkan berbagai layanan angkutan yang banyak dijalankan masyarakat sekitar perkebunan.

Aris menambahkan kegiatan ekspor komoditas karet juga memberikan kontribusi terhadap perolehan devisa negara sekaligus mendukung penerimaan pemerintah melalui berbagai instrumen perpajakan.

Menurutnya, berbagai dampak ekonomi tersebut perlu terus disampaikan kepada masyarakat agar tumbuh pemahaman yang lebih baik mengenai kontribusi perkebunan terhadap pembangunan daerah.

Ia mengakui masih terdapat sebagian pihak yang belum memahami sepenuhnya manfaat keberadaan perkebunan sehingga diperlukan pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan dari perusahaan.

Karena itu, PTPN I berkomitmen memperluas program pendampingan dan pemberdayaan yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat guna memperkuat hubungan perusahaan dengan warga sekitar perkebunan.

Aris menjelaskan kasus Kakek Mujiran di Lampung menjadi pengalaman penting bagi perusahaan dalam menyeimbangkan penegakan hukum, komunikasi publik, serta upaya menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar.

Aris mengatakan PTPN I memilih mengambil jalan tengah melalui RJ untuk meredam ketegangan, menjaga kondusivitas lingkungan, serta menghindari situasi yang berpotensi memicu konflik lebih luas.

Ia menilai derasnya pemberitaan pada tahap awal membuat ruang klarifikasi perusahaan menjadi terbatas, sehingga perhatian publik terlanjur terbentuk sebelum PTPN memiliki kesempatan menjelaskan kronologi secara menyeluruh dan proporsional.

Karena itu, PTPN I menjadikan kasus tersebut sebagai evaluasi untuk memperkuat komunikasi dengan media dan masyarakat, sekaligus memastikan setiap langkah hukum yang ditempuh dipahami berdasarkan fakta sebenarnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) menyatakan Kakek Mujiran bebas setelah kasus hukum yang menjeratnya dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif, sebagai implementasi arahan Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Asset Management Dony Oskaria.

"Manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) secara resmi mengumumkan kasus hukum yang menjerat Kakek Mujiran di Lampung telah dihentikan secara total," kata Manajemen PTPN dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) penyelesaian kekeluargaan telah tercapai sehingga Kakek Mujiran kini telah bebas.

​Manajemen menyatakan langkah itu diambil sebagai bentuk reorientasi tata kelola perusahaan agar lebih adaptif dan humanis, sekaligus menegaskan komitmen penuh PTPN dalam mengimplementasikan arah kebijakan strategis dari Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Asset Management Dony Oskaria yang menekankan esensi BUMN sebagai entitas dari, oleh, dan untuk rakyat.

​Manajemen PTPN I menjadikan momen kebebasan Kakak Mujiran untuk menyampaikan permohonan maaf yang tulus dan mengambil tanggung jawab moral atas polemik yang sempat terjadi di ruang publik.

Melalui mekanisme restorative justice, perusahaan bersyukur saat ini Kakek Mujiran telah bebas dan kembali berkumpul bersama keluarganya.

"Mewakili seluruh jajaran manajemen PTPN, kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada Kakek Mujiran, keluarga, serta masyarakat luas," kata Manajemen PTPN dalam pernyataan tersebut.

Meskipun itikad penyelesaian secara kekeluargaan itu telah diinisiasi sejak awal oleh induk perusahaan, PTPN I, manajemen mengakui bahwa dinamika informasi bergerak sangat cepat.

"Kami memetik pelajaran berharga bahwa respons petugas di lapangan harus jauh lebih peka, tanggap, dan mutlak mengedepankan nilai kemanusiaan," kata manajemen PTPN.

PTPN I menyatakan sejak awal pendekatan restorative justice menjadi opsi dalam menangangi sengketa dengan masyarakat sekitar. Hal itu termasuk dalam kaitannya dengan kakek Mujiran. Proses restorative justice pun berjalan bersamaan dengan derasnya berita yang lebih dulu tersebar.

Dalam pernyataan itu, ​PTPN I memandang pokok-pokok arahan dari Kepala BP BUMN dan Danantara Asset Management bukan sekadar instruksi administratif, melainkan momentum krusial untuk melakukan kalibrasi ulang terhadap standar operasional pengamanan aset perusahaan.

Sebagai perpanjangan tangan negara, perlindungan aset tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab sosial dan empati terhadap kondisi masyarakat sekitar.

​Sebagai wujud nyata dari komitmen dan selaras dengan instruksi tindak lanjut dari BP BUMN, PTPN saat ini sedang merealisasikan program asistensi berkelanjutan untuk Kakek Mujiran.

Selain penyaluran bantuan pemenuhan kebutuhan pokok, manajemen juga tengah memproses penyediaan peluang kerja yang adaptif dengan kapasitas fisik beliau atau anggota keluarganya.

​Langkah itu diambil guna memastikan kehadiran PTPN di tengah masyarakat tidak sekadar sebagai entitas bisnis, melainkan sebagai instrumen negara yang hadir memberikan solusi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menurut pernyataan PTPN tersebut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Kasus hukum yang menjerat Kakek Mujiran, lansia asal Lampung yang didakwa mengambil getah karet milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN), berujung sorotan publik dan memicu respons dari Badan Pengelola (BP) BUMN.

Kepala BP BUMN yang juga Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, memerintahkan PTPN menghentikan seluruh proses hukum serta tindakan intimidasi terhadap Kakek Mujiran.

Kasus Kakek Mujiran menjadi perhatian luas setelah kisah di balik perkara tersebut viral di media sosial. Lansia berusia 72 tahun itu disebut nekat mengambil getah karet karena tekanan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Kita harus memutus masalah kesejahteraan dengan pembinaan, bukan pemidanaan,” kata Dony dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (24/5/2026).

Dony menilai pendekatan pidana terhadap warga miskin yang berupaya bertahan hidup mencederai nilai dasar perusahaan negara.

“BUMN ini adalah milik rakyat, dibangun dengan uang rakyat, dan diamanatkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Tidak boleh ada sedikit pun ruang bagi BUMN untuk bersikap arogan dan memperlakukan rakyat seperti itu,” ujar Dony.

BP BUMN beri tiga instruksi untuk PTPN

Merespons kasus tersebut, Dony Oskaria mengeluarkan tiga instruksi kepada direksi PTPN.

Pertama, menghentikan seluruh proses hukum dan intimidasi terhadap Mujiran.

Kedua, memberikan bantuan sosial yang memadai kepada Mujiran dan keluarganya.

Ketiga, memberikan pekerjaan yang sesuai kondisi fisik Mujiran atau menyediakan pekerjaan bagi anggota keluarganya agar memiliki penghasilan yang layak.

“Saya sudah memerintahkan agar Kakek Mujiran atau keluarganya diberikan pekerjaan di lingkungan PTPN. BUMN harus hadir sebagai solusi untuk mengayomi, bukan menjadi alat yang memenjarakan rakyat yang sedang kesulitan,” kata Dony.

Ia juga menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Mujiran dan keluarganya.

Dony meminta manajemen PTPN, khususnya pimpinan wilayah setempat, mendatangi keluarga Mujiran untuk menyampaikan permohonan maaf secara institusi.

Ke depan, BP BUMN dan Danantara akan menjadikan perkara tersebut sebagai peringatan bagi seluruh direksi BUMN.

Evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) pengamanan aset perusahaan juga akan dilakukan agar pendekatan yang lebih humanis dan restorative justice lebih dikedepankan.

“BUMN harus menjalankan fungsi sesuai khitahnya. Hadir untuk rakyat, bekerja untuk rakyat,” kata Dony.

Duduk perkara kasus kakek Mujiran

Kasus yang menjerat Mujiran bermula pada Februari 2026 saat ia bekerja sebagai penyadap karet di areal PTPN I Regional VII Kebun Bergen Afdeling I, Desa Wonodadi, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan.

Dalam dakwaan jaksa, Mujiran disebut menyembunyikan getah karet hasil sadapan di semak-semak perkebunan untuk kemudian dijual.

Getah karet itu rencananya diangkut menggunakan sepeda motor oleh rekannya, Nur Wahid (33).

Namun, saat Nur Wahid mengambil dua karung getah karet pada dini hari, petugas keamanan kebun memergokinya.

Pemeriksaan lanjutan kemudian dilakukan di sekitar lokasi. Dari hasil penelusuran, petugas menemukan delapan karung getah karet lain yang disembunyikan di area perkebunan.

Secara keseluruhan terdapat 10 karung getah karet dengan total berat sekitar 550 kilogram.

PTPN I mengklaim mengalami kerugian sekitar Rp 8,8 juta akibat kejadian tersebut.

Meski demikian, Mujiran hanya mengakui dua karung getah karet yang hendak dijual.

Perkara itu kemudian berlanjut hingga tahap persidangan di Pengadilan Negeri Kalianda. Mujiran bahkan sempat ditahan dalam proses hukum yang berjalan.

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah muncul cerita mengenai kondisi ekonomi keluarga Mujiran.

Kakek Mujiran disebut nekat mengambil getah karet demi memenuhi kebutuhan makan istri dan cucunya.

Kasus Kakek Mujiran yang ditahan usai mengambil getah karet PTPN berujung sorotan. BP BUMN kini minta proses hukum dihentikan.

Restorative justice belum tercapai

Di tengah proses hukum berjalan, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan telah dua kali mengupayakan penyelesaian melalui mekanisme restorative justice (RJ).

Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Ferdy Andrian menyampaikan mekanisme penyelesaian belum berhasil karena belum tercapai perdamaian antara pihak terkait.

Meski begitu, peluang penyelesaian melalui pendekatan kemanusiaan masih terbuka.

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Suci Wijayanti mengatakan pihaknya tetap berupaya mendorong restorative justice selama persyaratan terpenuhi.

“Upaya keadilan restoratif akan terus kami dorong, dan alhamdulillah atas dukungan Bapak Kajati Lampung Danang Suryo Wibowo pihak PTPN telah membuka ruang untuk melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif,” kata Suci, Sabtu (23/5/2026).

Upaya itu turut difasilitasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Suci menegaskan penyelesaian melalui restorative justice bukan berarti pihak yang berperkara dinyatakan tidak bersalah.

“Semangat hukum modern saat ini adalah menghadirkan penegakan hukum yang lebih humanis, dengan mengedepankan rasa keadilan tanpa mengabaikan kepastian hukum,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria memerintahkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk menghentikan segala bentuk proses hukum dan intimidasi terhadap Kakek Mujiran di Lampung.

"Kita harus memutus masalah kesejahteraan dengan pembinaan, bukan pemidanaan,” ujar Dony dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Dony menekankan bahwa pendekatan hukum pidana terhadap warga miskin yang sekadar berusaha bertahan hidup sangat mencederai muruah BUMN. Penghentian proses hukum merupakan salah satu dari tiga instruksi yang diberikan oleh Dony kepada Direksi PTPN.

​Instruksi lain adalah pemberian bantuan dan pekerjaan. PTPN akan memberikan bantuan sosial yang memadai kepada Kakek Mujiran.

Selain itu, PTPN harus merangkul Kakek Mujiran dengan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi fisiknya, atau memberikan pekerjaan kepada anggota keluarga Kakek Mujiran agar mereka memiliki sumber penghasilan yang layak.

​”Saya sudah memerintahkan agar Kakek Mujiran atau keluarganya diberikan pekerjaan di lingkungan PTPN. BUMN harus hadir sebagai solusi untuk mengayomi, bukan menjadi alat yang memenjarakan rakyat yang sedang kesulitan," kata Dony.

Dony juga melayangkan teguran keras kepada manajemen PTPN menyusul ramainya kasus kriminalisasi terhadap Kakek Mujiran di Lampung.

​"Saya mengecam keras tindakan pelaporan dan kriminalisasi terhadap rakyat kecil, terlebih lagi kepada seorang lansia seperti Kakek Mujiran,” ujar Dony.

​Dony Oskaria secara tegas mengecam tindakan penyelesaian masalah yang mengesampingkan nilai kemanusiaan tersebut dan mengingatkan seluruh jajaran BUMN mengenai hakikat berdirinya perusahaan negara.

“BUMN ini adalah milik rakyat, dibangun dengan uang rakyat, dan diamanatkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Tidak boleh ada sedikit pun ruang bagi BUMN untuk bersikap arogan dan memperlakukan rakyat seperti itu," kata Dony.

Dony menyampaikan ​permintaan maaf langsung sebagai Kepala BP BUMN atas peristiwa yang mencederai rasa keadilan itu.

Dony juga meminta PTPN, khususnya pimpinan wilayah setempat, diwajibkan turun langsung menemui Kakek Mujiran dan keluarganya untuk menyampaikan permohonan maaf secara institusi.

“Sebagai Kepala BP BUMN saya meminta maaf kepada Kakek Mujiran dan keluarga. Saya tegaskan sekali lagi bahwa BUMN adalah milik rakyat dan dibangun dengan uang rakyat,” kata Dony.

​Ke depan, BP BUMN dan Danantara akan menjadikan kasus tersebut sebagai peringatan keras (red flag) bagi seluruh Direksi BUMN di Indonesia.

Evaluasi menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan aset perusahaan akan dilakukan agar pendekatan yang lebih humanis dan restoratif (restorative justice) selalu dikedepankan.

“​BUMN harus menjalankan fungsi sesuai khitahnya. Hadir untuk rakyat, bekerja untuk rakyat,” kata Dony menegaskan.

Mujiran merupakan seorang lansia berumur 72 tahun di Lampung yang nekat mengambil getah karet milik PTPN untuk dijual guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Mujiran lantas disidang di Pengadilan Negeri Kalianda akibat kasus penggelapan getah karet PTPN.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026