Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai laporan JP Morgan Asset Management yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling tahan guncangan energi mencerminkan ketahanan energi nasional.

Sebagaimana diketahui, laporan terbaru Eye on the Market bertajuk Pandora’s Bog: The Global Energy Shock of 2026 yang dirilis pada 21 Maret 2026 menempatkan Indonesia di posisi kedua negara paling resilien terhadap gejolak energi global.

Menko Airlangga di Jakarta, Jumat, mengatakan temuan tersebut mengafirmasi arah kebijakan ketahanan energi yang dijalankan pemerintah secara konsisten di tengah dinamika geopolitik dan fluktuasi harga komoditas energi.

“Hasil ini bukan sekadar apresiasi atas kondisi saat ini, melainkan validasi atas pilihan kebijakan jangka panjang pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber energi domestik dan akselerasi transisi energi,” katanya.

Di tengah volatilitas harga energi global, posisi tersebut dinilai memberi ruang fiskal lebih terkendali bagi APBN 2026, sekaligus membantu melindungi daya beli masyarakat dan menjaga keberlangsungan aktivitas dunia usaha.

Meski demikian, Airlangga menegaskan capaian itu tidak membuat pemerintah lengah terhadap berbagai risiko.

Pemerintah bakal terus memperkuat sejumlah kebijakan, antara lain optimalisasi produksi migas domestik untuk menekan defisit neraca migas dan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Selain itu, pemerintah mendorong percepatan transisi energi melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), memperluas adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Kemudian juga akan berfokus pada diversifikasi sumber pasokan dan jalur logistik energi guna mengantisipasi risiko geopolitik.

Ke depan, lanjut Airlangga, Kemenko Perekonomian akan terus mengoordinasikan kebijakan energi dan fiskal secara terintegrasi untuk menjaga momentum ketahanan tersebut, sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Adapun laporan JP Morgan Asset Management itu menganalisis 52 negara yang mewakili sekitar 82 persen konsumsi energi dunia.

Laporan ini menggunakan indikator total insulation factor, yakni ukuran komposit dari produksi energi domestik, meliputi gas, batu bara, energi nuklir, dan energi terbarukan sebagai persentase dari konsumsi energi final.

Indonesia mencatatkan insulation factor sebesar 77 persen, sedikit di bawah Afrika Selatan (79 persen), serta berada di atas Tiongkok (76 persen) dan Amerika Serikat (70 persen).

Ketahanan energi Indonesia ditopang oleh kontribusi besar produksi batu bara domestik yang memenuhi sekitar 48 persen konsumsi energi akhir nasional, diikuti gas bumi sebesar 22 persen dan energi terbarukan sekitar 7 persen.

Dalam laporan tersebut, Indonesia dikelompokkan bersama China, India, Afrika Selatan, Vietnam, dan Filipina sebagai negara yang memperoleh manfaat signifikan dari produksi batu bara domestik selama periode guncangan energi.

Selain itu, Indonesia dinilai memiliki eksposur langsung yang sangat rendah terhadap jalur distribusi energi global yang rentan.

Impor minyak dan gas melalui Selat Hormuz hanya sekitar 1 persen dari total konsumsi energi primer nasional.

Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan Korea Selatan (33 persen), Taiwan dan Thailand (27 persen), serta Singapura (26 persen).

Sebaliknya, negara maju seperti Italia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Belanda dinilai paling rentan akibat tingginya ketergantungan pada impor energi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia -Cadangan Devisa atau Cadev Indonesia meningkat pada Oktober 2025. Nilainya kini menjadi sebesar149,9 Miliar Dolar AS, berdasarkan data Bank Indonesia.

Sementara itu,Badan Pengawas Keuangan Jerman, Bafin, telah menjatuhkan denda terbesar yang pernah ada, sebesar 45 juta euro atau setara Rp 877,32 Miliar, kepada JP Morgan yang berbasis di Frankfurt. denda ini membuka tabir baru bagi kekurangan dalam pencegahan pencucian uang.

Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Jumat (07/11/2025).

Jakarta (ANTARA) - Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi kekhawatiran pasar terhadap sektor perbankan Amerika Serikat (AS) membaik.

“Rupiah diperkirakan akan menguat terhadap dolar seiring membaiknya sentimen pasar dengan meredanya kekhawatiran di sektor perbankan AS,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Permasalahan sektor perbankan AS yang dimaksud adalah kebangkrutan dari First Brands Group dan Tricolor Holdings yang menyeret nama-nama korporasi bank besar seperti JP Morgan, Bank of America, dan Jefferies.

First Brands merupakan perusahaan pemasok suku cadang otomotif global, sedangkan Tricolor Holding bergerak di bidang pembiayaan mobil bekas berbasis teknologi finansial dan Artificial Intellingence (AI).

Mengutip Xinhua, kebangkrutan dua perusahaan yang terkait industri otomotif tersebut memicu kekhawatiran akan standar pinjaman nan longgar, terutama di pasar kredit swasta yang tak transparan.

Namun, potensi penguatan kurs rupiah diperkirakan terbatas mengingat investor mengantisipasi pemangkasan suku bunga oleh Bank Indonesia (BI) pada pekan ini.

“BI diperkirakan akan memangkas suku bunga dalam usaha mendukung dan sejalan dengan program stimulus ekonomi pemerintah,” ucap Lukman.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, nilai tukar rupiah diprediksi berkisar Rp16.500-Rp16.650 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Senin di Jakarta menguat sebesar 17 poin atau 0,10 persen menjadi Rp16.573 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.590 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala strategi global J.P. Morgan Asset Management, David Kelly mengungkapkan bahwa Amerika Serikat (AS) sedang menuju kebangkrutan. Dalam sebuah catatan minggu ini, ia mengatakan belum ada yang panik meski secara data yang ada pemerintah AS sedang menuju kebangkrutan secara perlahan.

Mengutip Fortune, Kelly menguraikan bahwa meskipun perekonomian menghadapi serangkaian masalah (geopolitik, perang dagang, perubahan penegakan hukum imigrasi, dan penutupan pemerintah, sebagai contoh), salah satu masalah jangka panjang utama adalah bagaimana pemerintah AS akan membayar utangnya.

Dalam upaya untuk mengurangi utang federal AS dan kontribusinya terhadap utang nasional yang lebih luas, Presiden AS Donald Trump awalnya meminta CEO Tesla Elon Musk untuk membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) dengan tujuan memangkas US$ 2 triliun dari anggaran federal.

Namun, keduanya kemudian berselisih paham terkait Undang-Undang One Big Beautiful Bill, yang diperkirakan oleh Kantor Anggaran Kongres (CBO) akan menambah utang nasional sebesar US$ 3,4 triliun selama dekade mendatang. Gedung Putih membalas dengan menyatakan bahwa rezim tarifnya akan mengimbangi pengeluaran dan penurunan pendapatan akibat pemotongan pajak. CBO memperkirakan bahwa tarif akan mengurangi total defisit sebesar US$4 triliun pada tahun 2035.

Utang nasional Amerika Serikat terus melonjak setiap detiknya. Bahkan, per 14 Oktober 2025, utang tersebut mencapai lebih dari US$37,8 triliun, dan terdapat pembayaran bunga sebesar US$1,2 triliun untuk melunasi pinjaman tersebut.

CEO JPMorgan Jamie Dimon dan Ketua The Fed Jerome Powell telah menyatakan kekhawatirannya akan hal ini.

Maksud Kelly adalah meskipun investor memperhatikan perhitungan dasar, masalah ini akan terus berlanjut dalam jangka waktu yang panjang.

"Walaupun kita bangkrut, kita bangkrut secara perlahan. Pasar obligasi global sangat menyadari perkembangan utang AS. Fakta bahwa bahkan saat ini, pemerintah AS dapat meminjam uang selama 30 tahun dengan imbal hasil hanya 4,6% menunjukkan keyakinan bahwa masih ada ruang bagi pemerintah untuk meminjam lebih banyak," tulis Kelly dalam sebuah catatan, dikutip dari Fortune, Kamis (16/10/2025).

Ekonom tersebut menulis bahwa dalam jangka pendek, para spekulan kasual mungkin memiliki alasan untuk optimis. Misalnya, ia merujuk pada pendapatan tarif yang meraup jumlah yang signifikan (US$31 miliar pada bulan Agustus, menurut Gedung Putih) dan perkiraan terbaru dari CBO dan Komite untuk Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab bahwa defisit untuk tahun fiskal 2025 akan mencapai 6% dari PDB, turun dari 6,3% tahun lalu.

Penurunan pinjaman sebagai persentase pertumbuhan ekonomi ini merupakan faktor kunci yang diperhatikan oleh para pemberi pinjaman di Amerika. Rasio utang terhadap PDB suatu negara merupakan barometer yang jelas tentang apakah negara tersebut akan mampu membayar utangnya atau membayar suku bunga yang lebih tinggi untuk menjual obligasi.

Namun Kelly memperingatkan: "Ada baiknya kita berhenti sejenak di sini untuk mempertimbangkan angka ini. Total utang federal di tangan publik sekarang hampir US$30,3 triliun atau, kami perkirakan, 99,9% dari PDB. Dimulai dari level ini, jika PDB nominal tumbuh sekitar 4,5% ke depannya (terdiri dari pertumbuhan riil 2,0% dan inflasi 2,5%), maka defisit anggaran di atas 4,5% akan menyebabkan rasio utang terhadap PDB meningkat. Berdasarkan asumsi kami, rasio utang terhadap PDB naik dari 99,9% pada 30 September 2025, menjadi 102,2% dari PDB 12 bulan kemudian."

Ia menambahkan, utang AS kemungkinan akan meningkat lebih cepat dari ini.

Terkait tarif, misalnya, masih ada pertanyaan mengenai legalitas tindakan Trump. Jika tarif tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS, setidaknya akan memaksa pemerintah untuk kembali ke tahap perencanaan untuk mengenakan tarif pengganti di bawah otoritas lain atau dengan mengirimkan rancangan undang-undang melalui Kongres. Lebih lanjut, Kelly menyebut hal ini dapat memaksa pengembalian dana substansial atas tarif yang telah dibayarkan dalam beberapa bulan terakhir.

Perkiraan ini bergantung pada "tidak adanya resesi dan tidak perlunya pengeluaran besar lainnya untuk prioritas domestik atau internasional." Pertanyaan tentang apakah AS secara teknis sudah berada dalam resesi di beberapa negara bagian semakin meningkat. Kelly menambahkan: "Karena semua ini, defisit sebesar 6,7% dari PDB mungkin dianggap sebagai perkiraan yang terlalu rendah untuk defisit tahun ini."

Intinya bagi investor adalah mendiversifikasi portofolio mereka jika utang Amerika mulai melonjak lebih cepat daripada kondisi saat ini.