JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Josal Bantu Rakyat dan Persatuan Keluarga Besar Piaman Kota Padang mengadukan pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda ke Bareskrim Polri terkait pernyataannya soal masyarakat Sumatera Barat. Ketua LBH Josal Bantu Rakyat Yohannas Permana menilai pernyataan yang dilontarkan Abu Janda melukai masyarakat Sumatera Barat .

Yohannas mengatakan, pihaknya datang langsung dari Kota Padang untuk membuat pengaduan resmi ke Mabes Polri. Menurut dia, pengaduan itu berkaitan dengan ucapan Abu Janda yang menyebut Sumbar intoleran dan barbar dalam sebuah forum di Philadelphia, Amerika Serikat.

"Jujur, kenapa kami bisa hadir di Jakarta ini? Mungkin saya selaku pribadi dan selaku salah satu orang di organisasi yang berada di Kota Padang merasa sangat sakit hati dengan pernyataan Permadi Arya," kata Yohannas di Bareskrim Polri, Kamis (28/5/2026).

Ia menegaskan, masyarakat Sumbar merupakan masyarakat yang toleran dan beradab. Yohannas juga menyebut seluruh agama dan rumah ibadah ada di Sumbar.

Dalam pengaduannya, Yohannas mengaku telah menyerahkan barang bukti berupa rekaman video YouTube yang disimpan di dalam flashdisk. Ia menyebut bagian yang dipermasalahkan berada pada menit 53 hingga menit 57 video tersebut.



"Sudah. Kita bikin ada pengaduan satu dari Josal Bantu Rakyat dan satu lagi pengaduan dari Paguyuban PKDP Kota Padang yaitu Persatuan Keluarga Besar Piaman Kota Padang," ujarnya.

Terkait pasal yang diadukan, Yohannas menyebut pihaknya mengacu pada dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya pasal terkait penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Ia juga memastikan pihaknya percaya proses hukum akan ditangani Kepolisian Republik Indonesia. "Kita akan mengawal proses ini sampai selesai karena menurut kami ini sudah melanggar pasal Undang-Undang ITE yang ada di Negara Republik Indonesia," katanya.

Diketahui, pernyataan pegiat media sosial itu berbuntut panjang. Sebelumnya, Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri terkait dengan dugaan ujaran kebencian bermuatan SARA. Laporan itu diterima Bareskrim Polri dengan Nomor: LP/B/230/V/2026/SPKT/Bareskrim Polri, per tanggal 26 Mei 2026.

Abu Janda telah merespons aduan ke kepolisian dan menegaskan dirinya tidak berniat menghina masyarakat Sumatera Barat. "Saya tidak menghina rakyat Sumbar, tapi kalau dasarnya sudah benci Abu Janda ya susah. Tidak menghina pun bisa dianggap menghina," kata dia kepada wartawan, Kamis (28/5/2026).

JAKARTA - Permadi Arya alias Abu Janda dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan ujaran kebencian bermuatan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).Menanggapi laporan itu, Abu Janda mengakutidak pernah menghina rakyat Sumatera Barat (Sumbar).

“Saya tidak menghina rakyat Sumbar, tapi kalau dasarnya sudah benci Abu Janda ya susah, tidak menghina-pun bisa dianggap menghina,” kata Abu Janda kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Sebelumnya, Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) resmi melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri terkait dugaan ujaran kebencian bermuatan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Abu Janda yang dianggap mengandung ujaran kebencian terhadap keluarga besar Minangkabau.

Laporan itu resmi diterima Bareskrim Polri dan teregister dengan Nomor: LP/B/230/V/2026/SPKT/Bareskrim Polri, per tanggal 26 Mei 2026.

"Di mana pada saat ini kami spesifik ya, untuk masyarakat Sumatera Barat, etnis Minangkabau. Pada hari ini kami dari DPP Ikatan Keluarga Minang mengajukan laporan polisi secara resmi kepada terduga yaitu saudara yang bernama Permadi Arya alias Abu Janda ya," kata Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP IKM, Defrizal Djamaris di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).

Defrizal mengungkapkan bahwa Abu Janda diduga melontarkan pernyataan kontroversial tersebut di Amerika Serikat. Menurutnya, apa yang disampaikan Abu Janda telah menimbulkan keresahan bagi seluruh masyarakat Minangkabau.

"Adapun dasar laporan ini adalah terhadap pidato yang dilakukan, yang diduga dilakukan di suatu tempat ya, di depan suatu tempat ibadah ya, yang kemungkinan besar berada di luar negeri ya. Kemungkinan ada di Amerika Serikat, kalau tidak salah di daerah Philadelphia ya," ujarnya.

Menurut Defrizal, pernyataan Abu Janda yang meresahkan adalah kalimat soal Sumatera Barat (Sumbar) merupakan wilayah yang intoleran dan masyarakatnya 'bar-bar'.

"Di situ disebutkan bahwa daerah yang intoleran itu ya Sumbar, Jabar, itu yang ada bar-bar di belakangnya itu dianggap masyarakat bar-bar, seolah itu orang bar-bar di sana. Di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari bar-bar itu jelas ya, bahwa tidak beradab, kejam, dan manusia yang tidak berperadaban gitu ya," ucap Defrizal.

Dalam laporannya, Abu Janda disangka melanggar Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang penyebaran informasi yang menimbulkan ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu.

JAKARTA - Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade direncanakan akan melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri. Andre membenarkan kabar tersebut.

Laporan itu dilakukan dalam kapasitasnya mewakili DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM). Pelaporan dilakukan oleh perwakilan DPP IKM bersama kuasa hukum.

"Tim sedang melakukan pelaporan, sekarang ada di Dirtipidum," kata Andre saat dikonfirmasi SindoNews, Selasa (26/5/2026).

Kendati demikian, Andre tak menjabarkan lebih jauh ihwal laporan yang dilayangkan. Hanya saja, dari informasi yang dibagikan, laporan itu berkaitan dengan penyebaran informasi yang dilakukan oleh Abu Janda.

"Atas dugaan pelanggaran tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap kelompok tertentu berdasarkan SARA," tulis dalam keterangan informasi terkait pelaporan.

Diketahui, Andre Rosiade sendiri merupakan Ketua Umum DPP IKM. Kendati demikian, Andre berhalangan ikut serta dalam pelaporan hari ini.

KABUL - Pemerintah Taliban yang berkuasa di Afghanistan telah memperkenalkan peraturan hukum keluarga baru yang menetapkan aturan seputar pernikahan, perceraian, dan pernikahan anak di bawah interpretasi hukum Islam.

Dekrit 31 pasal tersebut, yang berjudul "Prinsip-Prinsip Pemisahan Suami Istri", telah disetujui oleh pemimpin tertinggi Taliban, Hibatullah Akhundzada.

Dokumen tersebut diterbitkan dalam lembaran resmi Afghanistan dan menguraikan prosedur terkait perselisihan perkawinan, pemisahan, perwalian, dan pembatalan perkawinan di bawah pemerintahan Taliban, seperti yang dilaporkan oleh Amu TV, Senin (18/5/2026).

Salah satu pasal yang paling diperdebatkan dalam dekrit tersebut mengakui keheningan atau diamnya seorang "gadis perawan" sebagai persetujuan untuk menikah. Namun, keheningan seorang anak laki-laki atau perempuan yang sudah menikah tidak dapat diartikan sebagai persetujuan.

Dokumen tersebut mengizinkan pernikahan antara anak di bawah umur dalam kasus-kasus tertentu dan memberikan wewenang kepada ayah dan kakek atas pengaturan tersebut.

Dokumen hukum tersebut menyatakan bahwa pernikahan anak laki-laki atau perempuan di bawah umur yang diatur oleh kerabat dapat dianggap sah jika mempelai pria dianggap pantas secara sosial dan mahar memenuhi standar agama.

Aturan ini menggabungkan doktrin hukum "khiyar al-bulugh" atau “pilihan setelah pubertas", yang memungkinkan pernikahan yang dilakukan sebelum masa pubertas untuk dibatalkan atas permintaan anak setelah mencapai pubertas. Pembatalan pernikahan memerlukan persetujuan dari pengadilan agama.

Selain itu, pernikahan tidak sah secara hukum jika pasangan dianggap tidak pantas atau jika mahar terlalu tidak seimbang.

Aturan tersebut memberi wewenang kepada hakim Taliban untuk campur tangan dalam sengketa yang melibatkan tuduhan perzinaan, konversi agama, ketidakhadiran suami yang berkepanjangan, dan zihar—sebuah konsep Islam klasik di mana seorang suami membandingkan istrinya dengan kerabat perempuan yang dilarang untuk dinikahinya.

Berdasarkan ketentuan ini, hakim dapat memerintahkan pemisahan, pemenjaraan, atau hukuman lain dalam kasus-kasus tertentu.

Aturan terbaru ini muncul di tengah meningkatnya kritik internasional terhadap pembatasan Taliban terhadap perempuan dan anak perempuan sejak kembali berkuasa pada Agustus 2021. Anak perempuan di Afghanistan telah dilarang bersekolah di atas kelas enam, perempuan telah dilarang masuk universitas dan pembatasan ketat telah diberlakukan pada pekerjaan, perjalanan, dan partisipasi publik mereka.

JAKARTA - Aliansi Ormas Islam yang diklaim terdiri dari 40 organisasi menolak pelaporan terhadap Grace Natalie, Ade Armando dan Permadi Arya alias Abu Janda terkait ceramah Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Perwakilan Aliansi Ormas Islam dari LBH Syarikat Islam, Gurun Arisastra mengungkapkan, mereka telah mengirim surat ke Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono agar laporannya tetap diusut di Bareskrim Polri.

"Kami mendapat informasi LBH Hidayatullah perkaranya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, padahal telah melaporkan di Bareskrim Mabes Polri. Atas dasar itu, kami khawatir perkara kami yang kami laporkan Aliansi Ormas Islam tanggal 4 Mei 2026 itu dilimpahkan ke Polda Metro Jaya," kata Gurun di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026).

Gurun memastikan, sebagai pihak pelapor akan menolak tegas jika laporannya harus dialihkan ke Polda Metro Jaya. Ia menyinggung kasus yang dilaporkan telah memasuki isu nasional. Sehingga, harus diusut oleh Bareskrim Polri.



"Maka surat ini kami sampaikan secara tegas kepada Kabareskrim, kami ingin perkara ini tetap diperiksa di Bareskrim Mabes Polri. Kami menolak untuk dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Itu kekhawatiran kami," ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 40 ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi untuk Kerukunan Umat Beragama resmi melaporkan Ade Armando, politisi Grace Natalie, dan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri.

Perwakilan LBH Syarikat Islam/SEMMI, Gurun Arisastra menyebut pelaporan itu dilakukan terkait polemik potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK).

Laporan tersebut diterima dan teregister dengan nomor LP/B/185/V/2026/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 4 Mei 2026.

"LBH Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia dan LBH Syarikat Islam beserta LBH Muhammadiyah, Hidayatullah, AFKN dan organisasi lainnya telah melaporkan tiga figur Ade Armando, lalu Permadi Arya, dan juga Grace Natalie," ujarnya kepada wartawan di Bareskrim Polri, Senin (4/5/2026).

JAKARTA - Aliansi 40 Ormas Islam yang melaporkan Ade Armando, Permadi Arya alias Abu Janda dan Grace Natalie ke Bareskrim Polri menyatakan siap menghadirkan saksi dan ahli. Hal itu terkait ceramah mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) di UGM yang dipotong.

"Kami menyatakan sikap siap untuk menghadirkan saksi-saksi maupun ahli-ahli terkait laporan kami guna terang benderangnya suatu perkara ini, tindak pidana perkara ini," kata Perwakilan Aliansi Ormas Islam dari LBH Syarikat Islam, Gurun Arisastra di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026).

Gurun menjelaskan, pihaknya siap menghadirkan saksi dan ahli apabila penyidik membutuhkan untuk mengusut laporannya.

"Artinya kami siap berkoordinasi dengan penyidik untuk menghadirkan saksi-saksi maupun ahli-ahli, dan juga pelapor juga siap untuk diperiksa dimintai keterangan lebih lanjut," ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 40 ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi untuk Kerukunan Umat Beragama resmi melaporkan Ade Armando, politisi Grace Natalie dan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri.

Perwakilan LBH Syarikat Islam/SEMMI, Gurun Arisastra menyebut pelaporan itu dilakukan terkait polemik potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK).

Laporan tersebut diterima dan teregister dengan nomor LP/B/185/V/2026/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 4 Mei 2026.

"LBH Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia dan LBH Syarikat Islam beserta LBH Muhammadiyah, Hidayatullah, AFKN dan organisasi lainnya telah melaporkan tiga figur Ade Armando, lalu Permadi Arya, dan juga Grace Natalie," ujarnya kepada wartawan di Bareskrim Polri, Senin (4/5/2026).

JAKARTA - Aliansi Ormas Islam yang melaporkan Ade Armando, Permadi Arya alias Abu Janda dan Grace Natalie ke Bareskrim Polri meminta agar polisi segera mengusut pelaporan mereka terhadap tiga orang tersebut. Aliansi yang terdiri dari 40 organisasi itu melaporkan tiga orang tersebut terkait dengan dugaan fitnah terkait ceramah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang dipotong.

"Kami dari mewakili 40 aliansi ormas Islam menjaga kerukunan umat, datang ke Bareskrim untuk mengawal proses hukum yang sudah kami laporkan, kami sampaikan ke Bareskrim untuk ditindaklanjuti," kata Juru Bicara Aliansi 40 Ormas Islam dari unsur MN KAHMI, Syamsul Qomar di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026).

Menurut Syamsul, Bareskrim harus mengusut pelaporan tersebut karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apalagi, kata Syamsul, yang dilaporkan sama sekali merasa tidak bersalah.

"Kami merasa bahwa menjadi penting bagi kami untuk mengawal proses ini, karena orang-orang yang kami laporkan ternyata sampai saat ini tidak merasa bersalah, tidak apa lagi meminta maaf, merasa bersalah pun tidak. Dan merasa bahwa apa yang sudah disampaikannya itu adalah suatu kebenaran," ujarnya.

Lebih lanjut, Syamsul mengklaim bahwa ceramah yang disampaikan oleh JK dalam konteks terkait dengan menciptakan perdamaian.

"Padahal Pak JK merasa bahwa ceramahnya selama 30 lebih, 30 menit lebih di UGM itu adalah bagian dari upaya untuk menyampaikan berbagai informasi tentang perdamaian baik di dunia maupun di Indonesia," ucapnya.

Sebelumnya, sebanyak 40 ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi untuk Kerukunan Umat Beragama resmi melaporkan Ade Armando, politisi Grace Natalie dan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri.

Perwakilan LBH Syarikat Islam/SEMMI, Gurun Arisastra menyebut pelaporan itu dilakukan terkait polemik potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK).

Laporan tersebut diterima dan teregister dengan nomor LP/B/185/V/2026/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 4 Mei 2026.

"LBH Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia dan LBH Syarikat Islam beserta LBH Muhammadiyah, Hidayatullah, AFKN dan organisasi lainnya telah melaporkan tiga figur Ade Armando, lalu Permadi Arya, dan juga Grace Natalie," ujarnya kepada wartawan di Bareskrim Polri, Senin (4/5/2026).

JAKARTA - Persatuan Pemuda Mahasiswa Timur Raya melaporkan Ade Armando dan Permadi Arya alias Abu Janda ke Polda Metro Jaya pada Senin (4/5/2026) atas kasus dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong atau hoaks. Laporan ini dipicu oleh unggahan potongan video ceramah mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), saat berbicara di Masjid UGM pada Kamis, 5 Maret 2026 lalu.

Perwakilan Persatuan Pemuda Mahasiswa Timur Raya, Rivai Sabon Mehen menyampaikan, kedua terlapor dituding telah memotong ceramah Jusuf Kalla untuk melakukan provokasi.

“Sebagai warga negara, saya dan kuasa hukum saya bersama kawan-kawan dari Persatuan Pemuda Mahasiswa Timur Raya datang ke Polda Metro untuk membuat laporan polisi kepada Ade Armando dan Abu Janda terkait dengan unggahan video dan podcast mereka di Cokro TV,” kata Rivai.

Ia menilai konten yang diunggah keduanya bersifat provokatif dan mendiskreditkan Jusuf Kalla.

“Pernyataan mereka berdua ini sangat meresahkan warga masyarakat dan kami menganggap bahwa pernyataan beliau adalah pernyataan yang sangat provokatif dan kemudian sangat mendiskreditkan Pak Jusuf Kalla,” ujarnya.

Menurut Rivai, potongan video yang beredar dinilai tidak utuh sehingga memicu kegaduhan di ruang publik.

“Pidato utuh Pak Yusuf Kalla itu tidak diunggah. Tetapi kemudian mereka mengambil sepenggal video itu untuk melakukan provokasi ke ruang publik yang hari ini sangat membuat kegaduhan,” lanjutnya.

Sementara itu, kuasa hukum pelapor, Wahyudin Ingratubun menyebut pihaknya menemukan unsur kesengajaan dalam pemotongan video tersebut.

“Kami menilai bahwa pemenggalan video yang singkat kira-kira 12 detik sampai dengan 1 menit itu adalah suatu mens rea. Kami menemukan ada mens rea yang dilakukan oleh terduga Abu Janda dan Ade Armando,” katanya.

Ia menambahkan, laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta dugaan penghasutan dan penyebaran hoaks. Wahyudin juga menyebut laporan telah diterima pihak kepolisian. Pihaknya pun akan terus mengawal kasus ini.

“Kami berharap pihak kepolisian bisa memproses sampai dengan kasus ini ditetapkan tersangka,” ucapnya.

Sebelumnya, Yusuf Kalla juga sempat dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh sejumlah pihak, terkait dugaan penistaan agama. Pelaporan tersebut dipicu oleh beredarnya potongan video ceramah Yusuf Kalla di Masjid Kampus UGM. Dalam potongan video itu, pernyataan Yusuf Kalla dinilai menggeneralisasi ajaran agama.

Namun, secara utuh, ceramah tersebut disebut bertujuan menyampaikan pesan perdamaian dan menceritakan pengalaman dalam meredam konflik di sejumlah daerah.

Sebelumnya, Aliansi Profesi Advokat Maluku melaporkan Permadi Arya (Abu Janda) dan Ade Armando buntut mengunggah ceramah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di UGM. Laporan polisi itu dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada Senin (20/4/2026).

Laporan teregister dengan nomor LP/B/2767/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Pelapor diwakili oleh seorang advokat bernama Paman Nurlette yang menilai bahwa Abu Janda dan Ade Armando mengunggah video ceramah JK di UGM yang dipotong-potong.

Nurlette menuturkan unggahan keduanya diduga membuat kegaduhan pada ruang publik. Apalagi keduanya juga diduga menambah narasi hasutan yang memperparah keonaran di ruang publik.

"Perlu kami tegaskan dengan potongan video ceramah Pak JK yang diposting kemudian disertai dengan narasi penghasutan, provokasi, manipulatif, provokatif, dan konfrontatif, itu membentuk persepsi negatif masyarakat di ruang interaksi sosial," ujar Nurlette di Polda Metro Jaya, Senin (20/4/2026).

JAKARTA - Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin bersama puluhan pimpinan dan tokoh ormas Islam bertemu Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK). Pertemuan tersebut berlangsung pada Selasa, 28 April 2026 malam.

Usai pertemuan tersebut, Din Syamsuddin berbicara soal wacana pelaporan terhadap tiga orang, yakni Ade Armando, Permadi Arya alias Abu Janda, dan Grace Natalie.

"Kami menyampaikan pikiran bahwa mereka yang pertama kali memuat ya, pelintiran pidato Bapak Jusuf Kalla di Masjid Kampus UGM itu sangat bersifat tendensius, provokatif, dan potensial untuk mengadu domba antarumat beragama," kata Din Syamsuddin, Rabu (29/4/2026).

"Maka oleh karena itu, ada dari kalangan ormas-ormas Islam para advokat yang akan menuntut yang bersangkutan, karena sebenarnya bukan pertama kali, sudah berkali-kali menyebar fitnah dan mengadu domba antarumat beragama," sambungnya.

Din menjelaskan, tiga orang tersebut diduga menjadi pihak yang pertama kali memelintir hingga menyebarluaskan pidato JK di UGM yang berujung adanya laporan ke polisi.

"Ya, karena mereka yang ditengarai, yang disebarluaskan, dan patut diduga bahkan diyakini, merekalah yang pertama kali memelintir pidato Pak Jusuf Kalla sekitar satu setengah jam lebih itu dengan mengambil sekitar 48 detik pada bagian yang tidak utuh," ujarnya.

Lihat video: Terungkap Sosok Rahasia Di Balik Fitnah Penistaan Agama Terhadap Jusuf Kalla!



Akhirnya menimbulkan ada sekelompok orang, entah 15-16, mengadukan Pak JK sebagai tersangka atau tertuduh dalam bidang penistaan agama. Din menduga ada pihak tertentu dibalik aksi ketiganya mengorkrestrasikan pernyataan JK yang dituduh menistakan agama.

"Walaupun ada di antara kami yang menengarai ya, baik Ade Armando, Abu Janda, dan seorang lagi Grace Natalie, ada beking-bekingnya katanya, ya," tuturnya.

Saat disinggung kapan pelaporan akan dibuat, ia belum bisa memastikan waktunya. Menurut Din, paling lambat akan dilakukan pada awal Mei nanti. "Terserah advokat nanti. Dalam waktu dekat, mungkin di dalam bulan April ini juga, atau paling lama awal Mei nanti itu," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu menduga ada gerakan terpola dalam penyebaran potongan video ceramah kliennya tentang mati syahid. Apalagi, kata dia, potongan video itu diramaikan oleh sejumlah tokoh.

Hal itu diungkapkan Abdul dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Kisruh, Video Ceramah Dipotong, JK: Saya Difitnah' di iNews, Selasa, 28 April 2026.

"Saya bilang bahwa ini ada gerakan yang terpola. Ade Armando di Cokro TV. Kemudian di YouTube ada dua orang lagi yang hostnya. Lalu bersamaan Permadi Arya. Lalu muncul juga Grace Natalie mengatakan bahwa Pak JK ini memang agak bermasalah, kayak gitu. Lalu datang Sahat Sinurat," ujar Abdul.

Menurutnya, Ade Armando, Permadi Arya hingga Grace Natalie sengaja memainkan sentimen negatif dalam pernyataan JK perihal mati syahid di potongan video tersebut.

"Sehingga apa yang dilakukan oleh Bung Ade Armando, Permadi Arya, juga kami lihat di Facebook ada Grace Natalie dan yang mereka sengaja memainkan sentimen itu," ucap Abdul.

JAKARTA - Pihak kepolisian masih menyelidiki laporan terhadap Ade Armando dan Permadi Arya alias Abu Janda terkait dugaan penghasutan dan provokasi buntut potongan ceramah Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK). Polisi akan meneliti video ceramah JK utuh untuk mendalami pelaporan tersebut.

“Barang bukti akan dianalisa dan diuji. Polri memiliki Lab digital forensik yang kredibel dan tersertifikasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Kamis (23/4/2026).

Budi menambahkan, pollisi juga akan melakukan permintaan keterangan pelapor dan sejumlah saksi. Polisi sudah menyiapkan administrasi penyelidikan pelaporan tersebut. "Menyiapkan mindik (administrasi penyelidikan), meminta keterangan pelapor, keterangan saksi dan barang bukti," ujar dia.

Adapun laporan itu dilayangkan Aliansi Profesi Advokat Maluku. Mereka melaporkan Permadi Arya (Abu Janda) dan Ade Armando buntut mengunggah ceramah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Universitas Gadjah Mada (UGM). Laporan polisi itu dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada Senin (20/4/2026).

Laporan teregister dengan nomor LP/B/2767/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Pelapor diwakili oleh seorang advokat bernama Paman Nurlette yang menilai bahwa Abu Janda dan Ade Armando mengunggah video ceramah JK di UGM yang dipotong-potong.

Lihat video: ANGKAT BICARA! Jusuf Kalla Kumpulkan Tokoh Poso & Maluku, Klarifikasi Ceramah!



Nurlette menuturkan unggahan keduanya diduga membuat kegaduhan pada ruang publik. Apalagi keduanya juga diduga menambah narasi hasutan yang memperparah keonaran di ruang publik.

"Perlu kami tegaskan dengan potongan video ceramah Pak JK yang diposting kemudian disertai dengan narasi penghasutan, provokasi, manipulatif, provokatif, dan konfrontatif, itu membentuk persepsi negatif masyarakat di ruang interaksi sosial," ujar Nurlette di Polda Metro Jaya, Senin (20/4/2026).

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengumpulkan sejumlah tokoh yang ikut perundingan perdamaian konflik Poso-Ambon untuk menjelaskan maksud ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang belakangan menjadi sorotan. Dalam pertemuan tersebut, tokoh dari kedua kelompok mengakui bahwa apa yang disampaikan JK merupakan gambaran situasi nyata saat konflik terjadi.

Delegasi Kristen Perundingan Malino I, Pendeta Rinaldi Damanik menyampaikan bahwa ceramah JK mencerminkan kondisi yang dialami masing-masing kelompok ketika konflik Poso memanas. Ia mengakui, pada masa itu dirinya kerap mendoakan jemaatnya yang terlibat konflik.

"Kami pakai jubah dan mendoakan mereka karena mereka yakin bahwa membunuh orang dan terbunuh pun akan masuk surga. Itu yang terjadi pada waktu itu," ungkap Rinaldi di sela pertemuan dengan JK di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2026).

Di tengah situasi tersebut, Rinaldi menyebut kehadiran JK sebagai sosok yang bersedia menjadi juru damai antarkelompok. Ia pun menyadari bahwa pembenaran pertikaian atas dasar agama merupakan pemahaman yang keliru.

"Akhirnya kami sadar bahwa ini apa yang kami pahami waktu itu adalah ajaran yang salah. Harus kembali kepada ajaran yang benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak JK itu, itu memang realitas waktu itu," ungkap dia.

Senada, Delegasi Muslim Perundingan Malino I, Ustaz Sugianto Kaimuddin juga menyampaikan bahwa pada masa konflik, pemuka agama di pihaknya turut memberikan legitimasi terhadap perjuangan yang dilakukan.

"Ada ustaz kita yang menjemput dan mengadzankan kita dari belakang. Dia keliling tiga kali dan adzan. Dia adzankan, dia restui kita berangkat. Insya Allah kalian mati dalam keadaan syahid. Ini adalah perjuangan, ini adalah jihad fisabilillah. Itu yang terjadi," tegas Sugianto.

Menurutnya, ceramah JK tidak perlu dipersoalkan karena disampaikan dalam konteks pembelajaran agar konflik serupa tidak kembali terulang.

"Ini harus kita ceritakan ke anak cucu kita bahwa itu yang terjadi. Dengan harapan apa? Jangan sampai terulang lagi peristiwa yang sangat kelam itu, yang tidak ada keuntungannya apa-apa kecuali yang terbakar jadi api, abu dan kita merasakan itu," imbuh dia.

Sugianto juga meminta masyarakat tidak terpancing oleh pihak-pihak yang menuding JK menistakan agama. Ia menilai, JK justru merupakan tokoh penting dalam upaya perdamaian konflik tersebut.

"Justru mereka ini yang membuat gaduh (fitnah JK) sebenarnya. Sebenarnya mereka yang mesti dilapor ini. Mereka yang harus diproses. Mereka yang membuat situasi ini menambah kondisi ini menjadi kacau balau," tandas dia.

JAKARTA - Ade Armando dan Permadi Arya alias Abu Janda dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penghasutan dan provokasi buntut potongan video ceramah Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK). Ade Armando mengaku bingung terkait substansi laporan tersebut.

“Saya tidak paham dengan substansi laporan mereka. Kok saya dituduh memotong ceramah Pak JK sehingga menimbulkan kehebohan? Saya tidak memotong atau mengedit dan kemudian menyebarkannya. Yang saya lakukan hanyalah mengomentari potongan ceramah JK yang menyebar di dunia online,” kata Ade Armando saat dihubungi wartawan, Selasa (21/4/2026).

Dia pun mengaku siap menghadapi laporan dan mengikuti proses hukum yang berjalan. Sementara itu, Abu Janda juga merespons laporan tersebut.

Ia menilai, laporan yang dilayangkan terhadapnya merupakan dendam politik.

“Jelas itu laporan atas dasar kebencian dan dendam politik,” jelas dia.

Adapun laporan itu dilayangkan Aliansi Profesi Advokat Maluku. Mereka melaporkan Permadi Arya (Abu Janda) dan Ade Armando buntut mengunggah ceramah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Universitas Gadjah Mada (UGM). Laporan polisi itu dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada Senin (20/4/2026).

Laporan teregister dengan nomor LP/B/2767/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Pelapor diwakili oleh seorang advokat bernama Paman Nurlette yang menilai bahwa Abu Janda dan Ade Armando mengunggah video ceramah JK di UGM yang dipotong-potong.

Nurlette menuturkan unggahan keduanya diduga membuat kegaduhan pada ruang publik. Apalagi keduanya juga diduga menambah narasi hasutan yang memperparah keonaran di ruang publik.

"Perlu kami tegaskan dengan potongan video ceramah Pak JK yang diposting kemudian disertai dengan narasi penghasutan, provokasi, manipulatif, provokatif, dan konfrontatif, itu membentuk persepsi negatif masyarakat di ruang interaksi sosial," ujar Nurlette di Polda Metro Jaya, Senin (20/4/2026).