Bisnis.com, CIREBON - Sebanyak 58.000 jamaah umrah Indonesia saat ini masih berada di Arab Saudi di tengah situasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Dari jumlah tersebut, sekitar 6.000 jamaah telah dipulangkan ke Tanah Air berdasarkan pembaruan data terakhir.

DPR RI melalui Komisi VIII memastikan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan perwakilan diplomatik guna mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat berdampak pada keselamatan jamaah.

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Haji untuk melakukan advokasi dan pengawasan terhadap seluruh jamaah yang masih berada di Arab Saudi.

"Kami dari DPR terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Haji untuk melakukan advokasi terhadap 58.000 jamaah yang hari ini sedang berada di Arab Saudi. Update terakhir, sekitar 6.000 jamaah sudah dipulangkan ke Indonesia," kata Selly Andriani Gantina, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, koordinasi tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga harus disertai langkah konkret. Di antaranya pendataan ulang jamaah, penguatan komunikasi dengan perwakilan RI di luar negeri, serta pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Komisi VIII juga meminta agar Kementerian Haji meningkatkan koordinasi dengan KJRI, Konjen RI, serta KBRI yang berada di kawasan Timur Tengah.

Hal itu penting untuk memastikan seluruh jamaah, baik yang berangkat melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) maupun jamaah umrah mandiri, terdata dengan baik.

Selly menyoroti keberadaan jamaah umrah mandiri yang dinilai lebih berisiko dalam situasi seperti saat ini. Pasalnya, sebagian dari mereka tidak menggunakan penerbangan langsung menuju Indonesia saat kepulangan, melainkan melalui negara-negara transit.

"Yang harus diawasi adalah jamaah umrah mandiri. Mereka bisa saja pulang tidak menggunakan pesawat direct ke Indonesia, tetapi melalui negara-negara transit. Artinya, kita juga harus berkoordinasi dengan negara-negara transit tersebut melalui Konjen atau KJRI setempat," tuturnya.

Selain aspek pemulangan, DPR juga mengantisipasi kemungkinan keterlambatan kepulangan akibat situasi keamanan. Pemerintah diminta menyiapkan skema akomodasi dan logistik apabila terdapat jamaah yang tertahan lebih lama di Arab Saudi.

Komisi VIII juga mengingatkan potensi adanya PPIU atau travel yang tidak bertanggung jawab. Dalam kondisi krisis, risiko penelantaran jamaah dinilai bisa meningkat.

Karena itu, Selly mendorong Kementerian Haji melakukan pendataan menyeluruh dan, jika diperlukan, melakukan langkah sweeping terhadap jamaah yang belum teridentifikasi dengan baik.

"Kementerian Haji harus bekerja sama dengan Kantor Urusan Haji di Arab Saudi, juga KJRI dan Konjen di sana, untuk memastikan tidak ada jamaah yang terlantar," tegasnya.

Di sisi lain, DPR mengimbau masyarakat yang berencana menunaikan ibadah umrah agar menunda keberangkatan sampai situasi keamanan di Timur Tengah dinyatakan stabil. Imbauan tersebut bersifat preventif guna meminimalkan risiko yang tidak diinginkan.

Sementara itu, terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Selly menyatakan hingga kini belum ada pemberitahuan resmi mengenai perubahan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Persiapan haji tetap berjalan sebagaimana mestinya sambil menunggu kepastian lebih lanjut.

"Untuk pelaksanaan haji, sampai saat ini belum ada pemberitahuan lanjutan. Persiapan tetap kita laksanakan karena ini bagian dari rutinitas yang harus diantisipasi. Kita menunggu kepastian dari pemerintah Arab Saudi," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) berpendapat legalnya umrah mandiri yang tertuang dalam UU No.14/2025 tentang penyelenggaraan Haji dan Umrah dapat memberikan peluang yang baik bagi industri asuransi.

Oleh sebab itu, Presiden Direktur Zurich Syariah Hilman Simanjuntak menegaskan pihaknya terus berupaya mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan selama perjalanan ibadah umrah.

“Terutama untuk jamaah mandiri, sambil terus memonitor perkembangan dampaknya terhadap masyarakat dan perusahaan,” katanya kepada Bisnis, dikutip Kamis (6/11/2025).

Hal tersebut pun dilakukan untuk mengatasi salah satu tantangan utama dalam pengembangan asuransi umrah. Menurutnya, literasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan selama menjalankan ibadah itu masih terbatas.

Dengan demikian, lanjutnya, banyak jamaah yang belum menjadikan asuransi sebagai bagian dari perencanaan perjalanan. Meski begitu, Hilman optimistis bahwa asuransi umrah ke depannya akan memiliki prospek yang sangat positif.

“Zurich Syariah berkomitmen memperluas akses perlindungan umrah melalui kolaborasi dengan biro perjalanan, sehingga menghadirkan ketenangan selama menjalankan ibadah,” ucapnya.

Lebih jauh, Hilman membeberkan di Zurich Syariah asuransi perjalanan untuk jamaah umrah per kuartal III/2025 menunjukkan pertumbuhan yang baik, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

“Zurich Syariah mencatatkan pertumbuhan atas kontribusi bruto dari asuransi perjalanan untuk jamaah umrah per September 2025 mencapai 25% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya,” tuturnya.

Senada, dua pengamat asuransi berpandangan kebijakan umrah mandiri dapat mendorong prospek pertumbuhan yang cerah bagi produk asuransi perjalanan.

“Dengan disahkan perjalanan umrah mandiri akan membuka kesempatan pelancong untuk memilih perusahaan asuransi untuk perjalanannya,” ujar Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

Dengan hal tersebut, lanjutnya, akan membuka kesempatan yang sama bagi perusahaan asuransi selain yang bekerja sama dengan asosiasi travel perjalanan umrah dan haji.

Sependapat, pengamat asuransi Irvan Rahardjo menilai kebijakan umrah mandiri ini dapat membuka peluang bisnis asuransi perjalanan semakin besar.

Pasalnya, ujar dia, umrah mandiri berdampak positif karena bisa membuat biaya umrah menjadi lebih terjangkau karena fleksibilitas, sehingga jumlah jemaah yang bisa berangkat bisa meningkat pula.

“Dengan demikian semakin banyak yang dapat dijangkau sebagai nasabah asuransi perjalanan, bisa melalui kerja sama dengan operator pesawat dan hotel,” tuturnya.