Cirebon (ANTARA) - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon memastikan pencabutan izin usaha PT Gadai Dwijaya Utama di Kota Cirebon, Jawa Barat, telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib di Cirebon, Senin, mengatakan pencabutan izin usaha tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan pembubaran mandiri perusahaan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa.

“Pencabutan izin usaha dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Nomor KEP-58/KO.12/2026 tanggal 4 Mei 2026,” katanya.

Proses pencabutan izin usaha, kata dia, telah melalui tahapan evaluasi dan pengawasan sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

Agus menuturkan OJK mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan dalam setiap proses pengawasan industri jasa keuangan, termasuk dalam tahapan pembubaran perusahaan pergadaian.

Menurut dia, PT Gadai Dwijaya Utama juga telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan serta pengumuman kepada publik sebagaimana dipersyaratkan dalam regulasi sebelum izin usaha dicabut secara efektif.

“PT Gadai Dwijaya Utama beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 18-20, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon,” katanya.

Sebelumnya, OJK telah memberikan persetujuan atas rencana pembubaran perusahaan melalui surat Nomor SR-165/KO.12/2025 tanggal 15 Desember 2025 setelah melakukan penelaahan terhadap dokumen permohonan dan kelengkapan administratif perusahaan.

Dengan dicabutnya izin usaha tersebut, kata Agus, PT Gadai Dwijaya Utama tidak lagi diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha pergadaian.

Ia menyampaikan pula perusahaan itu diwajibkan menyelesaikan seluruh hak dan kewajibannya kepada para pihak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami memastikan bahwa proses pembubaran perusahaan dilakukan secara tertib, transparan, serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan konsumen,” ujar Agus.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Gadai Mas DKI sehubungan penggabungan usahanya ke dalam PT Gadai Mas Nusantara.

Berdasarkan pengumuman OJK dengan Nomor pencabutan izin usaha KEP-62/PL.02/2026, PT Gadai Mas DKI telah dicabut izin usahanya pada 17 Maret 2026.

“Alasan pencabutan adalah sehubungan penggabungan usaha PT Gadai Mas DKI ke dalam PT Gadai Mas Nusantara,” tutur Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga PVML OJK, Indra Salfian A. sebagaimana dikutip pada Kamis (2/4/2026).

Indra meneruskan bahwa sejak tanggal efektif penggabungan tersebut, PT Gadai Mas Nusantara selaku pihak yang menerima penggabungan, bertanggung jawab atas pengalihan seluruh kegiatan, kegiatan usaha, operasional, modal saham, karyawan, aset, izin, dan kewajiban.

“Serta seluruh aktiva dan pasiva lainnya, dalam cakupan yang paling luas, dari PT Gadai Mas DKI sebagai akibat dari penggabungan dimaksud,” ucapnya.

Di lain sisi, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman membeberkan pada periode 1 Desember 2025-12 Januari 2026, ada 165 pelaku usaha yang mengajukan izin usaha pergadaian.

Adapun, lanjut Agusman, total perusahaan pergadaian yang telah berizin hingga Januari 2026 tercatat sebanyak 223 perusahaan.

Lebih lanjut, dia turut mengungkapkan saat ini ada 2 perusahaan yang sedang berproses meningkatkan lingkup usahanya menjadi nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Dengan tetap mempertimbangkan aspek permodalan, tata kelola, dan kesiapan operasional,” kata Agusman dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Kamis (2/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Gadai Indonesia (PGI) mengaku siap mengambil izin usaha pergadaian swasta skala nasional, alias turut menjadi salah satu pesaing utama layanan gadai pelat merah, PT Pegadaian.

Sekadar info, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan baru ada satu lembaga pergadaian swasta skala nasional, yakni PT Gadai Emas Nusantara anak usaha PT Maju Aman Sejahtera (Gadai MAS) yang mendapatkan izin per 10 Oktober 2025.

Berdasarkan aturan OJK, pergadaian swasta yang bisa naik tingkat ke skala nasional harus memiliki modal disetor Rp100 miliar dan ekuitas minimal Rp50 miliar, alias memenuhi tingkat kesehatan finansial dari sisi rasio ekuitas terhadap modal sebesar 50%.

Pendiri sekaligus Direktur Utama PGI Andrew Susanto mengaku telah mengurus perizinan skala nasional dan siap melakukan ekspansi melalui pembukaan outlet baru.

"PGI akan punya izin nasional, semoga keluar di sekitar seminggu ke depan. Sekarang ini PGI punya hampir 2.000 outlet. Setelah izin keluar, kami siap buka 10.000 outlet di seluruh Indonesia dalam 5 tahun ke depan," ujar Andrew ketika dikonfirmasi media, selepas dirinya mengisi acara di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, dikutip Minggu (19/10/2025).

Menurut Andrew, saat ini peminat usaha gadai swasta berada dalam tren tumbuh subur karena tingginya permintaan masyarakat.

Selain itu, menilik kinerja Pegadaian selaku benchmark, usaha gadai sedang berada dalam fase ekspansif, utamanya karena harga emas sedang melonjak tinggi. Sebagai informasi, emas merupakan segmen barang jaminan terbesar yang digadaikan oleh pelanggan, sehingga berpengaruh besar terhadap kinerja usaha gadai.

Andrew pun mendorong lebih banyak pergadaian swasta naik kelas, supaya ekosistem usaha gadai menjadi lebih sehat, sekaligus untuk mencegah bisnis gadai ilegal semakin menjamur.

"Kalau melihat kinerja Pegadaian, tidak heran kalau pergadaian swasta ikut ambil peluang. Semakin banyak pemain justru semakin seru, industri juga semakin matang dan maju. Harapannya, semakin banyak pula masyarakat yang melek pergadaian berizin, sehingga yang ilegal terberantas dengan sendirinya," tambahnya.

PGI pun mengaku siap menjadi penantang Pegadaian dan menjadi salah satu pemain gadai raksasa di Tanah Air lewat ambisi membuka 10.000 outlet dalam 5 tahun ke depan. Salah satu caranya, PGI telah menggelontorkan investasi dalam rangka pemanfaatan teknologi akal imitasi (AI).

Andrew menjelaskan teknologi AI membantunya memetakan wilayah potensial di seantero Tanah Air, sehingga pembukaan cabang PGI bisa dilakukan secara cepat tanpa perlu banyak kajian.

"Kami sudah melatih AI yang bentuknya pemetaan jalan-jalan besar di setiap wilayah Indonesia. Terlihat dari sana, potensinya bagaimana, dekat dengan kawasan apa saja, berapa harga sewa tempatnya, dan lain-lain. Jadi setiap buka cabang, tidak perlu lapor saya lagi, tinggal lihat saja seperti apa rekomendasi mesin," ungkap Andrew.