Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Produk Investasi Perbankan Syariah melalui POJK Nomor 4 Tahun 2026, guna memperkuat fondasi industri perbankan syariah melalui penegasan pemisahan antara produk dana pihak ketiga dengan produk investasi di perbankan syariah.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah menjelaskan POJK 4/2026 ini mendefinisikan produk investasi perbankan syariah sebagai dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad sesuai dengan prinsip syariah, dengan risiko ditanggung oleh nasabah investor.

“Melalui pengaturan dimaksud, produk investasi perbankan syariah secara konsisten menerapkan prinsip bagi hasil dan risiko yang mencerminkan karakteristik investasi sesungguhnya dengan menggunakan akad seperti mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Adapun model bisnis produk investasi perbankan syariah telah diterapkan di berbagai negara dengan sistem keuangan syariah terkemuka, antara lain Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Di negara-negara tersebut, bank syariah telah mengelola dana investasi sebagai profit-sharing investment accounts yang menjadi alternatif produk bagi nasabah bank yang ingin memperoleh potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk simpanan dengan memahami risiko investasi yang menyertainya.

POJK 4/2026 memuat materi antara lain mengenai fitur dasar dan fitur tambahan produk investasi perbankan syariah, penerapan tata kelola dan manajemen risiko pada penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah.

Kemudian penetapan kebijakan dan prosedur pelaksanaan, serta prinsip pemisahan pengelolaan dan pencatatan.

Selain itu, aturan ini juga mencakup penerapan prinsip kehati-hatian serta pelindungan konsumen bagi nasabah investor produk investasi perbankan syariah.

Peraturan ini mulai berlaku bagi perbankan syariah sejak tanggal diundangkan yaitu pada 29 April 2026.

Bank syariah yang telah memiliki produk investasi perbankan syariah sebelum berlakunya POJK 4/2026, wajib menyesuaikan produk tersebut sesuai dengan ketentuan dalam POJK ini paling lambat dua tahun sejak berlakunya POJK dan/atau sampai jangka waktu akad berakhir.

Adapun permohonan izin penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah yang sedang diajukan sebelum berlakunya POJK 4/2026, diproses sesuai dengan ketentuan dalam POJK ini.

Melalui POJK 4/2026, perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui keunikan produk perbankan syariah dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

Selain itu memperkuat daya saing perbankan syariah sesuai dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah (RP3SI).

OJK pun menegaskan komitmennya untuk mendorong pengembangan produk investasi perbankan syariah yang tidak hanya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Lebih dari itu, diharapkan mampu menghadirkan alternatif produk investasi dalam ekosistem keuangan yang terpercaya, bertanggung jawab, berkelanjutan, inklusif, dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional melalui sistem perbankan syariah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pada Januari 2026, piutang pembiayaan syariah meningkat 10,59 persen yoy menjadi Rp30,87 triliun

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan piutang pembiayaan syariah pada Januari 2026 tumbuh 10,96 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp31,05 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menuturkan kinerja positif intermediasi industri keuangan syariah tersebut salah satunya didukung oleh peningkatan pembiayaan syariah oleh multifinance.

“Pembiayaan syariah (oleh perusahaan) multifinance menunjukkan perkembangan yang positif. Pada Januari 2026, piutang pembiayaan syariah meningkat 10,59 persen yoy menjadi Rp30,87 triliun,” kata Agusman dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia menyatakan penyaluran terbesar berasal dari pembiayaan jual beli dengan akad murabahah, yakni senilai Rp19,29 triliun, atau 62,48 persen dari total pendanaan.

Ia menilai bahwa prospek pembiayaan berbasis syariah masih terbuka luas untuk terus bertumbuh, antara lain berkat dukungan kerangka regulasi yang memadai.

“(Kerangka regulasi tersebut) memungkinkan pengembangan produk melalui berbagai skema akad syariah," ujar Agusman.

Sedangkan di sektor pasar modal, Pjs. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan terjadi penurunan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sebesar 5,09 persen dalam tahun kalender (year-to-date/ytd) pada Februari 2026 menjadi 292,88.

Ia menyampaikan kapitalisasi pasar saham (market cap)juga turun dari Rp8,55 kuadriliun pada Januari 2026 menjadi Rp8,34 kuadriliun pada Februari 2026.

Meskipun demikian, OJK mencatat penempatan dana investor di instrumen investasi lainnya masih menunjukkan kinerja yang positif.

Investasi pada sukuk negara meningkat dari Rp1,70 kuadriliun pada Desember 2025 menjadi Rp1,72 kuadriliun pada Januari 2026 dan angka tersebut tidak berubah pada Februari 2026.

Penempatan dana pada sukuk korporasi juga meningkat dari Rp88,92 triliun pada Januari 2026 menjadi Rp90,57 triliun pada Februari 2026.

"Sementara AUM (asset under management) reksadana syariah tumbuh 12,69 persen year-to-date menjadi Rp94,03 triliun," ucap Friderica Widyasari Dewi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Intinya memang kami melihat ada indikasi fraud atau kriminal. Oleh karena itulah di tanggal 15 Oktober (2025) kami melaporkan ke Bareskrim masalah ini,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan terus mengawal sampai tuntas kasus fraud yang dilakukan oleh perusahaan Peer to Peer (P2P) Financing berbasis syariah PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengungkapkan, pihaknya telah melaporkan PT DSI ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri).

“Intinya memang kami melihat ada indikasi fraud atau kriminal. Oleh karena itulah di tanggal 15 Oktober (2025) kami melaporkan ke Bareskrim masalah ini,” ujar Agusman dalam Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum bersama PPATK, LPSK, dan Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis.

Dia melanjutkan, pihaknya juga telah meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi yang dilakukan oleh PT DSI.

Dari hasil pemeriksaan, PPATK telah memblokir sebanyak 33 rekening terafiliasi PT DSI, dengan dana yang tersisa dalam rekening tersebut senilai Rp4 miliar.

Selain itu, OJK juga telah mengirimkan sebanyak 20 surat pembinaan kepada PT DSI.

“Tapi yang khusus mengenai ini, berdasarkan pemeriksaan, ada beberapa yang kami memang mendorong penataan peraturan, tata kelola yang lebih baik, dan yang paling penting mengembalikan dana lender,” ujar Agusman.

Agusman menjelaskan, OJK melakukan pemeriksaan khusus terhadap PT DSI sejak 13 Oktober 2025 hingga 31 Maret 2026 mendatang, sebagai upaya mendalami kemana dana lender dialihkan oleh perusahaan tersebut.

“Tentu saja kami minta pertanggungjawaban, keterangan dari masing-masing pelaku di DSI,” ujar Agusman.

Kemudian, Ia menyebut OJK telah melakukan pembatasan usaha kepada PT DSI sejak 15 Oktober 2025, sebagai upaya mencegah adanya korban (lender) baru.

“Kalau kita tidak batasi kegiatan usaha ini, ada korban baru nanti, datang lagi yang baru,’ Jadi kami minta,dilarang menghimpun dana baru dan menyalurkan pendanaan baru,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ia memastikan OJK telah memfasilitasi pertemuan antara lender dengan PT DSI, diantaranya pada 28 Oktober 2025, 18 November 2025, 29 November 2025, 3 Desember 2025, serta 30 Desember 2025.

“Pada 11 November 2025, kami juga sudah menyampaikan kepada Komisi XI (DPR RI) untuk menyampaikan apa yang terjadi dan apa tindak lanjut yang kami lakukan,” ujar Agusman.

Mengacu peraturan, Agusman menjelaskan bahwa pengawasan di OJK terbagi menjadi tiga, diantaranya normal, intensif, serta khusus, yang mana PT DSI telah dikategorikan ke dalam pengawasan khusus.

“Jadi pengawasan khusus adalah yang paling berat, dan ini ada jangka waktunya. Karena kalau jangka waktunya nanti terlampaui, akan ada ancaman cabut izin usaha,” ujarnya.

Lebih lanjut, OJK telah mengirimkan surat kepada jajaran pengurus PT DSI untuk berupaya mengembalikan dana para lender, serta melarang untuk bepergian ke luar negeri.

“Harapan kami adalah tuntas. Senjata terakhir adalah kami bisa menggugat perdata dari sisi OJK. Tapi ini adalah last resort yang bisa kita lakukan,” ujar Agusman.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank bjb hadir mempermudah masyarakat dalam mengambil langkah awal menuju masa depan finansial yang lebih stabil. Dalam hal ini bank bjb kembali menghadirkan kemudahan investasi melalui penawaran Sukuk Tabungan seri ST015.

Produk investasi yang diterbitkan pemerintah ini menjadi pilihan menarik bagi masyarakat yang ingin berinvestasi mudah, terjangkau, dan berdampak langsung bagi pembangunan negara.

Untuk diketahui, masa penawaran ST015 telah dimulai sejak 10 November 2025 dan akan berlangsung hingga 3 Desember 2025, sehingga masyarakat memiliki cukup waktu untuk menentukan keputusan investasi terbaik.

ST015 hadir dalam dua tenor, yakni 2 tahun dan 4 tahun. Masing-masing memberikan imbal hasil kompetitif, yaitu 5,20% per tahun untuk tenor 2 tahun dan 5,45% per tahun untuk tenor 4 tahun. Tingkat imbal hasil ST015 adalah flooating with floor.

Instrumen investasi berbasis syariah ini dikelola dengan prinsip amanah, dan diawasi langsung oleh pemerintah. Karena itulah Sukuk Tabungan menjadi produk yang dapat diandalkan untuk menjaga stabilitas portofolio sekaligus memberikan ketenangan bagi investor pemula maupun berpengalaman.

Dengan berinvestasi di ST015, masyarakat tidak hanya mendapatkan imbal hasil menarik tetapi juga ikut berperan dalam membantu negara membiayai berbagai program pembangunan. Ini adalah investasi yang memberikan manfaat ganda: menguntungkan, sekaligus memberi kontribusi untuk negeri.

Pembelian ST015 melalui bank bjb dilakukan secara online, sehingga prosesnya praktis dan dapat dilakukan kapan saja. Nasabah bisa melakukan registrasi, memesan, membayar, dan mendapatkan konfirmasi pemesanan secara digital melalui sistem mitra distribusi resmi yang telah ditunjuk pemerintah.

bank bjb mengajak seluruh masyarakat untuk segera memesan ST015 melalui tautan resmi infobjb.id/sbn Informasi lengkap mengenai obligasi ritel juga tersedia di infobjb.id/obligasiRitel.

Proses registrasi membutuhkan Single Investor Identification (SID), nomor rekening dana, serta rekening surat berharga. Setelah itu, investor dapat langsung melakukan pemesanan ST015 melalui sistem elektronik bank bjb.

Setelah pemesanan diverifikasi, nasabah akan mendapatkan kode billing pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, internet banking, maupun mobile banking dengan batas waktu tiga jam setelah kode diterbitkan.

Sebagai tambahan kenyamanan, ST015 menyediakan fasilitas early redemption. Fasilitas ini memberi peluang bagi investor untuk mencairkan sebagian pokok lebih awal sebelum jatuh tempo, dengan persyaratan tertentu.

Fasilitas ini hanya berlaku bagi investor dengan kepemilikan minimal Rp2 juta serta nominal pengajuan minimal Rp1 juta dan maksimal 50% dari total kepemilikan.

Periode penyampaian early redemption juga sudah dijadwalkan. Untuk ST015T2 akan dimulai pada 26 Oktober 2026, sedangkan ST015T4 dimulai pada 25 Oktober 2027. Hal ini memberikan fleksibilitas penting bagi investor yang membutuhkan likuiditas di tengah perjalanan investasi.

"bank bjb memastikan seluruh proses pembelian, pembayaran, hingga konfirmasi berlangsung mudah dan transparan. Dengan layanan yang terintegrasi, nasabah dapat memilih produk investasi sesuai profil risiko dan tujuan keuangannya," tulis "bank bjb dikutip Senin (17/11/2025).

Di tengah semakin beragamnya pilihan investasi, ST015 menjadi instrumen yang tepat untuk memulai portofolio atau memperkuat instrumen yang sudah dimiliki.

bank bjb berharap hadirnya ST015 dapat meningkatkan literasi serta partisipasi masyarakat dalam membangun kebiasaan investasi jangka panjang. Melalui akses yang lebih inklusif, bank bjb ingin menjadi bagian dari perjalanan finansial masyarakat menuju kesejahteraan.

Dengan imbal hasil menarik dan proses mudah, ST015 melalui bank bjb menjadi pilihan berharga bagi masyarakat untuk tumbuh bersama. Investasi yang tepat akan membuka lebih banyak peluang menuju masa depan yang stabil.

Sebagai informasi, bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Jakarta, CNBC Indonesia- Produk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah (KIK EBA Syariah) yang dikelola oleh PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

KIK EBA Syariah BRI-MI Jakarta Lingkar Baratsatu (BJLB1) menjadi tonggak penting bagi pengembangan investasi syariah di pasar modal nasional dan merepresentasikan minat pasar terhadap inovasi produk investasi alternatif yang berbasis prinsip Syariah.

Acara pencatatan yang digelar di Main Hall BEI, Jakarta, Senin (10/11/2025), mengukuhkan produk BJLB1 yang dikelola oleh BRI-MI ini sebagai produk KIK EBA Syariah pertama di Sektor Infrastruktur yang tercatat di BEI. Hadir dalam kesempatan ini perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI), serta para mitra strategis antara lain PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) selaku Originator, Maybank Indonesia sebagai Bank Kustodian, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Agen Penampungan (escrow agent) serta BCA Sekuritas sebagai Penata Laksana.

Direktur Utama BRI Manajemen Investasi, Tina Meilina, menyampaikan bahwa pencatatan KIK EBA Syariah ini merupakan milestone yang memperkuat posisi BRI-MI sebagai pionir dalam pengembangan investasi syariah berintegritas dan berkelanjutan.

"Pencatatan KIK EBA Syariah BRI-MI JLB di bursa hari ini membuktikan bahwa prinsip Syariah, transparansi, dan nilai ekonomi dapat berjalan beriringan dalam satu instrumen investasi yang kredibel," ujar Tina dikutip dari keterangan tertulis, Senin (10/11/2025).

Adapun produk ini menandai penguatan peran pasar modal syariah dari sekadar alternatif menjadi sumber pembiayaan strategis bagi pembangunan infrastruktur nacional, dengan total nilai penerbitan sebesar Rp1,95 triliun dan peringkat AAA dari Pefindo.

Lebih jauh, pencatatan KIK EBA Syariah BRI-MI JLB menjadi momentum penting bagi akselerasi pertumbuhan instrumen keuangan syariah di Indonesia yang hingga kini masih memiliki ruang ekspansi besar.

"Melalui pencatatan ini, BRI-MI menegaskan komitmen untuk terus memperkuat ekosistem investasi syariah nasional, serta mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pembiayaan berkelanjutan yang inklusif dan etis," tutupnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Mega Syariah mencatat dana kelolaan wealth management mencapai Rp125 miliar per September 2025, angka ini meningkat 112% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar berasal dari produk reksa dana syariah, yang tumbuh 433% secara tahunan (year on year / YoY) menjadi Rp 90 miliar

Kinerja positif tersebut sejalan dengan perkembangan industri. Per Agustus 2025, dana kelolaan industri reksa dana Indonesia yang tercermin dalam asset under management (AUM) tumbuh 10% secara tahunan.

Reksa dana sendiri menjadi salah satu produk wealth management yang dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis perusahaan, dan diharapkan dapat terus berkontribusi positif terhadap pertumbuhan fee based income (FBI). Adapun pertumbuhan FBI Bank Mega Syariah pada September 2025 mencapai lebih dari Rp 7,1 miliar, tumbuh sebesar 16% dibandingkan bulan Agustus 2025.

Digital Business & Product Development Division Head, Benadicto Alvonzo Ferary mengatakan perkembangan Reksa Dana Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa minat masyarakat Indonesia terhadap investasi syariah semakin meningkat. Hal ini didukung oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi yang dikelola dengan prinsip kesyariahan, serta semakin banyaknya produk Reksa Dana Syariah yang tersedia di pasar.

Melihat peluang pada produk Reksa Dana Syariah, Bank Mega Syariah berkolaborasi dengan Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk investasi berbasis syariah. Kolaborasi ini menghadirkan lima produk Reksa Dana Syariah yang mencakup berbagai kelas aset, mulai dari pasar uang hingga saham global yang dapat disesuaikan dengan profil risiko dan kebutuhan investasi masing-masing nasabah.

Kelima produk tersebut terdiri dari Reksa Dana Pasar Uang Syariah (Batavia Dana Kas Syariah Kelas A), Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah (Batavia Pendapatan Tetap Optimal Syariah) dan tiga produk Reksa Dana Saham Syariah (Batavia Dana Saham Syariah, Batavia Global ESG Sharia Equity USD dan Batavia Technology Sharia Equity US).

"Kelima produk ini dirancang untuk memberikan pilihan investasi yang beragam bagi nasabah, mulai dari instrumen berisiko rendah hingga tinggi, sesuai dengan prinsip syariah. Melalui variasi produk tersebut, nasabah dapat menyesuaikan strategi investasinya untuk mencapai tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang secara optimal," ujar Benadicto.

Dalam memasarkan produk Reksa Dana Syariah ini, Bank Mega Syariah menyasar segmen nasabah prioritas dan nasabah umum. Nasabah sudah dapat membeli produk ini mulai 23 Oktober 2025 di seluruh cabang Bank Mega Syariah. Hingga akhir tahun, Bank Mega Syariah menargetkan dana kelolaan mencapai Rp 100 miliar.

Sebagai informasi, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) adalah salah satu Manajer Investasi terkemuka di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1996. BPAM telah mengelola berbagai produk Reksa Dana, termasuk Reksa Dana Syariah.