Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengklaim proyek-proyek hilirisasinikel telah memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara.
Hal itu dia sampaikan dalam sesi diskusi bertajuk 'Responsible Downstreaming at Scale: Lessons from North Maluku' di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Sherly menuturkan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara mencapai 34% secara year-on-year (yoy) pada 2025. Adapun pada kuartal I/2026, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 19,6% (yoy).
"Pertumbuhan ini telah menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, membangun infrastruktur industri, dan menghubungkan Maluku dengan rantai pasok global kendaraan listrik dan baja tahan karat," ungkap Sherly.
Namun, dia menekankan bahwa pertumbuhan itu menjadi semu jika tidak ada dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat Maluku Utara secara lebih luas.
Oleh karena itu, dia berharap proyek hilirisasi nikel di Maluku Utara ke depannya bisa lebih fokus pada upaya memberi manfaat kepada masyarakat luas. Sherly lantas berharap lebih banyak masyarakat lokal yang beralih dari pekerjaan dasar ke posisi yang lebih terampil.
Dengan kata lain, setiap investor yang menyuntikkan modal untuk proyek hilirisasi perlu ikut andil dalam mengembangkan pendidikan di Provinsi Maluku Utara.
"Kami berharap lebih banyak masyarakat lokal beralih dari pekerjaan dasar ke posisi terampil, dari staf menjadi teknisi, pengawas, insinyur, dan manajer," imbuh Sherly.
Selain itu, Sherly juga meminta setiap investor agar lebih banyak melibatkan pelaku bisnis lokal dalam rantai pasok operasional bisnis. Ini mulai dari bisnis maintenance, peralatan keselamatan, hingga catering, logistik, dan laundry.
Dengan begitu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa naik kelas dan merasakan manfaat langsung dari proyek hilirisasi yang dilakukan di Maluku Utara.
"Dan ketiga, pertumbuhan industri juga harus mendukung pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan, jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, dan akses digital," tutur Sherly.
Dia menambahkan bahwa hilirisasi bagi Maluku Utara akan benar-benar berhasil jika proyek yang dijalankan tidak hanya untuk memenuhi target PDB atau target pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pendapatan masyarakat secara langsung.
"Hilirisasi hanya akan benar-benar berhasil jika kita menciptakan tidak hanya PDB yang lebih tinggi, tetapi juga pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi, kemiskinan yang lebih rendah, pengangguran yang lebih rendah, pendapatan petani dan nelayan yang lebih tinggi, serta komunitas lokal yang lebih kuat," jelas Sherly.

Bisnis.com, MAKASSAR - Di tengah masifnya hilirisasi nikel Maluku Utara (Malut), Gubernur Sherly Tjoanda menekankan bahwa penguatan sektor pangan dan logistik di wilayahnya kini menjadi penting demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Saat ini, Maluku Utara memang memegang peranan krusial dalam peta pertambangan nasional dengan cadangan nikel mencapai 50% dari total cadangan Indonesia, atau setara 10% cadangan dunia.

Namun, Sherly mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi wilayahnya yang mayoritas ditopang komoditas nikel, belum sepenuhnya merata bagi masyarakat lokal.

Di sisi lain, sektor pertanian, peternakan, hingga perikanan, yang dianggap bisa lebih memeratakan ekonomi rakyat, belum mampu mencapai swasembada karena minimnya infrastruktur.

"SDM, pertanian, peternakan, dan perikanan kita belum mampu mencapai swasembada akibat infrastruktur yang belum siap. Sekitar 80% kebutuhan pokok Maluku Utara masih harus didatangkan dari Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan," ungkapnya saat menghadiri Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI 2026 di Makassar, Kamis (26/3/2026).

Tingginya ketergantungan pada pasokan luar daerah ini menyebabkan biaya logistik melambung, yang berimbas langsung pada harga pangan di tingkat konsumen.

Saat ini, harga daging ayam di Maluku Utara menyentuh angka Rp50.000-Rp55.000 per kilogram (kg), jauh di atas estimasi harga ideal di kisaran Rp40.000 per kg.

Fenomena serupa terjadi pada komoditas telur yang rata-rata dijual seharga Rp2.500 per butir, padahal harga ideal berada di angka Rp2.000 per butir.

Besarnya selisih harga ini mencerminkan adanya potensi pasar yang luar biasa besar namun belum tergarap secara optimal.

Sherly menjelaskan bahwa kebutuhan daging ayam yang mencapai 25.000 ton per tahun menawarkan potensi nilai pasar sebesar Rp1 triliun, sementara kebutuhan telur sebanyak 400.000 ton per tahun menyimpan potensi nilai sebesar Rp800 miliar.

Oleh sebab itu, pemerintah provinsi secara terbuka mengundang para pelaku usaha, khususnya yang memiliki kompetensi di bidang pelayaran, rantai pasok (supply chain), serta produksi ternak ayam dan telur untuk mengisi ceruk pasar tersebut dan membantu menekan biaya logistik di wilayah timur.

"Kami secara terbuka mengundang sekaligus mengajak seluruh pihak untuk bisa berinvestasi di Maluku Utara. Kami punya begitu besar potensi yang belum tergarap," jelas Sherly.

Di sisi lain, komoditas beras juga amat potensial, bahkan menempati posisi teratas kebutuhan warga dengan estimasi nilai pasar mencapai Rp2,5 triliun.

Begitu pun dengan perikanan, di mana potensi ekonomi dari komoditas tuna di wilayah Maluku Utara, Maluku, dan Sulawesi Utara diperkirakan mencapai Rp14 triliun, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Namun, utilitas sektor ini baru menyentuh angka 20% akibat keterbatasan armada tangkap dan fasilitas pengolahan. Kesenjangan ini merupakan peluang emas bagi investor untuk menanamkan modal pada fasilitas cold storage dan industri hilirisasi perikanan.

"Selain itu, kami juga punya komoditas cengkeh dan pala, di mana Maluku Utara menempati peringkat ketujuh nasional dan terus didorong untuk masuk ke rantai pasok industri global," tutur Sherly.