Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) berhasil mendorong penurunan suku bunga perbankan.

Melalui KLM, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menyampaikan bahwa otoritas moneter mendorong penyaluran kredit sekaligus mempercepat penurunan suku bunga perbankan agar sejalan dengan pemangkasan BI Rate yang telah mencapai 150 basis poin (bps).

Seiring diberlakukannya insentif KLM baru pada 16 Desember 2025, Aida mengungkap bahwa suku bunga deposito 1 bulan turun sebesar 56 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Desember 2025. Suku bunga kredit juga turun sebesar 39 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 8,81% pada Desember 2025.

“Angka ini sangat bagus karena dia [suku bunga kredit] penurunan dibandingkan bulan lalu itu adalah menambah 15 basis poin. Bulan lalu hanya turun 24 basis poin, sekarang turun 39 basis point,” ungkap Aida dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Januari 2026, Rabu (21/1/2026).

Untuk diketahui, BI pada akhir 2025 telah merilis kebijakan insentif baru untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit/pembiayaan. Penguatan implementasi KLM yang berlaku efektif 16 Desember 2025 itu mencakup mempertahankan besaran insentif KLM paling tinggi sebesar 5,5% dari dana pihak ketiga (DPK).

Kemudian, menyesuaikan besaran insentif KLM yang berasal dari penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia (lending channel) dari semula paling tinggi sebesar 5% menjadi paling tinggi sebesar 4,5%.

Terakhir, menyesuaikan besaran insentif yang berasal dari penetapan suku bunga kredit/persentase imbalan pembiayaan yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia (interest rate channel), dari semula dari semula paling tinggi sebesar 0,5% menjadi paling tinggi sebesar 1,0%.

Adapun hingga pekan pertama Januari 2026, total insentif KLM yang disalurkan otoritas moneter mencapai Rp397,9 triliun. Insentif ini disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp182,9 triliun, BUSN sebesar Rp174,7 triliun, BPD sebesar Rp33,1 triliun, dan KCBA sebesar Rp7,2 triliun.

Secara sektoral, insentif KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yang mencakup sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi, sektor Jasa termasuk Ekonomi Kreatif, sektor Konstruksi, Real Estate, dan Perumahan, serta sektor UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan.

Sejalan dengan upaya BI untuk menurunkan suku bunga dan memperkuat KLM serta realisasi program prioritas pemerintah di tengah kondisi makro dan keuangan yang terjaga, otoritas moneter mencatatkan pertumbuhan kredit pada Desember 2025.

Kredit perbankan pada Desember 2025 tumbuh 9,69% secara tahunan (year on year/YoY). Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan November 2025 yang hanya tumbuh 7,74% YoY.

Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi pada 2025 masing-masing sebesar 21,06%, 4,52%, dan 6,58% YoY.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terus mendorong penurunan suku bunga kredit perbankan agar mendorong ekspansi sektor riil.

Sejak menjadi bendahara negara sejak September lalu, Purbaya telah menempatkan dana pemerintah sebesar Rp276 triliun di perbankan.

Kendati demikian, Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menilai jurus Purbaya itu belum cukup ampuh menekan tingginya biaya dana (cost of fund).

Sepanjang tahun ini, penurunan suku bunga kredit perbankan masih berada di level 8,96% per November 2025. Padahal, suku bunga kebijakan alias BI rate sudah di level 4,75%.

Ajib menjelaskan tingginya suku bunga kredit itu buat ruang gerak pengusaha untuk ekspansi bisnis menjadi terbatas. Dia mengungkapkan berdasarkan survei internal Apindo, sebanyak 43,05% pelaku usaha mengeluhkan tingkat suku bunga kredit perbankan yang masih terlalu tinggi.

"Harapan dunia usaha ke depan tidak terjadi paradoks, likuiditas dana perbankan semestinya bisa berbanding lurus dengan tingkat kucuran kredit dan pertumbuhan ekonomi," ujar Ajib dalam keterangannya, Rabu (24/12/2025).

Ajib menyoroti tiga tantangan struktural yang membuat akses modal seret dan permintaan kredit lesu. Pertama, faktor high cost of capital alias biaya modal tinggi.

Ajib menilai daya saing suku bunga Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan rekan se-kawasan seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Kamboja.

"Indonesia hanya sedikit lebih baik dibandingkan dengan Sri Lanka. Pemerintah harus fokus mendorong daya saing dengan insentif moneter yang tepat sasaran dan momentum," tegasnya.

Kedua, sisi permintaan yang rapuh akibat pelemahan daya beli. Meskipun Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) November 2025 naik ke level 124, angka tersebut masih di bawah performa awal tahun yang menyentuh level 127.

Penurunan daya beli ini, sambungnya, juga tercermin dari data tabungan rumah tangga yang tergerus, kecuali pada kelompok kelas atas.

Ketiga, kualitas dan efisiensi layanan keuangan yang rendah. Mengutip survei Business Ready dari Bank Dunia, perbankan Indonesia hanya mencatatkan skor 60 dari skala 100, menempatkan efisiensi layanan keuangan RI di bawah Singapura, Vietnam, dan Filipina.

Untuk memecah kebuntuan ini, Apindo mendesak pemerintah meracik stimulus holistik yang menyasar dua sisi sekaligus: penawaran (supply) dan permintaan (demand).

Dari sisi demand, struktur pengeluaran masyarakat untuk pos-pos vital seperti transportasi, hunian, kesehatan, dan pendidikan harus diefisienkan agar daya beli terjaga.

Sementara dari sisi supply, biaya tinggi dalam berbisnis (high cost of doing business) wajib dipangkas. Komponen biaya bahan baku, tenaga kerja, energi, logistik, hingga biaya pinjaman perlu ditekan agar produksi lebih kompetitif.

"Pemerintah harus secara komprehensif mendorong bauran kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi pendukung agar menjadi daya ungkit kredit yang sehat, affordable [terjangkau] buat dunia usaha," tutup Ajib.

Faktor Penyebab

Sebelumnya, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro mengungkapkan sulitnya suku bunga kredit perbankan turun akibat masih maraknya praktik pemberian suku bunga khusus atau special rate kepada deposan kakap.

Dia mencontohkan, meskipun suku bunga dana pihak ketiga (DPK) secara umum berada di kisaran 2,3% hingga 2,5%, banyak pemilik dana besar menuntut imbal hasil di level 5% hingga 6%, jauh di atas suku bunga penjaminan.

"Nah, kalau itu tinggi seperti itu, berarti kan otomatis cost of loanable fund atau biaya penghimpunan dana kan lebih tinggi banknya itu. Inilah menjadi praktek yang memang ini delicate atau mungkin sifatnya struktural," ungkap Solikin dalam Taklimat Media BI, Senin (22/12/2025).

Selain biaya dana, komponen pembentuk suku bunga kredit lainnya seperti overhead cost, margin keuntungan, dan premi risiko juga menjadi penentu. Solikin menyebut ketidakpastian ekonomi membuat bank cenderung menaikkan premi risiko, terutama bagi debitur yang dinilai high risk atau beresiko tinggi.

Untuk atasi itu, BI akan berkoordinasi dengan pemerintah terutama terkait fenomena pemberian special rate yang distorsi mekanisme pasar. Apalagi, sambungnya, bank-bank BUMN juga banyak memberikan special rate itu.

"Kalau bank-bank [milik pemerintah] itu menurunkan, yang mana sebagian sudah, pasti yang lain ikut. Jadi konteks koordinasinya seperti itu, tanpa memberikan distorsi yang unnecessary [tidak perlu]," jelasnya.