Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk 2026 sebesar Rp81,32 triliun. Terdapat sejumlah program prioritas, seperti infrastruktur hingga pendidikan.

Penetapan APBD 2026 ditandai dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 yang diundangkan pada 23 Desember 2025.

Jumlah APBD DKI Jakarta tahun ini mengalami penurunan dibandingkan APBD 2025 yang tercatat sebesar Rp91,86 triliun. Penurunan APBD Pemprov DKI Jakarta tersebut terutama disebabkan turunnya pendapatan dari transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan Pemerintah Pusat, dari yang sebelumnya Rp26,14 triliun menjadi Rp11,16 triliun.

Adapun, dari APBD tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan fokus pada penanganan sejumlah isu strategis. Di antaranya penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, hingga penanganan kemacetan.

Terdapat pula sejumlah program prioritas Pemprov DKI Jakarta pada 2026. Pertama, peningkatan infrastruktur kota yang layak dan memadai dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,77 triliun.

Kedua, peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan dengan anggaran Rp582 miliar. Ketiga, peningkatan modal manusia yang berdaya saing senilai Rp17,58 triliun.

Keempat, penciptaan penghidupan masyarakat yang layak dan mandiri dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,70 triliun. Kelima, transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis dan responsif sebesar Rp2,36 triliun.

Keenam, penciptaan mobilitas dan kawasan yang berorientasi transit sebesar Rp7,82 triliun. Ketujuh, optimalisasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebesar Rp6,27 triliun.

Selain tujuh program prioritas tersebut, alokasi APBD Provinsi DKI Jakarta 2026 juga terbagi atas 10 urusan utama, yaitu urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perhubungan, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan, komunikasi dan informatika, asta cita, dan isu strategis.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan arah kebijakan APBD difokuskan pada manfaat pembangunan yang dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk tahun lalu, program prioritas dilaksanakan melalui empat aspek utama, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif.

“Di tengah dinamika perekonomian global dan nasional, alhamdulillah perekonomian DKI Jakarta tetap terjaga dengan baik, ditopang oleh inflasi yang terkendali, aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, serta iklim investasi yang kondusif,” ujar Gubernur Pramono dalam keterangan tertulis dikutip Bisnis pada Senin (26/1/2026).

Dia menjelaskan secara makro pertumbuhan ekonomi Jakarta pada kuartal III/2025 tercatat sebesar 4,96% secara tahunan (Year on Year/YoY).

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2025 menunjukkan optimisme yang tinggi, yakni sebesar 145,33. Sementara inflasi Jakarta pada Desember 2025 berada di angka 2,63% YoY, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen.

“Serangkaian capaian tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi Jakarta berada dalam kondisi yang solid dan stabil, serta menjadi penopang utama keberlanjutan program-program pembangunan yang telah dan akan dijalankan di Jakarta,” ujar Pramono.