Bisnis.com, DENPASAR – Provinsi Bali mengalami inflasi 2,58% (year on year/YoY) dengan indeks harga konsumen sebesar 110,63.

Fungsional Ahli Madya BPS Provinsi Bali Made Agus Adnyana menjelaskan bahwa inflasi tahunan terjadi karena naiknya harga komoditas-komoditas amatan yang ditunjukkan oleh naiknya IHK pada delapan kelompok pengeluaran, yaitu kelompok pakaian dan alas kaki naik sebesar 0,73%.

Kemudian kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 13,70%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,49% kelompok kesehatan sebesar 2,35% kelompok transportasi sebesar 1,74%, kelompok pendidikan sebesar 3,09% , kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,27% dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,02%.

"Sementara itu, tiga kelompok tercatat mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau turun sebesar 0,45% kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,24% dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,13%," jelas Agus, Senin (2/2/2026).

Secara bulanan, Provinsi Bali tercatat mengalami deflasi 0,34% (month to month/MtM). Sementara secara tahun berjalan, Bali juga mencatatkan deflasi 0,34% (year to date/YtD).

Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi tahunan pada Januari 2026 antara lain tarif listrik, emas perhiasan, beras, daging ayam ras, sewa rumah, biaya Sekolah Menengah Atas (SMA), pemeliharaan/service, Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Kretek Mesin (SKM), tarif parkir, bawang merah, pepaya, iuran pembuangan sampah, bimbingan belajar, upah asisten rumah tangga, tongkol diawetkan, air kemasan, Sigaret Kretek Tangan (SKT), kontrak rumah, dan tarif angkutan udara.

Sementara itu, komoditas yang memberikan sumbangan deflasi, antara lain cabai rawit, cabai merah, daging babi, tomat, sawi hijau, bayam, kangkung, bawang putih, bensin, kacang panjang, buncis, shampoo, terong, telepon seluler, jagung manis, baju kebaya, buku tulis bergaris, sawi putih/pecay/pitsai, pisang, dan sabun cair/cuci piring.

Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi (MtM) pada Januari 2026 antara lain cabai rawit, bawang merah, cabai merah, bensin, daging ayam ras, jeruk, wortel, daging babi, tomat, beras, salak, sawi putih/pecay/pitsai, pisang, semangka, sabun mandi, dan jagung manis.

"Sementara itu, komoditas memberikan sumbangan inflasi [MtM] pada Januari 2026 antara lain tarif parkir, sewa rumah, emas perhiasan, ikan tongkol diawetkan, kangkung, ikan kembung/ikan kembung, Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan iuran pembuangan sampah," kata Agus.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja menjelaskan memasuki 2026, tantangan akan semakin kompleks. Beberapa faktor utama perlu menjadi perhatian antara lain penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada hewan ternak sapi, kondisi cuaca yang tidak menentu, serta rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada Februari-Maret 2026 yang berpotensi meningkatkan tekanan permintaan dan harga komoditas pangan.

TPID Provinsi Bali memperkuat langkah-langkah jangka pendek, khususnya pada kelompok makanan, minuman dan tembakau yang menjadi andil terbesar dalam inflasi.

"Kami juga melihat adanya peningkatan volatilitas inflasi di sejumlah wilayah sentra produksi, seperti Kabupaten Tabanan mengalami peningkatan volatilitas dari 0,54% pada 2024 menjadi 0,82%, dengan pola serupa di Badung dan Singaraja," jelas Erwin.

Volatilitas yang tinggi berpotensi meningkatkan ketidakpastian (uncertainty) dan perlu dimitigasi secara sistematis. Untuk memitigasi ketidakpastian tersebut, strategi end-to-end dari hulu ke hilir terus diperkuat melalui peran Perumda di sisi hulu untuk mendukung produktivitas dan sebagai offtaker untuk menjaga kesinambungan pasokan, termasuk kerjasama dengan KDKMP dan supply pasokan ke SPPG dari sisi hilir.

Selain itu, program pengendalian inflasi pangan diharapkan dapat menjadi langkah strategis yang dapat memperkuat implementasi pengendalian inflasi berbasis aksi nyata di lapangan.