Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan melakukan penyegelan terhadap sejumlah kapal wisata berbendera asing di kawasan Teluk Jakarta, Jakarta Utara pada Senin (30/3/2026) sore.

Penindakan tersebut dilakukan lantaran kapal-kapal pesiar pribadi (yacht) itu diduga kuat melanggar aturan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak atau vessel declaration.

Kepala Seksi Penindakan II Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai DKI Jakarta Siswo Kristyanto menjelaskan, patroli pengawasan dan penyegelan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Tujuannya, yaitu menggali potensi penerimaan negara yang belum optimal.

"Kami melakukan penyegelan atau perekatan sementara untuk kapal wisata asing yang kami duga terdapat pelanggaran. Total yang disegel sekitar 4—5 kapal," ungkap Siswo, dikutip dari rilis media Bea Cukai.

Dia memaparkan bahwa kapal-kapal wisata yang ditemukan bersandar di sebuah pulau pribadi tersebut pada prinsipnya memang mengantongi fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Pasalnya, izin awal yang diajukan adalah murni untuk kegiatan rekreasi di perairan Indonesia.

Hanya saja, di lapangan, petugas mendapati informasi adanya penyalahgunaan peruntukan. Alih-alih digunakan untuk rekreasi pribadi sang pemilik asing, kapal-kapal mewah tersebut justru dikomersialkan demi mendulang untung di Indonesia.

"Kami duga ada beberapa yang menyalahgunakan fasilitas [vessel declaration] tersebut, yaitu bisa dengan disewakan atau sudah dipindahtangankan [dijual] ke orang yang ada di Indonesia," jelasnya.

Saat ini, pihak Bea Cukai bersama Ditjen Pajak masih menghitung total kerugian negara dari praktik lancung tersebut. Sebagai gambaran, jika diimpor secara normal maka satu unit kapal wisata akan dikenakan rentetan pungutan negara yang meliputi bea masuk sebesar 5%, Pajak Penghasilan (PPh) 10%, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mencapai 75%.

Pada kesempatan yang sama, Perwakilan Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Utara Atma Vektor Mercury menyatakan akan menginvestigasi lebih dalam temuan ini bersama Bea Cukai guna menentukan langkah penegakan hukum yang tepat.

"Untuk sanksi, kita melakukan penelaahan terlebih dahulu. Kalau memang sanksi administratif, akan dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau memang ada indikasi pidana, maka kita akan arahkan ke tahap pemeriksaan bukti permulaan," ucapnya.

Sebelumnya, Kanwil Bea Cukai Jakarta juga telah memeriksa 82 unit yacht yang tengah bersandar di dermaga Batavia Marina.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta Hendri Darnadi menyatakan bahwa rentetan pemeriksaan ini adalah wujud nyata upaya otoritas memberantas ekonomi bayangan (underground economy) demi menegakkan keadilan fiskal. Dia mengaku akan terus menelusuri pemenuhan formalitas izin dan kewajiban pabean atas kapal-kapal mewah tersebut.

"Rakyat bawah, UMKM, bahkan mereka yang membeli motor untuk pekerjaannya semisal ojek online, tetap membayar bea dan pajak. Masa mereka yang membeli high value goods dan luxury goods tidak membayar sesuai kewajibannya," ungkap Hendri.

Temuan Penghindaran Pajak Kapal Asing

Sebelumnya, Wakil Ketua Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan ultimatum keras kepada Kementerian Perhubungan untuk segera menertibkan administrasi perpajakan kapal asingyang beroperasi di perairan Indonesia.

Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) wajib mensyaratkan bukti pelunasan pajak sebagai dokumen mutlak untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Kebijakan ini harus diterapkan dalam kurun waktu satu hingga dua minggu ke depan.

Dia bahkan mengancam akan memangkas anggaran atau jatah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut apabila instruksi ini tidak dijalankan.

“Bisa tidak di-apply ke KSOP [Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan] sebelum keluar [SPB] seperti itu? Kalau tidak, Anda saya potong anggarannya lho. Anda kan dapat dari saya juga PNBP-nya. Kalau tidak, PNBP-nya bisa saya kurangi nanti,” tegas Purbaya dalam Sidang Terbuka Satgas P2SP di Kantor Kemenkeu, Senin (26/1/2026).

Instruksi ini merespons keluhan Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) terkait ketidakadilan (unequal treatment) antara pelayaran nasional dan asing.

Sekretaris Umum INSA Darmansyah Tanamas mengungkapkan bahwa meski payung hukum pemajakan kapal asing sudah jelas yaitu UU PPh dan KMK No. 417/1996, faktanya banyak kapal asing yang masuk melalui izin Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) maupun Pemberitahuan Pemakaian Kapal Asing (PPKA) tidak membayar pajak.

Padahal, kapal asal Indonesia yang beroperasi di luar negeri, seperti di Vietnam atau Thailand, wajib melampirkan bukti setor pajak sebelum diizinkan berlayar.

“Keuntungan kami dari sisi materiil tidak ada, tapi kami ingin equal treatment. Misalnya kami bersaing dengan kapal asing untuk mengangkut muatan dari dalam negeri. Kita harus bayar PPN [pajak pertambahan nilai], kita bayar PPh [pajak penghasilan], mereka kapal asing gak. Dengan equal treatment ini mungkin dapat meningkatkan daya saing pelayaran," ujar Darmansyah.

Ketua Bidang Perpajakan DPP INSA Indra Yuli menambahkan bahwa modus yang kerap dilakukan kapal asing adalah memanfaatkan celah Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) atau Treaty Shopping.

Menurutnya, kapal asing kerap berlindung di balik tax treaty tetapi enggan melampirkan Certificate of Domicile (COD) atau bukti domisili pajak dari negara asal saat diminta. Masalahnya, juga tidak adanya sistem yang mengikat di pelabuhan Indonesia untuk menahan SPB apabila pajak belum lunas.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Budi Mantoro mengakui bahwa selama ini pihaknya hanya berfokus pada aspek keselamatan, keamanan, dan pungutan PNBP, tanpa memeriksa kepatuhan pajak perusahaan pelayaran asing.

Kendati demikian, Budi menyanggupi instruksi Menkeu untuk mengintegrasikan syarat bukti setor pajak ke dalam sistem Inapornet sebelum SPB diterbitkan.

“Kita bisa, di aplikasi kita. Nanti sepanjang teman-teman menyampaikan data itu untuk disampaikan di dalam [sistem] sebelum penerbitan SPB. Berarti perlakuannya sama, baik dalam negeri sama asing harus melampirkan semua bukti pajak,” kata Budi.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Keran impor Provinsi Kalimantan Timur tercatat turun 7,43% dari bulan sebelumnya dengan nilai US$437,54 juta.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur Yusniar Juliana, menyatakan penurunan ini dipicu oleh kontraksi impor migas sebesar 11,29% menjadi US$350,21 juta. Sebaliknya, impor nonmigas justru naik 12,12% ke level US$87,33 juta.

Kenaikan impor nonmigas terutama berasal dari mesin dan peralatan mekanis yang melonjak 60,38% senilai US$42,55 juta, serta kapal dan struktur terapung yang naik 95,22% menjadi US$20,81 juta.

Hal ini mengindikasikan aktivitas investasi infrastruktur yang masih berlanjut.

Kemudian, Tiongkok mendominasi negara asal impor nonmigas dengan kontribusi 32,35% selama Januari—November 2025, diikuti Jerman (8,86%) dan Amerika Serikat (8,16%).

Yusniar menjelaskan, neraca perdagangan Kaltim masih mencatatkan surplus US$1,24 miliar pada November 2025.

Jika dirinci, surplus sektor nonmigas sebesar US$1,47 miliar mampu menutupi defisit sektor migas yang mencapai US$223,93 juta.

Adapun, dia menuturkan neraca perdagangan kumulatif Januari hingga November 2025 masih membukukan surplus US$14,36 miliar secara keseluruhan.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) mendesak pemerintah memperkuat keberpihakan terhadap industri perkapalan nasional, terutama di tengah derasnya impor kapal yang masih membebani kinerja manufaktur dalam negeri.

Ketua Umum Iperindo Anita Puji Utami menegaskan bahwa dukungan kebijakan menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan galangan kapal nasional. Apalagi, kondisi ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan armada yang belum sepenuhnya mampu dipenuhi industri lokal.

“Keberpihakan memang diperlukan, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kemampuan kita itu juga kami berharap bisa didukung termasuk masalah pengembangan galang kapal,” kata Anita di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Anita menyoroti persoalan tata ruang yang kerap menempatkan kawasan industri galangan di posisi tidak strategis atau bahkan berubah fungsi. Ia menilai hal tersebut menghambat ekspansi dan investasi jangka panjang.

“Jadi kami berharap adanya kebijakan penetapan RTRW [rencana tata ruang dan wilayah] di industri. Kalau industri itu sudah berada dan sudah puluhan tahun ada di situ, jangan ditetapkan menjadi wilayah-wilayah yang lainnya,” tuturnya.

Menurutnya, kepastian tata ruang akan berdampak langsung pada kelangsungan operasi dan pengembangan fasilitas galangan.

“Itu juga nanti sangat berkepentingan terhadap pengembangan industri itu,” tegasnya.

Selain tata ruang, pelaku industri juga membutuhkan dukungan dari sektor keuangan. Anita berharap perbankan dapat menyediakan skema pembiayaan yang lebih ramah bagi galangan kapal yang memiliki waktu produksi panjang dan risiko tinggi.

“Harapan kami adalah bagaimana kebijakan di sektor perbankan bisa membantu kami,” ucapnya.

Iperindo juga meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan fiskal, khususnya pungutan PPN. Menurut Anita, penghapusan PPN akan memberikan efek pengganda yang signifikan.

“Kami berharap PPN ini bisa tidak dipungut, karena multiplier effect di industri ini bukan hanya di industri perkapalan tetapi serapan tenaga kerja dan ekosistem industri komponen,” tuturnya.

Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, industri perkapalan nasional sebenarnya telah mampu memproduksi berbagai jenis kapal, mulai dari kapal niaga, kapal penumpang, hingga kapal perang. Kemampuan itu turut ditopang oleh keberadaan 127 perusahaan komponen kapal yang telah bersertifikasi marine class.

Namun demikian, tantangan besar masih membayangi sektor ini. Nilai impor kapal tercatat mencapai US$3,98 miliar, terutama untuk kapal tanker dan kapal kargo.

Direktur Ilmate Kemenperin Setia Diarta mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas produksi dalam negeri dan kebutuhan industri pelayaran nasional.

“Melihat kondisi tersebut, Kementerian Perindustrian menegaskan komitmennya memperkuat kemandirian industri galangan kapal melalui sejumlah langkah strategis,” jelasnya.

Salah satunya adalah penerapan Skema Khusus Bab 98, yang memberikan tarif bea masuk 0% bagi 111 pos tarif bahan baku pembangunan kapal.

Selain itu, pemerintah memperluas pembiayaan melalui penugasan khusus ekspor (PKE) alat transportasi bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sehingga pelaku galangan memiliki akses pendanaan yang lebih luas dan terjangkau.

Kemenperin juga memfasilitasi pelatihan teknis dan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bagi industri komponen perkapalan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok dan meningkatkan daya saing industri galangan kapal nasional di tengah tekanan impor yang masih besar.