Bisnis.com, JAKARTA -- Surplus neraca perdagangan Indonesia masih cukup rapuh karena ditopang oleh komoditas atau barang yang memiliki nilai tambah rendah.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan nonmigas pada Januari 2026 tercatat menyumbang surplus sebesar US$3,23 miliar. Kendati demikian, surplus tersebut mayoritas ditopang oleh kelompok barang yang berbasis sumber daya alam dan produk antara.

Sumbangan surplus terbesar dicetak oleh komoditas lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) yang mencapai US$3,10 miliar; disusul bahan bakar mineral (HS 27) sebesar US$2,16 miliar; besi dan baja (HS 72) senilai US$1,51 miliar; serta nikel dan barang daripadanya (HS 75) sebesar US$1,03 miliar.

Sebaliknya, sisi defisit nonmigas justru didominasi oleh barang-barang yang berkaitan erat dengan upaya penguatan kapasitas produksi dan ketergantungan teknologi. Defisit terdalam disumbang oleh mesin dan peralatan mekanis (HS 84) yang minus hingga US$2,23 miliar; diikuti mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) -US$1,39 miliar; plastik dan barang dari plastik (HS 39) -US$0,73 miliar; serta industri kendaraan udara dan bagiannya (HS 88) -US$0,47 miliar.

"Data tersebut lebih berbicara tentang struktur perdagangan, Indonesia memperoleh devisa terutama dari komoditas dan produk berbasis komoditas, tetapi masih mengeluarkan devisa besar untuk mesin, peralatan, dan sebagian bahan baku yang diperlukan untuk investasi dan proses produksi di dalam negeri," jelas Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede kepada Bisnis, Senin (2/3/2026).

Kendati sangat didominasi oleh komoditas bernilai tambah relatif rendah, dia menekankan bahwa potret neraca komoditas bulanan ini belum tentu secara otomatis mencerminkan terjadinya gejala deindustrialisasi dini, atau penurunan peran industri pengolahan secara prematur di Indonesia.

Pasalnya, data BPS juga menunjukkan bahwa ekspor nonmigas dari hasil industri pengolahan masih menjadi tulang punggung utama, yakni menyumbang porsi 83,52% terhadap total ekspor pada Januari 2026. Kinerja sektor ini pun masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 8,19% secara tahunan (year on year/YoY), berbanding terbalik dengan sektor pertambangan dan lainnya yang justru merosot 14,59% YoY.

Josua menggarisbawahi bahwa persoalan utamanya bukanlah industri pengolahan yang menghilang secara prematur, melainkan proses pendalaman industrialisasi di dalam negeri yang belum tuntas. Dia memaparkan bahwa industri pengolahan yang kuat saat ini nyatanya masih banyak bertumpu pada pengolahan berbasis komoditas dan produk antara.

Di sisi lain, kemampuan Indonesia untuk memproduksi barang modal dan barang padat teknologi secara mandiri dinilai masih sangat minim, sehingga memicu terjadinya defisit berulang pada pos mesin dan perlengkapan. "Dengan kata lain, data ini lebih tepat dibaca sebagai sinyal kerentanan struktur nilai tambah dan ketergantungan impor teknologi, yang jika dibiarkan bertahun-tahun dapat meningkatkan risiko deindustrialisasi dini," tegas Josua.

Impor Bahan Baku Terakselerasi

Nilai impor bahan baku penolong mengalami kenaikan double digit seiring dengan tren PMI manufaktur Indonesia yang tetap berada di jalur ekspansi.

Publikasi terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa impor bahan baku tercatat naik sebesar 14,67% year on year (YoY) atau dari US$12,97 miliar menjadi US$14,87 miliar pada Januari 2026.

Pertumbuhan importasi bahan baku tersebut melampaui barang konsumsi yang hanya di angka 11,81%, meskipun jauh lebih rendah dibanding barang modal yang tumbuh 35,23% pada Januari lalu.

Realisasi pertumbuhan impor barang modal yang tumbuh signifikan itu berpengaruh terhadap struktur impor Indonesia pada Januari 2026. Impor bahan baku yang selalu mendominasi, peranannya menurun dari 72,34% pada Januari 2025 menjadi 70,17% pada Januari 2026.

Sebaliknya, peran impor barang modal mengalami kenaikan kontribusi dari 18,49% ke angka 21,16% pada periode yang sama. Sedangkan barang konsumsi nasibnya sama dengan impor bahan baku yang tergerus dari 9,17% ke angka 8,67%.

PMI Manufaktur Masih Terus Ekspansi

Adapun pertumbuhan importasi bahan baku itu terjadi ketika Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia melanjutkan penguatan ke level 53,8 pada Februari 2026 dari bulan sebelumnya yang berada di angka 52,6.

S&P Global melaporkan bahwa indeks yang menggambarkan aktivitas manufaktur nasional itu menunjukkan adanya ekspansi solid pada kondisi pengoperasian manufaktur yang merupakan ekspansi terbesar sejak Maret 2024.

"Perbaikan kondisi sektor manufaktur Indonesia kembali menguat pada pertengahan triwulan pertama, memberikan prospek positif pada bulan-bulan mendatang," ujar Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti melalui rilisnya, Senin (2/3/2026).

Peningkatan PMI manufaktur utamanya didorong oleh percepatan pertumbuhan permintaan terhadap produk manufaktur Indonesia. Permintaan baru naik selama 7 bulan berturut-turut, dengan tingkat pertumbuhan di posisi paling kuat sejak November 2025.

Adapun, Direktur Strategi Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu menuturkan bahwa secaraumum fundamental ekonomi tetap terjaga baik sehingga bisa menjadi modal baik menghadapi ketidakpastian global.

Dia memaparkan bahwa Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia berada di zona ekspansif yaitu 53,8 pada Februari 2026, naik dari posisi 52,6 pada bulan sebelumnya. Bahkan, PMI Manufaktur di level 53,8 itu menjadi titik tertingginya dalam kurun hampir dua tahun terakhir.

Selain itu, neraca perdagangan kembali membukukan surplus sebesar US$0,95 miliar. Capaian ini sekaligus memperpanjang rekor surplus beruntun Indonesia menjadi 69 bulan berturut-turut. Dari sisi pergerakan harga, inflasi pada Februari 2026 tercatat menyentuh 4,76% secara tahunan (year on year/YoY). Kendati tampak tinggi, Febrio menjelaskan angka tersebut utamanya akibat oleh kebijakan diskon tarif listrik pada awal tahun lalu.

Otoritas fiskal pun berkomitmen untuk terus mendorong stabilitas ekonomi dalam negeri melalui serangkaian stimulus, perbaikan iklim investasi, serta penciptaan lapangan kerja. “Pemerintah terus memantau secara cermat dinamika geopolitik global serta berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional," ujar Febrio.