Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa tidak ada proyek yang mangkrak di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pernyataan itu disampaikan Gibran di depan mahasiswa saat acara talkshow “Arah Baru Pembangunan Nasional” di Auditorium Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Jawa Tengah.

Gibran menjelaskan pembangunan IKN saat ini berjalan sesuai rencana. Proyek strategis nasional itu juga telah menunjukkan kemajuan signifikan.

“Tidak ada yang mangkrak di IKN ya. Pembangunannya sudah sesuai timeline yang ada,” kata Gibran pada Senin (26/1/2026).

Dia menceritakan bahwa dirinya telah berkunjung ke IKN pada Desember 2025. Berdasarkan kunjungannya itu, IKN telah berprogres secara signifikan.

“Desember 2025 saya ke sana, dua minggu setelahnya Pak Presiden juga ke sana. Progresnya cukup bagus, sesuai timeline semua. PR-nya sekarang tinggal membangun gedung legislatif dan yudikatif,” ujarnya.

Menurut Gibran, IKN merupakan kota masa depan yang nyaman dan layak huni.

“Ini kota yang sangat hidup, udaranya bersih, bebas macet, dan insyaallah aman dari bencana. Jadi, ini tempat yang sangat ideal untuk anak-anak muda. Kita bukan hanya memindahkan kantor, tapi juga membangun mindset yang baru,” katanya.

Seiring berjalannya waktu, berbagai fasilitas penunjang di IKN juga akan terus bertambah seperti bangunan-bangunan komersial supermarket, pusat hiburan, hingga sport center.

“Sekarang kita kejar pembangunan untuk DPR dan lembaga yudikatif seperti MA, MK, dan lainnya,” ujarnya.

Gibran pun mengatakan pemerintah optimistis seluruh infrastruktur utama dapat diselesaikan pada 2028.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan IKN akan dijadikan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi pada 2028.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah diundangkan.

"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028," bunyi beleid tersebut.