JAKARTA - Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Pekanbaru Koordinator Provinsi Riau secara resmi memprakarsai rekomendasi strategis terkait Reformulasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dalam acara Sosialisasi dan Diskusi Publik: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit yang berlangsung pada 6 Mei 2026 di Ballroom Menara Bank Riau Kepri Syariah. ISEI Riau menilai aturan tersebut masih melanggengkan ketimpangan fiskal yang merugikan daerah penghasil.

Diskusi yang dibuka oleh Syahrial Abdi - Sekretaris Daerah Provinsi Riau dan sebagai narasumber Sandy Firdaus – Direktur Dana Transfer Umum Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Abdullah – Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Hery Yulianto – Kepala Divisi Perencanaan BPDP, Hendryx Wahyudi – Wakil Ketua GAPKI dan Riyadi Mustofa – DPP APKASINDO serta dimoderatori Abdul Madian – Kabid Perekonomian & SDA Bappeda Riau.

Dalam acara ini turut dihadiri oleh Sekda Kabupaten/Kota daerah penghasil Sawit, Kepala Bapenda, Kepala Bapeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkebunan, pelaku usaha industri sawit, petani sawit dan para akademisi serta para pemerhati sawit.

Dana DBH Sawit Rp3,4 Triliun Harus Digunakan untuk Pemberdayaan Petani



Ketua ISEI Riau, Herman Boedoyo menegaskan, bahwa skema pembagian DBH Sawit yang menetapkan porsi 4% untuk daerah dan 96% untuk pusat adalah bentuk ketidakadilan fiskal yang nyata bagi daerah penghasil, khususnya Riau sebagai penyumbang ekspor sawit dan luas lahan terbesar nasional. Rekomendasi ini akan disampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati/Walikota daerah penghasil sawit, Ketua DPR RI, Komisi XI DPR RI, Fraksi-Fraksi di DPR RI, DPD RI, serta jaringan ISEI di seluruh daerah penghasil sawit se-Indonesia.

DBH Sawit 4% dibagikan kepada seluruh daerah penghasil dimulai tahun 2023 sebesar 3,396 trilun, tahun 2024 sebesar Rp. 3 triliun, tahun 2025 sebesar Rp, 1,249 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp. 756,63 miliar.

ISEI Siap Dongkrak Daya Saing Indonesia dan Dukung Asta Cita



Khusus untuk provinsi Riau dan kabupaten/kota se-Riau memperoleh DBH Sawit tahun 2023 sebesar Rp. 392,03 miliar, tahun 2024 sebesar Rp. 350,83 miliar, tahun 2025 sebesar Rp, 155,11 miliar triliun dan tahun 2026 sebesar Rp. 96,11 miliar.

Poin-Poin Utama Rekomendasi Strategis ISEI Riau:

1. Menolak Ketimpangan Alokasi 4:96

ISEI Riau mendesak pemerintah pusat untuk segera mereformulasi angka pembagian DBH. Porsi 96% Pusat dan 4% Daerah dinilai sangat tidak memadai untuk membiayai pemulihan kerusakan lingkungan dan perbaikan infrastruktur jalan daerah yang hancur akibat logistik sawit. Kami mengusulkan peningkatan porsi daerah secara signifikan guna memastikan keberlanjutan ekonomi lokal.

2. Memasukkan Komponen Biodiesel B50 dan Produk Hilir dalam Variabel DBH Sawit

Dampak positif dari penerapan Program Biodiesel B50 diproyeksikan menghemat devisa impor solar sebesar Rp157,28 triliun hingga Rp172,35 triliun pada 2026. Kebajikan ini akan menghentikan impor solar dan meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati (FAME) berbasis kelapa sawit hingga 50%. Program B50 membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Sedangkan dampak negatif pengalihan CPO untuk kebutuhan dalam negeri (program biodiesel) akan mengurangi volume ekspor CPO, dengan potensi penurunan nilai ekspor hingga Rp190,5 triliun, yang akan berdampak langsung pada berkurangnya pungutan ekspor dan bea keluar, yang otomotis DBH Sawit akan ikut berkurang

ISEI Riau mengusulkan perubahan mendasar pada variabel perhitungan DBH Sawit yang hanya berasal pungutan ekspor dan bea keluar. Seharusnya Komponen Biodiesel B50 serta produk-produk hilir sawit lainnya juga harus dimasukkan ke dalam formula perhitungan atau struktur variabel perhitungan DBH dalam PMK No. 10 Tahun 2026.

Hal ini bertujuan agar daerah penghasil mendapatkan insentif langsung dari peningkatan nilai tambah produk turunan sawit di wilayahnya, sesuai semangat hilirisasi yang dicanangkan pemerintah.

3. Evaluasi & Redesign Peran BPDP

Keberadaan BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan) disoroti karena dianggap terlalu fokus pada subsidi biodiesel untuk korporasi besar. ISEI Riau merekomendasikan untuk mengalihkan sebagian subsidi biodiesel yang "tak sepatutnya" mendominasi anggaran untuk dialokasikan langsung ke program percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), peningkatan sarana prasarana petani, dan pembangunan industri hilir serta untuk program beasiswa dan penelitian di daerah, bukan sekadar menjadi penyokong utama subsidi biodiesel untuk korporasi besar.

ISEI Riau mengajak seluruh elemen pemerintah daerah dan pengurus ISEI di daerah penghasil sawit se-Indonesia untuk bersinergi melakukan tekanan kebijakan (policy pressure) agar pusat melakukan revisi terhadap skema DBH ini. Kami berharap masukan dari diskusi publik tanggal 6 Mei 2026 yang diselenggarakan oleh ISEI Riau menjadi pertimbangan utama bagi Kementerian Keuangan dalam merevisi kebijakan fiskal sektor perkebunan.

"Daerah penghasil sawit dan Riau tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di tengah kejayaan industri sawit nasional. Reformulasi ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang dihasilkan dari tanah daerah benar-benar kembali untuk menyejahterakan rakyat di daerah tersebut," tegas Ketua ISEI Riau.

Purwokerto (ANTARA) - Pengembangan energi berbasis sampah (waste-to-energy) dinilai dapat mendukung pencapaian target nol emisi karbon di Indonesia melalui penguatan sistem energi berkelanjutan dan kebijakan terpadu di tingkat daerah.

Pernyataan itu mengemuka dalam ISEI Industry Matching dan diskusi terpumpun (focus group discussion/FGD) bertajuk "Proyek Waste-to-Energy terhadap Ketahanan Energi Nasional" yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan Bank Indonesia (BI) di ​​​​​​Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa.

Dekan FEB Unsoed Purwokerto Prof Wiwiek Rabiatul Adawiyah mengatakan transisi menuju energi bersih merupakan tuntutan global yang harus direspons melalui inovasi dan kebijakan yang adaptif.

Menurut dia, komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat membutuhkan transformasi mendasar dalam sistem energi nasional, termasuk pemanfaatan sumber energi alternatif.

"Pengembangan energi dari sampah memiliki potensi besar karena tidak hanya mengatasi persoalan lingkungan, tetapi juga mendukung penyediaan energi terbarukan," kata dia yang juga Ketua ISEI Cabang Purwokerto.

Prof Wiwiek mengatakan penguatan kebijakan daerah menjadi faktor penting dalam mengintegrasikan pengelolaan sampah terpadu dengan pengembangan energi terbarukan berbasis ekonomi sirkular.

Sementara itu, Ketua Bidang VI Pengurus Pusat ISEI Aviliani menekankan pentingnya kolaborasi multipihak untuk memastikan keberlanjutan proyek energi berbasis sampah.

Menurut dia, keterlibatan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat implementasi program sekaligus memperluas dampaknya.

Selain itu, kata dia, dokumentasi praktik baik dari berbagai daerah perlu diperkuat agar dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan serupa di wilayah lain.

Dalam kesempatan itu, Deputi Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI Purwokerto Mahdi Abdillah mengatakan pengelolaan sampah berbasis energi di Banyumas telah menunjukkan perkembangan positif melalui pendekatan ekonomi sirkular.

Ia menjelaskan optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) mampu menghasilkan produk seperti refuse derived fuel (RDF), kompos, serta material daur ulang yang memiliki nilai ekonomi.

"Program ini tidak hanya berdampak pada pengurangan sampah, tetapi juga berkontribusi terhadap penyediaan energi alternatif dan penguatan ekonomi masyarakat," katanya.

Mahdi mengatakan pemanfaatan biomassa dari limbah juga berpotensi mendukung kebutuhan energi industri maupun pembangkit listrik, sehingga memperkuat ketahanan energi di tingkat daerah.

Diskusi yang diikuti perwakilan sejumlah Pengurus Cabang ISEI dari berbagai wilayah Indonesia dan perwakilan pemerintah kabupaten di wilayah kerja KPw BI Purwokerto itu menghadirkan Wakil Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad selaku pembicara kunci.

Dalam diskusi juga diisi pemaparan tentang pengelolaan sampah di Banyumas yang disampaikan Kepala Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) Dinas Lingkungan Hidup Banyumas Edi Nugroho, yang dilanjutkan kunjungan lapangan ke TPST Sokaraja Kulon serta Tempat Pemrosesan Akhir Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPA-BLE) di Desa Wlahar Wetan (TPA-BLE Kaliori).

Melalui forum tersebut, para pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat sinergi serta merumuskan rekomendasi kebijakan guna mendorong pengembangan energi dari sampah sebagai bagian dari strategi nasional menuju nol emisi karbon.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026