TANGSEL - Pihak kepolisian diminta segera mengambil tindakan tegas terkait berita hoaks mengenai penggelapan barang bukti berupa sabu di Polres Tangerang Selatan (Tangsel). Sebab hal itu dapat mencoreng nama baik institusi Polri.

Ketua Gema Kosgoro Tangsel, Agus Syarifudin, meminta polisi segera melaporkan pihak-pihak yang menyebarkan isu dugaan penggelapan barang bukti narkotika yang belakangan beredar luas di ruang publik.

Agus menilai isu tersebut merupakan hoaks dan bentuk pencemaran nama baik yang berpotensi menimbulkan kegaduhan serta mengganggu kondusivitas yang selama ini terjaga.

“Terkait isu hoaks dan pencemaran nama baik yang menimpa Polres Tangsel, kami meminta agar oknum yang menyebarkan informasi menyesatkan tersebut segera dilaporkan. Isu ini sudah membuat gaduh dan mengganggu kondusivitas daerah,” katanya, Selasa (23/12/2025).

Dia juga mengapresiasi kinerja Kapolres Tangsel beserta jajaran, khususnya Satuan reserse narkoba yang dinilai masif dan konsisten dalam melakukan penindakan serta pengungkapan kasus peredaran narkoba di wilayah tersebut.

Menurut dia, penyampaian kritik, pendapat, maupun masukan merupakan hak warga negara dan dijamin oleh undang-undang. Namun penyampaian itu tidak menyesatkan publik dan harus memiliki dasar yang jelas.

“Kritik itu sah, tapi jangan disampaikan tanpa data dan fakta yang jelas sehingga merugikan institusi dan menciptakan opini keliru di masyarakat,” katanya.

Sebagai informasi, belakangan beredar isu di media sosial dan sejumlah kanal video yang menuding adanya dugaan penggelapan barang bukti narkotika jenis sabu oleh Polres Tangsel.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan adanya laporan atas tudingan hoaks tersebut. “Iya benar, ditangani Siber,” ucapnya.

DEPOK - Distorsi informasi terkait isu Papua di ruang digital berpotensi memperkeruh situasi di lapangan. Literasi digital dan kehati-hatian dalam menerima serta menyebarkan informasi terkait Papua sangat penting bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Founder Human Studies Institut (HSI) Rasminto, dalam Seminar Kebangsaan bertajuk “Demokrasi dan HAM di Era Digital” yang diselenggarakan FISIP UPN Veteran Jakarta di Auditorium Tanah Airku, Kampus Limo.

“Papua menjadi salah satu topik yang paling sensitif dan paling sering berseliweran di berbagai platform digital. Namun, banyak informasi yang lalu-lalang tanpa verifikasi yang memadai,” ujarnya, Sabtu (29/11/2025).

Rasminto menekankan derasnya arus informasi kerap tidak diiringi proses pengecekan fakta. Menurutnya, kondisi ini dapat menimbulkan bias, membangun persepsi yang keliru, bahkan meningkatkan ketegangan sosial.

“Kita harus menyadari bahwa isu Papua sangat kompleks. Informasi yang tidak akurat dapat memperburuk keadaan dan memunculkan dukungan atau sentimen publik yang tidak berdasar,” katanya.

Rasminto menjelaskan dinamika konflik di sejumlah wilayah Papua menimbulkan dampak kemanusiaan bagi banyak pihak, mulai dari warga sipil hingga aparat keamanan. Namun, narasi digital sering kali hanya menonjolkan sebagian potret, sehingga mengaburkan konteks keseluruhan.

“Warga sipil menjadi kelompok yang paling rentan. Di sisi lain, aparat keamanan juga kerap menjadi korban dalam berbagai serangan. Perspektif berimbang sangat diperlukan,” tegasnya.

Rasminto menilai media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Kecepatan penyebaran informasi yang tidak terjaga dapat memicu polarisasi dan digunakan pihak tertentu untuk mengarahkan pandangan masyarakat.

"Narasi digital bisa membangun simpati, tetapi juga dapat menjadi pemicu kekacauan bila tidak berbasis data dan verifikasi,” ujarnya.

Karena itu, Rasminto mengajak masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan mengedepankan kehati-hatian dalam menerima serta menyebarkan informasi terkait Papua. Rasminto juga menegaskan pentingnya pendekatan human security sebagai landasan dalam memahami dan merumuskan kebijakan.

“Keselamatan dan kesejahteraan manusia harus menjadi prioritas. Verifikasi informasi adalah langkah awal agar diskusi dan kebijakan berjalan lebih konstruktif dan bertanggung jawab,” katanya.

JAKARTA - Koordinator #Bijakbersosmed sekaligus COO Suvarna.id, Enda Nasution menekankan pentingnya mencermati konten-konten hoaks di era digital saat ini. Sebab hoaks yang beredar khusunya di media sosial (medsos) kini beragam bentuknya.

Hal ini disampaikan Enda dalam dialog SindoNews Sharing Session di ajang iNews Media Group Campus Connect (ICC) di Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Rabu (26/11/2025).

Dalam kesempatan itu, Enda meminta masyarakat untuk lebih jeli membedakan mana hoaks yang berbahaya dan hiburan. "Jadi tidak semua hoaks diciptakan sama. Ada yang berbahaya, ada juga yang lucu-lucuan tadi katanya kan," ucap Enda.

Enda memberikan contoh salah satu hoaks yang dibuat untuk konten hiburan, seperti ketika seorang bayi yang diselamatkan oleh kucing dari serangan harimau. Enda menyebut konten tersebut sepenuhnya dibuat oleh Artificial Intelligence (AI).

"Nah itu kan sebenarnya bisa dibilang bukan misinformasi yang dimaksudkan tapi juga sebuah ciptaan gitu ya, kayak konten aja jadinya. Jadi antara hoaks yang satu dengan hoaks yang lain kita juga perlu cermati yang mana sih yang berbahaya, yang mana yang okelah masih bisa kita toleransi gitu," ujarnya.

Enda meyakini masyarakat Indonesia kini sudah cerdas karena bisa membedakan hoaks yang bersifat hiburan dengan berita bohong yang berbahaya. Keyakinan Enda ini dirasakan ketika Indonesia menghadapi banyaknya hoaks berbahaya ketika Pemilu 2014.

"Kalau kita mundur ke belakang begitu pertama kali muncul ya yang namanya hoaks ke permukaan ini tahun 2014, didorong oleh tentunya peristiwa politik pada saat itu gitu ya," tuturnya.

Foto: MPI/ Aldhi Chandra Setiawan

JAKARTA - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyebut teknik dan modus hoaks sudah semakin canggih. Nezar mengungkap teknik marketing hoaks terbaru dengan menggiring pikiran publik dengan mempertanyakan sebuah produk.

Hal ini disampaikan Nezar saat memberikan sambutan dalam Sindonews Sharing Session di ajang iNews Media Group Campus Connect (ICC), di Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, Rabu (26/11/2025).

"Saya menemukan satu hoaks lagi yang cukup canggih cara marketing-nya. Jadi ada satu obat kayak apa ya, untuk mengatasi masalah lambung. Nah, hoaks yang muncul itu (adalah) satu berita yang mempertanyakan, 'Apakah obat untuk lambung itu benar enggak memakai kandungan seperti di obat itu?' karena ini sedang ramai dan diduga itu hoaks," ucap Nezar.

Dengan begitu, para responden akan tertarik untuk membaca konten tersebut. "Nah begitu kita baca beritanya, kita diarahkan ke satu page lagi yang mengulas tentang bahaya zat yang ada di situ. Lalu kita masuk lagi ke dalam, dia arahkan ke satu obat yang lain, yang itulah yang mau dijual. Gitu, jadi pinter sekali," ucap Nezar.

"Jadi mulai dengan hal yang negatif, dia masuk ke yang positif. Yang kita tahu itu juga hoaks gitu. Jadi Double Hoaks dia tawarkan ke kita. Dan kita dengan alur logic seperti itu rasa-rasanya percaya informasi yang kedua itulah yang benar, seakan-akan klarifikasi. Tapi inilah klarifikasi yang hoaks. Jadi itulah double hoaks. Makin canggih cara-cara untuk membuat hoaks itu," tambahnya.

Kendati demikian, Nezar mangatakan, pihaknya menggaungkan program literasi digital. Nezar menilai, masyarakat penting untuk memahami literasi digital guna mencegah dari paparan hoaks. Ia juga menilai penting untuk penguatan ekosistem literasi digital nasional.

"Dan kita membutuhkan satu kolaborasi lintas sektor yang sifatnya Pentahelix. Di mana pemberantasan hoaks ini merupakan tanggung jawab bersama dan kami di Komdigi mendorong model Pentahelix ini yang melibatkan Pemerintah, Akademisi, Komunitas Masyarakat, Pelaku Usaha, dan juga Media," pungkas Nezar.