Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menganalisis temuan data dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengusut kasus tambang Ilegal di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan data yang dianalisis itu berkaitan dengan luasan lahan hutan lindung dengan area tambang.

"Yang kemarin kita cocokkan dengan yang ada di Kementerian Kehutanan. Itu adalah masalah luasan hutan, titik-titiknya, di tempat tambang itu. Itu yang kita lakukan," ujar Syarief di Kejagung, Rabu (14/1/2026).

Dia juga mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait ini. Hanya saja, dia tidak mengungkap detail saksi yang diperiksa.

Meskipun begitu, Syarief mengungkap bahwa salah satu saksi yang diperiksa terkait kasus dugaan rasuah ini adalah Bupati Konawe Utara pada 2013 yakni Aswad Sulaiman.

"Sudah pernah [Bupati Konawe Utara, Aswad] diperiksa. Periodenya 2013, inisial A," imbuhnya.

Selain itu, Syarief mengemukakan bahwa penyidik saat ini tengah berkoordinasi dengan BPKP untuk menghitung kerugian negara dalam perkara ini.

"Sekarang sedang proses juga bersamaan dengan perhitungan kerugian negara di BPKP," pungkas Syarief.

Sekadar informasi, kasus tambang Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Konawe Utara sudah naik penyidikan sekitar Agustus-September 2025.

Kasus ini berkaitan dengan pemberian izin untuk pertambangan yang memasuki kawasan hutan lindung di Konawe Utara oleh pejabat daerah.

Dalam perkara ini, korps Adhyaksa telah melakukan upaya penggeledahan di Konawe dan Jakarta. Namun, pihak Kejagung tidak menjelaskan secara detail lokasi penggeledahan tersebut.