JAKARTA - Majelis Kehormatan Partai Gerindra memanggil anggota DPRD Jember, Achmad Syahri As Sidiqi pada Jumat (15/5/2026). Syahri dipanggil buntut tingkahnya yang bermain game dan merokok saat rapat dengar pendapat (RDP Komisi D membahas stunting di DPRD Jember.

Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan, Syahri akan disidang oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra.

"Iya disidang hari jumat di DPP di Mahkamah Partai," kata Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2026).

Kendati demikian, Habiburokhman tak menjelaskan lebih detil terkait sikap partai. Ia berkata, pihaknya hanya telah memanggil Syahri pada lusa mendatang di DPP Partai Gerindra.

"Iya makanya disidang di mahkamah partai," terangnya.

Sebelumnya, seorang anggota DPRD Jember, Jawa Timur menjadi sorotan publik karena bermain gim dan merokok saat rapat berlangsung. Video tersebut viral di media sosial.

Peristiwa itu terjadi ketika Komisi D DPRD Jember menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) membahas penanganan stunting, salah satu persoalan kesehatan prioritas di Kabupaten Jember.

Dalam video yang beredar, anggota DPRD Jember Achmad Syahri As Siddiqi terlihat asyik memainkan handphone (HP) saat rapat berlangsung. Dia juga diduga merokok di ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Jember.

Aksi legislator tersebut menuai kecaman dari warganet karena dinilai tidak etis dan tidak menghormati jalannya rapat resmi, terlebih agenda yang dibahas berkaitan dengan isu kesehatan masyarakat.

Menanggapi viralnya video tersebut, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas perilaku anggotanya.

Ahmad Halim menegaskan bahwa DPRD Jember akan mengambil langkah tegas secara kelembagaan terhadap anggota dewan yang bersangkutan sesuai aturan yang berlaku.

"Kita akan proses karena ini juga menyangkut etika lembaga DPRD. Kita tegur karena tidak menerapkan kedisiplinan serta attitude maupun etika ketika di ruang rapat," ujar Ahmad Halim.

Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah secara tegas menetapkan bahwa hukum merokok adalah haram.

Ketegasan mengenai hukum merokok ini tertuang dalam Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 6/SM/MTT/III/2010 tentang Hukum Merokok.

Fatwa tersebut menegaskan bahwa merokok termasuk perbuatan khabā’its atau perbuatan buruk yang dilarang syariat.

Perbuatan tersebut mengandung unsur menjatuhkan diri pada kebinasaan sebagaimana larangan dalam Q.S. al-Baqarah [2]:195 dan an-Nisā’ [4]:29, serta membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Dalam fatwa tersebut, dijelaskan pula bahwa rokok adalah zat adiktif dan beracun yang bertentangan dengan prinsip lā ḍarar wa lā ḍirār (tidak boleh membahayakan diri dan orang lain).

Merokok juga merusak tujuan-tujuan syariat, khususnya perlindungan jiwa (ḥifẓ an-nafs) dan harta (ḥifẓ al-māl).

Lebih lanjut mengenai hukum merokok, Muhammadiyah juga menjelaskan bahwa merokok berdampak pada praktik ibadah, termasuk puasa Ramadan.

Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Asep Shalahudin dalam Pengajian Tarjih pada Rabu (11/2/2026), dijelaskan sejumlah hal yang membatalkan puasa.

Salah satu hal yang membatalkan puasa adalah merokok. Ia menambahkan bahwa Muhammadiyah, di samping telah mengharamkan rokok dalam fatwanya, juga memahami bahwa aktivitas merokok membatalkan puasa.

"Secara fikih, merokok dipandang sebagai aktivitas memasukkan zat ke dalam tubuh melalui rongga terbuka, dalam hal ini mulut, yang substansinya sampai ke dalam tubuh. Karena itu, dalam konteks puasa, merokok dipersamakan dengan makan atau minum dari sisi adanya materi yang masuk ke dalam tubuh secara sengaja pada siang hari Ramadan," tulis keterangan yang dikutip dari situs resmi Muhammadiyah, Jumat (20/2).

Oleh karena itu dengan tegas Muhammadiyah menjatuhi hukuman haram terhadap rokok karena membahayakan jiwa dan bertentangan dengan tujuan syariat.

MALE - Republik Maladewa, negara yang 100 persen penduduknya Muslim, telah memberlakukan larangan merokok seumur hidup bagi individu yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2007 yang dikenal sebagai Generasi Z. Aturan ini menjadikannya negara kedua di dunia setelah Selandia Baru yang menerapkan larangan tembakau lintas generasi.

Menurut Statistik Kesehatan Maladewa, konsumsi tembakau dan paparan asap rokok merupakan salah satu penyebab utama penyakit dan kematian di seluruh negeri. Hal ini mendorong Presiden Mohamed Muizzu untuk meluncurkan kampanye anti-merokok tahun lalu, melarang vape dan rokok elektrik sekaligus menggandakan bea masuk dan pajak rokok.

Larangan baru ini, yang pertama-tama memengaruhi Generasi Z (Gen Z), telah diratifikasi sebagai amandemen Undang-Undang Pengendalian Tembakau pada bulan Mei dan mulai berlaku sejak Sabtu pekan lalu.

Kebijakan ini juga dilaporkan berlaku bagi pengunjung negara kepulauan yang terkenal dengan pariwisata mewahnya tersebut.

Mengutip laporan The Guardian, Senin (3/11/2025), siapa pun yang lahir setelah 1 Januari 2007 kini dilarang membeli, menjual, atau menggunakan produk tembakau di Maladewa. Pembatasan ini mencakup semua jenis tembakau, dan pengecer harus memverifikasi usia pembeli.

Individu di bawah usia 21 tahun juga dilarang berpartisipasi dalam penjualan atau aktivitas komersial terkait tembakau, sebuah langkah yang digambarkan sebagai "semakin melindungi kaum muda dari paparan tembakau."

Undang-undang baru ini melarang semua bentuk iklan, sponsor, dan promosi tembakau, serta menegakkan larangan total terhadap rokok elektronik dan vape untuk semua usia, termasuk impor, penjualan, distribusi, kepemilikan, dan penggunaannya.

Kementerian Kesehatan Maladewa mengatakan undang-undang baru ini akan membantu melindungi kesehatan masyarakat dan mendorong generasi bebas tembakau.

Ibu Negara Saajidhaa Mohamed memuji langkah tersebut sebagai langkah bersejarah, menyebutnya sebagai langkah berani berbasis bukti untuk memutus siklus kecanduan dan mencegah penyakit. "Ini komitmen untuk menjamin masa depan yang lebih sehat dan lebih kuat bagi kaum muda kita," katanya.

Banyak negara telah menerapkan langkah-langkah untuk mengekang penggunaan tembakau dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari melarang merokok di tempat umum hingga menaikkan pajak tembakau dan menerapkan pembatasan pemasaran dan usia.

Inggris sedang mempertimbangkan undang-undang berbasis usia serupa yang akan melarang penjualan tembakau kepada siapa pun yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2009.

Selandia Baru mencabut larangan tersebut pada November 2023–kurang dari setahun setelah berlaku–dengan alasan risiko menciptakan pasar gelap.