JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang hadir dalam sidang isbat karena berhasil mencapai kesepakatan bersama terkait penetapan awal Zulhijah. Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan 1 Zulhijah 1447 Hijriah jatuh pada Senin, 18 Mei 2026, yang artinya 10 Zulhijah 1447 H atau Iduladha jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026.

Hidayat menyebut kesepakatan tersebut menjadi wujud nyata semangat Bhinneka Tunggal Ika di tengah perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriah. "Kami sangat bersyukur bahwa Alhamdulillah Kementerian Agama bisa melanjutkan tradisi yang baik dengan sidang isbat yang kali ini Alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang ada," kata Hidayat saat konferensi pers di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama, Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Ia mengatakan, kesepakatan yang dicapai menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang ormas maupun metode penentuan awal bulan tidak menghalangi persatuan umat dan bangsa. Hidayat juga menyampaikan apresiasi DPR RI terhadap aspirasi dan masukan dari ormas Islam, masyarakat, serta para pakar yang terlibat dalam sidang isbat hingga menghasilkan keputusan bersama yang diumumkan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

"Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita hadirkan. Kita bhinneka latar belakang ormas, bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan seterusnya, tapi kita satu juga; satu umat, satu bangsa, satu negara," ujarnya.

Selain itu, ia mengajak umat Islam memanfaatkan sepuluh hari pertama Zulhijah untuk memperbanyak amal saleh. Menurutnya, momentum tersebut penting untuk memperkuat silaturahmi dan melakukan kebaikan bagi bangsa dan negara. Hidayat berharap tradisi musyawarah dan persatuan dalam penetapan awal bulan Hijriah dapat terus dipertahankan pada masa mendatang.

"Karenanya, kami ikut mengajak kepada seluruh warga bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, untuk memaksimalkan sepuluh hari pertama ini untuk memperbanyak amal saleh, untuk menyambung silaturahim, melakukan kebaikan bagi bangsa, bagi negara, bagi umat," katanya.

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan bahwa kemerdekaan Palestina dan pembebasan Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam sangat ditentukan oleh soliditas negeri-negara Muslim. Untuk itu, kata HNW, diperlukan revitalisasi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebagai wadah persatuan.

“OKI berdiri pada tahun 1969 dilatarbelakangi oleh peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh kelompok radikal zionis, sehingga sejumlah pemimpin negeri Muslim bersatu untuk menghadapi kebrutalan Israel terhadap rakyat Palestina,” kata HNW dalam acara Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara (FDABB) yang diselenggarakan Sekretariat MPR RI berkolaborasi dengan Institut Indonesia pada Jumat (17/4/2026).

Sampai saat ini, kata HNW, di tengah konflik Iran menghadapi serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel, rakyat Palestina masih mengalami pembantaian dan pengusiran di Jalur Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem. “Pasukan zionis bahkan melakukan penutupan terhadap Masjid Al-Aqsa dan juga Gereja Holy Sepulchre di Yerusalem pada saat umat Islam dan Kristen merayakan hari sucinya,” ujar politikus PKS ini.



Hidayat menegaskan kehadiran OKI sangat mempengaruhi kondisi Kawasan Timur Tengah dan juga percaturan global, karena potensi anggota OKI yaitu 57 negara Muslim sangat besar dari segi ekonomi dan politik. Pada awal berdirinya OKI, sempat terjadi embargo minyak kepada AS dan negara-negara Barat yang dipelopori oleh Raja Faisal dari Arab Saudi (1973).

“Embargo itu amat mengguncang kondisi dunia,” kata HNW dalam diskusi yang menghadirkan pembicara lain: Mardani Ali Sera (mantan Ketua BKSAP DPR RI), Muhammad Takdir (Kepala BSKLN Kementerian Luar Negeri), Heru Susetyo (Guru Besar FHUI), dan M. Faisal Karim (Dosen Hubungan Internasional UIII) itu.

HNW mengungkapkan, saat ini tiga selat yang menghubungkan jalur perdagangan internasional sebenarnya dikuasai negeri Muslim, yakni Selat Hormuz (Iran dan Oman), Selat Malaka (Indonesia dan Malaysia), Selat Bab el-Mandeb (Yaman dan Arab Saudi).

“Belum lagi Terusan Suez (dikuasai Mesir) dan Laut Mediterania (perbatasan Turkiye dan negara Afrika Utara). Bila anggota OKI bersatu dan memiliki tujuan bersama yang jelas, maka dapat mengendalikan urat nadi perdagangan dunia,” simpul Hidayat yang pernah menjadi anggota Majelis Ta’sisi Rabithah Alam Islamy (World Muslim League) ini.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri pada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Muhammad Takdir sependapat dengan Hidayat akan pentingnya posisi OKI. Namun, kata dia, paradoks OKI terlihat kegagalan mengonversi keunggulan komparatif (populasi, sumber daya energi, dan geopolitik strategis) menjadi bargaining power yang kohesif menghadapi hegemoni Barat.

“Sebagai organisasi antar-pemerintah terbesar kedua setelah PBB, OKI merupakan wadah utama suara anti-penjajahan, tetapi belum mampu memaksa penghentian agresi atau memberikan jaminan keamanan absolut bagi kedaulatan Palestina,” jelas Takdir.

Akar masalah OKI dapat dilacak pada:

1) Rentang variasi sistem pemerintahan yang ekstrem, dari teokrasi monarki hingga demokrasi parlementer, menyulitkan standardisasi kebijakan;

2) Konflik internal, ancaman terorisme, dan krisis transisi (pasca Arab Spring) yang menyita kapasitas diplomatik dan pembangunan negara anggota;

3) Kesenjangan ekonomi ekstrem berupa perbedaan tajam antara negara-negara kaya energi dengan negara-negara berkembang berpendapatan rendah yang mengubah prioritas nasional; dan

4) Friksi geopolitik dan sectarian seperti rivalitas kekuatan kawasan (Negara Teluk vs Iran) dan perbedaan corak keislaman yang menutupi persatuan.

“Masalah Palestina dapat berfungsi sebagai kalimatun sawa’ (titik temu) di antara berbagai kepentingan anggota OKI,” tegas Takdir.

Menurut Takdir, agenda revitalisasi OKI dimulai dengan mengisi kekosongan kepemimpinan, karena tidak ada satu negara Muslim dominan yang mampu memimpin secara moral dan diplomatik. Menurut dia, harus dilakukan perubahan orientasi kebijakan dari sikap reaktif dan terhambat masalah domestik anggota menjadi proaktif dengan agenda-setting bersama, berpusat pada pembebasan Palestina.

Kemudian menghilangkan ketergantungan eksternal: dari tingginya deviasi diplomasi akibat dominasi hegemoni Barat menuju kemandirian strategis melalui New Development Bank (revitalisasi IDB) dan kerjasama Selatan-Selatan.

Gagasan Takdir diperkuat oleh Heru Susetyo dari segi hukum internasional tentang peran sentral Masjid Al-Aqsa dan Kota Suci Yerusalem yang diakui tiga pemeluk agama besar di dunia (Yahudi, Kristen, dan Islam). Tindakan brutal rezim zionis tidak hanya merusak tatanan global, namun juga hubungan antara pemeluk agama-agama besar dunia.

Pengamat Geopolitik M. Faisal Karim mengkritik intervensi Amerika Serikat (AS) yang terlalu dalam di Kawasan Timur Tengah, sehingga menimbulkan kekacauan global dengan mendukung penuh rezim zionis tanpa reservasi.

Hidayat Nur Wahid menegaskan ulang, posisi Indonesia yang sangat strategis dalam mendorong revitalisasi OKI. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus salah satu pendiri OKI yang diterima sangat baik di negara-negara Barat sebagai negara demokratis dan moderat.

“Indonesia dipercaya banyak pihak memiliki legitimasi kuat untuk mengambil peran kepemimpinan dan revitalisasi OKI. Apalagi kini Indonesia sudah menandatangani Piagam Pendirian OKI pada tahun 2024,” ujar HNW.

Langkah penting yang perlu dilakukan dalam rangka revitalisasi OKI adalah menghidupkan kembali Deklarasi Jakarta sebagai hasil Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI yang pernah digelar di Jakarta, Indonesia, pada 2016.

Deklarasi tersebut berisi komitmen konkret negara-negara anggota dalam menyelamatkan Masjid Al-Aqsa dan mendukung Palestina merdeka, baik melalui jalur politik, ekonomi, diplomasi, maupun hukum internasional.

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengecam keras pemberlakuan kebijakan hukuman mati yang telah disetujui oleh mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Israel atau Knesset terhadap rakyat Palestina. Ia menyerukan agar komunitas dunia internasional tidak diam terhadap perilaku Israel yang melanggar HAM.

HNW mengatakan, eksekusi hukuman mati terhadap tahanan Palestina merupakan kejahatan yang melanggar prinsip hukum internasional dan HAM terhadap tahanan Palestina.

“Ini jelas bentuk pelanggaran HAM yang terus berkelanjutan, dan sudah sepantasnya apabila komunitas internasional peduli HAM dan demokrasi untuk segera bergerak mengoreksi dan menghentikannya,” ujar HNW dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/4/2026).

Anggota Komisi VIII DPR RI ini pun mengapresiasi sikap Kantor HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah mengeluarkan pernyataan kecaman keras atas produk legislasi yang berpotensi diskriminatif terhadap rakyat Palestina ini.

Kendati demikian, HNW menyarankan Kantor HAM PBB bisa segera berkoordinasi dengan seluruh pihak pegiat HAM internasional dan juga Israel untuk menolak dan berupaya membatalkan produk legislatif tersebut.

“Kantor HAM PBB seharusnya bisa mengoordinasikan penolakan ini dengan sejumlah pihak, termasuk aktivis HAM di Israel, agar bisa membawa UU ini ke Mahkamah Agung Israel untuk membatalkan produk diskriminatif yang melanggar HAM dari Netanyahu dan kroninya ini,” ucap HNW.

Selain Kantor HAM PBB, sejumlah pihak juga mengecam tindakan Israel ini, di antaranya Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese. Sebagian yang lain bahkan menyamakan UU Israel ini setara dengan tindakan Nazi yang “menjatuhkan” hukuman mati berdasarkan etnis tertentu.

HNW mengatakan, perilaku Israel terhadap tahanan Palestina selama ini juga telah menunjukkan pelanggaran HAM yang nyata, dengan segala penyiksaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Menurutnya, hal ini justru berbeda dengan sikap Organisasi Perlawanan Palestina yang menjaga dan melindungi tahanan Israel yang berada di bawah pengawasannya, bahkan dari serangan Israel sekalipun.

“Para tahanan Israel itu diperlakukan dengan baik, HAM-nya dipenuhi, dan bahkan terus dilindungi dari serangan Israel yang membabi buta ke Jalur Gaza. Ini menunjukkan siapa bangsa yang lebih beradab dan menghormati HAM, bahkan dalam keadaan perang sekalipun,” ujarnya.

Oleh karena itu, HNW berharap Pemerintah Indonesia melalui Dewan HAM PBB untuk terus memainkan perannya dalam upaya mewujudkan arahan konstitusi, melindungi dan mendukung rakyat Palestina dalam meraih kemerdekaan dan diakhirinya penjajahan Israel atas Palestina.

“Segala upaya perlu dilakukan agar Palestina bisa melaksanakan hak menentukan nasibnya sendiri. Dan, yang paling penting untuk saat ini adalah diakhirinya segala pelanggaran HAM terhadap rakyat Palestina, walaupun dengan kedok produk legislasi yang seakan dianggap legal, tetapi faktanya diskriminatif, melanggar HAM, dan makin membuka kedok Israel yang tidak menghendaki perdamaian," pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menyoroti kegiatan Sahur on the Road (SOTR) yang menampilkan sound horeg dan penari seksi di Kabuh, Jombang, Jawa Timur, Minggu (22/2/2026). Ia menilai kegiatan tersebut tak sesuai dengan prinsip nilai-nilai berpuasa.

Ia mengatakan, SOTR itu sedianya mengingatkan orang untuk sahur, bukan melakukan kegiatan yang tak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam dan adat ketimuran.

"Mestinya kalaupun SOTR itu adalah betul-betul dalam rangka untuk mengingatkan, membangunkan orang untuk sahur, bukan malah untuk mengganggu orang yang sahur, bukan malah mengganggu esensi berpuasa yang di antaranya adalah terkait menjaga etika, kesopanan, dan lain sebagainya," ujar HNW kepada wartawan, Selasa (24/2/2026).

Apalagi, kata dia, kegiatan SOTR itu turut dimeriahkan oleh sound horeg. "Itu pasti sangat bising ya, dan itu tidak sesuai dengan prinsip tentang berpuasa," terangnya.

HNW menuturkan, prinsip sahur yakni menghadirkan keheningan dan kenyamanan. Hal itu dilandasi lantaran umat Islam di Indonesia diminta untuk toleran terhadap nonmuslim yang tidak puasa.

"Jangan malah diganggu dengan kegiatan yang ngakunya sahur pakai terminologi puasa, tapi sebenarnya yang terjadi malah jauh daripada nilai-nilai berpuasa itu," ujar HNW.

HWN menambahkan, kegiatan itu pun tak mendapat izin dari pemerintah setempat hingga polisi. Untuk itu, HNW menilai aparat desa dan penegak hukum bisa menghentikan kegiatan itu.

"Karena ini jelas kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, yang mengganggu kenyamanan orang berpuasa, dan itu tidak membantu untuk menghadirkan suasana berpuasa yang lebih kondusif dan apalagi dalam konteks sahur gitu," ujar HNW.

Sekadar informasi, kegiatan SOTR viral di Kabuh, Jombang, Jawa Timur, pada Minggu (22/2/2026). Pasalnya, kegiatan tersebut diriringi sound horeg dan penari seksi.

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai positif keberadaan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi. Ia mengatakan Kampung Haji dapat memberikan kenyamanan psikologis untuk jamaah haji.

Menurut Hidayat, penginapan jamaah haji Indonesia di Makkah biasanya terpencar di beberapa wilayah. Dengan adanya Kampung Haji, maka jamaah haji Indonesia akan berada di lingkungan yang sama.

Dampaknya, banyak jamaah haji Indonesia, khususnya yang belum pernah bepergian ke luar negeri dan tidak memahami bahasa Arab, akan merasakan keamanan dan kenyamanan psikologis.

"Karena mereka tak khawatir tersesat. Biasanya kasus yang sudah-sudah jamaah haji kerap tersesat saat menuju pemondokan yang terpencar-pencar," ujar Hidayat, Jumat (19/12/2025).

Selain itu, di tahun-tahun sebelumnya, banyak jamaah haji Indonesia yang meninggal saat di Makkah. Salah satu sebabnya karena sakit yang bisa jadi ada faktor keterlambatan penanganan di rumah sakit karena jarak yang jauh dari pemondokan.

Namun, dengan adanya Kampung Haji, pemondokan akan terintegrasi dengan rumah sakit di wilayah yang sama. Sehingga, memudahkan penanganan pemulihan kesehatan bagi jamaah yang sakit.

Selain itu, jika memang benar Kampung Haji berlokasi di Jabal Umar yang tidak jauh dari Masjidil Haram, memungkinkan jamaah untuk tidak kelelahan saat beribadah. Ini berbeda jika lokasi pemondokan jaraknya jauh dan terpencar.

Dampak positifnya, kebugaran jamaah bisa lebih terjaga. Apalagi, nanti akan ada Bus Shalawat yang mengantar jemput jamaah dari dan menuju Masjidil Haram dari Kampung Haji.

Dampak positif lainnya, lokasi yang dekat Masjidil Haram itu memungkinkan penurunan biaya haji tanpa mengurangi pelayanannya. Apalagi, untuk menekan biaya itu diperlukan sistem sewa multiyears, bukan yang setiap tahun. Dengan sistem multiyears melalui Kampung Haji ini, otomatis biayanya bisa ditekan.

Terakhir, setelah musim haji yang memakan waktu kurang lebih tiga bulan usai, Kampung Haji bisa dimanfaatkan untuk jamaah umrah asal Indonesia. Apalagi, jamaah umrah Indonesia secara kuantitas sangat banyak, yakni bisa mencapai 1,8 juta orang per tahunnya.

Tentunya, ini berpotensi mendatangkan keuntungan bagi pemerintah Indonesia. Dengan catatan, lanjut Hidayat, pemerintah harus memastikan perawatan Kampung Haji dengan sangat baik.

Karena itu, lanjut Hidayat, MPR juga akan melakukan pengawasan proyek pembangunan dan operasional Kampung Haji. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi MPR selaku pengawas jalannya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Hidayat menegaskan, MPR sangat mendukung proyek pembangunan Kampung Haji yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Apalagi, proposal Kampung Haji telah mendapat sinyal positif dari Kerajaan Arab Saudi. "Semoga operasional Kampung Haji bisa segera direalisasikan," kata Hidayat.

Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi menjadi salah satu inisiatif strategis yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia.

Konsep kawasan terpadu ini dirancang melampaui fungsi penginapan, dengan menghadirkan layanan menyeluruh mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga fasilitas kesehatan dalam satu area.

Perhatian terhadap aspek kesehatan menjadi salah satu landasan utama lahirnya gagasan tersebut, seiring tingginya angka jemaah yang wafat saat pelaksanaan ibadah haji. Kehadiran fasilitas medis dan rumah sakit yang terintegrasi diharapkan memungkinkan penanganan darurat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.

Di sisi lain, proyek Kampung Haji yang didanai oleh Danantara juga diarahkan untuk mendorong efisiensi biaya penyelenggaraan haji. Selama ini, jemaah Indonesia tersebar di berbagai lokasi akomodasi dengan jarak yang cukup jauh dari Masjidil Haram.

Dengan konsolidasi layanan dalam satu kawasan, kebutuhan akomodasi, konsumsi, dan transportasi dapat dioptimalkan, sehingga beban biaya dapat ditekan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh para jemaah.