JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai belum mampu menjadi penopang utama stabilisasi harga ayam di tingkat peternak.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo), Kusnan merespons anjloknya harga ayam di tingkat peternak.

Kusnan, mengatakan bahwa meskipun program MBG memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan gizi masyarakat, kontribusinya terhadap penyerapan ayam masih terbatas.

Serapan ayam melalui program tersebut juga masih relatif kecil dibandingkan total produksi nasional.

“Program MBG merupakan langkah yang sangat baik untuk mendukung gizi masyarakat,” kata Kusnan kepada Kompas.com, Minggu (5/4/2026).

“Namun jika dibandingkan dengan produksi ayam nasional, kontribusi serapannya masih relatif kecil, diperkirakan masih di bawah 5 persen dari total produksi ayam nasional,” lanjut dia.

Adapun di wilayah Jabodetabek, harga ayam ukuran kecil di tingkat kandang saat ini berada di kisaran Rp 23.000–Rp 24.000 per kilogram, sementara ayam ukuran jumbo berada di kisaran Rp 19.000 per kilogram.

Sementara itu, di wilayah Jawa Tengah, harga ayam ukuran besar bahkan lebih rendah, yakni sekitar Rp18.500 per kilogram.

Adapun Harga Pokok Produksi (HPP) ayam ukuran kecil tercatat sebesar Rp 25.000 per kilogram, sedangkan HPP ayam ukuran besar berada di kisaran Rp 22.000 per kilogram.

Menurut Kusnan, dengan porsi serapan yang masih minim tersebut, program MBG belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap kestabilan harga ayam di tingkat peternak.

“Sehingga secara struktural program ini belum cukup besar untuk menjadi penopang utama stabilisasi harga ayam di tingkat peternak,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk memulihkan harga ayam yang saat ini tertekan, diperlukan langkah konkret dari pemerintah, terutama dalam meningkatkan penyerapan produksi ayam dalam negeri.

“Optimalisasi penyerapan ayam oleh program pemerintah, termasuk MBG dan bantuan pangan berbasis protein hewani, menjadi salah satu kebijakan yang dibutuhkan,” tegas Kusnan.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana importasi 580.000 ekor grand parent stock (GPS) ayam dari Amerika Serikat (AS) dinilai perlu dikalkulasi secara cermat. Sebab, tanpa perhitungan berbasis kebutuhan nasional, kebijakan tersebut berisiko memicu over supply day old chick (DOC) yang berakhir menekan harga ayam hidup di tingkat peternak.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menyebut keran impor GPS tidak otomatis menurunkan harga ayam di tingkat konsumen dalam jangka pendek.

Justru, menurutnya, potensi risiko terbesar ada di hulu. Jika tambahan GPS tidak disesuaikan dengan kebutuhan riil, produksi DOC dapat melonjak dan memicu pasokan yang berlebih (over supply).

“Risiko yang perlu diwaspadai justru sebaliknya, apabila impor tidak diperhitungkan dengan matang bisa memicu over supply DOC di kemudian hari yang menekan harga ayam hidup di tingkat peternak, terutama peternak kecil,” ujar Eliza kepada Bisnis, Senin (23/2/2026)

Eliza menilai impor GPS selama ini dilakukan karena Indonesia belum memiliki kapasitas pembibitan mandiri yang efisien. Tanpa GPS, ujar dia, produksi ayam pedaging domestik dapat terganggu. Namun, ketergantungan genetik dalam jangka panjang tetap menjadi persoalan fundamental yang perlu dibenahi.

Untuk itu, menurutnya, impor GPS sebaiknya disertai perhitungan kebutuhan nasional berbasis data, pengendalian pasokan DOC, serta peta jalan pengembangan pembibitan GPS dalam negeri.

“Tanpa semua itu, stabilisasi pasokan justru berpotensi menimbulkan instabilitas harga dan mengganggu kesejahteraan peternak,” tuturnya.

Industri Suntuk

Dihubungi terpisah, Presiden Peternak Layer Nasional (PLN) Musbar menyampaikan kekhawatiran serupa. Dia meminta kejelasan tambahan impor tersebut agar tidak memperparah kondisi industri yang tengah tertekan.

“Selama ini [Indonesia] sudah mengimpor GPS dari Amerika Serikat. Kalau mau ada tambahan 580.000 ekor itu untuk kebutuhan tahun berapa? Untuk kebutuhan ayam potong atau ayam petelur?” kata Musbar kepada Bisnis.

Menurutnya, perlu adanya transparansi peruntukan impor, apakah untuk ayam potong atau ayam petelur, serta kapan realisasinya dilakukan.

“Pihak manapun bisa mengajukan kuota impor grand parent broiler, tetapi para pemain baru harus mempersiapkan business plan secara matang dan terukur,” tuturnya.

Di sisi lain, Musbar juga menegaskan situasi industri perunggasan saat ini tidak sedang dalam kondisi ideal untuk tambahan pasokan besar.

“Broiler-broiler corporate beberapa tahun belakangan giat melakukan kegiatan ekspor karena kondisi pasar dalam negeri sudah jenuh,” ujarnya.

Dia juga mengkhawatirkan apabila impor yang dilakukan berupa paha ayam atau chicken leg quarter (CLQ) yang berpotensi dipasarkan di pasar basah dengan skema dumping karena harganya sangat murah di negara asal.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan Indonesia akan mengimpor produk ayam AS dalam bentuk live poultry untuk kebutuhan GPS sebanyak 580.000 ekor dengan estimasi nilai sekitar US$17–20 juta.

“GPS sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri sebagai sumber genetik utama dan belum ada fasilitas pembibitan GPS di Indonesia,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (23/2/2026).

Di samping itu,Indonesia juga melakukan importasi mechanically deboned meat (MDM) untuk kebutuhan industri makanan domestik. Importasi ini sebagai bahan baku pembuatan sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya dengan estimasi volume impor sekitar 120.000–150.000 ton per tahun.

Namun demikian, Haryo menyatakan pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana importasi 580.000 ekor grand parent stock (GPS) ayam dari Amerika Serikat (AS) dinilai perlu dikalkulasi secara cermat. Sebab, tanpa perhitungan berbasis kebutuhan nasional, kebijakan tersebut berisiko memicu over supply day old chick (DOC) yang berakhir menekan harga ayam hidup di tingkat peternak.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menyebut keran impor GPS tidak otomatis menurunkan harga ayam di tingkat konsumen dalam jangka pendek.

Justru, menurutnya, potensi risiko terbesar ada di hulu. Jika tambahan GPS tidak disesuaikan dengan kebutuhan riil, produksi DOC dapat melonjak dan memicu pasokan yang berlebih (over supply).

“Risiko yang perlu diwaspadai justru sebaliknya, apabila impor tidak diperhitungkan dengan matang bisa memicu over supply DOC di kemudian hari yang menekan harga ayam hidup di tingkat peternak, terutama peternak kecil,” ujar Eliza kepada Bisnis, Senin (23/2/2026)

Eliza menilai impor GPS selama ini dilakukan karena Indonesia belum memiliki kapasitas pembibitan mandiri yang efisien. Tanpa GPS, ujar dia, produksi ayam pedaging domestik dapat terganggu. Namun, ketergantungan genetik dalam jangka panjang tetap menjadi persoalan fundamental yang perlu dibenahi.

Untuk itu, menurutnya, impor GPS sebaiknya disertai perhitungan kebutuhan nasional berbasis data, pengendalian pasokan DOC, serta peta jalan pengembangan pembibitan GPS dalam negeri.

“Tanpa semua itu, stabilisasi pasokan justru berpotensi menimbulkan instabilitas harga dan mengganggu kesejahteraan peternak,” tuturnya.

Industri Suntuk

Dihubungi terpisah, Presiden Peternak Layer Nasional (PLN) Musbar menyampaikan kekhawatiran serupa. Dia meminta kejelasan tambahan impor tersebut agar tidak memperparah kondisi industri yang tengah tertekan.

“Selama ini [Indonesia] sudah mengimpor GPS dari Amerika Serikat. Kalau mau ada tambahan 580.000 ekor itu untuk kebutuhan tahun berapa? Untuk kebutuhan ayam potong atau ayam petelur?” kata Musbar kepada Bisnis.

Menurutnya, perlu adanya transparansi peruntukan impor, apakah untuk ayam potong atau ayam petelur, serta kapan realisasinya dilakukan.

“Pihak manapun bisa mengajukan kuota impor grand parent broiler, tetapi para pemain baru harus mempersiapkan business plan secara matang dan terukur,” tuturnya.

Di sisi lain, Musbar juga menegaskan situasi industri perunggasan saat ini tidak sedang dalam kondisi ideal untuk tambahan pasokan besar.

“Broiler-broiler corporate beberapa tahun belakangan giat melakukan kegiatan ekspor karena kondisi pasar dalam negeri sudah jenuh,” ujarnya.

Dia juga mengkhawatirkan apabila impor yang dilakukan berupa paha ayam atau chicken leg quarter (CLQ) yang berpotensi dipasarkan di pasar basah dengan skema dumping karena harganya sangat murah di negara asal.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan Indonesia akan mengimpor produk ayam AS dalam bentuk live poultry untuk kebutuhan GPS sebanyak 580.000 ekor dengan estimasi nilai sekitar US$17–20 juta.

“GPS sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri sebagai sumber genetik utama dan belum ada fasilitas pembibitan GPS di Indonesia,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (23/2/2026).

Di samping itu,Indonesia juga melakukan importasi mechanically deboned meat (MDM) untuk kebutuhan industri makanan domestik. Importasi ini sebagai bahan baku pembuatan sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya dengan estimasi volume impor sekitar 120.000–150.000 ton per tahun.

Namun demikian, Haryo menyatakan pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional.