Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menegaskan bahwa PT Indobuildco telah menikmati hak istimewa selama setengah abad dalam mengelola kawasan eks Hotel Sultan, yang berlokasi di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK)

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto jelang upaya eksekusi riil terhadap aset strategis milik negara tersebut pada hari ini, Kamis (18/6/2026).

Dia menyatakan bahwa pengosongan lahan ini merupakan muara dari sengketa hukum yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Di mana, langkah penertiban ini juga sejalan dengan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan kembali aset-aset negara yang dikuasai pihak swasta.

"Hari ini kita semuanya akan menyaksikan pelaksanaan eksekusi perkara yang sudah beberapa tahun yang lalu masuk ke ranah hukum, pengadilan jadi tanah Eks Hotel Sultan," ujar Bambang di Kompleks GBK Senayan, Kamis (18/6/2026).

Bambang menjelaskan, aset seluas 13,6 hektare (Ha) tersebut pada awalnya merupakan aset negara yang dibebaskan oleh pemerintah sekitar tahun 1959 silam untuk keperluan ajang Asian Games IV.

Namun, dalam perjalanannya, pengelola eks Hotel Sultan yakni PT Indobuildco tak diperpanjang Hak Penggunaan Bangunannya (HGB). Akan tetapi, badan usaha tersebut tak kunjung menyerahkan aset yang ada hingga berlanjut ke ranah hukum.

"Selama 50 tahun aset ini digunakan oleh PT Indobuildco dengan banyak kejanggalan dalam prosesnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Indobuildco itu sudah punya privilege selama 50 tahun untuk menguasai aset ini," tegasnya.

Lebih lanjut, Bambang menekankan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian serius terhadap pemulihan aset negara guna memastikan tata kelola yang akuntabel dan transparan.

Pemerintah berkomitmen untuk menarik kembali seluruh kekayaan negara yang masih berada di bawah kontrol pihak lain demi kepentingan publik yang lebih luas.

"Presiden juga menyampaikan bahwa nanti ketika dikembalikan kepada negara, aset ini harus dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," pungkas Bambang.