Bisnis.com, PADANG PARIAMAN - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan berdasarkan komunikasi bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Barat maka akan dilakukan pembangunan hunian sementara (huntara) untuk korban terdampak bencana alam di Ranah Minang.

Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pembangunan huntara merupakan langkah cepat pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak bencana dapat kembali menjalani kehidupan yang layak, aman, dan bermartabat.

“Adanya hunian sementara ini bukan sekadar bangunan fisik, tapi merupakan komitmen pemerintah pusat bersama pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan dampak bencana alam, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan keberlanjutan,” katanya dalam kunjungan ke Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (13/12/2025).

Dia menyampaikan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi. Setiap tahapan itu, dipastikannya melibatkan seluruh unsur pemerintah mulai dari pusat hingga daerah beserta masyarakat.

“Kami ingin proses pemulihan ini berjalan cepat, tepat, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tegas Pratikno.

Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pemerintah daerah akan terus berupaya mengawal proses pembangunan huntara ke depan, agar dapat berjalan sesuai harapan karena setiap kebijakan harus cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Direncanakan, pembangunan huntara ini di Nagari/Desa Pasia Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Pariaman akan dibangun 200 unit huntara di atas lahan seluas 1,74 hektar milik PLN, dengan pembiayaan menggunakan anggaran BNPB.

Mahyeldi pembangunan huntara ini tidak hanya di Padang Pariaman, tetapi bagi daerah yang terdampak bencana akan mendapatkan alokasi pembangunan huntara tersebut.

Oleh karena itu, dia meminta bupati dan wali kota di daerah terdampak bencana agar segera menyiapkan lahan untuk pembangunan huntara bagi masyarakat korban bencana.

Gubernur menegaskan, pembangunan huntara merupakan kebutuhan mendesak agar warga terdampak dapat segera tinggal di tempat yang lebih layak dan aman, sambil menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Pembangunan huntara ini harus kami percepat. Masyarakat terdampak perlu tempat tinggal yang aman dan manusiawi. Karena itu, saya minta bupati dan wali kota segera menyiapkan lahannya, tentu dengan memastikan lokasinya tidak berada di kawasan rawan bencana,” tegasnya.

Dia menjelaskan pembiayaan pembangunan huntara sepenuhnya ditanggung BNPB, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab pada fasilitasi data rumah terdampak serta pembebasan dan kesiapan lahan.

Dikatakannya hingga saat ini baru empat daerah yang telah melaporkan kesiapan lahan untuk pembangunan huntara, yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Agam, Limapuluh Kota, dan Padang Pariaman.

“Saya berharap daerah lain segera menyusul, agar penanganan pascabencana bisa berjalan serentak,” ungkapnya.

Selain penyediaan lahan, Mahyeldi juga menekankan pentingnya percepatan pendataan di lapangan. Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai setelah masa tanggap darurat berakhir.

“Masa tanggap darurat sampai 22 Desember. Kalau data sudah rampung, kami ingin setelah itu langsung masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi," ujar dia.

Lebih lanjut, Mahyeldi menjelaskan bahwa terdapat dua skema bantuan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hancur akibat bencana. Pertama, Dana Tunggu Hunian (DTH), skema ini diperuntukkan bagi masyarakat yang melakukan relokasi secara mandiri. Kedua, skema hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) diperuntukkan bagi relokasi yang difasilitasi pemerintah.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat resmi memperpanjang masa status tanggap darurat bencana hidrometeorologi hingga 22 Desember 2025.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah rapat koordinasi menyeluruh bersama seluruh pihak terkait, seiring melihat masih dilakukannya pencarian korban yang masih hilang yang jumlahnya mencapai 95 jiwa.

"Perpanjangan masa tanggap darurat ini diperlukan karena belum rampungnya proses pencarian korban dan pendataan di lapangan," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (9/12/2025).

Dia menyampaikan selain masih adanya korban hilang yang belum ditemukan, serta pendataan kerusakan dan kerugian masih terus berjalan. Oleh karena itu, masa tanggap darurat diperpanjang agar penanganan bisa lebih maksimal dan menyeluruh.

Mahyeldi menyampaikan berdasarkan rekapitulasi data sementara yang terbaru pada Dashboard Satu Data Bencana Sumbar, per Senin (8/12) pukul 18.00 WIB, bencana hidrometeorologi telah berdampak pada 16 kabupaten/kota. Tercatat 24.049 orang mengungsi, 113 orang luka-luka, 95 orang hilang, dan 234 orang meninggal dunia.

Gubernur menyebutkanya dari total 16 daerah terdampak, terdapat tiga daerah tanpa korban jiwa dan luka, yaitu Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Limapuluh Kota.

Dia juga menyoroti kondisi kritis di Kabupaten Agam yang mencatat jumlah korban tertinggi, saat ini sebahagian masyarakat yang sudah pulang ke rumah juga kembali mengungsi, akibat kembali turunnya hujan dengan intensitas sedang di daerah tersebut.

“Korban terbanyak terdapat di Kabupaten Agam, dengan 151 orang meninggal dan 55 orang hilang. Sejumlah warga di sana juga kembali mengungsi karena hujan intensitas sedang yang kembali turun,” jelasnya.

Manyeldi menegaskan bahwa seluruh jajaran Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, Basarnas, BPBD, dan relawan terus bekerja tanpa henti untuk memastikan keselamatan masyarakat dan percepatan pemulihan.

“Kami mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat. Semoga proses pencarian serta pemulihan dapat segera tuntas,” ucapnya.

Rincian Dampak per Kabupaten dan Kota di Sumbar

1. Kota Pariaman 7.662 terdampak, nihil luka, hilang, meninggal.

2. Kota Payakumbuh terdampak banjir, nihil korban.

3. Kota Bukittinggi 68 terdampak, luka nihil hilang 3, meninggal nihil.

4. Kota Padang Panjang 359 terdampak, luka 4, hilang 32, meninggal 17.

5. Kota Solok 9.375 terdampak, nihil korban.

6. Kota Padang 27.153 terdampak, mengungsi 1.764; luka 2, meninggal 11.

7. Kabupaten Pasaman Barat 59.959 terdampak mengungsi 4.789, luka 1, hilang 3, meninggal 4.

8. Kabupaten Solok Selatan 312 terdampak, nihil korban.

9. Kabupaten Kepulauan Mentawai 7.170 terdampak, nihil korban.

10. Kabupaten Pasaman terdampak banjir, nihil korban.

11. Kabupaten Limapuluh Kota 1.388 terdampak, mengungsi 554, nihil korban.

12. Kabupaten Agam hampir seluruh wilayah terdampak 5.277 mengungsi, meninggal 151, hilang 55.

13. Kabupaten Padang Pariaman, 33.597 terdampak, mengungsi 1.634, luka 6, hilang 1, meninggal 21.

14. Kabupaten Tanah Datar 6.129 terdampak, mengungsi 6.137, luka 4, nihil hilang dan meninggal.

15. Kabupaten Solok 34.946 terdampak, mengungsi 1.194, luka 96, nihil hilang & meninggal.

16. Kabupaten Pesisir Selatan 67.875 terdampak, mengungsi 2.700, hilang 1, nihil luka dan meninggal.

SUMBAR - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menyatakan status tanggap darurat bencana alam di wilayah Sumbar berpotensi besar diperpanjang. Sebab sebagian besar kabupaten dan kota masih melaksanakan kegiatan penanganan darurat, mulai dari pencarian korban, perbaikan akses yang terputus, hingga penyediaan posko pengungsian.

“Pekerjaan tanggap darurat kita masih ada dan belum selesai. Sudah pasti akan diperpanjang karena penyelesaiannya memang belum tuntas,” ujar Gubernur Mahyeldi saat berada di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Sumbar, Kantor Gubernur Sumbar,Senin (8/12/2025).

Mahyeldi menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar kini meminta seluruh kepala daerah menyampaikan laporan serta masukan terkait kondisi terkini di wilayah masing-masing. Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan resmi perpanjangan status dikeluarkan pada Senin, 8 Desember 2025.

“Sekarang Sekda sedang mempersiapkan dokumen dan akan membahasnya bersama. Kita juga meminta input dari kabupaten dan kota,” kata Mahyeldi, Senin (8/12/2025).

Mahyeldi menyebut, sejumlah daerah seperti Kota Solok, Kota Payakumbuh, dan Bukittinggi mulai stabil dan tidak lagi memerlukan status darurat. Namun, wilayah lain seperti Kabupaten Agam, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, dan beberapa daerah lain masih membutuhkan penanganan intensif.

Pada beberapa titik, akses jalan dan jembatan masih terputus sehingga distribusi bantuan belum dapat berjalan optimal. Pemprov Sumbar juga tengah menambah ketersediaan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, perlengkapan tidur, dan bantuan khusus bagi ibu hamil serta balita.

“Kebutuhan makanan tetap kita distribusikan. Untuk air minum, kami sudah kirimkan tendon penampungan dan sedang mengupayakan pengisian serta penyambungan kembali jaringan distribusi. Akses yang masih terputus juga bertahap kita buka,” ujarnya.

Mahyeldi mengungkapkan jumlah pengungsi masih mencapai 20 ribu orang. Sebagian besar masyarakat yang rumahnya rusak berat diarahkan untuk tinggal sementara di tenda atau hunian sementara (huntara) hingga penilaian kelayakan lokasi tempat tinggal selesai dilakukan.

“Jika rumah mereka tidak lagi bisa dihuni dan mereka memiliki tanah, pemerintah akan membantu pembangunan. Jika tidak memiliki tanah, akan dicarikan lokasi alternatif,” jelasnya.

Pemprov Sumbar juga menerima dukungan dari berbagai daerah lain seperti Riau, Jambi, serta pemerintah kabupaten/kota tetangga. Bantuan datang melalui berbagai instansi, termasuk TNI, Polri, Basarnas, dan relawan. Menurut Mahyeldi, kolaborasi ini penting agar distribusi bantuan berjalan baik dan tidak menghambat pekerjaan alat berat di lapangan.

“Bantuan sebaiknya terkoordinasi melalui posko kabupaten atau kecamatan agar tidak mengganggu proses evakuasi dan pembersihan material. Banyak masyarakat ingin mengantar bantuan langsung, namun ini bisa menghambat alat berat yang sedang bekerja,” tegasnya.

Mahyeldi menekankan bahwa bencana ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak. Pemprov Sumbar kini sedang memetakan daerah-daerah rawan, termasuk wilayah perbukitan yang masih menunjukkan retakan panjang dan potensi longsor.

“Data yang akurat sangat menentukan langkah pada masa darurat maupun rekonstruksi. Karena itu, validasi data di posko harus diperkuat. Jika ada keterbatasan, daerah lain harus siap membantu,” katanya.

Mahyeldi mengimbau para bupati dan wali kota untuk memaksimalkan koordinasi dengan Forkopimda dan memastikan seluruh posko berjalan efektif. Ia juga meminta masyarakat yang ingin memberikan bantuan agar menyalurkannya melalui posko resmi. “Dengan koordinasi yang baik, distribusi bantuan akan lebih merata dan proses penanganan bencana tidak terganggu,” ucapnya.