Bisnis.com, JAKARTA – Salah satu calon Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iding Pardi memaparkan bahwa dirinya membawa visi penguatan tata kelola di Bursa Efek. Adapun, Iding saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Bentuk konkret dari penguatan governance tersebut adalah bahwa Bursa Efek ingin fokus pada kualitas perusahaan-perusahaan IPO. Dengan begitu, dia berharap investor pasar modal aktif bertransaksi dan tak hanya menjadi 'angka' semata dalam data pertumbuhan jumlah single investor identification (SID).

"Kita ingin memperkuat governance. Governance dari bursa tentunya, governance dari market. Karena itu jadi fondasi utama dari pasar kita untuk bertumbuh lebih sehat lagi," kata Iding saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Adapun, masa jabatan jajaran Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan berakhir pada 29 Juni 2029. Saat ini, proses pemilihan direksi yang baru sedang berlangsung, di mana fit and proper test telah dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Selasa, 12 Mei 2026.

Iding menegaskan dia akan lebih menekankan kualitas pasar dan kualitas IPO apabila lolos terpilih untuk memimpin BEI.

"Ukuran-ukurannya penting juga untuk tumbuh pasar. Kita tahu investor kita sudah tumbuh signifikan, tapi juga harus dibarengi dengan kualitas investornya, kualitas IPO-nya, sehingga investor bisa berkelanjutan, tidak transaksi terus kapok," tegasnya.

Selain fokus pada perbaikan governance, Iding juga menilai penting bagi Bursa Efek untuk menjaga komunikasi dan hubungan dengan penyedia indeks global seperti MSCI atau FTSE. Menurutnya, lembaga-lembaga tersebut menjadi cerminan bagaimana investor global memandang bursa Tanah Air.

Berdasarkan data BEI, indeks harga saham gabungan (IHSG) sejak awal tahun telah jatuh lebih dari 20% dengan net sell asing puluhan triliun rupiah. Pasar modal domestik sedang dihantam beragam kombinasi sentimen negatif, mulai dari pengumuman MSCI, pelemahan nilai tukar, lonjakan harga minyak dunia, sampai ketidakpastian global. Iding bilang, hal tersebut juga turut ditanyakan OJK di dalam fit and proper test.

"Pasti kasus-kasus yang sekarang itu menjadi perhatian OJK juga, ditanyakan juga. Jadi menurut saya kita fokus ke governance, bagaimana kita ini mengelola pasar lebih prudent, lebih governance. Karena kalau naik turunnya market kan itu banyak faktor. Tapi kita fokus sebagai institusi bursa, ya memperkuat tata kelola itu," pungkasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa tujuan percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menjamin transparansi pasar modal.

Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi menjelaskan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Kami berkomitmen untuk melanjutkan demutualisasi Bursa Efek dalam rangka peningkatan governance dan juga mengurang konflik kepentingan,” kata Friderica atau yang akrab disapa Kiki, di Jakarta, Minggu (1/2/2026).

Dia melanjutkan dalam Undang-Undang P2SK disebut bahwa kepemilikan Bursa dibuka agar pihak lain, selain perantara pedagang efek bisa menjadi pemegang saham Bursa Efek dalam rangka penguatan governance dan juga mitigasi. Mitigasi tersebut menurutnya seperti benturan kepentingan.

Lalu untuk peningkatan independensi, transparansi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan di Bursa Efek.

“OJK akan terus melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan maupun dengan Bursa Efek Indonesia itu sendiri, tentunya dalam rangka persiapan implementasi demutualisasi Bursa Efek Indonesia,” ujar Kiki.

Arahan Prabowo

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan arahan kepada pemerintah sekaligus Danantara terkait dengan kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terkoreksi dalam akibat pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas negara, salah satunya terkait dengan pasar modal. Menurutnya, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah strategis sebagaimana arahan yang sudah diberikan Presiden.

Salah satunya, percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagaimana pernyataan pers Ketua OJK Mahendra Siregar kemarin, Airlangga menegaskan bahwa proses demutualisasi bisa langsung berproses tahun ini.

Dia menyebut upaya demutualisasi ini akan meliputi usaha mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek Indonesia (BEI), antara pengurus bursa dan anggota bursa serta guna mencegah praktik pasar yang tidak sehat.

"Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi dari Danantara dan agensi lainnya dan tahapannya sebetulnya sudah masuk ke dalam Undang-Undang P2SK dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahun berikutnya," ujar Airlangga.