WASHINGTON - Amerika Serikat sedang mempertimbangkan memindahkan beberapa pangkalan di Teluk ke Israel setelah diserang oleh Iran awal tahun ini. Kabar ini muncul di tengah proses negosiasi antara AS dan Iran untuk mengakhiri perang.

Laporan di Wall Street Journal mengatakan AS sedang mempertimbangkan melengkapi kembali pangkalan di Bahrain dan mengurangi kehadirannya di Kuwait dan Arab Saudi.

Dua pejabat yang dikutip dalam laporan tersebut menyatakan AS dapat memindahkan beberapa pangkalan ke Israel.

Setelah dimulainya serangan AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari, Republik Islam melancarkan serangan balasan di negara-negara Teluk.

Pangkalan Angkatan Laut AS di Bahrain berulang kali menjadi sasaran antara akhir Februari dan Juni, dengan WSJ melaporkan kerusakan yang luas termasuk pada markas komando dan setidaknya selusin bangunan lainnya.

Namun, Pentagon belum mengakui sejauh mana kerusakan tersebut.

Sementara itu, di AS, sentimen publik terhadap perang Iran tampaknya telah bergeser tajam setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Islamabad dengan Iran.

Pakta ini mengakhiri permusuhan selama 60 hari, sementara AS dan Iran bernegosiasi mengenai syarat-syarat untuk mengakhiri perang secara permanen.

Menurut jajak pendapat nasional dari Universitas Quinnipac, 60% pemilih Amerika berpikir tindakan militer AS terhadap Iran "tidak sepadan".

Pada 28 Februari, Presiden AS Donald Trump, bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, memulai perang AS-Israel terhadap Iran untuk "menghilangkan ancaman langsung dari rezim Iran".

Penghancuran total program nuklir dan infrastruktur militer Iran adalah salah satu tujuan utama yang dinyatakan.

Jajak pendapat menunjukkan kesepakatan selanjutnya telah melemahkan persepsi tentang kemampuan AS untuk mencapai tujuan utamanya, dengan 61% percaya Iran kemungkinan besar akan mengembangkan senjata nuklir.

Partai Demokrat dan Republik tidak terlalu terpecah dalam hal ini, dengan mayoritas dari kedua kubu politik tersebut percaya Iran "sangat mungkin" atau "agak mungkin" masih akan mengembangkan senjata nuklir.

JAKARTA - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran untuk Indonesia, HE Mohammad Boroujerdi menyatakan, negaranya menginginginkan gencatan senjata terjadi di Lebanon. Namun, pihaknya tak ingin ada gencatan senjata di Gaza, lantaran tak menguntungkan rakyat Palestina.

Menurutnya, situasi di Lebanon dan di Palestina berbeda. Ia berkata, Lebanon belum diduduki oleh tentara Israel, sementara kondisi di tanah Gaza telah dikuasai oleh zionis.

"Ketika suatu wilayah diduduki, Anda tidak menginginkan gencatan senjata. Anda ingin pendudukan itu berakhir. Anda ingin tanah tersebut kembali ke masyarakat yang sebenarnya. Rakyat tidak menginginkan gencatan senjata," ujar Boroujerdi dalam diskusi Serikat Jurnalis Islam Indonesia (Sajid) bertajuk di AQL Islamic Center, Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2026).

Boroujerdi pun mencontohkan jika Jakarta dikuasai selama berminggu-minggu dan ada yang menyerukan gencatan senjata. Ia meyakini, mayoritas rakyat tak akan setuju sebelum dibebaskan lebih dulu Jakarta.

"Jadi, Palestina telah diduduki. Tetapi Lebanon, tidak. Lebanon sedang dibombardir di mana-mana. Jadi, kita menginginkan gencatan senjata di Lebanon, tetapi tidak di Gaza karena gencatan senjata di Gaza, itu tidak menguntungkan rakyat Palestina. Mereka ingin tanah mereka bebas," ujar Boroujerdi.

"Jadi, mereka tidak menginginkan gencatan senjata. Itulah, itulah perbedaannya. Kita harus memahami perbedaan antara wilayah-wilayah tersebut. Bahkan jika mereka menduduki Lebanon, kami tidak menginginkan gencatan senjata lagi, kami ingin tanah tersebut dibebaskan," tambahnya.

Ia menegaskan, pihaknya mendukung kelompok perlawanan untuk membebaskan tanah Gaza.

"Kami menyerukan di sini, "Bebaskan, Bebaskan Palestina." Bebaskan, Bebaskan Palestina adalah kebalikan dari gencatan senjata. Apakah itu benar? Ya," tegas Boroujerdi.

WASHINGTON - Presiden Donald Trump mengomentari pemungutan suara Senat yang bertujuan membatasi tindakan militer AS lebih lanjut terhadap Iran kecuali diizinkan Kongres. Langkah Senat itu dilakukan seiring proses negosiasi antara AS dan Iran.

“Jadi, saya telah membuat Iran ‘terpojok,’ siap untuk jatuh, bersedia memberi kita hampir apa pun... dan Senat AS memutuskan mengadakan pemungutan suara Undang-Undang Kekuatan Perang yang tidak tepat waktu dan tidak berarti,” tulis Presiden AS Donald Trump di Truth Social.

Langkah Senat tersebut sebagian besar bersifat simbolis untuk saat ini dan tidak diharapkan untuk segera membatasi tindakan Trump. Masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut agar menjadi mengikat.

Memorandum kesepahaman AS-Iran tidak mendukung klaim Trump bahwa Iran “bersedia memberi kita hampir apa pun.”

Dokumen tersebut meninggalkan isu-isu kunci untuk pembicaraan lebih lanjut dan tidak memuat pembatasan yang dinyatakan pada kemampuan rudal balistik Iran.

Senat Amerika Serikat (AS) mengesahkan resolusi yang menyerukan Presiden Donald Trump menghentikan kampanye militernya terhadap Iran atau meminta persetujuan Kongres sebelum tindakan lebih lanjut diambil. Voting itu digelar seiring proses negosiasi antara AS dan Iran.

Pada hari Selasa (23/6/2026), Senat memberikan suara 50 banding 48 untuk mengesahkan resolusi tersebut, yang telah disetujui di Dewan Perwakilan Rakyat awal bulan ini.

Partai Republik memegang mayoritas di Senat, tetapi empat anggota konservatif membelot dari partai mereka untuk menyetujui resolusi tersebut, bersama dengan hampir semua anggota Partai Demokrat di Senat, kecuali satu orang.

Pemungutan suara pada hari Selasa menandai pertama kalinya resolusi kewenangan perang berhasil disahkan oleh kedua kamar Kongres. Namun upaya ini sebagian besar bersifat simbolis dan tidak diharapkan menjadi undang-undang.

Anggota Partai Republik yang membelot pada hari Selasa termasuk Bill Cassidy dari Louisiana, Lisa Murkowski dari Alaska, Susan Collins dari Maine, dan Rand Paul dari Kentucky.

Dua anggota Partai Republik lainnya tidak memberikan suara: Mitch McConnell dari Kentucky dan Dave McCormick dari Pennsylvania.

Satu-satunya anggota Demokrat yang berpihak pada Partai Republik dalam masalah ini adalah John Fetterman dari Pennsylvania.

Berbicara di ruang sidang, pemimpin Partai Demokrat Chuck Schumer mencatat pemungutan suara pada hari Selasa menandai kali ke-10 Senat membahas resolusi kekuasaan perang untuk mengendalikan kampanye militer Trump terhadap Iran.

“Selama bertahun-tahun, Trump berjanji memberikan tekanan maksimal pada Iran, tetapi ia malah memberikan kebingungan maksimal, kekacauan maksimal, dan biaya maksimal bagi rakyat Amerika dengan perang yang membawa bencana ini,” ungkap Schumer.

“Berkali-kali, sebagian besar anggota Senat dari Partai Republik berpihak pada Trump dan perangnya, alih-alih rakyat Amerika. Rakyat Amerika telah membayar harga atas kesalahan bersejarah Trump di Iran. Ini akan tercatat dalam buku sejarah sebagai salah satu upaya kebijakan luar negeri terburuk yang pernah dilakukan Amerika.”

TEHERAN - Organisasi Maritim Internasional (IMO) Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mulai mengevakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang terdampar di Selat Hormuz. Langkah ini menyusul nota kesepahaman yang ditandatangani Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri perang AS-Israel di Iran.

Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez mengatakan pada hari Selasa bahwa, “Operasi tersebut akan dilakukan dalam kerja sama erat dengan Iran, Oman, semua negara pesisir lainnya di kawasan itu, Amerika Serikat, dan industri maritim.”

“Kami telah mengamankan jaminan keselamatan yang diperlukan dan telah memverifikasi secara menyeluruh kondisi untuk navigasi yang aman untuk mendukung operasi ini,” katanya.

Setelah dimulainya perang AS-Israel di Iran pada 28 Februari, Teheran secara efektif menutup selat tersebut, menyebabkan kapal-kapal terjebak di jalur air tersebut.

Namun, lalu lintas pelayaran telah meningkat sejak penandatanganan perjanjian pekan lalu, dengan badan intelijen pelayaran Kpler melaporkan setidaknya 36 kapal komersial melewati selat tersebut pada hari Senin, rekor lalu lintas tertinggi sejak perang dimulai.

Menurut Kementerian Pertahanan Oman, proses evakuasi berdasarkan rencana IMO, yang telah dibahas selama berbulan-bulan, akan dilakukan secara bertahap.

“Mengingat tingginya risiko tabrakan dalam lingkungan saat ini, evakuasi lalu lintas kapal secara bertahap dan terkontrol diperlukan,” ujar dia.

Denmark mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka akan bergabung dengan misi maritim internasional yang dibentuk Prancis dan Inggris untuk membantu membuka kembali jalur air penting tersebut.

Melaporkan dari Selat Hormuz, Tohid Asadi dari Al Jazeera menjelaskan pembicaraan antara AS dan Iran tentang kesepakatan perdamaian telah “sedikit membaik”.

“Hari ini, kami mendapat pernyataan bersama dari pihak Oman dan Iran yang mengatakan mereka sedang membicarakan mekanisme untuk membuka kembali perdagangan melalui Selat Hormuz. Ini adalah indikasi positif,” ujar dia.

“Namun, masih perlu dilihat berapa lama waktu yang dibutuhkan agar selat tersebut dibuka kembali, dan sampai saat itu, kita melihat ratusan kapal terdampar di kedua sisi Hormuz.”

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio tiba di Uni Emirat Arab pada hari Selasa. Dia menegaskan kembali bahwa Iran tidak akan diizinkan memungut biaya di selat tersebut berdasarkan kesepakatan akhir apa pun dengan AS.

“Ini adalah jalur air internasional. Tidak ada negara yang diizinkan memungut biaya atau pungutan di jalur air internasional,” katanya, menambahkan ia percaya “semua negara di kawasan ini akan setuju”.

Negosiator utama Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, sebelumnya bersikeras Selat Hormuz “tidak akan pernah kembali” ke status quo sebelum perang, meskipun kedua pihak sepakat membangun jalur komunikasi agar tetap terbuka.

JAKARTA - Misteri di balik rincian draf perjanjian damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran diungkap oleh sumber terkait, yang membeberkan adanya kesepakatan rahasia mengenai pembentukan dana investasi swasta berskala raksasa. Laporan investigasi mengulik nilai investasi swasta sangat fantastis yakni menyentuh USD300 miliar atau setara dengan Rp5.323 triliun (dengan kurs Rp17.744 per USD).

Lebih mengejutkannya lagi, seorang sumber internal seperti dilansir Reuters yang mengetahui jalannya negosiasi membocorkan bahwa lebih dari setengah dari total dana tersebut ternyata sudah berkomitmen dan siap dikucurkan.

Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, Harga Minyak Global Kembali Melonjak



Dana yang akan dinamakan Reconstruction and Development Fund (Dana Rekonstruksi dan Pembangunan) ini sengaja dirancang sebagai 'umpan ekonomi' agar kedua belah pihak berkomitmen penuh menyudahi perang AS-Iran yang pecah sejak 28 Februari 2026 lalu.

AS Ogah Ikut Menyumbang

Pengungkapan ini langsung memicu ketegangan politik baru di Washington. Presiden AS, Donald Trump saat menghadiri KTT G7 di Prancis, langsung bereaksi keras dan menolak mentah-mentah jika dana ini disebut sebagai investasi pemerintahan AS.

"Kami tidak berinvestasi, kami tidak akan mengeluarkan uang 10 sen pun!" tegas Trump di sela-sela KTT G7.

Trump juga menekankan dirinya tidak meminta negara-negara Arab di Teluk untuk ikut mendanai dalam waktu dekat sampai Iran benar-benar membuktikan perubahan perilakunya. "Ini soal perilaku," cetusnya ketus.

Pernyataan Trump ini sempat membingungkan publik karena berbeda dengan klaim Wakil Presiden JD Vance sebelumnya. Dalam wawancara bersama CBS, Vance sempat menyatakan bahwa Iran akan mendapatkan akses ke dana rekonstruksi Rp5.323 triliun yang disokong oleh negara-negara Teluk jika Teheran mematuhi semua syarat, termasuk membongkar total program nuklir mereka.

Fakta di Balik Layar: Iran Gagal Minta Ganti Rugi Perang

Sementara itu sumber senior dari diplomat Iran membongkar bahwa Teheran awalnya menuntut USD400 miliar (sekitar Rp6.500 triliun) sebagai uang ganti rugi kerusakan perang dari Amerika Serikat akibat serangan udara gabungan ke wilayah mereka. Namun, Washington menolak keras tuntutan tersebut.

Sebagai jalan tengah, muncul ide wadah investasi swasta murni ini. Wadah keuangan ini sama sekali tidak menggunakan uang pajak pemerintah AS maupun dana hibah.

Sebaliknya korporasi swasta dari Amerika Serikat, negara Teluk, Amerika Selatan, Afrika, hingga raksasa ekonomi Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Malaysia dilaporkan telah sepakat mengunci komitmen pendanaan mereka.

Dana raksasa ini nantinya akan dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek vital yang hancur akibat bom, seperti kompleks baja Mobarakeh, kilang-kilang minyak utama, bandara, serta jalur logistik.

Iran sendiri merupakan salah satu raksasa ekonomi Timur Tengah yang memiliki cadangan gas alam terbesar kedua di dunia dan cadangan minyak terbesar keempat di bumi. Namun selama 40 tahun terakhir, populasi berpendidikan tinggi sebanyak 92 juta jiwa di Iran nyaris tidak pernah mencicipi investasi asing akibat isolasi sanksi Barat.

Menanti 60 Hari yang Penuh Pertaruhan

Secara psikologis, para pelaku pasar finansial dunia kini menahan napas. Perlu dicatat, dana Rp5.323 triliun ini tidak akan cair atau beroperasi sampai kesepakatan damai final dan mengikat benar-benar ditandatangani.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) merupakan garis start dari garis waktu 60 hari negosiasi yang super ketat. Selama 60 hari tersebut, para administrator dana bersama investor dunia akan memetakan proyek di Iran, sembari mengawasi apakah Iran benar-benar memusnahkan stok uraniumnya dan menerima inspeksi ketat dari badan atom PBB. Jika salah satu pihak berkhianat, kesepakatan raksasa ini otomatis akan gugur menjadi kertas tak berharga.

BEIRUT - Dua sumber Hizbullah mengatakan kelompok tersebut telah menerapkan gencatan senjata dengan Israel. Hal ini terjadi setelah seorang pejabat senior Amerika Serikat mengatakan kedua pihak telah menyetujui gencatan senjata yang akan dimulai pukul 16.00 waktu setempat (13:00 GMT) hari ini.

Meski demikian, setengah jam setelah gencatan senjata seharusnya berlaku antara Israel dan Hizbullah, telah terjadi empat serangan udara signifikan di Lebanon selatan – satu di kota Nabatieh, dua di Kfar Tebnit dan satu lagi di Kfar Sir. Telah terjadi juga penembakan artileri Israel di lokasi terpisah.

Rasanya tidak seperti gencatan senjata. Sebaliknya, ada perasaan déjà vu. Setiap kali gencatan senjata diumumkan, kita melihat peningkatan aktivitas militer di lapangan.

Jurnalis Al Jazeera juga telah mendengar dari juru bicara militer Israel, yang mengatakan pasukan Israel mempertahankan "kebebasan operasional" untuk menanggapi ancaman di Lebanon selatan dan untuk bertindak melawan Hizbullah.

Hal itu membuat banyak orang di sini mempertanyakan apa sebenarnya arti gencatan senjata.

Juru bicara militer Israel, Avichay Adraee, mengatakan pasukan Israel mempertahankan "kebebasan operasional penuh" di Lebanon dan akan terus bertindak melawan apa yang digambarkan Israel sebagai ancaman dari Hizbullah.

Dalam unggahan di X, Adraee menuduh Hizbullah melanggar gencatan senjata "dalam upaya untuk mencegah pasukan kami menyelesaikan penghancuran kemampuan mereka".

Masih belum jelas apakah ini merujuk pada gencatan senjata, yang dilaporkan kantor berita Reuters, yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 4 sore waktu setempat (1 siang GMT), atau perjanjian gencatan senjata sebelumnya.

Adraee mengatakan militer Israel telah menyerang lebih dari 100 target Hizbullah di seluruh Lebanon, termasuk di Lembah Bekaa dan Nabatieh, dan mengklaim "puluhan" orang tewas dalam serangan tersebut.

Juru bicara tersebut mengatakan militer Israel akan "menikmati kebebasan operasional penuh untuk menghilangkan ancaman di setiap area di mana Kepala Staf Umum telah menginstruksikan penyediaan semua kemampuan kepada pasukan militer di lapangan."

WASHINGTON - Jurnalis dan komentator politik Amerika Serikat Tucker Carlson mengatakan Presiden AS Donald Trump memahami ia harus melemahkan posisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memajukan kesepakatan dengan Iran. Menurut Carlson, Trump juga tidak berkonsultasi dengan Israel mengenai masalah tersebut.

Berbicara di podcast-nya, yang dipublikasikan di YouTube pada hari Rabu (17/6/2026), Carlson menilai sikap Israel terhadap potensi kesepakatan antara AS dan Iran.

Carlson mengatakan kesepakatan itu dapat terancam bukan oleh Kongres AS tetapi oleh Israel.

“Trump tahu bahwa ia harus melemahkan Benjamin Netanyahu dan bukan hanya Netanyahu tetapi juga legitimasi moral negara Israel di Amerika Serikat agar tetap berjalan. Dan sungguh menakjubkan, ia telah melakukannya,” ujar Carlson.

Carlson mengatakan seseorang yang mengenal Trump dengan baik mengatakan kepadanya 15 tahun yang lalu bahwa Trump mampu mengecewakan semua orang.

“Sepertinya sekarang giliran Benjamin Netanyahu yang akan kecewa,” katanya.

Carlson juga mengatakan Trump tidak berkonsultasi dengan Israel mengenai perjanjian dengan Iran, tetapi malah "mengirimkan salinan perjanjian itu ke Israel."

Ia berpendapat, melalui pendekatan ini, presiden AS secara efektif mengatakan kepada Israel bahwa "orang dewasa sedang berbicara."

Sebelumnya, Trump mengkritik tajam para pembawa acara podcast dan komentator politik terkemuka, termasuk Carlson, karena mengkritiknya, menyebut Carlson sebagai "orang ber-IQ rendah" dan "orang bodoh."

Presiden AS juga mengatakan Tucker Carlson dan Megyn Kelly "seharusnya menemui psikiater yang baik."

Trump Mengkritik Netanyahu atas Lebanon

Pada hari Rabu, Trump mengkritik pemerintah Netanyahu atas serangan terhadap Lebanon, mengatakan ia tidak setuju dengan pendekatannya.

Presiden menggambarkan Netanyahu sebagai "orang yang sangat baik" yang kadang-kadang "sedikit bersemangat" selama operasi militer.

"Saya katakan Anda bisa sedikit lebih lembut, Bibi," ujar Trump, seraya menambahkan ia menasihati pemimpin Israel itu bahwa ia tidak perlu "merobohkan satu bangunan setiap kali seseorang dari Hizbullah masuk ke dalamnya."

Trump juga menggambarkan AS sebagai "mitra besar" dan menyebut Israel sebagai "mitra yang sangat kecil."

WASHINGTON - Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan AS akan siap melanjutkan aksi militer dan menerapkan kembali blokade jika Iran gagal memenuhi komitmennya berdasarkan kesepakatan AS-Iran. Ancaman ini muncul seiring upaya Israel untuk menyabotase kesepakatan itu.

“Presiden telah menunjukkan bahwa kami akan siap memulai kembali jika dalam jangka waktu pembicaraan ini Iran tidak melakukan apa yang dikatakannya akan dilakukan,” ujar Hegseth di Brussels setelah bertemu dengan para menteri pertahanan NATO.

“Jika Iran tidak patuh, maka kami lebih dari mampu untuk menerapkan kembali blokade yang ketat,” tambahnya.

Kita tidak hanya berbicara tentang Iran, yang digambarkan Israel sebagai ancaman eksistensial, tetapi kita juga berbicara tentang Lebanon karena kesepakatan itu sendiri berbicara tentang penghentian perang di semua lini.

Ini adalah sesuatu yang telah mengkhawatirkan Israel. Namun Israel juga khawatir bahwa mereka tidak hanya harus membatasi serangan militer mereka, tetapi juga harus mundur dari tempat-tempat di Lebanon selatan yang telah mereka masuki lebih dalam sejak perang ini dimulai.

Sekarang, Israel khawatir kesepakatan ini akan memaksa mereka untuk mundur dan terpaksa meninggalkan tempat-tempat yang telah mereka duduki di Lebanon selatan.

Israel tidak hanya akan mencoba melobi untuk tetap berada di Lebanon selatan, dengan alasan keamanan, mengatakan Hizbullah belum dilucuti senjatanya, tetapi Israel juga akan mempertimbangkan untuk mencoba menyabotase nota kesepahaman AS-Iran ini.

Kita telah melihat, bahkan sebelum penandatanganan dan pengumuman nota kesepahaman, bahwa Israel telah menyerang pinggiran selatan Beirut, dengan mengatakan mereka menemukan agen Hizbullah.

Tentu saja, hal itu telah dibantah, dan telah banyak dibicarakan oleh Presiden AS Donald Trump, yang mengecam Israel, dengan mengatakan Israel terus menyabotase kesepakatan tersebut.

Ini adalah isu yang sangat sensitif di Israel, terutama sekarang, karena kita sedang menuju pemilihan umum, dan setiap pejabat ingin menunjukkan sikap menentang.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Selat Hormuz akan dibuka kembali sepenuhnya pada hari Jumat dan tetap terbuka untuk pelayaran tanpa biaya tol secara permanen.

Berbicara kepada wartawan dalam pertemuan dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohamed bin Zayed Al Nahyan di Prancis, Trump mengatakan, “Kita akan membukanya (Selat Hormuz) sepenuhnya pada hari Jumat.”

“Kapal-kapal mulai bergerak dengan baik, minyak mulai mengalir, dan harga turun dengan cepat. Pasar saham naik dengan cepat, banyak hal baik terjadi, dan yang terpenting, Iran tidak akan memiliki senjata nuklir,” kata Trump.

Dia mengatakan jalur air tersebut “akan dibuka tanpa biaya tol, dan akan tetap tanpa biaya tol setelah 60 hari.” Dia menambahkan, “Ketika dibuka secara permanen, akan tetap tanpa biaya tol.”

Presiden AS berjanji akan membagikan dokumen kesepakatan damai yang dicapai dengan Iran kepada media “dalam beberapa hari ke depan.”

“Saya tidak hanya akan merilisnya, saya mungkin akan mengadakan konferensi pers dan membacanya kepada Anda kata demi kata, sehingga pers meliputnya secara akurat, karena ini adalah dokumen yang sangat penting,” katanya.

Trump juga mengatakan ia bermaksud mengirimkan kesepakatan Iran ke Kongres untuk ditinjau, dengan mengatakan, “Saya menyukai idenya… Kirimkan ke Kongres, tolong.”

Ia mengatakan jika kesepakatan itu tidak disetujui, “Biarkan mereka (pihak Iran) memiliki senjata nuklir,” menambahkan Partai Demokrat akan “menjadi gila.”

Presiden AS juga mengatakan pengambilan uranium yang diperkaya Iran setelah serangan AS terhadap negara itu akan menjadi “penggalian yang sangat sulit.” Dia menambahkan hanya AS dan “mungkin China” yang memiliki kemampuan untuk melakukannya.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menepis laporan Washington akan membayar Teheran USD300 juta (Rp5 triliun) sebagai berita palsu. Kabar itu muncul seiring proses penandatanganan nota kesepahaman antara kedua negara.

"Berita bahwa AS membayar Iran 300 juta dolar adalah berita palsu," katanya di Truth Social.

Trump sendiri tidak menyebutkan USD300 juta mana yang ia maksud. Ia mungkin salah bicara, karena Financial Times sebelumnya melaporkan kemungkinan pembentukan dana investasi USD300 miliar, yang dapat diakses Iran jika memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian dengan Amerika Serikat.

Presiden AS Donald Trump pada hari Senin mengkonfirmasi nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran telah ditandatangani.

"Saya sangat senang mengatakan ... semua kesepakatan telah ditandatangani, dan Selat [Hormuz] sudah sebagian dibuka," Trump mengkonfirmasi selama konferensi pers bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, dari Evian, Prancis.

Pada hari Minggu, Presiden AS Donald Trump dan Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengkonfirmasi finalisasi nota kesepahaman, yang akan ditandatangani secara fisik di Swiss pada 19 Juni.

Penandatanganan digital dilakukan pada hari Minggu, kata Wakil Presiden AS JD Vance sebelumnya pada hari Senin.

Trump, Vance, dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menandatangani nota kesepahaman secara digital, media melaporkan pada hari Senin, mengutip seorang pejabat AS.

Rincian nota kesepahaman yang ditandatangani Amerika Serikat dan Iran akan dipublikasikan dalam dua hari ke depan, media melaporkan pada hari Senin, mengutip seorang pejabat senior AS.

Vance lebih lanjut mengatakan Washington berharap merilis isi perjanjian tersebut pada pekan ini.

TEHERAN - Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata dalam sebuah unggahan media sosial pada hari Minggu, mengatakan bahwa ia telah mengizinkan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa biaya tol dan pencabutan segera blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan Iran .

“Kapal-kapal Dunia, nyalakan mesin Anda,” tulis Trump di Truth Social. “Biarkan minyak mengalir!”

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dan Wakil Menteri Luar Negeri Kazem Gharibabadi kemudian mengkonfirmasi bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, yang pemerintahnya membantu menengahi kesepakatan tersebut, mengatakan bahwa upacara penandatanganan resmi akan berlangsung di Swiss pada hari Jumat.

Rincian spesifik dari kesepakatan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi, meskipun kantor berita Iran Mehr melaporkan bahwa kesepakatan itu mencakup penghentian segera permusuhan di semua front – termasuk di Lebanon – penangguhan sanksi atas penjualan minyak Iran, dan pelepasan aset Iran senilai USD24 miliar yang dibekukan.

4 Respons Cepat Akibat Perang Iran dan AS Berakhir, Pasar Saham Bergairah dan Harga Minyak Turun

1. Pasar Saham Melonjak

Pasar saham di seluruh Asia Pasifik melonjak setelah pengumuman kesepakatan antara Washington dan Teheran untuk mengakhiri perang AS-Israel di Iran.

Indeks acuan Nikkei 225 Jepang melonjak 5,5 persen pada perdagangan pagi hari Senin, sementara Kospi Korea Selatan melonjak hingga 5,7 persen.

Taiex Taiwan naik hingga 2,7 persen, sementara ASX200 di Australia naik sekitar 1,5 persen.

Di Hong Kong, Indeks Hang Seng naik sekitar 1 persen, sebelum kehilangan sebagian besar kenaikannya di kemudian hari.

Kontrak berjangka saham AS, yang diperdagangkan di luar jam pasar reguler, juga naik, dengan kontrak berjangka yang terkait dengan indeks acuan S&P500 dan Nasdaq Composite yang berfokus pada teknologi masing-masing naik sekitar 1 persen dan 1,8 persen.

2. Harga Minyak Turun

Minyak mentah Brent, patokan utama untuk harga minyak global, turun sekitar 4,5 persen menjadi di bawah USD83,40 per barel.

“Meskipun pasar telah bereaksi akhir pekan lalu ketika Presiden Trump mengindikasikan bahwa kesepakatan sudah dekat, konfirmasi aktual memicu reli lebih lanjut,” kata Khoon Goh, kepala riset Asia untuk ANZ, kepada Al Jazeera.

“Penurunan harga minyak akan memberikan sedikit kelegaan bagi bank sentral di seluruh dunia yang khawatir tentang prospek inflasi. Fokus sekarang beralih ke Federal Reserve AS, yang akan memutuskan suku bunga minggu ini.”

3. Selat Hormuz Segara Dibuka

Jika berhasil diimplementasikan, kesepakatan tersebut akan membuka jalan bagi kembalinya pelayaran normal di Selat Hormuz, yang penutupannya secara efektif akibat ancaman dan serangan Iran, serta blokade angkatan laut AS, telah mengacaukan pasar energi global selama hampir empat bulan.

Blokade selat tersebut telah menyebabkan kekurangan sekitar 14 juta barel minyak per hari, menurut Badan Energi Internasional, yang mendorong kenaikan harga energi di seluruh dunia dan memicu kekurangan bahan bakar di banyak negara.

Meskipun ada kesepakatan tersebut, diperkirakan akan memakan waktu berbulan-bulan bagi aliran energi global untuk sepenuhnya kembali normal, karena tantangan logistik dalam membersihkan tumpukan kapal di Teluk dan kekhawatiran tentang ranjau laut Iran.

Berbicara di forum energi di Washington, DC, pekan lalu, Menteri Energi AS Chris Wright mengakui bahwa dibutuhkan "berbulan-bulan" agar pasokan energi kembali normal.

Svein Ringbakken, direktur pelaksana Asosiasi Asuransi Risiko Perang Bersama Pemilik Kapal Norwegia, mengatakan ribuan kapal masih terjebak di dalam dan sekitar jalur air tersebut.

“Bahkan dengan kapasitas penuh, ini akan memakan waktu berbulan-bulan untuk kembali normal,” kata Ringbakken kepada Al Jazeera.

“Jalur produksi harus dihentikan untuk banyak produk karena kurangnya kapasitas penyimpanan. Tambahkan pula kerusakan pada fasilitas produksi dan infrastruktur pelabuhan,” kata Ringbakken.

“Semua ini menambah inefisiensi ketika selat dibuka.”

“Terakhir, jika ranjau telah dipasang, mungkin perlu dilakukan pembersihan ranjau sebelum lalu lintas dapat kembali beroperasi penuh,” tambahnya.

“Itu bisa memakan waktu berbulan-bulan.”

4. Perdagangan Dunia Akan Kembali Normal

SV Anchan, ketua perusahaan pelayaran Safesea Group yang berbasis di AS, mengatakan sulit untuk antusias dengan kesepakatan tersebut karena detailnya yang masih sedikit, dan memperkirakan bahwa akan membutuhkan waktu “lebih dari setahun” agar keadaan kembali normal.

“Dari sudut pandang saya, sangat sulit untuk mempercayai apa pun,” kata Anchan kepada Al Jazeera.

“Kita melihat kesepakatan damai telah ditandatangani, tetapi apa yang tertulis di atas kertas dan apa realitas di lapangan?”

“Bagaimana mereka akan mengatasi masalah ini? Bagaimana para penjamin akan bereaksi?” tambah Anchan.

“Bagi kami, ini masih berita, dan kami akan mengamatinya seperti berita, dan kami akan melihat bagaimana perkembangannya dalam dua atau tiga hari ke depan.”

KAIRO - Kelompok Palestina Hamas mengatakan pergerakan terus-menerus Israel atas "garis kuning" ke arah barat di dalam Jalur Gaza dan perluasan kendali atas tanah Palestina bertujuan "menggagalkan jalur negosiasi dan menghalangi upaya yang dilakukan" untuk mengkonsolidasikan gencatan senjata. Peringatan itu diungkap juru bicara Hamas, Hazem Qassem.

Dia menjelaskan hal itu ketika faksi-faksi Palestina dan mediator mengadakan pembicaraan di Kairo mengenai isu-isu yang belum terselesaikan terkait dengan perjanjian gencatan senjata.

Tentara Israel memindahkan blok-blok garis kuning ke arah barat sekitar 300 meter di beberapa wilayah Jalur Gaza selama seminggu terakhir dan hingga Jumat, terutama di lingkungan Tuffah di sebelah timur Kota Gaza, menurut saksi mata.

"Garis kuning" merujuk pada garis pemisah tempat tentara Israel mundur di bawah fase pertama rencana AS untuk mengakhiri perang di Gaza. Rencana tersebut mulai berlaku pada Oktober 2025, tetapi Tel Aviv belum mematuhinya.

Sejak gencatan senjata diberlakukan, tentara Israel telah membunuh dan melukai puluhan warga Palestina, dengan alasan mereka mencoba menyeberangi garis perbatasan.

“Pergerakan garis kuning ke arah barat oleh tentara Israel di Kota Gaza, beserta penembakan dan pengusiran yang menyertainya, merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata,” kata Qassem.

“Langkah ini menunjukkan ketidakmampuan negara-negara penjamin dan Dewan Perdamaian untuk menghentikan pelanggaran Israel,” tambahnya.

Dia menekankan hal itu menerjemahkan ancaman Israel sebelumnya untuk memperluas wilayah yang dikuasainya di dalam Jalur Gaza.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui pada 15 Mei bahwa tentaranya menduduki 60% Jalur Gaza dan mengungkapkan niat pemerintahnya untuk memperluas wilayah tersebut menjadi 70%.

“Perkembangan ini terjadi ketika negosiasi terus berlanjut di Kairo,” ujar Qassem, terlepas dari apa yang ia gambarkan sebagai posisi “positif” yang ditunjukkan faksi-faksi Palestina selama pembicaraan dengan para mediator.

“Tindakan Israel mencerminkan keengganannya untuk menerapkan perjanjian gencatan senjata dan bertujuan menggagalkan jalur negosiasi dan menghalangi upaya yang sedang dilakukan, sambil terus meningkatkan eskalasi untuk kepentingan politik dan elektoral,” kata Qassem.

Hamas mengumumkan pada hari Selasa bahwa pendekatan yang dapat diterima telah dicapai pada beberapa isu yang diperdebatkan terkait dengan perjanjian gencatan senjata Gaza selama pembicaraan yang diselenggarakan Kairo.

“Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam diskusi mencapai pemahaman awal tentang isu-isu pelik dalam perjanjian tersebut,” ungkap Qassem kepada Anadolu tanpa mengungkapkan sifat atau detail dari pendekatan tersebut.

Perkembangan ini terjadi ketika Israel terus melanggar gencatan senjata dengan mencegah masuknya sejumlah makanan, obat-obatan, perlengkapan medis, bahan-bahan tempat tinggal, dan rumah prefabrikasi yang telah disepakati ke Gaza, dan dengan gagal membuka penyeberangan seperti yang diatur dalam perjanjian.

Pelanggaran tersebut telah menewaskan 981 warga Palestina dan melukai 3.111 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

Ratusan ribu warga Palestina tinggal di tenda dan tempat penampungan sementara di seluruh Gaza setelah perang Israel menghancurkan rumah mereka atau menyebabkan kerusakan parah, memaksa mereka berulang kali mengungsi dan berada di kamp-kamp yang kekurangan kebutuhan dasar dan layanan penting.

Sejak dimulainya perang genosida Israel di Gaza pada 8 Oktober 2023, sekitar 73.000 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 173.000 lainnya terluka, sementara kerusakan yang meluas telah memengaruhi 90% infrastruktur sipil di wilayah tersebut.