Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan rencana pelepasan pita frekuensi 3,5 GHz setelah seleksi frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz. Saat ini, pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz masih dalam proses lelang yang diikuti tiga operator seluler, yakni PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk., PT Telekomunikasi Selular, dan PT Indosat Tbk..

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan Indonesia menghadapi tantangan geografis yang unik dengan sekitar 17.000 pulau dan ribuan desa yang bahkan belum terjangkau jaringan 4G.

Oleh karena itu, dia mengatakan Indonesia perlu menerapkan strategi pemerataan berlapis. Strategi tersebut mencakup beberapa pilar, salah satunya pemanfaatan spektrum frekuensi radio secara berlapis.

Menurutnya, pita frekuensi rendah seperti 700 MHz dialokasikan untuk pemerataan jangkauan secara nasional hingga ke wilayah rural. Sementara itu, pita frekuensi menengah seperti 2,6 GHz digunakan untuk meningkatkan kapasitas jaringan di wilayah urban dan kota-kota besar.

“Ke depan, direncanakan juga akan dirilis pita frekuensi 3,5 GHz yang saat ini masih dalam tahap perencanaan untuk memigrasikan layanan satelit sebagai pengguna inkumben pita frekuensi tersebut,” kata Wayan kepada Bisnis, Rabu (27/5/2026).

Selain itu, Wayan mengatakan pita frekuensi tinggi seperti 26 GHz direncanakan untuk mengakomodasi lalu lintas data yang terkonsentrasi di area sangat padat (densehotspot) serta kebutuhan korporasi.

Dia juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur hulu (upstream). Menurutnya, jaringan 5G yang andal perlu didukung fondasi jaringan fiber optik yang memadai. Namun, untuk daerah dengan kondisi geografis ekstrem, di mana pembangunan jaringan fiber optik tidak memungkinkan atau membutuhkan biaya terlalu tinggi, konektivitas dapat dikombinasikan dengan jaringan berbasis satelit.

Dengan perkembangan teknologi saat ini, lanjutnya, satelit juga memiliki potensi untuk memberikan konektivitas langsung ke perangkat pengguna seperti smartphone melalui teknologi Non-Terrestrial Network Direct to Device (NTN D2D).

Wayan menjelaskan teknologi NTN D2D berfungsi sebagai pelengkap jaringan terestrial, khususnya untuk kebutuhan di wilayah blank spot, area terdampak bencana, dan wilayah perairan.

Selanjutnya, dia menilai pengembangan 5G juga membutuhkan dukungan insentif regulasi dan efisiensi jaringan. Menurutnya, penggelaran 5G memerlukan biaya belanja modal (capital expenditure/CAPEX) yang cukup tinggi, sehingga perlu didukung insentif regulasi guna menciptakan efisiensi jaringan maupun biaya penggelaran, terutama di wilayah nonkomersial.

Wayan mengatakan target jangka panjang pengembangan infrastruktur digital Indonesia telah dirancang secara komprehensif melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan cetak biru Visi Indonesia Digital (VID) 2045. Tujuan akhirnya adalah menjadikan infrastruktur digital sebagai mesin utama pertumbuhan (engine of growth) untuk membawa Indonesia keluar dari middle-income trap dan bertransformasi menjadi negara maju pada 2045 atau Indonesia Emas.

Menurutnya, target jangka panjang pengembangan infrastruktur digital Indonesia mengedepankan tiga prinsip utama, yakni inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia sekaligus tetap dapat dinikmati generasi mendatang.

“Untuk mewujudkan target pengembangan infrastruktur digital, kolaborasi dan orkestrasi baik dari unsur Pemerintah, Industri maupun stakeholder terkait berperan penting untuk mengoperasionalisasi arah kebijakan dan strategi perkuatan dan pemerataan infrastruktur jaringan telekomunikasi,” kata Wayan.

Bisnis.com, JAKARTA — Akademisi menilai pita frekuensi 2,6 GHz menjadi salah satu kandidat menarik untuk mendukung percepatan jaringan 5G di Indonesia yang saat ini penetrasinya masih rendah.

Data ATSI menyebut penetrasi 4G sudah di atas 97% dari total pemukiman Indonesia. Sementara 5G masih 4,4%.

Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi, Ian Yosef M. Edward, mengatakan frekuensi yang tepat untuk diterapkan saat ini adalah 2,6 GHz karena sudah siap pakai.

Di luar 2,6 GHz terdapat pita 3,5 GHz. Namun pita tengah 3,5 GHz masih digunakan oleh pemain satelit. Sementara 2,6 GHz sudah kosong sejak 11 bulan lalu.

“Frekuensi yang baik untuk kita ini, jadi 2,6. Ya, soalnya yang sekarang ini sudah dibebaskan oleh Indonesia. Sebelumnya, frekuensi 2,6 dipakai oleh satelit dan TV berbayar. Sekarang sudah bebas, sudah kosong, sejak Januari 2025,” ujar Ian dalam acara Bisnis Indonesia Forum dengan tema Menanti Frekuensi Baru Demi Akselerasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Selasa (23/12/2025).

Ian juga menegaskan ekosistem frekuensi ini sudah matang. Banyak perangkat jaringan maupun ponsel yang mendukung, selain itu biaya pembangunan dan perangkat juga lebih murah.

Frekuensi 2,6 GHz tidak memerlukan relokasi besar-besaran dan cocok untuk wilayah Indonesia saat ini.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang membutuhkan pemerataan jaringan, sehingga frekuensi 2,6 GHz terlihat lebih realistis untuk percepatan 5G.

Frekuensi 3,5 GHz juga menjadi angin segar bagi Indonesia. Frekuensi ini dinilai memiliki banyak keunggulan, tetapi Ian beranggapan Indonesia belum cukup siap untuk menerapkannya.

“Secara teknologi, kemudian juga dari sisi keberlangsungan perangkat, kalau di 3,5 jumlahnya lebih banyak lagi. Namun, di Indonesia itu masih ada banyak masalah,” kata Ian.

Secara global, frekuensi 3,5 GHz telah menjadi band utama untuk pengembangan jaringan 5G karena mampu menyediakan bandwidth besar, bahkan hingga 300 MHz di Indonesia. Dengan kapasitas tersebut, jaringan 5G dapat bekerja lebih cepat dan stabil.

Namun, di Indonesia, frekuensi ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena masih digunakan untuk keperluan lain, seperti SDC band. Akibatnya, frekuensi 3,5 GHz belum sepenuhnya siap digunakan sebagai tulang punggung 5G di Indonesia.

Selain itu, Ian juga menyoroti masalah harga frekuensi di Indonesia yang dinilai masih tidak logis dan terlalu mahal. Teknologi yang sebenarnya sudah semakin efisien dan digunakan secara massal justru dihitung dengan nilai lebih tinggi. Padahal, secara prinsip, semakin efisien dan matang suatu teknologi, seharusnya biaya yang dikenakan juga semakin murah.

“Tapi teknologi tadi, cara menghitungnya agak berbeda. Kalau sudah banyak di pasaran gitu, yang baru dan selanjutnya akan lebih mahal. Seharusnya tidak begitu. Kalau saya bilang, teknologi itu kalau bandwidth-nya makin efisien, harusnya makin murah,” ujarnya.

Sistem penilaian yang digunakan saat ini, seperti NIKTB, dinilai belum berpihak pada dampak sosial dan manfaat langsung bagi masyarakat. Penentuan harga frekuensi masih lebih berfokus pada peningkatan pendapatan negara, bukan pada fungsi frekuensi sebagai aset publik yang seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan konektivitas nasional.

Masalah lain yang turut disoroti adalah kurangnya insentif bagi operator telekomunikasi. Operator yang telah membangun jaringan secara luas, bahkan hingga mencakup 80–90 persen wilayah, tidak memperoleh keuntungan tambahan atau perlakuan khusus.

Padahal, pembangunan jaringan yang lebih merata membutuhkan investasi besar dan berisiko tinggi. Minimnya insentif ini berpotensi menghambat pemerataan jaringan, terutama di wilayah yang secara ekonomi kurang menguntungkan.

Ian menegaskan, kebijakan pengelolaan frekuensi masih perlu diarahkan kembali pada tujuan sosial telekomunikasi. Frekuensi seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat, bukan semata-mata sebagai sumber penerimaan negara.(Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai pita frekuensi 2,6 GHz dan 3,5 GHz merupakan spektrum yang paling ideal untuk mendukung pengembangan jaringan generasi kelima (5G) di Indonesia.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengatakan secara teknis pita mid-band, seperti 2,6 GHz dan 3,5 GHz, memiliki karakteristik yang paling sesuai untuk kebutuhan 5G, terutama dalam menyeimbangkan cakupan dan kapasitas.

“Sebetulnya, pita 2,6 GHz dan 3,5 GHz [memang lebih menarik untuk 5G]. Namun, ada juga kebutuhan terhadap low band,” kata Marwan dalamBisnis Indonesia Forum: Menanti Frekuensi Baru Demi Akselerasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesiadi Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Dalam jangka panjang, Marwan menilai pita mid-band juga berpotensi digunakan untuk berbagai kebutuhan layanan lain. Oleh karena itu, perencanaan spektrum perlu mempertimbangkan dinamika permintaan dan potensi penggunaan di masa depan.

“Di daerah lain, mid-band bisa ‘dimakan’ oleh use case lain dalam jangka panjang,” katanya.

Marwan menambahkan kejelasan peta teknologi nasional, termasuk segmentasi kebutuhan tiap wilayah, menjadi faktor krusial untuk mendorong minat investasi di sektor telekomunikasi. Dengan peta yang jelas, penggunaan spektrum dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah, tanpa harus meniru pendekatan negara lain secara mentah. Dia menegaskan kepastian arah kebijakan juga akan menjadi fondasi penting bagi pelaku industri dalam mengambil keputusan investasi jangka panjang.

“Kalau semuanya sudah jelas, kontribusinya pasti akan terlihat. Iya. Kalau arahnya jelas, orang mau investasi pasti ada pertimbangannya,” kata Marwan.

Menurut Marwan, ketidakjelasan arah kebijakan selama ini membuat proses seleksi spektrum kerap berbenturan dengan regulasi yang masih berorientasi pada penerimaan negara semata, alih-alih memperkuat ekosistem industri dan kesejahteraan jangka panjang. Dalam konteks tersebut, ATSI berpandangan penurunan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi menjadi salah satu kunci untuk mendorong investasi operator, khususnya dalam pembangunan infrastruktur jaringan.

“Kami berpandangan mindset-nya adalah menurunkan BHP. Jika BHP diturunkan, operator tentu akan terdorong. Oke, itu bisa dilakukan,” katanya.

Marwan menilai skema kebijakan yang terlalu menitikberatkan pada penerimaan negara di sisi atas (top line) justru berpotensi meningkatkan beban belanja modal (capital expenditure/capex) operator dan kembali menekan industri secara keseluruhan.

Dia menjelaskan penarikan penerimaan negara yang besar dari spektrum akan berimplikasi langsung pada kebutuhan capex operator, terutama untuk pembangunan base station. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan siklus tekanan yang berulang bagi industri, meskipun terdapat argumen peningkatan capex juga dapat mendorong perluasan jaringan.

“Karena dengan tambahan capex itu, dia bisa menambah sekitar 30 ribu BTS. Dengan capex yang ditambah, pembangunan juga bertambah,” kata Marwan.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), luas pemukiman yang terlayani mobile broadband saat ini memang sudah relatif tinggi untuk jaringan 4G, yakni mencapai 97,45%.

Namun, cakupan 5G masih sangat terbatas, baru menjangkau 4,44% wilayah pemukiman. Kondisi ini menunjukkan adopsi 5G di Indonesia masih berada pada tahap awal dan belum merata. Dari sisi kualitas layanan, kecepatan rata-rata mobile broadband Indonesia tercatat sebesar 42,85 Mbps.

Angka tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ke-83 dari 112 negara secara global serta peringkat ke-8 dari 9 negara ASEAN. Capaian ini masih tertinggal jauh dibandingkan Brunei Darussalam, Singapura, Vietnam, dan Malaysia yang masing-masing mencatat kecepatan rata-rata di atas 150 Mbps.

Sementara itu, pemerintah menargetkan peningkatan signifikan dalam lima tahun ke depan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan rencana strategis sektor digital, cakupan pemukiman terlayani mobile broadband ditargetkan mencapai 98% pada 2029. Dari sisi kualitas, kecepatan mobile broadband nasional ditargetkan meningkat hingga 100 Mbps atau lebih dari dua kali lipat capaian saat ini.

Berdasarkan studi dan riset Coleago, untuk mencapai kecepatan unduh rata-rata 100 Mbps per pengguna, Indonesia membutuhkan total spektrum low band dan mid band dalam kisaran 1.000 MHz hingga 2.000 MHz, bergantung pada tingkat kepadatan penduduk di masing-masing wilayah.

Dalam simulasi berbasis kota besar, kebutuhan spektrum total low band dan mid band diperkirakan mencapai sekitar 2.000 MHz untuk Jakarta dengan kepadatan sekitar 16.000 penduduk per kilometer persegi. Surabaya dengan kepadatan sekitar 9.000 penduduk per kilometer persegi membutuhkan sekitar 1.600 MHz, sedangkan Solo dengan kepadatan sekitar 12.000 penduduk per kilometer persegi membutuhkan sekitar 1.300 MHz.

Saat ini, alokasi spektrum yang digunakan industri seluler dinilai masih jauh dari kebutuhan tersebut. Total spektrum eksisting low band yang digunakan operator tercatat sekitar 92 MHz dari pita 800 MHz dan 900 MHz. Adapun spektrum mid band yang tersedia saat ini sekitar 360 MHz dari pita 1,8 GHz, 2,1 GHz, dan 2,3 GHz.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah melaksanakan seleksi pita frekuensi 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pita lebar sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025.

Ke depan, pemerintah juga berencana membuka lelang pita frekuensi 2,6 GHz dan 700 MHz untuk mendukung penggelaran jaringan 5G. Pita 700 MHz dinilai strategis karena memiliki jangkauan luas untuk wilayah pedesaan dan pinggiran kota, sementara pita 2,6 GHz menawarkan keseimbangan antara cakupan dan kapasitas data tinggi bagi layanan 5G.