Indonesia dinilai belum mampu memaksimalkan potensi perdagangan karbon meski memiliki salah satu aset ekonomi hijau terbesar di dunia. Laode M. Kamaluddin, Dewan Pakar BA Center, mengungkapkan harga karbon Indonesia yang saat ini hanya sekitar US$2 per ton masih terlalu rendah akibat tata kelola dan regulasi yang belum memadai.

Menurut Laode, perbaikan kebijakan dan tata kelola perdagangan karbon menjadi kunci agar harga karbon Indonesia dapat meningkat hingga US$ 10 per ton, bahkan mendekati harga yang berlaku di pasar Eropa.

“Indonesia itu baru dinilai, harga karbon kita itu US$ 2. Kenapa menjadi US$ 2? Karena dianggap tata kelola dan kebijakan dari perdagangan karbon ini di Indonesia belum prudent,” ujar Laode dalam Forum Ekonomi Hijau 2026 oleh IKA UNPAD, Rabu (17/6).

Laode mengatakan Indonesia memiliki keunggulan yang sulit ditandingi negara lain karena tidak hanya mengandalkan aset hutan atau ekonomi hijau daratan, tetapi juga memiliki potensi karbon dari sektor kelautan yang sangat besar.

Menurutnya, jika potensi karbon daratan dan kelautan dihitung secara bersama-sama, Indonesia berpeluang menjadi negara dengan cadangan karbon terbesar di dunia.

“Kalau green saja, Brasil kita tidak bisa kalahkan. Tapi kalau digabung dengan kelautan, Indonesia tidak bisa dikalahkan,” katanya.

Sayangnya, hingga kini potensi karbon biru atau blue carbon dari sektor kelautan masih belum terpetakan secara lengkap sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perdagangan karbon global.

Dari Pertanian hingga Industri

Laode mencontohkan sektor pertanian yang selama ini belum banyak dilirik sebagai sumber pendapatan karbon. Ia menyebut satu hektare lahan pertanian dapat menghasilkan sekitar 1,9 ton gas metana.

Dengan teknologi pertanian rendah karbon dan sistem pengukuran yang baik, emisi tersebut dapat dikonversi menjadi kredit karbon yang bernilai ekonomi.

“Kalau jual dua dolar, ya tidak ada apa-apanya. Tapi kalau jual US$ 10, bisa dibayangkan besarnya dana itu,” ujarnya.

Menurut dia, penerapan teknologi seperti satelit, sensor digital, hingga sistem irigasi hemat air akan membantu menurunkan emisi sekaligus meningkatkan nilai karbon yang dapat diperjualbelikan.

Selain pertanian, potensi besar juga terdapat di sektor industri seperti semen, aluminium, baja, amonia, asam nitrat, hingga industri nikel yang selama ini menjadi tulang punggung hilirisasi Indonesia.

Potensi Pendapatan Rp 416 Triliun hingga Rp 1.600 Triliun

Laode memperkirakan nilai ekonomi karbon Indonesia dapat melonjak signifikan apabila harga karbon berhasil ditingkatkan.

Menurut perhitungannya, jika kredit karbon Indonesia dapat dijual dengan harga US$ 5 per ton, potensi pendapatan yang bisa diperoleh mencapai sekitar Rp 416 triliun per tahun.

Jika harga karbon meningkat menjadi US$ 10 per ton, atau mendekati level yang lebih kompetitif di pasar global, potensi penerimaan dapat menembus Rp 1.600 triliun per tahun.

“Kalau kita jual US$ 5 saja, kita bisa mendapatkan Rp 416 triliun per tahun. Kalau kita jual US$ 10 atau US$ 19,2, kita bisa mendapatkan Rp 1.600 triliun per tahun,” kata Laode.

Sebagai perbandingan, harga karbon di Eropa saat ini telah mencapai sekitar US$ 80 per ton, jauh di atas harga karbon Indonesia.

Laode mengingatkan bahwa peluang perdagangan karbon global diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030. Karena itu, Indonesia perlu bergerak cepat membenahi regulasi, tata kelola, dan kesiapan pelaku usaha agar tidak kehilangan momentum.

Menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya lambatnya pengambilan kebijakan, tetapi juga masih rendahnya kesadaran dunia usaha terhadap potensi bisnis karbon.

“Perdagangan karbon di Indonesia ini adalah masa depan. Tahun 2030 diperkirakan menjadi puncak perdagangan karbon. Kalau tidak mulai dibenahi hari ini, kita bisa kehilangan peluang besar,” ujarnya.