Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Modal Ventura Indonesia (Amvesindo) menilai di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran, sikap investor yang semakin berhati-hati dalam menyalurkan pendanaan ke startup merupakan hal yang wajar.

Meski demikian, pengurus AMVESINDO Even Chandra mengatakan pihaknya belum melihat adanya reaksi signifikan dari para investor. Menurutnya, Indonesia tetap menjadi pasar struktural yang besar.

“Dengan basis konsumen domestik yang kuat dan penetrasi digital yang terus berkembang, Indonesia masih berada dalam radar investor regional dan global,” kata Even kepada Bisnis, Senin (2/4/2026).

Dalam situasi global yang tidak menentu, Even menekankan bahwa keberlanjutan menjadi kata kunci bagi seluruh ekosistem pendanaan dan inovasi. Bagi perusahaan modal ventura, hal ini berarti meningkatkan selektivitas investasi dengan menitikberatkan pada ketahanan model bisnis, kejelasan jalur menuju profitabilitas, serta disiplin keuangan yang terukur.

Dia menambahkan, alokasi modal cenderung diarahkan ke sektor-sektor yang relatif defensif dan memiliki kebutuhan struktural jangka panjang, seperti agritech, B2B SaaS, dan kecerdasan buatan (AI).

Di saat yang sama, pengelolaan eksposur risiko nilai tukar menjadi semakin krusial, khususnya bagi investasi dengan struktur lintas mata uang yang rentan terhadap volatilitas global.

Bagi startup, Even menyebut adaptasi sebagai prasyarat utama untuk bertahan dan tumbuh. Perusahaan perlu memperpanjang runway melalui pengendalian biaya dan optimalisasi efisiensi operasional, sekaligus memprioritaskan pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, bukan sekadar ekspansi agresif berbasis subsidi.

Selain itu, penguatan tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi faktor pembeda. Dalam kondisi ketidakpastian, investor dinilai semakin sensitif terhadap risiko non-keuangan, termasuk aspek hukum, reputasi, dan kepatuhan.

Dari perspektif kebijakan publik, Even menilai terdapat tiga area krusial untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif. Pertama, stabilitas makroekonomi dan nilai tukar, mengingat volatilitas berlebihan akan langsung memengaruhi persepsi risiko dan cost of capital. Kedua, insentif fiskal yang kompetitif, termasuk dukungan terhadap investasi riset dan pengembangan serta perlakuan pajak yang mendorong reinvestasi modal. Ketiga, kepastian regulasi dan kemudahan struktur investasi lintas batas.

“Dalam konteks persaingan regional, kejelasan hukum dan konsistensi kebijakan menjadi faktor diferensiasi utama dalam menarik modal jangka panjang,” kata Even.

Sementara itu, Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai di tengah ketidakpastian ekonomi global yang meningkat pascakonflik di Timur Tengah, investor cenderung berpikir ulang untuk menanamkan dana pada instrumen berisiko tinggi, termasuk startup digital.

Menurutnya, investor akan beralih ke instrumen yang dianggap lebih aman (safe haven) seperti emas atau US Treasury.

“Investor cenderung main aman,” kata Huda kepada Bisnis, Senin (2/3/2026).

Huda menilai kondisi tersebut berpotensi membuat pendanaan bagi startup digital semakin berkurang. Padahal, menurutnya, tahun 2026 semestinya menjadi momentum rebound seiring kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengarah pada ekspansi ekonomi, seperti suku bunga rendah yang berpotensi meningkatkan minat pendanaan ke sektor digital.

“Tapi nampaknya akan kembali lagi melemah karena ketidakpastian ekonomi global yang tinggi,” katanya.

Dia menambahkan, ketika pendanaan menyusut, sulit berharap adanya pertumbuhan signifikan di sektor digital, mengingat hampir seluruh startup digital masih membutuhkan suntikan modal.

Oleh karena itu, salah satu opsi yang tersedia adalah melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) untuk menghimpun dana publik. Namun, Huda menilai kondisi startup digital yang masih mencatatkan kerugian membuat potensi permintaannya terbatas.

“Kecuali memang dari sisi startup-nya memiliki ‘nilai lebih di mata investor ritel’. Tanpa itu, saya rasa susah juga bagi mereka untuk menggaet dana publik,” katanya.

Lebih lanjut, Huda mendorong pemerintah untuk memperkuat peran investor domestik, termasuk perusahaan modal ventura dalam negeri, agar dapat ikut menyalurkan pendanaan ke startup digital, tentu dengan tetap memperhatikan tujuan masing-masing perusahaan modal ventura.

“Salah satu upayanya ya mendorong tax incentive bagi perusahaan venture capital,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tahun 2018, pemerintah secara resmi mengeluarkan kebijakan terkait Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB).

Menurut keterangan yang dikutip dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJ SEF), Kementerian Keuangan, PARB adalah sebuah pendekatan komprehensif pemerintah untuk mengelola risiko finansial bencana melalui kombinasi instrumen pembiayaan Pooling Fund Bencana (PFB) baik dana publik APBN/APBD, hibah internasional serta dana-dana bersumber lainnya, yang akan digunakan di periode pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Dengan adanya strategi PARB, maka diharapkan ke depannya pemerintah memiliki mekanisme pendanaan bencana yang memadai, tepat waktu dan berkelanjutan demi menciptakan ketangguhan bangsa menghadapi bencana.

Beberapa pilar utama dari strategi PARB di antaranya: 1) Pooling Fund Bencana (PFB) sebagai mekanisme dana bersama dari berbagai sumber untuk menyediakan pendanaan pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana secara memadai; 2) Transfer Risiko untuk mengalihkan beban finansial besar ke pihak ketiga melalui asuransi (aset pemerintah/BMN) dan reasuransi ketika terjadi bencana melalui kepastian tersedianya dana secara lebih cepat dan pasti; 3) Dana Siap Pakai (DSP) yang dicadangkan di APBN yang harapannya mudah dicairkan dalam waktu singkat untuk kejadian tanggap darurat.

Peran BPDLH

Melalui mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana serta Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 47 tahun 2021, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) kemudian diberikan mandat untuk mengelola dana tersebut.

Hal ini dirasakan selaras dengan tugas dan fungsi BPDLH sendiri sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) yang kemudian diperkuat melalui Perpres Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (PDLH).

Perpres Nomor 77 Tahun 2018 menjadi dasar regulasi bagi BPDLH untuk dapat memobilisasi berbagai sumber-sumber pendanaan non publik khususnya dana internasional baik yang bersumber dari MDBs, lembaga multilateral, hubungan bilateral antar negara, philantropi, foundation termasuk sumber pendanaan domestik.

Hal ini wajib ditempuh mengingat keterbatasan sumber pendanaan APBN, sementara permasalahan lingkungan hidup sangat beragam dan bervariasi dengan total kebutuhan pendanaan yang sangat besar. Sebagai contoh misalnya target komitmen pemerintah untuk mencapai janji Nationally Determined Contributions (NDC) 2030 yang mencapai 281 billion USD, tentu menjadi sangat mustahil jika hanya mengandalkan dana APBN semata.

Sebagai institusi pengelola dana internasional, BPDLH menerapkan prinsip beyond project atas setiap pengelolaan dana program yang dijalankan melalui penciptaan ekosistem pendanaan yang tematik.

Untuk PFB sendiri, masuk di dalam kategori ekosistem pendanaan tematik disaster dengan menyasar institusi pemerintah baik di Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Di tahap awal, yang baru saja diluncurkan adalah skema asuransi barang milik negara (ABMN), untuk kemudian segera menyusul mekanisme asuransi parametrik yang juga akan dengan mendorong peran serta Pemerintah Daerah untuk ikut berkontribusi kepesertaan pembelian premi asuransi bencana. Kepesertaan Pemda tentu akan disesuaikan kapasitas fiskal masing-masing serta tingkat risiko bencana yang dimiliki.

Selain menyasar institusi pemerintah, BPDLH di dalam ekosistem pendanaan disaster juga memberikan layanan kepada masyarakat khususnya petani di daerah rawan bencana melalui program Community Resilience Revolving Fund (CRRF) dengan menggandeng UNDP sebagai mitra kerja utama dan koperasi terpilih sebagai lembaga penyalur.

Model bisnisnya adalah pendanaan campuran melalui dana bergulir BPDLH kepada para petani di pinggir hutan yang sudah menjadi anggota koperasi di daerah masing-masing. Untuk menjamin supaya koperasi mau melayani anggota yang berdomisili di daerah rawan bencana, UNDP memberikan dukungan dana garansi yang dapat dicairkan oleh koperasi ketika bencana betul-betul terjadi dan menimpa petani anggota koperasi tersebut.

Khusus terkait PARB sendiri sesuai dengan peta jalan yang disusun, bukan menjadi pesaing atau menghilangkan skema dana cadangan bencana yang dialokasikan melalui APBN.

Strategi PFB dan transfer risiko diharapkan dapat menjadi penguat atau complimentary skema dana cadangan bencana yang disediakan melalui mekanisme APBN, tanpa harus meniadakan satu dengan lainnya. Kejadian bencana Sumatera yang melanda provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga menegaskan urgensi percepatan skema PARB ini.

Seluruh pihak tentu sangat berharap agar PARB ini dapat segera terealisasi. Secara teknis, BPDLH bersama beberapa pemangku kepentingan terkait juga bekerja sangat keras agar segera merampungkan seluruh perangkat regulasi dan governance di 2025 ini, sehingga tahun 2026 akan menjadi tonggak bersejarah dimulainya secara penuh implementasi PARB melalui PFB dan Transfer Risiko dengan tetap mendukung strategi DSP. Semoga !!!!